Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kemudahan bagi pelaku usaha perikanan tangkap. Terbaru, KKP menggelar gerai perizinan rumpon di Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan pelaksanaan gerai ini dilakukan dalam rangka mendukung penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Selain itu juga bentuk implementasi Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 khususnya terkait perizinan surat izin penempatan rumpon (SIPR).

"Berdasarkan evaluasi, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki surat izin penempatan rumpon. Mayoritas belum memahami mekanisme perizinan rumpon dan merasa kesulitan dalam pengurusan perizinannya," kata Latif dalam keterangannya, dikutip (7/10/2024).

Gerai perizinan rumpon ini berlangsung pada 1-5 Oktober 2024. Melalui gerai ini, telah diterbitkan sebanyak 7 dokumen SIPR dan 21 dokumen pengajuan titik lokasi rumpon dalam proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Bersamaan dengan pelaksanaan gerai, KKP juga menggelar sosialisasi SIPR yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait penempatan dan pemanfaatan rumpon.

"Pada sosialisasi tersebut, kita sampaikan pula mekanisme memperoleh SIPR beserta PKKPRL. Kita juga libatkan Ditjen PSDKP untuk membantu mengawasi dan menertibkan terkait penggunaan rumpon ini," tambah dia.

Pelaku Usaha Bitung Dickson Sakawerus menilai pelaksanaan sosialisasi serta gerai SIPR ini sangat positif dan bermanfaat. Dia mengaku sangat bersyukur dan terbantu pasalnya selama ini rumpon yang dimilikinya tidak berizin.

Senada, PT Indomina Gracia Susan Rumagit juga mengapresiasi pelaksanaan gerai tersebut karena gerai ini dinilai memberikan ruang dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses perizinan usaha perikanan tangkap.

Sebagai informasi, rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) adalah alat bantu penangkapan ikan yang penting untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan khusus agar tertib dan sesuai daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.

Rumpon merupakan salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap.

Perihal penempatan rumpon, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam ihwal tersebut, Trenggono menegaskan setiap rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI dan laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon dan radar reflektor. Sedangkan setiap rumpon hanyut yang ditempatkan di laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon, radar reflektor, dan pelampung berinstrumen sesuai ketentuan RFMO.

(rrd/rrd)

Bisnis.com, CIREBON - Setiap hari ratusan kapal penangkap ikan dari pantai utara Jawa bersandar ke sejumlah dermaga di pesisir Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kapal-kapal itu menangkap ikan di Laut Banyuwangi, Lamongan, Banda, Seram, hingga Arafuru, lalu kembali ke Cirebon membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah.

Namun, di balik melimpahnya hasil tangkapan, terungkap sebuah ironi yang telah lama menggelayut, betapa nelayan Cirebon masih bergantung pada distribusi ikan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal. Di sinilah, gagasan hilirisasi perikanan mulai menggema, membawa harapan akan masa depan yang lebih sejahtera.

Bagi banyak orang, Cirebon terkenal dengan kuliner khasnya seperti empal gentong dan nasi jamblang. Tak banyak yang tahu bahwa Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Di sepanjang pesisir, terutama di daerah Losari hingga Mundu, banyak ditemukan lokasi budi daya ikan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Beberapa komoditas andalan meliputi bandeng, udang vaname, hingga ikan kerapu.

Pada 2023, Kabupaten Cirebon mencatatkan lonjakan signifikan dalam produksi perikanan budi daya laut. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, hasil tangkapan para pembudidaya laut mencapai 17.426,96 ton, sebuah lompatan besar dari capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 9.884,5 ton.

Angka ini seakan menuturkan kisah kegigihan masyarakat pesisir yang setiap harinya bergelut dengan ombak dan cuaca tak menentu, namun tetap mampu menyumbangkan hasil laut terbaik untuk menopang perekonomian daerah.

Namun sayangnya, potensi besar ini belum tergarap maksimal. Samsur seorang nelayan dan petambak bandeng di Losari, mengisahkan bagaimana ia bersama rekan-rekannya merasa terjebak dalam siklus produksi dan distribusi yang tidak menguntungkan.

