JAKARTA,investor.id – PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usaha PT Global Onkolab Farma (GOF) meresmikan bangunan pabrik radioisotop, khususnya Fluorodeoxyglucose (FGD) untuk keperluan deteksi dini penyakit kanker. Produksi FGD diharapkan dapat mengurangi pasien kanker berobat ke luar negeri.

Peresmian pabrik radioisotop ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, perwakilan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Irawati Setiady.

“Pembangunan pabrik radioisotop dalam negeri merupakan bagian dari komitmen Kalbe untuk terus meningkatkan akses kesehatan yang semakin terjangkau bagi masyarakat terutama dalam deteksi penyakit kanker. Kita harapkan dengan berproduksinya pabrik radiosiotop ini bisa memberikan pelayanan  deteksi kanker lebih baik sehingga tidak perlu berobat ke luar negeri,” ujar Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Irawati Setiady di sela peresmian di Kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Selasa (15/10/2024).

Irawati menambahkan bahwa pembangunan pabrik radioisotop ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang enam Pilar Transformasi Kesehatan khususnya di pilar keenam, yaitu Transformasi Teknologi Kesehatan. “Radioisotop produksi dalam negeri ini merupakan wujud kontribusi perusahaan untuk kemandirian kesehatan nasional serta meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Irawati lagi.

Lebih lanjut Irawati mengatakan bahwa pabrik radioisotop yang memproduksi Fluorodeoxyglucose (FGD) ini sangat diperlukan untuk menunjang layanan pemeriksaan Positron Emission Tomography and Computed Tomography Scanning (PET/CT-Scan) yang ada di rumah sakit.

Dikira TBC, Ternyata Benjolan Kanker Limfoma Hodgin

PET/CT-Scan adalah pemeriksaan pencitraan medis tingkat lanjut yang memberikan informasi mendetail tentang fungsi organ atau sistem dalam tubuh, khususnya untuk mendeteksi adanya penyakit kanker. Dibandingkan MRI scan atau CT scan saja, PET-CT scan atau PET-MRI scan dapat memberikan lebih banyak informasi untuk penentuan tahap kanker.

Ia berharap produksi radioisotop Kalbe dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam pemeriksaan PET/CT-Scan sekaligus membantu memperluas akses ke lebih banyak pasien kanker untuk menjalani terapi kanker secara komprehensif. Apalagi, pemeriksaan PET-Scan ini juga ditanggung BPJS.

“Ini ditanggung BPJS. Targetnya pabrik radioisotope ini sudah dapat digunakan November atau Desember, tinggal menunggu izin-izin dari BPOM, BAPETEN, dan Kementerian Kesehatan,” ujar Irawati.

Menambah Pabrik

Sebagai informasi, saat ini, fasilitas produksi radiofarmaka dalam negeri sangat terbatas, sementara kebutuhannya semakin tinggi. Hal tersebut berdampak pada waktu tunggu yang lama bagi pasien dalam memperoleh layanan diagnosis PET-Scan, dan berimbas pada sebagian pasien memilih untuk pergi ke luar negeri hanya untuk menjalani layanan tersebut.

Karena itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia dengan jumlah penduduk 280 juta baru memiliki tiga pabrik radioisotope termasuk milik Kalbe Farma yang baru diresmikan ini. Bandingkan dengan Malaysia yang  punya 20 pabrik dan Singapura 18 pabrik radioisotop.

“Dulu (pabrik radioisotop) hanya ada di Jakarta. Sekarang yang sudah ada itu di Bandung, di RSCM. Sekarang kita akan buka sekitar 18 lagi, di 16 kota besar. Tahun ini akan nambah lagi Jawa Tengah, Surabaya, Bali, Makassar. Tahun 2025 akan masuk Maluku, Papua, NTT, dan Kalimantan,” ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Menkes Budi mengungkapkan pentingnya pembangunan pabrik radioisotope untuk memproduksi FGD demi mendeteksi kanker. “Ponakan saya saja periksa deteksi kanker nunggu 2 minggu. Ponakan Menteri lho,” ujar Menkes Budi.

