JAKARTA, investor.id–Surplus neraca perdagangan komoditas perikanan nasional Januari-September 2024 mencapai US$ 3,87 miliar, atau meningkat 7,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia hingga September 2024 sebesar US$ 4,23 miliar, atau naik 3,1% dibandingkan periode sama 2023.

Total volume ekspor perikanan Januari-September 2024 sekitar 1,02 juta ton. Dengan surplus perdagangan yang semakin besar, Indonesia berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara net eksportir produk perikanan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan signifikan terjadi di Agustus 2024 dengan volume ekspor naik 34,2% dan nilainya tumbuh 10,7% dari bulan sama 2023. Peningkatan itu menjadi penanda positif bagi kinerja ekspor perikanan nasional. Adapun produk perikanan utama ekspor Januari-September 2024 terdiri atas beberapa komoditas unggulan.

Udang menjadi komoditas terbesar US$ 1,18 miliar atau 28,1% dari total ekspor serta tuna-cakalang-tongkol (TCT) dan cumi-sotong-gurita (CSG) masing-masing tumbuh signifikan 7,9% dan 24,7%. Kenaikan ekspor CSG terutama didorong permintaan kuat China dan Asean. Peningkatan 40,4% ekspor rajungan-kepiting juga berkontribusi positif bagi pertumbuhan nilai ekspor keseluruhan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mencatat, Amerika Serikat tetap menjadi pasar utama produk perikanan RI senilai US$ 1,38 miliar atau 32,6% dari total ekspor perikanan Januari-September 2024. Kabar baiknya, pasar ekspor ke negara lain pun naik. Ekspor perikanan ke China tumbuh 7,8% dan negara Asean naik 18,7%.

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Asean) dan Uni Eropa (UE) menjadi pasar penting mengingat masing-masing menyumbang US$ 569,75 juta (13,5%) dan US$ 309,41 juta (7,3%) terhadap total ekspor produk perikanan Indonesia. Bahkan, peningkatan terbesar terlihat pada ekspor ke UE yang tumbuh 23,3% dari periode sama 2023, ini menunjukkan potensi besar bagi pasar Eropa yang bisa terus dimaksimalkan pelaku usaha perikanan RI.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo mengatakan, surplus ekspor perikanan Januari-September 2024 yang melonjak menjadi kado spesial HUT ke-25 KKP yang tepat berlangsung 26 Oktober 2024.

“Peningkatan kinerja ekspor produk perikanan tersebut menjadi kado spesial HUT KKP. Tentu ini kado dari HUT KKP ke-25, semoga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” jelas Budi. Apalagi, di saat yang sama, impor Indonesia turun signifikan hingga 26,2% hingga September 2024 menjadi US$ 366,98 juta dengan volume 212.490 ton. “Penurunan impor tersebut menjadi sinyal baik bagi surplus neraca perdagangan perikanan Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan yang dikutip Minggu (27/10/2024).

Ekspor Terus Dipacu

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP Erwin Dwiyana mengatakan, negara asal impor terbesar adalah China senilai US$ 64,96 juta atau 17,7% dari total impor perikanan, angka itu turun 42,6% dari Januari-September 2023. Penurunan terbesar terjadi untuk impor makarel dan rajungan-kepiting masing-masing lebih dari 50%. “Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memacu ekspor produk perikanan melalui berbagai strategi," ujar Erwin.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas akses pasar-pasar tradisional seperti UE dan Jepang serta membuka pasar baru di kawasan nontradisional seperti Afrika Utara dan Asia Selatan. Promosi produk perikanan Indonesia di pasar internasional juga menjadi prioritas dengan partisipasi dalam pameran skala global, seperti Japan International Seafood & Technology Expo dan Trade Expo Indonesia.

Pemerintah juga akan fokus menjaga keberlanjutan produk perikanan melalui hilirisasi, sehingga nilai tambah produk perikanan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. KKP berharap sejumlah langkah tersebut dapat terus meningkatkan daya saing produk perikanan nasional. "Dengan upaya-upaya ini, diharapkan ekspor produk perikanan Indonesia dapat terus meningkat di masa mendatang,” tandas Erwin.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengutarakan hilirisasi produk perikanan masih akan terus dipacu pemerintah. Untuk mendukung geliat hilirisasi itu, KKP meningkatkan kualitas pengelolaan di sektor hulu serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan melalui program-program berbasis ekonomi biru.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia hingga September 2024 mencapai US$ 4,23 miliar dengan total volume ekspor sebesar 1,02 juta ton.

