Jakarta: Penjualan kendaraan bermotor, khususnya mobil, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meski demikian, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai bisnis asuransi kendaraan masih stabil.

Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwyanto, menilai bisnis asuransi kendaraan bermotor secara umum masih tergolong stabil meski penjualan kendaraan baru menurun. Menurut data AAUI, perolehan dari premi asuransi kendaraan bermotor pada semester pertama 2024 tumbuh dua persen menjadi senilai Rp10 triliun dari Rp9,8 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

"Meski tidak sebesar pertumbuhan dari pangsa pasar sebelumnya, tentu asuransi kendaraan bermotor ini relatif masih dapat dikatakan stabil dalam hal perolehan premi," kata Bern Dwyanto ketika dihubungi Antara
Penurunan penjualan mobil nasional pada awal 2024, menurut dia, belum sampai menimbulkan dampak signifikan terhadap bisnis asuransi kendaraan bermotor. "Memang kalau kita lihat data penjualan mobil nasional awal 2024 mengalami penurunan, namun dampak ini belum terasa kepada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan kontribusi terbesarnya adalah dari pembiayaan," katanya.

Baca Juga: Tujuan Ban Mobil Diberi Alur, Ini Fungsinya!

"Untuk pembiayaan mobil baru mungkin akan terdampak, namun pembiayaan dari preowned cars (mobil bekas) belum kelihatan ada penurunan," ia menambahkan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil dari pabrik ke dealer selama periode Januari-Juli 2024 sebanyak 484.235 unit atau turun 17,5 persen dari 586.931 unit pada kurun yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan penjualan grosir mobil listrik menurut data gabungan industri selama Januari-Agustus 2024 mencapai 23.045 unit atau meningkat 177,32 persen dari sebanyak 8.310 unit pada periode yang sama tahun 2023.

"Data penjualan mobil listrik meningkat drastis, lini usaha asuransi kendaraan ini tetap masih menjadi salah satu pangsa pasar terbesar di industri asuransi umum Indonesia," kata Bern Dwyanto.

Ia menambahkan asuransi kendaraan bermotor masih menjadi salah satu penyumbang signifikan perolehan premi dalam usaha asuransi umum.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Bisnis.com, MANGUPURA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) kembali menggelar Indonesia Rendezvous (IR) ke-28 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 9–12 Oktober 2024. Acara tahunan tersebut kali ini berfokus pada diskusi mendalam tentang pentingnya menjaga stabilitas dan mengurangi risiko yang memengaruhi ekosistem asuransi, baik di tingkat nasional maupun global.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berharap supaya acara ini mampu menciptakan solusi yang relevan dan dapat diterapkan di seluruh dunia.

“Harapan kami sebagai industri asuransi adalah bahwa acara ini bisa menciptakan solusi terbaik yang bisa diimplementasikan di ekosistem asuransi global,” kata Budi dalam acara Reconnecting Dinner di Sofitel Hotel, Bali, Kamis (9/10/2024).

Budi menekankan pentingnya berbagi pengetahuan dan pengalaman antarnegara dalam menjaga keberlanjutan sektor asuransi yang dihadapkan pada tantangan risiko global yang semakin kompleks. Dia juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara, terutama di kawasan Asia, untuk menghadapi tantangan global yang dapat mempengaruhi stabilitas industri asuransi.

“Kami bersyukur bisa belajar dari pemimpin Asosiasi Asuransi General Korea Selatan, serta semua delegasi dari berbagai negara,” katanya.

Budi berharap melalui diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama acara, industri asuransi dapat menemukan strategi yang lebih baik untuk melindungi perusahaan dari risiko yang semakin berkembang, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan geopolitik yang cepat.

Indonesia Rendezvous diselenggarakan AAUI setiap tahun sebagai wadah atau forum pertemuan para pelaku industri asuransi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tentunya untuk dapat terhubung dan saling berbagi bisnis. Pada tahun ini, tercatat peserta yang hadir berjumlah lebih dari 750 peserta yang mana naik dibandingkan tahun lalu yang hanya 640 peserta.

Acara dihadiri perwakilan 15 negara meliputi Korea, India, Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong, Inggris, Amerika Serikat (AS), China, Thailand, Perancis, Mauritius, Bahrain, Kanada, dan Indonesia sebagai tuan rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan tarif premi untuk asuransi gempa bumi naik 5–10% kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut mengingat potensi bencana yang ekstrem lantaran perubahan iklim.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan pihaknya berharap kenaikan tarif premi asuransi gempa bumi tersebut bisa diterapkan pada tahun depan.