"Kami menanam, kami memanen, tapi kemudian hasilnya dibawa ke luar daerah. Bahkan, untuk kebutuhan lokal saja kami masih mengandalkan pasokan dari luar," ungkapnya sambil memandang hamparan tambak yang terbentang di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Minggu (15/9/2024).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon Erus Rusmana tak menampik fakta ini. Menurutnya, di balik potensi perikanan, ironisnya Cirebon masih mengandalkan pasokan dari luar untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Kondisi ini disebabkan kurangnya infrastruktur pengolahan dan hilirisasi produk perikanan di daerah.

Gagasan hilirisasi perikanan bukanlah hal baru. Namun, bagi Cirebon, ini adalah langkah strategis yang mendesak untuk diambil. Hilirisasi tidak hanya sekadar meningkatkan produksi, tapi juga mengolah produk mentah menjadi produk bernilai tambah yang siap bersaing di pasar nasional maupun internasional.

"Kalau kita hanya menjual ikan segar, harga yang didapat oleh nelayan tidak akan optimal. Namun, jika kita bisa mengolahnya menjadi produk seperti fillet, nugget, atau bahkan produk olahan lain seperti kerupuk ikan, maka nilai jualnya akan meningkat signifikan," jelas Erus.

Ia menambahkan, hilirisasi juga membuka peluang kerja baru di sektor pengolahan dan distribusi, yang tentunya akan berdampak positif pada perekonomian lokal.

Rini Kartika, seorang ibu rumah tangga yang juga mengelola usaha kecil pengolahan ikan di Mundu, berbagi pengalamannya. "Awalnya kami hanya mengolah ikan untuk konsumsi sendiri. Tapi lama-kelamaan, saya pikir kenapa tidak coba dijual. Ternyata respons pasar bagus. Sekarang, kami membuat abon ikan, bakso ikan, dan aneka kerupuk ikan. Pelanggan kami datang dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari Jakarta," ceritanya dengan mata berbinar.

Namun, bagi Rini, upaya ini tak selalu mudah. Tantangan terbesar adalah keterbatasan alat dan teknologi pengolahan. "Kami masih mengolah secara manual, jadi produksinya terbatas. Kalau ada bantuan alat atau pelatihan teknologi pengolahan, mungkin hasilnya bisa lebih maksimal," harapnya.

Melihat potensi besar yang dimiliki Kabupaten Cirebon di sektor perikanan, Japfa, perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan perikanan, menyatakan komitmennya untuk mendukung hilirisasi perikanan di wilayah ini. Komitmen tersebut diwujudkan melalui anak perusahaannya, Suri Tani Pemuka (STP), yang berfokus pada budidaya perairan secara terintegrasi sejak beroperasi pada tahun 1987.

STP telah mengembangkan berbagai fasilitas pendukung, termasuk pabrik pakan ikan dan udang, unit pembibitan dan pembesaran ikan serta udang, dan fasilitas pengolahan makanan laut serta cold storage. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya melayani pasar lokal, tetapi juga pasar internasional, menunjukkan peran penting STP dalam mendorong pertumbuhan industri perikanan nasional.

Dukungan riset dan pengembangan menjadi tulang punggung operasional STP. Perusahaan ini didukung oleh JAPFA Aquaculture Research Station yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan divisi Aquaculture Technology Development, yang berfokus pada penerapan teknologi akuakultur terbaru. Dengan inovasi ini, STP berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan di Indonesia.

Saat ini, STP mengoperasikan lima pabrik pakan ikan dan udang, dengan setiap formula pakan dikembangkan secara khusus untuk memastikan performa optimal di berbagai kondisi air dan metode budi daya.

Selain itu, STP juga memiliki unit pembibitan dan pembesaran udang dan ikan air tawar. Unit ini mendukung produksi seafood bernilai tambah yang tidak hanya memenuhi pasar domestik, tetapi juga diekspor ke berbagai negara.

