PEMALANG - Achdiyanto Ilyas Pangestu resmi terpilih sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) dalam Kongres SPPI I pada 27-28 September di Pemalang, Jawa Tengah.Kongres dihadiri seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) SPPI. Pada kesempatan itu, Ilyas terpilih secara aklamasi.

Tak hanya itu sejumlah observer dari berbagai lembaga non-profit baik dari dalam maupun luar negeri juga turut hadir. Antara lain Freedom Fund, Humanity United, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), International Organization of Migration (IOM), dan REMDEC.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan komitmen terus memperjuangkan hak-hak pekerja perikanan di Indonesia, serta memperkuat hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga internasional.

"Demi mewujudkan sektor perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan, kami akan mengadvokasi kondisi kerja dan standar keselamatan yang lebih baik di sektor perikanan, dan tentunya kepastian hukum di hadapan negara," kata Ilyas, Sabtu (28/9/2024).

Dengan kepemimpinan baru ini, Ilyas siap melangkah maju dalam mewujudkan visi besar untuk memperbaiki kehidupan pekerja perikanan dan masyarakat pesisir Indonesia."Kongres SPPI I ini menandai langkah awal yang penting untuk menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk sektor perikanan nasional," sambungnya.

Kongres SPPI I menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang menjadi fokus kepengurusan baru SPPI. Berikut adalah isu-isu utama yang akan menjadi perhatian untuk kepemimpinan SPPI:

1. Perbaikan Kondisi Kerja: mengadvokasi kondisi kerja dan standar keselamatan yang lebih baik di sektor perikanan.

2. Pemberdayaan Melalui Pendidikan: Program pendidikan memberdayakan pekerja perikanan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan, dan mekanisme untuk mengatasi keluhan di tempat kerja.

3. Pengembangan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi: Inisiatif pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pekerja perikanan dapat meningkatkan kemampuan kerja dan peluang ekonomi mereka. Hal ini dapat mencakup pelatihan mengenai praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, teknik pengolahan ikan, atau keterampilan kewirausahaan untuk memulai usaha mereka sendiri.

4. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kolaborasi dalam inisiatif yang mempromosikan praktik penangkapan ikan berkelanjutan dan konservasi lingkungan dapat membantu melestarikan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Dengan mendorong metode penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

5. Pembangunan Masyarakat: Program ini dapat melampaui intervensi langsung terhadap pekerja perikanan, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal yang bergantung pada industri perikanan. Hal ini dapat mencakup dukungan terhadap inisiatif berbasis masyarakat, seperti koperasi atau usaha sosial, yang menciptakan peluang ekonomi tambahan dan mendorong kohesi sosial.

6. Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial: Upaya untuk mendorong kesetaraan gender di sektor perikanan dapat meningkatkan inklusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Hal ini dapat membantu menantang peran gender tradisional dan memberdayakan perempuan sebagai kontributor utama di sektor ini.

7. Ketahanan dan Adaptasi Masyarakat: Dalam menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan iklim atau fluktuasi ekonomi, program ini dapat membantu membangun ketahanan komunitas nelayan. Hal ini mungkin melibatkan diversifikasi pilihan mata pencaharian, penyediaan akses terhadap layanan keuangan, atau penerapan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana.

8. Advokasi dan Pengaruh Kebijakan: Melalui kampanye advokasi dan keterlibatan dengan pembuat kebijakan, program ini dapat mempengaruhi reformasi kebijakan yang menguntungkan pekerja perikanan dan masyarakat lokal. Hal ini dapat mencakup penguatan peraturan untuk melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan akses terhadap layanan sosial, atau mendorong praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan.

AIR pasang tak menjadi penghalang para nelayan di Pulau Sop, Sorong, Papua Barat Daya untuk melaut. Cuaca cerah dan angin yang tak begitu kencang membuat para nelayan bersemangat untuk memacu kapal kayu bermesin. Robert, salah satu nelayan mengatakan, cuaca cerah membuat ikan-ikan berkumpul di titik tertentu. ?Yang kita tangkap memang tidak banyak. Selain dikonsumsi sendiri juga untuk dijual ke perusahaan (pengolahan ikan),? ujarnya kepada SINDOnews beberapa waktu lalu.