“Mudah-mudahan di awal 2025,” kata Budi ditemui usai acara Resonansi: Maipark CEO Forum 2024 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Budi mengungkapkan bahwa urgensi industri asuransi umum dalam menaikan premi asuransi gempa bumi tersebut karena risiko bencana yang semakin besar di Indonesia. Menurutnya, apabila nilai preminya tidak dinaikkan, maka akan berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan, karena premi yang diperoleh bisa saja lebih rendah daripada klaim yang dibayarkan.

“Kalau sekali ke hit kan bisa habis semua itu,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Reasuransi Maipark Indonesia Kocu Andre Hutagalung mengatakan potensi asuransi gempa bumi di Indonesia sangat besar, mengingat letak geografis Indonesia yang rawan bencana.

“Karena negara kita negara gempa, maka secara natural pasti orang yang mengerti risiko akan mencari proteksi,” kata Kocu.

Namun, dia menekankan bahwa banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tingkat risiko yang mereka hadapi. Menurut Kocu, salah satu tantangan utama asuransi gempa adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proteksi dari bencana alam seperti gempa bumi. Oleh karena itu, edukasi masyarakat menjadi tugas penting bagi industri asuransi.

“Di banyak negara, inisiatif proteksi terhadap bencana alam seperti gempa bumi selalu melibatkan negara dan asosiasi industri. Bukan sekadar respons individual dari satu perusahaan asuransi saja,” kata Kocu.

Salah satu aspek unik dari asuransi gempa bumi adalah penentuan preminya yang berbeda dengan jenis asuransi lainnya. “Premi asuransi gempa bumi itu tidak ditentukan oleh supply dan demand, melainkan oleh hasil modeling,” kata Kocu. Penentuan tarif premi asuransi gempa bumi didasarkan pada perhitungan risiko yang rumit, termasuk data tentang sesar-sesar baru yang ditemukan.

“Ketika kita mengetahui lebih banyak sesar baru, kita menghitung ulang dengan model, dan keluarlah output yang menentukan tarif lebih tinggi,” ungkap Kocu.

Dengan demikian, tarif premi asuransi gempa bumi adalah hasil dari analisis risiko yang akurat, berbeda dengan premi asuransi lainnya yang bisa dipengaruhi oleh pasar. Kocu mengatakan pihaknya juga telah menghitung terkait tarif asuransi gempa idealnya naik. Hal ini disebabkan oleh penemuan sesar-sesar baru yang meningkatkan risiko gempa di Indonesia. Kocu menjelaskan bahwa perhitungan mengenai potensi kenaikan tarif ini dilakukan oleh Maipark, sebuah reasuransi khusus bencana alam.

“Kami menginformasikan bahwa ada lebih banyak sesar baru yang dimasukkan ke dalam perhitungan. Ini tentu menjadi dasar pertimbangan untuk mengusulkan kenaikan tarif,” jelasnya. Namun, Kocu mengakui bahwa salah satu kekhawatiran terbesar terkait kenaikan tarif adalah dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

“Yang kami khawatirkan tentu adalah daya beli. Namun, dengan edukasi yang baik, harapannya masyarakat tetap memandang penting untuk membeli polis asuransi meski ada kenaikan tarif,” tambahnya.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) punya pendapat soal penurunan penjualan mobil baru sepanjang tahun ini. Pergerakan minus disebut karena saat ini sebagian mobil baru inden dan dipengaruhi kebijakan mobil listrik.

"Saya pikir masyarakat masih menunggu pemerintahan baru bagaimana dan ketersediaan kendaraan baru itu relatif sekarang ini inden karena mereka menerka apakah beralih ke listrik atau bagaimana. Intinya mereka belum mau stok banyak," kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan di Bali, Kamis (22/8), diberitakan Antara.

Indonesia akan mengalami pergantian presiden pada 20 Oktober. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan habis masa jabatannya bakal diganti oleh Prabowo Subianto yang akan memerintah sejak akhir tahun ini sampai 2029.

Inden mobil baru memang sempat dialami berbagai merek, misalnya BYD yang baru bisa mendistribusikan unit pada Juni karena sempat bermasalah importasi.

Budi memaparkan penjualan mobil baru yang melambat pada tahun ini memengaruhi pendapatan premi asuransi yang diperkirakan turun hingga lima persen.