Komitmen Japfa melalui STP ini diharapkan dapat memperkuat hilirisasi perikanan di Cirebon, memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha perikanan, dan mendorong kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan di wilayah tersebut.

Dukungan Pemerintah, Regulasi, dan Fasilitas

Tentu saja, hilirisasi tak akan berjalan tanpa dukungan penuh dari pemerintah. Menyadari hal ini, Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan dalam bentuk regulasi dan fasilitas yang dibutuhkan.

Menurut Wahyu, fasilitas pengolahan ikan terpadu ini akan dilengkapi dengan alat dan teknologi modern yang memungkinkan pengolahan ikan secara efisien serta higienis.

"Kami sedang merancang regulasi yang memudahkan pelaku usaha perikanan, terutama dalam hal perizinan dan akses ke pasar. Selain itu, kami juga berencana membangun fasilitas pengolahan ikan terpadu yang bisa digunakan bersama oleh para nelayan dan pengusaha kecil," ungkapnya.

"Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap produk olahan ikan dari Cirebon bisa bersaing di pasar yang lebih luas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas," imbuhnya.

Selain regulasi dan fasilitas, pemerintah daerah juga akan menggandeng pihak swasta serta lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan dan pengusaha kecil. Pemerintah ingin memastikan nelayan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola usaha pengolahan ikan secara profesional serta berkelanjutan.

Hilirisasi perikanan di Cirebon adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan, namun juga menawarkan harapan. Bagi para nelayan seperti Samsur, hilirisasi adalah kunci untuk keluar dari jerat kemiskinan dan ketidakpastian harga.

"Kalau bisa mengolah sendiri dan menjual produk jadi, kami tidak lagi bergantung pada tengkulak. Kami bisa menentukan harga yang layak," katanya penuh semangat.

Bagi Rini dan para pengusaha kecil lainnya, hilirisasi membuka pintu untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. "Dengan bantuan alat dan pelatihan, kami bisa meningkatkan kualitas dan variasi produk. Ini tentunya akan menarik lebih banyak pelanggan," harapnya.

Sementara itu, bagi pemerintah dan pihak swasta seperti Japfa, hilirisasi adalah jalan untuk memberdayakan masyarakat dan membangun perekonomian lokal yang lebih kuat. "Hilirisasi bukan hanya tentang meningkatkan produksi, tapi juga tentang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Wahyu.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, hilirisasi perikanan di Cirebon bukan lagi sekadar mimpi. Ini adalah visi masa depan nyata, di mana potensi perikanan Cirebon bisa diolah menjadi produk bernilai tambah, membuka peluang pasar baru, dan membawa kesejahteraan bagi mereka yang telah lama menggantungkan hidup pada kemurahan laut.

Matahari mulai tenggelam di ufuk barat meninggalkan semburat jingga di langit Cirebon. Para nelayan mulai menarik jaring dan kembali ke pantai. Di dalam benak mereka, tersimpan harapan baru kalau esok hari hasil tangkapan mereka tak hanya akan menjadi ikan segar dijual murah, tapi akan diolah menjadi produk berkualitas tinggi yang membawa kesejahteraan bagi mereka dan keluarga.

AIR pasang tak menjadi penghalang para nelayan di Pulau Sop, Sorong, Papua Barat Daya untuk melaut. Cuaca cerah dan angin yang tak begitu kencang membuat para nelayan bersemangat untuk memacu kapal kayu bermesin. Robert, salah satu nelayan mengatakan, cuaca cerah membuat ikan-ikan berkumpul di titik tertentu. ?Yang kita tangkap memang tidak banyak. Selain dikonsumsi sendiri juga untuk dijual ke perusahaan (pengolahan ikan),? ujarnya kepada SINDOnews beberapa waktu lalu.