Jenis ikan yang ditangkap di antaranya ikan tuna, tenggiri, kakap merah, cumi-cumi, kerapu, kuwe dan gutila. Dia mengatakan, jika dulu para nelayan kerap mengalami kesulitan dalam menyimpan hasil tangkapan, namun sejak adanya jaringan listrik hingga pulau tersebut, para nelayan kini bisa menyimpan hasil tangkapannya di mesin pendingin untuk kemudian dijual keesokan harinya. ?Tidak langsung dijual ke kota (Sorong), tetapi bisa kami simpan terlebih dahulu,? paparnya.

Pulau Sop merupakan salah satu gugusan pulau terluar, satu gugus dengan pulau Dom dan Pulau Arar. Jarak tempuh satu pulau dan pulau lainnya sekitar 45 menit, sementara ke pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya, jarak tempuh sekitar satu jam. Di pulau Arar, Moh Nur Musamber mengatakan, mayoritas penduduknya menggantungkan asa dari sektor perikanan. ?Ada 1.050 jiwa di pulau ini,? katanya.

Setiap hari, lanjut dia, para nelayan menggunakan peralatan tradisional dan semi modern untuk menangkap ikan-ikan di sekitar teluk Sorong. ?Ikan-ikan yang sudah kami tangkap kami serahkan ke BUMDes untuk dibersihkan. Setelah diolah baru dijual ke perusahaan pengolahan ikan di Sorong,? ujarnya.

Selain dijual, ikan-ikan tersebut juga dikonsumsi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. ?Setiap hari kami makan ikan,? cetusnya.

Senada dengan Nur, Ali Rumaur, warga pulau Arar mengatakan, semua nelayan di pulau Arar juga mengirimkan sebagian besar hasil tangkapan ikannya ke BUMDes setempat. Dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa ketersediaan infrastruktur maupun peralatan penangkapan, ikan-ikan yang dikumpulkan masyarakat bisa bertahan selama dua hari di mesin pendingin.

?Dulu ikan cepat busuk, sekarang awet. Perekonomain masyarakat juga meningkat dua kali lipat,? katanya. Tak hanya dijual di Sorong, ikan dari pulau Arar juga banyak dijual di masyarakat yang bermukim di pulau Dom. Hal ini lantaran pulau Dom terdapat beberapa tempat wisata yang menyediakan menu olahan ikan.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap para nelayan tradisional. Pada akhir 2023 silam, KKP menyalurkan bantuan alat tangkap untuk nelayan di kawasan Sorong, sebagai bagian dari upaya peningkatan daya tangkap nelayan di wilayah ini.

Bantuan peralatan itu, selain untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas daya tangkap nelayan, juga untuk mendorong peningkatan ekonomi nelayan. Bantuan yang disalurkan melalui koperasi rakyat itu berupa alat tangkap jaring dan handline, serta coolbox.

Kawasan perairan Sorong merupakan kawasan penangkapan ikan yang potensial dengan jumlah yang berlimpah. Karenanya, KKP menilai, perlu sebuah fasilitas memadai untuk mendukung potensi penangkapan yang tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.

Selain melalui perikanan tangkap, ikhtiar untuk mencapai ketahanan pangan juga dilakukan melalui perikanan budidaya. Salah satunya melalui program Smart Fishery Village. (SFV). Iim Gala Permana pembudidaya ikan nila di Banjarwaru, Ciamis, Jawa Barat kepada SINDOnews mengatakan, Kampung Nila, saat ini menjadi salah satu pilot project keberhasilan perikanan budidaya.

Sejak 2022, produktivitas ikan nila budidaya di daerah ini meningkat empat kali lipat. Hal itu tercapai karena didukung program Smart Fisheries Village dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan adanya Smart Fisheries Village (SFV) kegiatan budidaya ikan Nila menjadi terprogram.

?Sekarang panen sudah tiga kuintal per siklus per kolam. Jadi per kolam bisa menghasilkan sembilan kuintal per tahun, bahkan ada yang mencapai 1,2 ton,? paparnya. Dengan jumlah kolam budidaya mencapai 100 kolam, volume ikan Nila yang dihasilkan mencapai 90 ton per tahun.