Nilai ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 3,1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo mengatakan, peningkatan ini menjadi penanda positif bagi kinerja ekspor perikanan nasional. Adapun Amerika Serikat (AS) tetap menjadi pasar utama bagi produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$ 1,38 miliar atau 32,6% dari total ekspor perikanan.

"Kabar baiknya, pasar ekspor ke negara lain mengalami peningkatan," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/10).

Budi mengurai, ekspor perikanan ke Tiongkok mengalami pertumbuhan 7,8%, dan negara ASEAN meningkat sebesar 18,7%.

Dia menegaskan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa menjadi pasar penting mengingat masing-masing menyumbang US$ 569,75 juta (13,5%) dan US$ 309,41 juta (7,3%) terhadap total ekspor produk perikanan Indonesia.

Bahkan peningkatan terbesar terlihat pada ekspor ke Uni Eropa yang tumbuh 23,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Ini menunjukkan potensi besar bagi pasar Eropa yang dapat terus dimaksimalkan oleh pelaku usaha perikanan Indonesia," jelas Budi.

Adapun produk perikanan utama pada periode ini terdiri dari beberapa komoditas unggulan seperti udang yang menjadi komoditas ekspor terbesar dengan nilai mencapai USD 1,18 miliar atau 28,1% dari total ekspor produk perikanan Indonesia.

Selain itu, komoditas lain seperti Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) dan Cumi-Sotong-Gurita (CSG) mengalami peningkatan signifikan, masing-masing tumbuh 7,9% dan 24,7%.

Kemudian peningkatan sebesar 40,4% pada ekspor Rajungan-Kepiting juga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan nilai ekspor keseluruhan. "Peningkatan ekspor CSG terutama didorong oleh permintaan yang kuat dari Tiongkok dan ASEAN," katanya.

Di saat yang sama, impor Indonesia mencatatkan penurunan yang signifikan hingga 26,2% hingga September 2024. Angka tersebut mencapai US$ 366,98 juta dengan volume sebesar 212,49 ribu ton.

"Penurunan impor ini menjadi sinyal baik bagi surplus neraca perdagangan perikanan kita," tutur Budi.

Senada, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana mengatakan negara asal impor terbesar adalah Tiongkok dengan nilai mencapai US$ 64,96 juta atau 17,7% dari total impor perikanan. Angka tersebut menurun 42,6% dibanding tahun sebelumnya.

Dia mengatakan penurunan terbesar terjadi pada impor Makarel dan Rajungan-Kepiting, yang masing-masing turun lebih dari 50%.

Dengan capaian ini, KKP mencatat surplus neraca perdagangan komoditas perikanan periode Januari-September 2024 sebesar US$ 3,87 miliar. Angka surplus tersebut meningkat 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan ekspor produk perikanan melalui berbagai strategi," ujar Erwin.

Erwin menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas akses pasar-pasar tradisional seperti Uni Eropa dan Jepang, serta membuka pasar baru di kawasan non-tradisional seperti Afrika Utara dan Asia Selatan.

Selain itu, promosi produk perikanan Indonesia di pasar internasional juga menjadi prioritas, dengan partisipasi dalam pameran skala global seperti Japan International Seafood & Technology Expo dan Trade Expo Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengutarakan hilirisasi produk perikanan masih akan terus ditingkatkan pemerintah.

Untuk mendukung geliat hilirisasi ini, KKP meningkatkan kualitas pengelolaan di sektor hulu, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan melalui program-program berbasis ekonomi biru.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia masuk ke dalam 10 besar eksportir dunia pada tahun 2029.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini akan mendorong Indonesia agar masuk ke dalam 10 besar eksportir dunia, yang saat ini ranking Indonesia berada di angka 13 dengan total ekspor perikanan mencapai US$ 5,6 miliar pada 2023.

“Ini tentu jadi fokus utama perhatian kita nanti bisa tingkatkan ranking 10 negara besar eksportir di dunia,” ucap Ishartini dalam konferensi pers Kamis (24/10)

Dia mencatat saat ini China, Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam berada dalam 5 negara teratas eskportir perikanan dunia di 2023.

Ishartini juga menjelaskan bahwa trout dan salmon menjadi komoditas yang sangat diminati di 2023, selanjutnya diikuti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, kepiting atau rajungan, dan cod.