Jenis ikan yang ditangkap di antaranya ikan tuna, tenggiri, kakap merah, cumi-cumi, kerapu, kuwe dan gutila. Dia mengatakan, jika dulu para nelayan kerap mengalami kesulitan dalam menyimpan hasil tangkapan, namun sejak adanya jaringan listrik hingga pulau tersebut, para nelayan kini bisa menyimpan hasil tangkapannya di mesin pendingin untuk kemudian dijual keesokan harinya. ?Tidak langsung dijual ke kota (Sorong), tetapi bisa kami simpan terlebih dahulu,? paparnya.

Pulau Sop merupakan salah satu gugusan pulau terluar, satu gugus dengan pulau Dom dan Pulau Arar. Jarak tempuh satu pulau dan pulau lainnya sekitar 45 menit, sementara ke pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya, jarak tempuh sekitar satu jam. Di pulau Arar, Moh Nur Musamber mengatakan, mayoritas penduduknya menggantungkan asa dari sektor perikanan. ?Ada 1.050 jiwa di pulau ini,? katanya.

Setiap hari, lanjut dia, para nelayan menggunakan peralatan tradisional dan semi modern untuk menangkap ikan-ikan di sekitar teluk Sorong. ?Ikan-ikan yang sudah kami tangkap kami serahkan ke BUMDes untuk dibersihkan. Setelah diolah baru dijual ke perusahaan pengolahan ikan di Sorong,? ujarnya.

Selain dijual, ikan-ikan tersebut juga dikonsumsi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. ?Setiap hari kami makan ikan,? cetusnya.

Senada dengan Nur, Ali Rumaur, warga pulau Arar mengatakan, semua nelayan di pulau Arar juga mengirimkan sebagian besar hasil tangkapan ikannya ke BUMDes setempat. Dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa ketersediaan infrastruktur maupun peralatan penangkapan, ikan-ikan yang dikumpulkan masyarakat bisa bertahan selama dua hari di mesin pendingin.

?Dulu ikan cepat busuk, sekarang awet. Perekonomain masyarakat juga meningkat dua kali lipat,? katanya. Tak hanya dijual di Sorong, ikan dari pulau Arar juga banyak dijual di masyarakat yang bermukim di pulau Dom. Hal ini lantaran pulau Dom terdapat beberapa tempat wisata yang menyediakan menu olahan ikan.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap para nelayan tradisional. Pada akhir 2023 silam, KKP menyalurkan bantuan alat tangkap untuk nelayan di kawasan Sorong, sebagai bagian dari upaya peningkatan daya tangkap nelayan di wilayah ini.

Bantuan peralatan itu, selain untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas daya tangkap nelayan, juga untuk mendorong peningkatan ekonomi nelayan. Bantuan yang disalurkan melalui koperasi rakyat itu berupa alat tangkap jaring dan handline, serta coolbox.

Kawasan perairan Sorong merupakan kawasan penangkapan ikan yang potensial dengan jumlah yang berlimpah. Karenanya, KKP menilai, perlu sebuah fasilitas memadai untuk mendukung potensi penangkapan yang tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.

Selain melalui perikanan tangkap, ikhtiar untuk mencapai ketahanan pangan juga dilakukan melalui perikanan budidaya. Salah satunya melalui program Smart Fishery Village. (SFV). Iim Gala Permana pembudidaya ikan nila di Banjarwaru, Ciamis, Jawa Barat kepada SINDOnews mengatakan, Kampung Nila, saat ini menjadi salah satu pilot project keberhasilan perikanan budidaya.

Sejak 2022, produktivitas ikan nila budidaya di daerah ini meningkat empat kali lipat. Hal itu tercapai karena didukung program Smart Fisheries Village dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan adanya Smart Fisheries Village (SFV) kegiatan budidaya ikan Nila menjadi terprogram.

?Sekarang panen sudah tiga kuintal per siklus per kolam. Jadi per kolam bisa menghasilkan sembilan kuintal per tahun, bahkan ada yang mencapai 1,2 ton,? paparnya. Dengan jumlah kolam budidaya mencapai 100 kolam, volume ikan Nila yang dihasilkan mencapai 90 ton per tahun.