Sebelumnya, Kalbe mendukung penuh upaya transformasi ini dengan membangun fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka. Pembangunan yang dimulai dengan prosesi peletakan batu pertama pada 1 Februari tahun ini dilakukan dengan akselerasi penuh, dengan tetap memperhatikan semua aspek perijinan dan aspek K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja). Oleh karena itu, paralel dengan proses pembangunan pabrik radioisotop dan radiofarmaka ini, Kalbe menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari regulator (Kemenkes, BAPETEN, BPOM), rumah sakit, organisasi profesi, hingga civitas akademika.

“Setelah pabrik di Jakarta, coming soon bangun di Surabaya. Ini karena di fisika itu ada istilah paruh waktu. Kita harapkan ketika produk FGD yang diproduksi dari pabrik radioisotope itu sampai ke pasien, maka efektivitasnya tidak berkurang, sehingga penting membangun pabrik tidak jauh dari kota tempat rumah sakit yang digunakan,” tandas Irawati.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan transformasi di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) untuk semakin meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan transformasi dan reformasi di bidang PPDP telah, sedang, dan akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan dan pengawasan bidang PPDP.

"Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri dan juga perspektif makro ekonomi untuk memberikan kontribusi terhadap negara," kata Ogi dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

OJK secara konsisten melakukan upaya simultan dalam penyelesaian current issues dan pengembangan sektor PPDP secara bersamaan. Dalam penyelesaian perusahaan yang bermasalah, OJK terus melakukan komunikasi kepada publik serta berbagai tindakan yang mendorong penyelesaian secara objektif, tegas dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen.

Pada sisi penguatan dan pengembangan yang dilakukan di sektor PPDP, beberapa fokus utama yang dilakukan antara lain peningkatan permodalan dan pendalaman pasar, penguatan governansi dan manajemen risiko, penguatan ekosistem sektor PPDP, serta penerapan best practices dan standar internasional.

Sebagai bagian dari transformasi ini, OJK juga secara konsisten memenuhi komitmen untuk mendukung UU P2SK dimana pada 2023 OJK sudah mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) di bidang PPDK dan rencana 10 POJK pada 2024 termasuk sejumlah SEOJK untuk penjelasan ketentuan teknis. Selain itu, untuk 2025, OJK juga sudah memetakan penerbitan POJK yang mendukung transformasi di sektor PPDP.

OJK juga terus melakukan penguatan di internal OJK dimana salah satunya membangun sistem informasi untuk mendukung pengawasan dengan pembuatan Portal Informasi dan Monitoring Efek IKNB (PRIME) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terintegrasi di bidang PPDP berbasis teknologi atau supervisory technology.

Selain itu, OJK juga sedang dalam proses membangun database pemegang polis asuransi nasional dan kepesertaan dana pensiun. Melalui database ini, OJK dapat menganalisis data asuransi dan dana pensiun secara lebih granular sehingga dapat memperkuat pengawasan, riset dan pengembangan, serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Salah satu fokus OJK lainnya dalam penguatan dan pengembangan sektor perasuransian adalah dari sisi permodalan. Sebagai contoh, pada sektor perasuransian telah diterbitkan POJK 23/2023 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi yang memperkuat permodalan perasuransian secara bertahap baik pada tahun 2026 maupun tahun 2028.

Pada sisi perizinan, OJK juga sudah melakukan beberapa transformasi seperti penyederhanaan proses persetujuan atau pelaporan Produk Asuransi dan pada sisi pengawasan, sejumlah program juga telah dilakukan seperti koordinasi pengawasan end to end yang bertujuan memperkuat pengawasan dengan three layers pengawasan, persiapan implementasi PSAK 117, penguatan pelaporan, serta adanya pendelegasian kewenangan pengawasan kepada Kantor OJK untuk mendekatkan industri dengan pengawasnya.

(shc/kil)

Jakarta: Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pentingnya Kebijakan Menyeluruh dalam Mitigasi Sampah Luar Angkasa." Diskusi dilaksanakan secara luring dan daring, serta para pembicara berasal dari dalam dan luar negeri.

FGD ini terlaksana berlandaskan kerja sama dari ASEAN International Advocacy and Consultacy (SAIAC), bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (LPPM Atma Jaya dan Atma Jaya Studies on Avitaion, Outer Space dan Cyber Laws (AJAVoC).