Walaupun Indonesia tidak memiliki trout dan salmon, namun pemerintah akan fokus pada komoditas, udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, kepiting atau rajungan, dan cod untuk meningkatkan perikanan Indonesia ke pasar global.

“Untuk target ekspor tentu ini target 5 tahun, 2025-2029,” ujarnya.

Ishartini melanjutkan bahwa untuk masuk ke 10 besar, memiliki beberapa tantangan seperti hambatan tarif dan non-tarif

Dia mencontohkan Uni Eropa yang memberikan tarif sebesar 20% ke Indonesia sebagai hambatan tarif.Walaupun begitu pemerintah mulai berdiskusi untuk penurunan tarif ke Uni Eropa,

"Teman-teman dari BJP, menangani ini terus lakukan komunikasi, diskusi-diskusi dalam working group, dalam CEPA untuk bisa menurunkan tarif ke Uni Eropa," tuturnya.

Selanjutanya, hambatan non tarif adalah mengenai kepatuhan (compliance) dalam mutu. Ada juga compliance untuk pengelolaan perikanan. Jadi permintaan untuk ikan ini diambil dari perairan yang adasustainable fisheriesdanfisheries management.

"Penjaminan mutu ini harus dimulai sejak hulu," tandas Ishartini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, jumlah perusahaan eksportir perikanan ke Uni Eropa stagnan di 176 perusahaan sejak 2017.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini menyampaikan, Indonesia hingga saat ini tidak dapat meningkatkan jumlah perusahaan perikanan yang akan melakukan ekspor ke Uni Eropa.

“Jumlah perusahaan yang bisa ekspor ke Uni Eropa saat ini stagnan di 176 sejak 2017, kita tidak bisa tambah jumlah,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Kamis (24/10/2024).

Ishartini menuturkan, penyebab Indonesia sulit untuk menambah jumlah perusahaan eksportir ke Uni Eropa lantaran banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap persyaratan ekspor ke kawasan tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan Ishartini, persyaratan dari Uni Eropa yakni negara mendapatkan persetujuan ekspor dari UE (approval procedure): Pengakuan Kesetaraan SJMKHP. Kemudian, unit pengolahan ikan kapal mendapat persetujuan ekspor dari UE (approval establishment).

Kemudian, telah melaksanakan national residue monitoring plan (NRMP) dan telah melaksanakan kegiatan antimicrobial resistance (AMR). Syarat lainnya yakni copy sertifikat HACCP minimal Grade A, surat permohonan nomor registrasi ke CA, dan surat pernyataan pemanfaatan nomor registrasi.

Adapun saat ini, KKP tengah menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah agar semakin banyak perusahaan perikanan Indonesia yang dapat melakukan ekspor ke Uni Eropa.

Salah satunya, dengan membuka kolaborasi dan dialog dengan DG SANTE (Directorate-General for Health and Food Safety). Selain itu, Ishartini menyebut bahwa Indonesia telah meminta dukungan ke negara maju untuk memberikan pendampingan secara teknis, dalam bentuk komitmen kerja sama dan peningkatan mutu.

KKP menargetkan, akan ada sekitar 33 perusahaan perikanan baru yang dapat melakukan ekspor ke Uni Eropa. Pasalnya, 33 perusahaan ini tengah berencana untuk mengusulkan surat permohonan nomor registrasi ke CA.

“Tentu kalau 33 ini disetujui, akan banyak pelaku usaha yang daftar untuk bisa ekspor [ke Uni Eropa],” pungkasnya.

Berdasarkan data KKP di 2023, Uni Eropa berada di urutan pertama top 5 pasar perikanan dunia dengan share sebesar 33,52%. Impor perikanan Uni Eropa pada 2023 mencapai US$36,15 miliar, didominasi oleh komoditas trout-salmon 32,4% dan udang 12,6%. Pemasok utamanya adalah Norwegia dengan pangsa 33,1%.

Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-20 dengan pangsa 1,0%. Ishartini menuturkan, ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa didominasi oleh komoditas tuna, tongkol dan cakalang dengan kontribusi sebesar 30,3%, diikuti cumi, sotong dan gurita 17,8%, udang 13,1%, dan rumput laut 8,1%.