Dengan harga jual di kawasan itu yang mencapai Rp33.000 per kilogram, omzet budidaya ikan Nila di desa Kawali mencapai Rp2,97 miliar per tahun. ?Memang sejak ada SFV, kesejahteraan masyarakat meningkat tajam,? lanjutnya. Saat ini, permintaan pasar dunia terhadap ikan nila diperkirakan menembus USD14,4 miliar atau sekitar Rp230 triliun.

Perkuat Kolaborasi dan Sinergi

Untuk memaksimalkan potensi sektor perikanan yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, pemerintah melalui KKP didorong untuk menerbitkan regulasi yang memungkinkan para nelayan tradisional untuk bisa berkolaborasi dengan perusahaan pengolahan ikan modern. ?Dengan adanya regulasi itu, maka para nelayan bisa memiliki akses yang luas,? tegas pakar maritim Dr Marcellus Jayawibawa.

Menurut dia, sektor perikanan memang menjadi salah satu penyokong dalam pecapaian ketahan pangan. Terlebih di kawasan Indonesia timur, jumlah sumber daya ikan sangat melimpah. Di kawasan Sorong misalnya, dengan perairan laut yang sangat luas sebagai perairan penyangga, sumber daya perikanan dan kelautan berlimpah ruah. Namun pemanfaatannya belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya perikanan dan kelautan masih sangat memungkinkan untuk dikelola secara rasional dan profesional dengan memperhatikan kelestariannya.

Setali tiga uang, Direktur The NationalMaritime Institute(Namarin), Siswanto Rusdi menilai, regulasi yang mendukung keleluasaan para nelayan tradisional dibutuhkan untuk mengakselerasi pencapaian ketahan pangan melalui sektor perikanan dan kelautan.

?Sejauh ini, regulasi yang diterbitkan KKP termasuk memerangiillegal fishing berdampak positif bagi ekosistem perikanan dan kelautan. Ke depan, regulasi baru perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,? tegasnya.

Siswanto pun mengapresiasi kinerja KKP dalam upaya mencapai ketahanan pangan melalui sektor perikanan dan kelautan. ?Kinerjanya terus positif untuk mencapai ketahanan pangan,? paparnya.

Sektor perikanan sendiri menunjukkan kinerja positif di sepanjang semester I tahun 2024. Mengutip catatan KKP, kinerja baik tersebut di antaranya disokong meningkatnya produksi perikanan budidaya, kinerja ekspor, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga penyerapan kredit usaha rakyat (KUR).

Pada semester I 2024 ekspor hasil perikanan mencapai USD2,71 miliar. Sedangkan nilai impor perikanan mencapai USD0,22 miliar. Dengan demikian neraca perdagangan mengalami surplus sebesar USD2,49 miliar. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor 99,9%.

Produksi perikanan dari Januari sampai Juni tahun ini tercatat sebesar 11,8 juta ton yang sebagian besar ditopang oleh hasil budidaya. Peningkatan ini salah satunya karena produktivitas modeling budidaya berbasis kawasan yang telah dikembangkan KKPdi Karawang, Kebumen, dan Wakatobi untuk komoditas nila salin, udang, dan rumput laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar (29/8/2024), menegaskan pentingnya implementasi program ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, mahasiswa, akademisi, dan perguruan tinggi mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan Ekonomi Biru di sektor kelautan dan perikanan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Saya merekomendasikan agar kurikulum pendidikan di Universitas Hasanuddin memiliki fokus khusus terhadap ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi yang mendukung kebijakan Ekonomi Biru, karena inilah sesungguhnya masa depan bangsa Indonesia," kata Trenggono.

Menteri Trenggono menjelaskan, ketahanan pangan bersumber dari tiga hal, karbohidrat, lemak dan protein. Khusus untuk protein, salah satunya berasal dari produk perikanan. Merujuk data perdagangan yang selalu surplus, produk perikanan dinilainya sebagai sumber ketahanan pangan yang paling kuat. ?Silahkan diriset, laut dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan pangan yang dunia sedang hadapi saat ini,? jelasnya.