Dengan harga jual di kawasan itu yang mencapai Rp33.000 per kilogram, omzet budidaya ikan Nila di desa Kawali mencapai Rp2,97 miliar per tahun. ?Memang sejak ada SFV, kesejahteraan masyarakat meningkat tajam,? lanjutnya. Saat ini, permintaan pasar dunia terhadap ikan nila diperkirakan menembus USD14,4 miliar atau sekitar Rp230 triliun.

Perkuat Kolaborasi dan Sinergi

Untuk memaksimalkan potensi sektor perikanan yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, pemerintah melalui KKP didorong untuk menerbitkan regulasi yang memungkinkan para nelayan tradisional untuk bisa berkolaborasi dengan perusahaan pengolahan ikan modern. ?Dengan adanya regulasi itu, maka para nelayan bisa memiliki akses yang luas,? tegas pakar maritim Dr Marcellus Jayawibawa.

Menurut dia, sektor perikanan memang menjadi salah satu penyokong dalam pecapaian ketahan pangan. Terlebih di kawasan Indonesia timur, jumlah sumber daya ikan sangat melimpah. Di kawasan Sorong misalnya, dengan perairan laut yang sangat luas sebagai perairan penyangga, sumber daya perikanan dan kelautan berlimpah ruah. Namun pemanfaatannya belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya perikanan dan kelautan masih sangat memungkinkan untuk dikelola secara rasional dan profesional dengan memperhatikan kelestariannya.

Setali tiga uang, Direktur The NationalMaritime Institute(Namarin), Siswanto Rusdi menilai, regulasi yang mendukung keleluasaan para nelayan tradisional dibutuhkan untuk mengakselerasi pencapaian ketahan pangan melalui sektor perikanan dan kelautan.

?Sejauh ini, regulasi yang diterbitkan KKP termasuk memerangiillegal fishing berdampak positif bagi ekosistem perikanan dan kelautan. Ke depan, regulasi baru perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,? tegasnya.

Siswanto pun mengapresiasi kinerja KKP dalam upaya mencapai ketahanan pangan melalui sektor perikanan dan kelautan. ?Kinerjanya terus positif untuk mencapai ketahanan pangan,? paparnya.

Sektor perikanan sendiri menunjukkan kinerja positif di sepanjang semester I tahun 2024. Mengutip catatan KKP, kinerja baik tersebut di antaranya disokong meningkatnya produksi perikanan budidaya, kinerja ekspor, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga penyerapan kredit usaha rakyat (KUR).

Pada semester I 2024 ekspor hasil perikanan mencapai USD2,71 miliar. Sedangkan nilai impor perikanan mencapai USD0,22 miliar. Dengan demikian neraca perdagangan mengalami surplus sebesar USD2,49 miliar. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor 99,9%.

Produksi perikanan dari Januari sampai Juni tahun ini tercatat sebesar 11,8 juta ton yang sebagian besar ditopang oleh hasil budidaya. Peningkatan ini salah satunya karena produktivitas modeling budidaya berbasis kawasan yang telah dikembangkan KKPdi Karawang, Kebumen, dan Wakatobi untuk komoditas nila salin, udang, dan rumput laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar (29/8/2024), menegaskan pentingnya implementasi program ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, mahasiswa, akademisi, dan perguruan tinggi mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan Ekonomi Biru di sektor kelautan dan perikanan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Saya merekomendasikan agar kurikulum pendidikan di Universitas Hasanuddin memiliki fokus khusus terhadap ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi yang mendukung kebijakan Ekonomi Biru, karena inilah sesungguhnya masa depan bangsa Indonesia," kata Trenggono.

Menteri Trenggono menjelaskan, ketahanan pangan bersumber dari tiga hal, karbohidrat, lemak dan protein. Khusus untuk protein, salah satunya berasal dari produk perikanan. Merujuk data perdagangan yang selalu surplus, produk perikanan dinilainya sebagai sumber ketahanan pangan yang paling kuat. ?Silahkan diriset, laut dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan pangan yang dunia sedang hadapi saat ini,? jelasnya.