“Komoditas ini yang harus kita tingkatkan nilainya masuk ke Uni Eropa,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, Indonesia menempati peringkat 13 negara eksportir perikanan dunia pada 2023. Posisi tersebut, jauh di bawah peringkat Vietnam yang menempati posisi 5.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini menyampaikan, lima negara eksportir perikanan dunia pada 2023 yakni China, diikuti Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam.

“Dari lima negara eksportir utama, Indonesia tidak masuk dalam lima [negara eksportir utama],” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Kamis (24/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ishartini, China menempati posisi pertama sebagai negara eksportir dunia pada 2024. Nilai ekspor perikanan China mencapai US$20,68 miliar dengan share 11,18%.

Posisi kedua ditempati oleh Norwegia. Nilai ekspor perikanan negara ini mencapai US$16,05 miliar dengan share 8,68%. Kemudian, Ekuador dengan nilai ekspor US$9,04 miliar, Chili US$8,89 miliar, dan Vietnam US$8,39 miliar dengan share sebesar 4,54%.

Sementara itu, Indonesia menempati peringkat ke-13. Nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2023 tercatat sebesar US$5,63 miliar dengan share 3,03%, lebih rendah dibanding Vietnam.

Untuk itu, KKP tengah berupaya agar Indonesia dapat masuk dalam daftar 10 negara eksportir perikanan dunia. Target tersebut, diharapkan dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.

Meski Indonesia tidak memiliki trout dan salmon, Ishartini menyebut bahwa pemerintah akan fokus pada komoditas seperti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, tepung, tepung kasar, pellet, kepiting atau rajungan, dan Cod, untuk meningkatkan hasil perikanan Indonesia ke pasar global. Komoditas ini, merupakan top komoditas perikanan di 2023.

“Untuk target ekspor tentu ini target 5 tahun, 2025-2029,” ungkapnya.

Tren ekspor produk perikanan Indonesia dalam lima tahun terakhir meningkat, meski terjadi penurunan pada 2023. Dalam rentang waktu tersebut atau 2018-2023, pertumbuhan ekspor perikanan tertinggi terjadi pada 2022, yang tercatat tumbuh 6,24%.

Namun, pertumbuhan ekspor perikanan mengalami penurunan di tahun berikutnya. Merujuk data KKP, ekspor perikanan di 2023 tumbuh sebesar 5,63%. Secara terperinci, top 3 komoditas ekspor Indonesia yakni udang dengan nilai US$1,73 miliar, tuna-cakalang-tongkol US$927,13 juta, dan cumi-sotong-gurita US$762,58 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia masuk 10 negara besar eksportir perikanan dunia. Target tersebut, diharapkan dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini menyampaikan saat ini China, Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam masuk dalam top 5 negara eksportir perikanan dunia di 2023. Sementara, Indonesia berada di peringkat 13 dengan kontribusi 3,03% dan total ekspor sebesar US$5,63 miliar pada 2023.

“Ini tentu jadi fokus utama perhatian kita sehingga kita nanti bisa tingkatkan ranking 10 negara besar eksportir di dunia,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Kamis (24/10/2024).

Ishartini menuturkan, trout dan salmon menjadi komoditas yang paling diminati pada 2023, baik dalam bentuk segar/dingin, fillet, beku, dan hidup. Diikuti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, tepung, tepung kasar, pellet, kepiting atau rajungan, dan Cod.

Meski Indonesia tidak memiliki trout dan salmon, Ishartini menyebut bahwa pemerintah akan fokus pada komoditas seperti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, tepung, tepung kasar, pellet, kepiting atau rajungan, dan Cod, untuk meningkatkan hasil perikanan Indonesia ke pasar global.

“Untuk target ekspor tentu ini target 5 tahun, 2025-2029,” ungkapnya.

Kendati begitu, diakuinya banyak tantangan dalam menjadikan Indonesia sebagai top 10 eksportir perikanan di dunia. Di antaranya, hambatan ekspor baik bersifat tarif maupun non tarif.

Dia mencontohkan, Indonesia masih dikenakan tarif ekspor sebesar 20% ke Uni Eropa. Kemudian untuk non tarif, di antaranya mengenai kepatuhan terhadap mutu hingga kepatuhan terhadap pengelolaan perikanan.

“Itu yang jadi tantangan kita sehingga tentu penjaminan mutu harus dimulai sejak hulu,” ungkapnya.

Adapun, tren ekspor produk perikanan Indonesia dalam lima tahun terakhir meningkat, meski terjadi penurunan pada 2023. Dalam rentang waktu tersebut atau 2018-2023, pertumbuhan ekspor perikanan tertinggi terjadi pada 2022, yang tercatat tumbuh 6,24%.