Diskusi ini mengundang Research Coordinator of Law Faculty, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Dr Yanti Fristikawati S.H.M.Hum., Shaanti Shamdasani selaku CEO and President, SAIAC and ThinkGroup and ThinkGroups Space and Satellites, serta Prof. Dr. dr Yuda Turana, Sp. S (K), Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang membuka diskusi ini.
Topik diskusi membahas tentang kebijakan dan pembuatan peraturan antariksa jika diperlukan. Maraknya aktivitas antariksa dan peluncuran satelit ke orbit secara besar-besaran telah menciptakan kekhawatiran akan meningkatkan kepadatan di orbit yang dapat menjadi masalah jika tidak di mitigasi dengan benar.

Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah sampah antariksa yang jika tidak dimitigasi dengan benar tidak hanya akan mengancam asset antariksa namun juga berpotensi menimbulkan korban jiwa baik di antariksa maupun di bumi.

Shaanti mengatakan, pihaknya ingin mengembangkan agenda yang relevan dan kritis, yang mencakup semua kepentingan industri, sambil tetap memastikan kepentingan publik. Ia juga ingin memastikan pihaknya berbicara dengan para pemangku kepentingan yang relevan di Indonesia dan di seluruh dunia.

"Kami juga bertujuan untuk memicu diskusi dan mengumpulkan masukan dari semua pemangku kepentingan, karena kami sepakat bahwa kami bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masing-masing negara, tetapi kami ingin melakukannya dengan cara yang melindungi keberlanjutan di masa depan dan menghormati pedoman komunitas internasional,” ungkap Shaanti dalam siaran pers, Jumat, 23 Agustus 2024.

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mego Pinandito dan Duta Besar RI untuk Austria dan Perwakilan Tetap RI di PBB, Damos Dumoli Agusman yang hadir sebagai pembicara utama membahas tentang pentingnya isu penggunaan antariksa seperti komunikasi satelit, pemantauan cuaca dan perubahan iklim. Selain itu juga ada pembahasan mengenai bahaya dari sampah antariksa, dan perlunya kerja sama multilateral dalam pembentukan kebijakan serta instrumen hukum untuk mitigasi dan penghapusan sampah antariksa.

Mego mengatakan dengan adanya kebijakan dan peraturan maka akan memberikan perlindungan dan rasa aman serta mendukung perkembangan dalam memajukan antariksa.
Director of Atma Jaya Studies on Avion, Outer Space, and Cyber Laws/AJAVoC, Ida Bagus Rahmadi Supancan menjelaskan bagaimana Belanda dan Uni Eropa menangani puing-puing antariksa serta kerangka hukum dan regulasi yang relevan.

Asst. Professor Deputy Director of the International Institute of Air and Space Law at Leiden University, Tanja Masson-Zwaan membahas mengenai puing-puing satelit yang ada di antariksa membuat peningkatan pada kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan karena puing-puing ini dapat merusak infrastruktur anntariksa dan menciptakan lebih banyak puing.
Professor of International Law, The University of Hong Kong, China, Zhao Yun membahas tentang mitigasi dan keberlanjutan antariksa dari perspektif hukum di China.

China telah membuat hukum terkait mitigasi puing-puing meskipun belum memiliki undang-undang nasional lengkap. Menurut pernyataan Prof Zhao Yun, China sedang menuju ke arah pembentukan undang-undang nasional yang akan mengakomodasikan prinsip berkelanjutan jangka panjang dalam aktivitas antariksa.

Professor of International Law at Western Sydney University, Australia, Steven Freeland menyoroti perlunya teknologi, kerangka kerja hukum nasional dan peraturan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan dan keselamatan di antariksa. Ia menggaris bawahi pentingnya kerja sama global dalam mengatasi masalah antariksa saat ini.

Selain itu, Steven juga membagikan pengalaman Australia dalam mengembangkan undang-undang dan kebijakan ruang angkasa serta penting nya evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala. Head of Fight Mechanics Operation Research Group of Institut Teknologi Bandung, menyoroti pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan desain satelit yang lebih baik dan penggunaan material yang lebih ramah lingkungan.

Head of Research Center for Space - The National Research and Innovation Agency/BRIN), Dr. Emanuet Sungging Mumpuni, M.Si mengungkapkan pentingnya meningkatkan kapasitas observasi untuk mendukung penelitian dan menjaga keberlanjutan dalam eksplorasi antariksa.
Emmanuet juga menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam menangani puing-puing antariksa serta dampaknya terhadap masa depan eksplorasi antariksa.