Untuk mengoptimalkan potensi serta menghadapi tantangan yang ada, Menteri Trenggono menyatakan semua harus mulai menyadari pentingnya menempatkan ekologi sebagai panglima, dan ini telah menjadi perhatian KKP yang diimplementasikan melalui lima kebijakan Ekonomi Biru. Mulai dari memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, mengatakan, pengembangan budidaya komoditas perikanan sangat penting lantaran besarnya potensi, serta tingginya kebutuhan protein di masa depan.

Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) telah memprediksi populasi dunia akan tumbuh lebih dari 30% pada tahun 2050. Pertumbuhan tersebut tentunya akan diikuti peningkatan kebutuhan protein global hingga 70%.

Sementara FAO sudah mempublikasi bahwa kebutuhan protein akan semakin sulit dipenuhi dari subsektor perikanan tangkap. Sehingga subsektor perikanan budidaya menjadi faktor penting yang didorong untuk menghadapi pertumbuhan populasi penduduk dan kebutuhan protein.

Peluang pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat sangat terbuka lebar. Indonesia memiliki potensi lahan perikanan budidaya diperkirakan mencapai 17,91 juta hektare, yang terdiri dari 2,96 juta hektare air payau, 2,83 juta hektare air tawar, dan 12,12 juta hektare air laut. Saat ini, pemanfaatan lahan baru mencapai 6%.

Dirjen Tebe, begitu dia disapa, mengungkapkan, lima komoditas unggulan perairan laut Indonesia memiliki potensi besar ke depannya. Proyeksi dari Future Market Insights mengungkapkan besarnya peluang pasar global untuk 5 komoditas unggulan tersebut. Nilai pasar global untuk udang tahun 2024 diproyeksi mencapai USD64,8 miliar, sementara untuk 10 tahun mendatang diproyeksi bisa mencapai hingga USD149 miliar.

Kemudian rumput laut memiliki potensi pasar global, pada tahun 2024 diprediksi mencapai USD7,8 miliar, sementara pada tahun 2033 diproyeksi mencapai USD19,6 miliar. Untuk komoditas Tilapia juga memiliki potensi besar, nilai pasar global untuk tilapia pada tahun 2024 diproyeksi mencapai USD14,4 miliar. Sementara pada 10 tahun mendatang, diprediksi Tilapia bisa mencapai USD23 miliar. Begitu juga untuk komoditas kepiting dan Lobster. Tahun 2024, nilai pasar global untuk lobster diprediksi bisa mencapai USD8,7 miliar.

?KKP telah melakukan beberapa terobosan dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang investasi di bidang subsektor perikanan budidaya seperti modeling kawasan di Kebumen, Wakataobi, Karawang, dan revitalisasi kawasan. Selain itu juga melalui program kampung perikanan budidaya seperti penyediaan sarana prasarana dan pengembangan infrastruktur,? tegasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui bahwa ekspor ikan dan produk perikanan ke Uni Eropa masih mengalami kendala.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ishartini, mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada 176 perusahaan yang mampu menembus pasar Uni Eropa, dan jumlah tersebut belum mengalami peningkatan selama tujuh tahun terakhir.

“Sudah 7 tahun kita belum bisa menambah jumlah maupun varian produk yang bisa diekspor ke sana,” kata Ishartini dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja KKP di Jakarta, Selasa (30/7).

Sebagai informasi, beberapa negara menjadi pangsa pasar utama ekspor produk perikanan Indonesia.

Pasar terbesar adalah Amerika Serikat dengan nilai US$ 1,91 miliar atau setara 33,9% dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia.

Pasar berikutnya adalah Tiongkok dengan nilai US$ 1,14 miliar (20,2%), Jepang sebesar US$ 690,70 juta (12,3%), negara-negara di kawasan ASEAN dengan nilai US$ 667,83 juta (11,9%), serta Uni Eropa dengan nilai US$ 335,27 juta (6,0%).

Ishartini menyatakan bahwa perbaikan mutu dan kualitas masih menjadi pekerjaan rumah agar produk perikanan dalam negeri bisa diterima di Uni Eropa.