Namun, pertumbuhan ekspor perikanan mengalami penurunan di tahun berikutnya. Merujuk data KKP, ekspor perikanan di 2023 tumbuh sebesar 5,63%. Secara terperinci, top 3 komoditas ekspor Indonesia yakni udang dengan nilai US$1,73 miliar, tuna-cakalang-tongkol US$927,13 juta, dan cumi-sotong-gurita US$762,58 juta.

Di sisi lain, Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Jepang, dan Asean menjadi top 5 pasar perikanan dunia di 2023. Menurutnya, kelima negara tersebut, utamanya Uni Eropa menjadi salah satu pasar yang menjanjikan untuk Indonesia.

“Jadi ini pasar-pasar yang harus kita garap,” pungkasnya.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja perdagangan sektor perikanan Indonesia dengan Rusia masih mengalami defisit selama dua tahun terakhir.

DIrektur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo menyebutkan, data neraca perdagangan perikanan Indonesia-Rusia tahun 2022-2023 menunjukkan ada defisit, masing-masing sebesar US$ 42,4 juta pada tahun 2022 dan US$ 15,5 juta pada tahun 2023.

Defisit perdagangan di sektor perikanan ke Rusia disebabkan karena turunnya ekspor Indonesia ke Negeri Beruang Merah itu. Budi mencontohkan ekspor ke Rusia pada tahun 2023 turun sebesar 5,1% menjadi US$ 25,38 juta dengan volume ekspor 2.460 ton atau turun 1,1% secara tahunan.

“Kita harus bersemangat mendorong ekspor ke Rusia,” kata Budi dalam konferensi pers di kantor KKP, Selasa (24/9/2024).

Budi menjelaskan, penyebab penurunan ekspor perikanan ke Rusia salah satunya akibat embargo.

Untuk mendongkrak ekspor perikanan ke Rusia, Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan kerjasama bilateral dengan Rusia dalam rangka membuka peluang perdagangan yang lebih besar di sektor perdagangan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan ekspor produk perikanan Indonesia ke Rusia masih kalah dibandingkan negara-negara lain. Padahal Rusia dinilai menjadi pangsa ekspor produk perikanan yang besar.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo mengatakan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia ke Rusia adalah udang. Namun, negara yang berkontribusi besar dalam memasok udang ke Rusia adalah India. Bahkan berdasarkan data yang dipaparkannya, disebutkan Indonesia menempati posisi kelima dengan kontribusi sebesar 3,3%.

"Karena selama ini India dengan nilai US$ 157,49 juta atau sekitar 44,9% dari total impor udang Rusia. Kemudian diikuti dengan Ecuador, ada US$ 125,74 juta atau 35%. Kemudian diikuti lagi Argentina, US$ 31,80 juta atau 9,1%. Berikutnya adalah China, US$ 20,09 juta atau, 5,7%. Sementara Indonesia, untuk udang itu menduduki peringkat kelima dengan nilai US$ 11,54 juta atau 3,3%," kata Budi dalam Konferensi Pers, di Kantor, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Hal serupa juga terjadi di komoditas rumput laut. Budi menyebut China menempati peringkat pertama memasok komoditas rumput laut ke Rusia dengan kontribusi 46,3%. Kemudian disusul Korea Selatan dengan kontribusi sebesar 30%, dan diikuti oleh Filipina 11,41%. Sementara, Indonesia menempati posisi keempat dengan kontribusi sekitar 4,1%.

"Komoditas berikutnya yang menjadi satu impor yang cukup besar oleh Rusia, itu adalah cumi, sotong, gurita. Negara eksportir terbesar, yaitu pemasok cumi, sotong, gurita ke Rusia terbesar adalah China dengan nilai US$ 7,214 juta atau 80% dari total import. Diikuti oleh Peru dengan kontribusi 13,7% dan Maroko, peringkat 3, sekitar 1,6%. Indonesia urutan keempat. Hal ini pastinya terkait dengan hal-hal bagaimana strategi kita, upaya kita untuk bisa sekarang melakukan peningkatan ekspor ke sana," tambahnya.

Mengatasi hal tersebut, Budi menjelaskan telah bertemu dengan pelaku industri pengolahan hasil perikanan yang menguasai market pasar lebih dari 80% di Rusia. Dalam kesempatan itu, pihaknya menyediakan komoditas yang dibutuhkan, salah satunya udang dan tuna potong. Pihaknya telah menyiapkan untuk mengirim sampel ke sana.