Diskusi ini menyoroti bagaimana negara-negara seperti Belanda, Tiongkok, dan Australia telah mengambil langkah-langkah spesifik dalam mitigasi sampah luar angkasa. Kebijakan mitigasi ini bertujuan untuk membantu negara-negara dan organisasi nasional dalam mengurangi risiko terjadinya kerugian dalam bidang antariksa.

Melihat urgensi dari isu tersebut, FGD ini berperan sebagai platform untuk berbagi informasi, pengalaman, dan strategi dari berbagai negara agar dapat saling berkerja sama menemukan solusi yang terbaik untuk melindungi antariksa agar terus berkembang hingga di masa yang akan datang.

Baca juga: BRIN Kembangkan Remote Sensing untuk Penginderaan Lahan Jarak Jauh

(CEU)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah saat ini tengah merumuskan peraturan terkait impor bahan baku obat (BBO). Hal ini merupakan salah satu upaya agar ketergantungan Indonesia terhadap impor BBO berkurang. Diketahui, impor BBO mencapai 90% sebagian besar berasal dari Tiongkok dan India.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) Elfiano Rizaldi mengapresiasi upaya pemerintah tersebut. Selain menyiapkan peraturan impor, menurut Elfiano, pemerintah perlu pula untuk memperkuat riset.

Disampaikan Elfiano, Kementerian Kesehatan sudah mendorong dengan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan kemudian turunannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Salah satu pasal di dalamnya juga mendorong agar Indonesia memiliki ketahanan farmasi, khususnya ketergantungan terhadap bahan baku obat kimia impor makin berkurang.

“Tidak kalah penting untuk mendorong anggaran research and development oleh pemerintah maupun pelaku usaha dengan menyiapkan anggaran yang lebih. Karena bagaimanapun bahan baku obat kimia ini harus juga ditopang oleh research and development," ucap Elfiano di HQ B-Universe, Kab. Tangerang, Banten, Rabu (7/8/2024).

Selain penguatan riset, menurut Elfiano, industri farmasi Indonesia juga bergantung pada industri kimia dasar. Ia berharap pemerintah dapat segera membangun pabrik kimia dasar yang juga dapat memproduksi bahan kimia untuk obat-obatan. Ia percaya diri Indonesia mampu bergerak ke sana. Sebab, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sudah cukup untuk membangun ekosistem bahan baku obat.

"Kalau infrastrukturnya, tenaga, dan semuanya sih sudah siap ya. Tinggal sekarang bagaimana ekosistemnya kita bangun. Untuk mendirikan industri bahan baku obat kimia ini tidak hanya satu dua kementerian dan lembaga. Ada sekitar 12 kementerian dan lembaga yang terkait. Nah untuk itu kementerian dan lembaga ini harus berselaras dan ekosistemnya terbangun dan konsisten," tambah Elfiano.

Terakhir, Elfiano mengajak pemerintah dan industri untuk bersama-sama membangun ekosistem produksi bahan baku obat.

"Untuk itu perlu regulasi-regulasi yang mendorong agar produsen industri bahan obat kimia ini sudah terbentuk, kemudian hasil produksinya bisa digunakan oleh industri formulerium, dan kemudian hasil obat jadinya juga bisa digunakan untuk kebutuhan obat di negara kita," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Para peneliti memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Sayangnya, banyak peneliti Indonesia yang memilih untuk berkarier di luar negeri dengan alasan dana penelitian di luar negeri yang lebih memadai.

Merespons hal tersebut, Plt Kepala BPOM Rizka Andalusia mengakui masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan untuk menarik minat para peneliti diaspora Indonesia kembali ke Tanah Air.

Menurutnya, saat ini Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan tengah membangun program pendanaan riset untuk para peneliti Indonesia.

Dikatakan Rizka, persoalan tersebut memang menjadi PR bersama. Namun, LPDP sebetulnya sudah mengeluarkan dana untuk riset, selain untuk biaya sekolah.

“Kita mencari researcher-researcher Indonesia di berbagai sektor atau berbagai bidang studi yang sesuai  dengan apa yang dibutuhkan Indonesia. Kita bisa melakukan pendanaan dengan LPDP. Apakah itu melalui skema S2 atau S3? Asal penelitiannya dilakukan untuk Indonesia," ungkap Rizka usai forum group discussion di HQ B-Universe di PIK2, Tangerang, Banten, Rabu (7/8/2024).