Saat ini, pihaknya bersama dengan pelaku usaha dari sektor hulu penangkapan hingga hilir pengelolaan, mulai membangun kesadaran bersama akan pentingnya penjaminan mutu.

Salah satu langkah yang dilakukan, misalnya di sektor budidaya, adalah melakukan sertifikasi penjaminan mutu agar produk perikanan Indonesia bisa bersaing.

“Ini juga bisa meyakinkan negara tujuan ekspor, sehingga approval number kita bisa bertambah. Dengan begitu, volume dan nilai ekspor ke Uni Eropa juga meningkat,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) menyatakan kurangnya suplai bahan baku untuk diolah dan diekspor menjadi masalah utama di industri perikanan.

Akibat permasalahan ini kinerja ekspor produk perikanan Indonesia pada semester I/2024 kurang optimal.

Ketua Umum AP5I Budhi Wibowo menyampaikan, suplai bahan baku ikan ke industri pengolahan ikan cenderung stagnan dari waktu ke waktu.

“Bahkan akhir-akhir ini cenderung turun jumlahnya,” kata Budhi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Oleh karena itu, Budhi meminta pemerintah untuk melakukan berbagai upaya yang dapat mendukung industri pengolahan ikan. Diantaranya, dengan merevisi berbagai peraturan yang memberatkan pengembangan industri perikanan.

Regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, tarif PNBP dalam beleid itu harus segera diturunkan. Dengan begitu kapal-kapal yang berhenti beroperasi akibat tarif PNBP yang tinggi dapat kembali melaut dan suplai ikan dapat bertambah.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk merevisi PP No.36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam beleid itu, pemerintah mengharuskan eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri minimal 30% selama 3 bulan.

Budhi menyebut bahwa regulasi ini sangat memberatkan. Bagi industri perikanan di mana rata-rata profit marginnya di bawah 5%, dia mengatakan bahwa, kewajiban untuk menyimpan DHE sama saja dengan menghabiskan modal kerja.

“Kami minta produk olahan perikanan dikeluarkan dari PP tersebut,” ujarnya.

Selain itu, asosiasi juga meminta agar anggaran pemerintah difokuskan pada pengembangan infrastruktur perikanan, baik perikanan tangkap misalnya dengan memperbaiki pelabuhan perikanan, air bersih, dan lainnya, maupun perikanan budidaya misalnya perbaikan irigasi pada sentra-sentra budidaya udang tradisional.

Saat ini, Budhi mengungkapkan bahwa banyak muara-muara sungai yang tersumbat sehingga air laut sulit masuk ke tambak-tambak tradisional.

“Pemerintah perlu segera mengeruk muara-muara sungai yang tersumbat tersebut,” tegasnya.

Adapun nilai ekspor produk perikanan pada enam bulan pertama di 2024 mencapai US$2,71 miliar atau setara Rp44,24 triliun. Nilai tersebut naik tipis sebesar 1,0% (year-on-year/yoy) dibanding semester I/2023.

Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$889,39 juta. Namun, nilai ekspor tersebut turun sebesar 7,5% dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Kalau lima negara [terbesar tujuan ekspor] tetap Amerika Serikat kita walaupun turun dibanding tahun lalu,” kata Hendra dalam konferensi pers kinerja KKP semester I/2024 di Kantor KKP, Rabu (24/7/2024).

Selain AS, China menjadi negara utama terbesar kedua tujuan ekspor mencapai US$556,04 juta, diikuti Asean US$353,93 juta, Jepang US$285,47 juta, dan Uni Eropa US$193,35 juta.

Menurut komoditasnya, udang masih menjadi komoditas utama ekspor produk perikanan di semester I/2024. Hendra menyebut, nilai ekspor Udang pada periode ini mencapai US$755,79 juta, diikuti Tuna-Cakalang-Tongkol US$456,64 juta, Cumi-Sotong-Gurita US$396,94 juta, Rajungan-Kepiting US$275,15 juta, dan Rumput Laut sebesar US$162,38 juta.

Sejauh ini, Hendra menyebut bahwa pemerintah berencana untuk melakukan pendekatan utamanya dengan sejumlah negara seperti Uni Eropa dan AS melalui diplomasi bilateral maupun diplomasi ekonomi untuk mendapat impor bea masuk yang lebih kecil.