"Pangsa pasar terbuka yang cukup besar di sana mendeterminasi atau masuk pasar baru mereka itu adalah udang yang ukuran satu seratus. Kami menyiapkan paralel masalah kerja sama antar negara supaya nanti kerja sama antar negara selesai payungnya ada, bisa tambah registrasi ke sana, dan produk sudah dikenal. Kami sekarang tahap terakhir yang diperlukan industri mereka, yang jelas udang dan tuna," imbuhnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan neraca perdagangan produk perikanan Indonesia ke Rusia mengalami defisit selama dua tahun berturut-turut. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo.

Budi mengatakan Indonesia mengalami defisit sebanyak USD 42,42 juta pada 2022. Sementara, pada 2023 mengalami defisit mencapai US$ 15,5 juta.

"Kalau kita lihat dari neraca perdagangan, produk perikanan Indonesia ke Rusia 2022-2023 kondisinya masih defisit. Dari neraca tersebut, maka kita pelajari masing-masing defisit adalah US$ 42,42 juta pada tahun 2022 dan US$ 15,5 juta pada tahun 2023," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di kantor, Selasa (24/9/2024).

Budi menjelaskan pada 2023 Indonesia mengekspor produk perikanan ke Rusia sebesar US$ 25,38 juta dengan beberapa komoditas utama. Di mana komoditas udang masih menjadi kontribusi terbesar, yakni 45% atau senilai US$ 11,53 juta.

Adapun komoditas lain, yakni rumput laut berkontribusi sebesar US$ 5,87 juta atau sekitar 23,1% dan komoditas hati-telur ikan menyumbang US$ 5,25 juta atau sekitar 20,7%.

Lebih lanjut, kondisi geopolitik Rusia-Ukraina yang memanas menjadi salah satu kendala. Alhasil, berpengaruh pada jalur perdagangan.

Selain itu, Budi menjelaskan produk perikanan di Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara-negara yang mempunyai jalur pengiriman yang lebih efisien.

"Di perkembangan terakhir, kalau saya tidak salah, ada embargo untuk pengiriman ke sana (Rusia) dari negara-negara Eropa. Sementara, ini bulan September, bulan Oktober itu musim dingin datang, maka ada kebutuhan untuk memanas tubuh salah satunya adalah protein. Ini jadi kesempatan kita untuk sekarang segera mengirimkan sampel. Kami akan mengirimkan sampel yang diminta, semoga dari sampel ini menjadi satu penguatan, ternyata produk Indonesia bisa masuk dan diterima di sana," tambahnya.

Simak juga Video: Momen Zulhas Lepas Ekspor Pinang Jambi ke Arab Saudi-Bangladesh

[Gambas:Video 20detik]

Komoditas udang asal Indonesia sedang menghadapi tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang di Amerika Serikat (AS). Akibatnya, seluruh produk komoditas udang RI harus membayar bea tambahan sebesar 6,3% saat masuk AS.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo, menjelaskan tuduhan ini diajukan oleh American Shrimp Processors Association (ASPA) pada 25 Oktober 2023.

Ia menyebut tuduhan anti-dumping komoditas udang ini ditujukan pengusaha udang AS kepada Indonesia dan Ekuador. Sementara tuduhan CVD ditujukan kepada empat negara yaitu Indonesia, Vietnam, Ekuador dan India.

"Tanggal 25 Oktober tahun 2023, kita Indonesia menerima petisi yang dikirimkan oleh ASPA, ini asosiasi yang beranggotakan pengolah frozen warmwater shrimp di Amerika Serikat," kata Budi di Konferensi Pers Update Kasus Tuduhan Dumping Udang di Amerika Serikat, Jakarta, Senin (2/9/2024).

"Tuduhan yang kita terima adalah Anti-dumping, yaitu tindakan yang diambil negara importir berupa pengenaan bea masuk terhadap barang dumping. Kemudian countervailing duties adalah bea masuk tambahan yang dikenakan negara importir kepada negara eksportir atas subsidi yang diberikan pemerintah negara eksportir

Atas tuduhan dari para pengusaha udang Negeri Paman Sam ini, U.S Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS melakukan investigasi atas subsidi dan dumping di negara eksportir. Lalu ada juga U.S International Trade Commission (USITC) atau Komisi Perdagangan Internasional AS melakukan penyelidikan aspek kerugian di domestik AS akibat subsidi dumping.