"Kami perkirakan melambat hampir lima persen dari total premi pada kuartal kedua 2024," ucap Budi.

Menurut data Januari-Maret (kuartal I) milik AAUI, pendapatan premi asuransi mencapai Rp32,7 triliun. Ini lebih tinggi ketimbang periode sama 2023 yang tercatat Rp26 triliun.

Pendapatan terdiri dari usaha properti Rp9,59 triliun, kendaraan bermotor Rp5,91 triliun dan asuransi kredit mencapai Rp4,94 triliun.

Sayangnya Budi tak membeberkan berapa perubahan pendapatan premi hanya dari kendaraan bermotor. Dia juga menjelaskan data kuartal II (April-Juli) baru akan dirilis dalam waktu dekat.

Penjualan mobil baru pada kuartal I sebanyak 215.069 unit menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Catatan itu turun 23,9 persen ketimbang periode sama 2023.

Sementara penjualan retail mobil baru juga turun sekitar 15 persen di kuartal I, menjadi 230.778 unit dari sebelumnya 271.423 unit.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah berencana untuk membentuk asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL) yang diantaranya untuk kendaraan bermotor hingga rumah tinggal. Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memastikan industri tak boleh mengambil keuntungan karena ini merupakan program pemerintah dan amanat dari Undang-Undang (UU).

Ketua Budi Herawan menyampaikan bahwa penerapan asuransi wajib TPL bagi kendaraan bermotor hingga rumah tinggal bersifat nirlaba. Sehingga nantinya, premi atau tarif asuransi akan disesuaikan agar tidak membebani masyarakat.

Namun demikian, pihaknya juga perlu memastikan perusahaan asuransi umum atau asuransi kerugian jangan sampai merugi karena program pemerintah ini. Oleh karena itu, AAUI dalam merumuskan usulan besaran premi setidaknya berharap tak hanya dapat menutupi biaya klaim, namun nilainya mesti juga layak sebagai bentuk ganti rugi yang diterima masyarakat.

“Tentunya kami mendorong supaya pihak yang dirugikan itu bisa mendapatkan ganti rugi yang cukup dan layak,” kata Budi di Kantor AAUI, Jakarta, pada Senin (22/7/2024), seperti dikutip dari Antara.

Dengan demikian, AAUI bersama para anggotanya bakal mengupayakan tercapainya titik keseimbangan antara industri dan kemampuan finansial masyarakat. “Ya paling tidak kita harus bisa menjaga break even point (BEP/titik impas) agar biaya operasional dan semuanya harus bisa tertutup,” ucap dia.

“Karena kami di sini berupaya menyukseskan program-program pemerintah yang diamanatkan dalam UU P2SK, jadi tidak boleh mengambil keuntungan, misalnya dengan premi yang mahal dan benefit yang kecil,” imbuh Budi.

Ia menambahkan, skema pengelolaan maupun pembayaran asuransi wajib TPL tersebut kini belum ditetapkan karena masih menunggu perumusan berbagai aturan terkait, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sehingga operator yang ditunjuk mengelola asuransi tersebut juga belum diputuskan.

Semua Dilibatkan

Meski begitu, Budi memastikan bahwa semua asuransi umum yang berizin OJK mesti dilibatkan, sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ia juga belum dapat memastikan bentuk pengelolaan asuransi wajib TPL yang dimaksud, baik nantinya berupa konsorsium maupun bentuk lainnya.

Budi menegaskan, AAUI beserta seluruh anggota asosiasi akan terus menyiapkan berbagai infrastruktur dan usulan yang sekiranya diperlukan serta siap bergotong royong untuk mengantisipasi risiko dari implementasi asuransi nirlaba tersebut agar tidak terjadi kerugian yang signifikan terhadap industri.

Asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga merupakan produk perlindungan yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung terkena dampak dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

Sesuai UU PPSK, pemerintah dapat mewajibkan segmen masyarakat tertentu untuk mengasuransikan kendaraan bermotor hingga rumah tinggal di masa mendatang. Dikatakan dalam UU tersebut bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Adapun Program Asuransi Wajib diantaranya dapat mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Program Asuransi Wajib yang dimaksud dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh pemerintah. UU PPSK mengamanatkan agar aturan pelaksana mesti rampung dua tahun kemudian, atau maksimal pada 12 Januari 2025 mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News