Rizka menambahkan, penelitian yang didanai oleh LPDP tidak harus dilakukan di Indonesia. Namun objektifnya harus ditujukan untuk kepentingan negara Indonesia.

"Jadi meneliti dengan objek penelitian di Indonesia. Tapi mereka mau penelitian di luar negeri, it's okay, silahkan aja. Kita sudah punya dana untuk LPDP itu," pungkas Rizka.

Adapun kedatangan Rizka ke HQ B-Universe adalah untuk menjadi narasumber FGD bertajuk "Inovasi Kesehatan dalam Mendorong Industri Farmasi". Pada kegiatan tersebut Rizka menjelaskan situasi industri farmasi saat ini, terutama harga obat-obatan yang dianggap masih tinggi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kementerian BUMN menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Kebijakan Kolaboratif dalam optimalisasi pemulihan kerugian keuangan BUMN terkait tindakan korupsi yang berlangsung.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Direktur SDM PT Timah Hendra Kusuma Wardana ini menghadirkan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely dan Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Amir Yanto.

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko KBUMN Nawal Nely mengatakan, FGD ini sangat progresif dan harus dibahas secara kompleks karena berkaitan dengan BUMN.

"Ini isu kompleks dan sangat penting dibahas dan dituangkan dalam format kebijakan. Harapan kami dari KBUMN agar hasil FGD ini nanti formulasi kebijakan lintas kementerian untuk membahas pemulihan apabila terjadi kasus kerugian yang secara substansi aset memang milik BUMN," katanya, dalam keterangannya dikutip, Sabtu (27/7/2024).

Dirinya menjelaskan, ketika aset BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi memang ada kerancuan. Karena posisi Pemerintah harus dilihat dari berbagai sisi yakni sebagai pemilik modal dan juga Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.

"Harapan kami FGD ini bisa menganalisa pemulihan kerugian seharusnya dan sewajarnya masuk ke BUMN yang dirugikan lewat laba ditahan. Kedua, kebijakan yang kita lakukan menjadi KPI masing-masing instansi terlibat dalam proses pemulihan," ucapnya.

Untuk itu, kata dia perlu pembahasan yang komprehensif terkait hal ini dan dirinya berharap dengan adanya FGD ini dapat menghasilkan kebijakan yang mengatur hal ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Amir Yanto menjelaskan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi hakikatnya tidak hanya pidana tapi juga memikirkan pemulihan kerugian negara.

"Penegakan hukum juga salah satu tujuannya yang paling utama mengembalikan kerugian keuangan negara, walau dihukum tinggi kalau kerugian negara tidak bisa kembali ini kan disayangkan. Dalam korupsi tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara, Kalau bisa kita kembalikan ke negara," katanya.

Menurutnya, Badan Pemulihan aset akan mengatur terkait hal-hal strategis untuk memitigasi risiko agar bisa memulihkan keuangan negara dari kasus korupsi.

"Semakin lama disimpan kejaksaan semakin turun terutama barang bergerak, walaupun disimpan di rupabasan itu tetap mengurangi nilai. Kita harus mengoptimalkan ini agar nilai ekonomis tidak banyak yang hilang," sebutnya.

Sekretaris Perusahaan PT Timah, Abdullah Umar mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya Kementerian BUMN untuk melakukan Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan BUMN Terkait Tindakan Korupsi.

"PT Timah mendukung terkait adanya upaya untuk membentuk kebijakan kolaboratif dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan BUMN Terkait Tindakan Korupsi sehingga optimalisasi uang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal kepada negara," kata Abdullah.

Ia menyebutkan, pihaknya juga mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam bingkai perbaikan tata kelola timah di Indonesia.

Abdullah mengatakan, berbagai pihak telah mendukung upaya perbaikan tata kelola timah baik itu Kementerian BUMN maupun lintas kementerian lainnya. PT Timah kata dia berkomitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola yang dimulai dengan melakukan pembenahan di internal perusahaan.

Ia optimis dengan adanya dukungan perbaikan tata kelola timah dari berbagai sektor dapat mempercepat upaya perbaikan kinerja perusahaan. "Dengan adanya optimalisasi pemulihan aset kepada BUMN terkait akan mendukung perbaikan kinerja perusahaan," katanya.