"Produk yang diselidiki atau investigasi adalah udang beku hasil budidaya, berupa produk utuh atau tanpa kepala, dikupas atau tidak dikupas, dengan ekor atau tanpa ekor, dibuang usus atau tidak, dimasak atau mentah, atau diproses dalam bentuk beku," kata Budi.

"Dalam penyelidikan ini USDOC memilih 2 pelaku usaha atau 2 eksportir Indonesia sebagai mandatory respondent adalah PT Bahari Makmur Sejati dan PT First Marine Seafood," terangnya lagi.

Berdasarkan hasil keputusan sementara yang dikeluarkan oleh USDOC pada 25 Maret 2024, Budi mengatakan pemerintah Indonesia tidak terbukti melakukan subsidi (CVD) yang membuat harga ekspor udang di AS sangat murah.

Sedangkan untuk hasil investigasi tuduhan Anti-dumping yang diterbitkan pada 23 Mei 2024 menyatakan margin dumping PT Bahari Makmur Sejati (BMS) sebesar 0% dan PT First Marine Seafood (FMS) sebesar 6,3%.

"Berdasarkan regulasi di Amerika maka PT First Marine Seafood dan seluruh eksportir udara Indonesia lainnya dikenakan tarif bea (Anti-dumping) 6,3%," ucapnya.

Budi mengatakan kebijakan pengenaan bea Anti-dumping sebesar 6,3% ini berpotensi membuat para importir AS ogah kembali mengimpor udang dari RI. Kondisi inilah yang sedikit banyak dapat menurunkan jumlah ekspor udang Tanah Air.

"Kemudian pengenaan biaya masuk yang dipergerakan memberikan dampak psikologis dan ekonomi terhadap eksportir udang beku Indonesia karena Amerika masih menjadi pasar utama (ekspor udang RI)," katanya.

Padahal menurutnya ekspor udang Indonesia ke pasar Amerika tahun 2023 itu adalah sebesar US$ 1,1 miliar atau 58,1% dari total ekspor perikanan Indonesia ke Amerika atau 64% dari total nilai ekspor udang RI ke dunia.

Kemudian secara umum kontribusi ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika terhadap total nilai ekspor non-nigas adalah 8,2%. Sedangkan kontribusi ekspor udang Indonesia ke Amerika secara khusus terhadap nilai ekspor non-nigas mencapai 4,8%.

"Kemudian potensi dampak dari dumping itu adalah akan terdampak terpada 46.590 petambak Indonesia, petambaknya (bisa terkena dampak). Kemudian juga ratusan ribu orang yang bekerja dengan industri ini," ucapnya.

"Kemudian juga ini terdampak pada 403 unit pengolah udang yang mempekerjakan sekitar 63.000 pekerja di mana 70% yang bergerak di industri ini (pekerja) adalah kaum perempuan. Ini adalah juga menjadi satu catatan yang saya sampaikan," jelas Budi lagi.

Atas pengenaan tarif anti-dumping ini, pemerintah melalui KKP bersama para eksportir udang RI menyampaikan keberatan terhadap penggunaan laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya berbeda dengan dua mandatori responden sebagai dasar perhitungan dumping margin.

"Kami mengetahui, mereka menggunakan referensi yang sebenarnya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh BMS dan TMS, ini adalah referensinya kita mengusulkan untuk menggunakan laporan keuangan yang perusahaan yang memiliki bisnis yang sama dengan kedua responden," terangnya.

"Ini karena kedua responden adalah 100% eksportir udang, tidak ada usaha jenis lainnya (sedangkan perhitungan anti-dumping AS menggunakan referensi laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya juga bergerak di bidang lain seperti pakan)," tambah Budi.

Kemudian KKP juga mendorong para eksportir udang Tanah Air dan asosiasi terkait untuk lebih bersinergi dan solid dalam menangani kasus anti-dumping ini. Mulai dari penyiapan dokumen pembelaan hingga hadir saat jejak pendapat dengan Otoritas AS terkait pengenaan tarif anti-dumping ini yang akan dilakukan pada Oktober 2024 ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) memperkirakan nilai ekspor produk tuna dan cakalang olahan ke pasar Jepang meningkat antara 10% hingga 13% usai adanya fasilitas bea masuk 0% ke negara tersebut.