Untuk mengoptimalkan potensi serta menghadapi tantangan yang ada, Menteri Trenggono menyatakan semua harus mulai menyadari pentingnya menempatkan ekologi sebagai panglima, dan ini telah menjadi perhatian KKP yang diimplementasikan melalui lima kebijakan Ekonomi Biru. Mulai dari memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, mengatakan, pengembangan budidaya komoditas perikanan sangat penting lantaran besarnya potensi, serta tingginya kebutuhan protein di masa depan.

Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) telah memprediksi populasi dunia akan tumbuh lebih dari 30% pada tahun 2050. Pertumbuhan tersebut tentunya akan diikuti peningkatan kebutuhan protein global hingga 70%.

Sementara FAO sudah mempublikasi bahwa kebutuhan protein akan semakin sulit dipenuhi dari subsektor perikanan tangkap. Sehingga subsektor perikanan budidaya menjadi faktor penting yang didorong untuk menghadapi pertumbuhan populasi penduduk dan kebutuhan protein.

Peluang pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat sangat terbuka lebar. Indonesia memiliki potensi lahan perikanan budidaya diperkirakan mencapai 17,91 juta hektare, yang terdiri dari 2,96 juta hektare air payau, 2,83 juta hektare air tawar, dan 12,12 juta hektare air laut. Saat ini, pemanfaatan lahan baru mencapai 6%.

Dirjen Tebe, begitu dia disapa, mengungkapkan, lima komoditas unggulan perairan laut Indonesia memiliki potensi besar ke depannya. Proyeksi dari Future Market Insights mengungkapkan besarnya peluang pasar global untuk 5 komoditas unggulan tersebut. Nilai pasar global untuk udang tahun 2024 diproyeksi mencapai USD64,8 miliar, sementara untuk 10 tahun mendatang diproyeksi bisa mencapai hingga USD149 miliar.

Kemudian rumput laut memiliki potensi pasar global, pada tahun 2024 diprediksi mencapai USD7,8 miliar, sementara pada tahun 2033 diproyeksi mencapai USD19,6 miliar. Untuk komoditas Tilapia juga memiliki potensi besar, nilai pasar global untuk tilapia pada tahun 2024 diproyeksi mencapai USD14,4 miliar. Sementara pada 10 tahun mendatang, diprediksi Tilapia bisa mencapai USD23 miliar. Begitu juga untuk komoditas kepiting dan Lobster. Tahun 2024, nilai pasar global untuk lobster diprediksi bisa mencapai USD8,7 miliar.

?KKP telah melakukan beberapa terobosan dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang investasi di bidang subsektor perikanan budidaya seperti modeling kawasan di Kebumen, Wakataobi, Karawang, dan revitalisasi kawasan. Selain itu juga melalui program kampung perikanan budidaya seperti penyediaan sarana prasarana dan pengembangan infrastruktur,? tegasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hingga Jum'at (26/7), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan tangkap sumber daya alam (SDA) baru mencapai Rp 533 miliar.

Jumlah PNBP tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp 1,79 triliun di tahun ini.

"Memang masih cukup jauh dari target yakni Rp 1,79 triliun," kata Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, KKP, Mochamad Idnillah dalam konferensi pers, Jum'at (26/7).

Meski begitu, jumlah itu naik drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Menurutnya capaian PNBP perikanan tangkap SDA di semester I tahun 2023 hanya mencapai Rp 42,90 miliar.

Hal yang sama juga terjadi pada capaian PNBP perikanan tangkap non SDA di semester I 2024 telah mencapai 53,84 miliar atau naik dari sebelumnya Rp 49,13 miliar di semester I tahun 2023.

Menurutnya kenaikan ini tak luput dari upaya berbagai perbaikan layanan yang dilakukan oleh KKP termasuk dalam melakukan perbaikan pendataan.

"Beranjak naik karena SOP yang dijalankan sudah sangat efektif, untuk memeberi layanan terbaik kepada pelaku usaha, pendataan juga sudah dilayani dengan baik," tutupnya.