Dalam FGD ini juga terdapat berbagai masukan untuk membentuk kebijakan lintas kementerian agar dapat dilakukan optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan BUMN Terkait Tindakan Korupsi. FGD ini membahas secara komprehensif tentang kebijakan kolaboratif dalam optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara BUMN terkait tindak pidana korupsi.

(ada/fdl)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III bersama Universitas Esa Unggul menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Transformasi Kehumasan di Era Digital: Strategi dan Kolaborasi Masa Depan". Kegiatan ini berlangsung di Kemala Ballroom, Jakarta Barat dengan mengundang 150 Perguruan Tinggi Swasta secara luring dan 102 Perguruan Tinggi Swasta secara daring.

Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, LLDikti Wilayah III menyadari betapa pentingnya peran kehumasan dalam membangun citra dan reputasi institusi pendidikan tinggi. Kehumasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara perguruan tinggi dan publik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang proaktif dalam menciptakan peluang dan mengantisipasi perubahan.

“Di era digital ini, transformasi kehumasan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Posisi humas di perguruan tinggi memiliki banyak tantangan, namun perguruan tinggi harus tetap berpegang pada karakteristik yang mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat menjadikan perguruan tinggi lebih dikenal oleh calon mahasiswa baru. Kehumasan yang transformasional mampu menghadirkan pendekatan komunikasi yang lebih personal, responsif, dan interaktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan publik,” ungkap Kepala LLDikti Wilayah III, Prof. Toni Toharudin dalam pembukaan kegiatan FGD ini.

Arief Kusuma selaku Rektor Universitas Esa Unggul dalam sambutannya menyampaikan, cara ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas komunikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan perguruan tinggi swasta, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi.

"Pada era digital ini, membutuhkan strategi khusus dalam membangun peran kehumasan, sehingga saat ini fasilitasi kegiatan FGD ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua," ujar dia.

FGD ini membahas topik-topik yang dapat memperkuat kinerja kehumasan PTS di lingkungan LLDikti Wilayah III, mulai dari Kolaborasi Efektif dengan Media di Era Digital yang dipaparkan oleh Dyah Dharmikasari Soegondo selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia, kemudian Berbagi Praktik Baik dalam Membangun Relasi dengan Media di Universitas Esa Unggul oleh Muhammad Ruslan Ramli Proactive Strategic Planning: Anticipating Change, Building Opportunity oleh Fardila Astari selaku Wakil Sekretaris Umum I Perhumas dan Communications Strategist di Reputasia Strategic Communications Consulting, dan Membangun Jaringan dengan Media Sosial oleh Doddy Zulkifli Indra Atmaja selaku Sub Koordinator Humas dan Pranata Humas Ahli Muda Ditjen DIktiristek.

Selain fokus pada FGD, pada panel terakhir, Ketua Pelaksana Anugerah Ditjen Diktiristek Tahun 2024, Dinna Handini, memaparkan langkah membangun kompetensi dan kolaborasi kehumasan melalui kompetisi. Dalam hal ini juga disosialisasikan mengenai Anugerah Humas yang diselenggarakan Ditjen DIktiristek Tahun 2024.

FGD ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Humas PTS dalam membangun sinergi yang kuat, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan kehumasan di era digital, khususnya pada kampus masing-masing melalui diskusi dan bertukar pikiran bersama narasumber-narasumber yang kompeten.

Selain itu, kegiatan ini juga membuka ruang untuk membahas inovasi-inovasi terbaru dalam dunia kehumasan, termasuk pemanfaatan teknologi dalam analisis media dan manajemen reputasi, serta pentingnya menjaga etika dalam praktik kehumasan di era digital. Dengan adanya diskusi yang mendalam dan interaktif, para peserta diharapkan dapat memperoleh wawasan baru yang dapat diterapkan langsung di institusi masing-masing, sehingga mampu meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan masyarakat di perguruan tinggi swasta di Indonesia.

Acara ini juga diwarnai dengan sesi networking yang memungkinkan peserta untuk berinteraksi langsung dengan para narasumber dan sesama peserta, guna memperluas jaringan profesional dan membuka peluang kolaborasi di masa depan. Keseluruhan rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kehumasan di perguruan tinggi swasta dan menjadikan institusi-institusi tersebut lebih siap dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital yang semakin dinamis.