“Mencermati data impor produk tuna olahan Jepang dari Indonesia dan dunia, [fasilitas ini] dapat meningkatkan ekspor produk tuna olahan Indonesia ke Jepang sekitar 10% - 13%,” kataKetua Astuin Saut Hutagalung kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Merujuk data impor produk perikananjepang, Saut menuturkan bahwa impor produk tuna olahan dari Indonesia dalam tren meningkat sejak 2014 hingga 2023.

Untuk diketahui, perincian pos tarif yang dibebaskan bea masuknya antara lain ikan cakalang dan bonito lainnya dalam wadah kedap udara (HS 1604.14.010), tuna dalam wadah kedap udara (HS 1604.14.092), ikan cakalang dan bonito lainnya direbus dan dikeringkan (HS 1604.14.091), dan lainnya (HS 1604.14.099).

Dari empat produk tuna olahan yang mendapat fasilitas bea masuk 0%, peningkatan terbesar terjadi pada produk tuna olahan non kaleng HS 1604.14.099 dari US$186.000 pada 2014 menjadi US$19,8 juta di 2023.

“Peningkatan impor tiga produk lain belum signifikan,” ungkapnya.

Jika memerhatikan impor Jepang dari seluruh dunia, lanjutnya, impor keempat produk tuna olahan cenderung terus meningkat. Misalnya produk cakalang kaleng meningkat dari US84 juta di 2014 menjadi US$99,4 juta di 2023.

Kemudian, nilai impor produk tuna kaleng meningkat dari US$145,0 juta di 2014 menjadi US$164,3 juta di 2023. Peningkatan impor produk tuna olahan tertinggi pada produk tuna olahan non-kaleng, yang tercatat meningkat dari US$41, 2 juta di 2014 menjadi US$125,1 juta di 2023.

Dia mengharapkan, pembebasan tarif bea masuk produk tuna dan cakalang olahan dapat berlaku efektif dalam waktu dekat.

“Kita berharap pembebasan TBM dapat berlaku efektif dalam waktu yang tidak terlalu lama,” pungkasnya.

Indonesia dan Jepang pada 8 Agustus 2024 telah menandatangani naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA). Melalui perjanjian ini, Indonesia mendapat fasilitas bea masuk 0% ke Jepang untuk empat produk tuna dan cakalang olahan.

Terdapat persyaratan tambahan untuk dua produk yakni ikan cakalang dan bonito lainnya direbus dan dikeringkan serta lainnya, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 centimeter.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, mengatakan bahwa KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

“Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS),” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (13/8/2024).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui bahwa ekspor ikan dan produk perikanan ke Uni Eropa masih mengalami kendala.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ishartini, mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada 176 perusahaan yang mampu menembus pasar Uni Eropa, dan jumlah tersebut belum mengalami peningkatan selama tujuh tahun terakhir.

“Sudah 7 tahun kita belum bisa menambah jumlah maupun varian produk yang bisa diekspor ke sana,” kata Ishartini dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja KKP di Jakarta, Selasa (30/7).

Sebagai informasi, beberapa negara menjadi pangsa pasar utama ekspor produk perikanan Indonesia.

Pasar terbesar adalah Amerika Serikat dengan nilai US$ 1,91 miliar atau setara 33,9% dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia.

Pasar berikutnya adalah Tiongkok dengan nilai US$ 1,14 miliar (20,2%), Jepang sebesar US$ 690,70 juta (12,3%), negara-negara di kawasan ASEAN dengan nilai US$ 667,83 juta (11,9%), serta Uni Eropa dengan nilai US$ 335,27 juta (6,0%).

Ishartini menyatakan bahwa perbaikan mutu dan kualitas masih menjadi pekerjaan rumah agar produk perikanan dalam negeri bisa diterima di Uni Eropa.

Saat ini, pihaknya bersama dengan pelaku usaha dari sektor hulu penangkapan hingga hilir pengelolaan, mulai membangun kesadaran bersama akan pentingnya penjaminan mutu.

Salah satu langkah yang dilakukan, misalnya di sektor budidaya, adalah melakukan sertifikasi penjaminan mutu agar produk perikanan Indonesia bisa bersaing.

“Ini juga bisa meyakinkan negara tujuan ekspor, sehingga approval number kita bisa bertambah. Dengan begitu, volume dan nilai ekspor ke Uni Eropa juga meningkat,” ungkapnya.