Upaya ini dilakukan untuk menggenjot nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke negara-negara tersebut.

JAKARTA - Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia di paruh pertama 2024 telah menyentuh angka USD2,71 miliar atau setara Rp44,24 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Staff Ahli Menteri Kelautan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (24/7/2024), Hendra memaparkan, telah terjadi kenaikan sebesar 1,0% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sehingga mengukuhkan Indonesia sebagai negara net exporter produk perikanan.

" Ekspor hasil perikanan kita USD2,71 miliar atau naik 1,0% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut disampaikan, nilai impor perikanan Indonesia pada periode Januari sampai Juni 2024 hanya sebesar USD0,22 miliar (Rp3,58 triliun). Capaian ini berarti hanya 8,09%.

"Dengan demikian neraca perdagangan kita mengalami surplus USD2,49 miliar (Rp 40,67 triliun) atau naik 6,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," imbuh Hendra.

Selain mengalami kenaikan angka ekspor, realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga diketahui mengalami penurunan. Diungkap, hingga tanggal 22 Juli 2024 KKP hanya menggunakan anggaran sebesar Rp3.245.042.300.906 (49,74%) dari total anggaran sebesar Rp6.524.266.143.000.

"Turun dibanding tahun lalu yang mencapai Rp6.397.792.629.733 atau (98.15%) dari total anggaran Rp6.455.280.145.000," tutupnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten perikanan diperkirakan masih lesu. Hal ini terkait dengan menurunnya permintaan ekspor produk perikanan yang bisa membuat kinerja para emiten melemah di sisa tahun 2024.

Menilik laporan keuangan, kinerja sejumlah emiten perikanan memang masih lesu di kuartal I 2024. Contohnya kinerja PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) yang kurang menggembirakan.

DSFI membukukan pendapatan Rp 146,1 miliar di kuartal I 2024, turun 2% dari pendapatan di kuartal I-2023 yang sebesar Rp 148,7 miliar.

Laba DSFI turun 40,17% secara tahunan alias year on year (yoy) ke Rp 2,99 miliar. Saat ini, sebagian besar penjualan DSFI masih didominasi oleh pasar Amerika Serikat (AS).

PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO) mengantongi pendapatan Rp 2,2 triliun di kuartal I 2024, naik 7,1% yoy. Namun, laba bersih CPRO turun 14,14% ke Rp 98,88 miliar di kuartal I 2024.

PT Toba Surimi Industries Tbk (CRAB) membukukan penjualan Rp 136,43 miliar di kuartal I 2024, turun 10,76% yoy. Di kuartal I 2024, laba bersih CRAB sebesar Rp 1,62 miliar, turun 46,2% yoy.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo melihat, kinerja emiten perikanan masih mengalami perlambatan kinerja.

Hal ini mengingat adanya penurunan permintaan ekspor produk perikanan dari pasar global. Sebab, pasar AS saat ini sedang tidak menerima pengiriman produk perikanan.

“Di sisi lain, keadaan geopolitik global yang masih memanas juga masih menjadi tantangan bagi emiten perikanan,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (17/7).

Alhasil, Azis pun masih belum bisa merekomendasikan saham emiten sektor perikanan.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menilai, kinerja saham mayoritas emiten perikanan masih belum likuid.

Secara kinerja bisnis, rata-rata juga masih belum bertumbuh. Kinerja ekspor para emiten juga terpantau menurun akibat berkurangnya permintaan dari pasar asing.

“Belum ada sentimen positif di tahun ini. Lebih baik wait and see dulu terhadap perilisan laporan keuangan kuartal II,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (17/7).

Nafan merekomendasikan hold untuk CRAB dengan target harga Rp 240 per saham.

Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo melihat, pergerakan harga saham DSFI berada di level support Rp 52 per saham dan resistance Rp 65 per saham. William pun merekomendasikan speculative buy untuk DSFI dengan target harga Rp 65 per saham.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat, pergerakan saham CPRO di level support Rp 50 per saham dan resistance Rp 51 per saham. Herditya masih merekomendasikan wait and see untuk CPRO.