Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku sedang menyiapkan tiga formula insentif untuk Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebelumnya sempat disiapkan Usulan insentif Rp 100 juta, namun dinilai ketinggian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Kita sudah ada tiga formula, tapi nanti kita ajukan. Yang kemarin berubah, karena yang kemarin kan ketinggian, Menteri Keuangannya (nggak setuju)," kata Azwar Anas kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Azwar Anas juga mengakui besaran insentif Rp 100 juta terlalu besar. Dia juga mempertimbangkan nasib insentif Rp 100 juta tersebut ke depan, karena bisa saja ada perubahan kebijakan.

"Padahal tadinya kalau ini 2 tahun pioneer kan, masa 5 tahun pioneer terus, pioneer kan mesti ada masanya 1-2 tahun. Kalau itu diberikan, pasti tahun ketiga ketika ditarik protes semua karena sudah terbiasa dapat, terlalu gede," ucapnya.

Kembali ke soal formula insentif, menurut Azwar Anas, salah satu opsi insentif adalah kenaikan pangkat yang cepat. Meski begitu, ia juga tidak ingin adanya insentif tersebut membuat orang-orang yang pindah tidak memiliki talenta.

"Ini yang menjadi PR kita adalah kabupaten sekitar pengen mutasi nih biasanya, nanti mutasinya agak khusus terbuka sehingga tidak bisa semua pegawai di pemda atau tempat lain bisa mutasi ke Pemdasus IKN," ujar mantan Bupati Banyuwangi itu

"Lebih terbuka supaya tidak semua orang pindah, padahal kan kapasitasnya diharapkan yang multitalenta dengan pelayanan digital. Nanti kita akan keluarkan Permenpan-RB terkait pekerja tidak hanya di satu tempat, work from anywhere mungkin. Di IKN kerja tidak hanya di satu ruangan, bisa di kantin, di ruang terbuka ini akan banyak," tambahnya.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan-RB, Arizal mengatakan pihaknya sedang mengusulkan insentif hingga Rp 100 juta bagi ASN yang pindah ke IKN. Besaran insentif itu setara dengan tunjangan kinerja (tukin) pejabat yang setara eselon I di Otorita IKN.

"Tunjangan, tunjangan, tunjangan, saya enam kali, kita sudah rapat dengan Dirjen Anggaran (Kemenkeu), kita usul tunjangan insentif. Ada sekolah internasional, rumah sakit internasional, bagaimana ASN kalau nggak ada insentifnya bayar sekolah internasional itu?" kata Arizal dalam acara ASN Fest 2024 dikutip dari YouTube Kantor Staf Presiden.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku belum mengetahui usulan insentif dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Nilai usulannya mencapai Rp 100 juta.

"Saya belum tahu, nanti kita cek," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu kepada wartawan di Aula Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Arizal mengatakan usulan besaran insentif itu setara dengan tunjangan kinerja (tukin) pejabat yang setara eselon I di Otorita IKN. Adanya sekolah dan rumah sakit bertaraf internasional di IKN dinilai tak akan cukup memenuhi biaya hidup di sana tanpa insentif itu.

"Tunjangan, tunjangan, tunjangan, saya enam kali, kita sudah rapat dengan Dirjen Anggaran (Kemenkeu), kita usul tunjangan insentif. Ada sekolah internasional, rumah sakit internasional, bagaimana ASN kalau nggak ada insentifnya bayar sekolah internasional itu?" kata Arizal dalam acara ASN Fest 2024 dikutip dari YouTube Kantor Staf Presiden.

Arizal mengatakan besaran insentif yang setara dengan pejabat eselon I di IKN itu lebih mencukupi ketimbang insentif yang selama ini diberikan ke kementerian atau lembaga (K/L) lain. Ia membandingkan di Kementerian PAN-RB untuk tukin pejabat setara eselon I atau Jabatan Pimpin Tinggi Madya (JPT Madya) hanya Rp 40 juta.

"Di Kementerian PAN-RB JPT Madya Itu cuma Rp 40 juta tukinnya. Bapak (eselon I OIKN) sudah Rp 100 juta. Nah kita usul supaya JPT Madya yang ikut pindah ke sana (IKN), dapatnya sama dengan yang diterima JPT Madya di OIKN," ucap Arizal.

Meski begitu, ia menekankan besaran insentif itu masih sebatas usulan dari Kementerian PAN-RB ke Kemenkeu. Usulan itu belum mendapat persetujuan dari Kemenkeu karena butuh banyak persyaratan.

"Usulannya seperti itu, tapi tahu sendiri Kemenkeu itu kalau usul soal uang ribetnya minta ampun, banyak sekali syaratnya, tapi kami berjuang terus. Sangat-sangat tidak menarik bagi ASN mau pindah ketika tidak diperhatikan insentifnya," tuturnya.

"Tadi sekolah internasional, rumah sakit internasional, gimana mau bayar mereka kalau tidak ada tambahan? Jadi betul dilakukan assesment," tambah Arizal.

Meski begitu, Arizal memastikan insentif ASN yang dipindah ke IKN sedang dalam proses penepatan. Ia pun optimis para ASN yang akan dipindah bisa mendapat insentif tersebut karena sudah menjadi perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tunjangan dalam proses, insya Allah kita berdoa bersama bagi ASN yang dipindah, insya Allah akan dapat insentif itu karena Pak Presiden (Jokowi) nggak kurang ngomong, pemindahan ASN ke IKN itu alot. Alot itu susah kalau tidak ada insentif," tutur Arizal.

Ia mengatakan ASN yang akan dipindah pada tahap awal nantinya sebatas ASN yang masih lajang. Hal itu menyesuaikan infrastruktur hunian dan perkantoran di IKN.

"Jadi pemindahan itu sudah ada datanya, pegawai 36 K/L yang dipindah itu rancangan kita 11.911 yang dipindah di 2024. Tapi menyesuaikan dengan kesiapan hunian, yang dipindah sampai Desember 2024 sebanyak 3.246 ASN, belum keluarganya. Jadi ini konteksnya dengan kesiapan hunian, sudah siap huniannya yang bentuknya tadi apartemen, untuk kantornya share office," beber Arizal.

Pemerintah tengah melakukan perumusan ulang untuk insentif bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pertama yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam hal ini, salah satu hal yang mendapat perhatian khusus ialah terkait insentif hunian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan, ASN tetap akan mendapatkan Tunjangan Pionir. Namun ada persepsi berbeda dengan konsep yang lama sehingga akan disesuaikan dengan konsep yang baru.

"Terkait dengan tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang. Karena ada persepsi yang berbeda dengan konsep yang lama. disesuaikan dengan konsep yang baru," kata Anas, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

Anas menjelaskan, salah satu hal yang cukup mendapat perhatian ialah terkait dengan hunian ASN. Mulanya, ASN direncanakan bisa menghuni apartemen tersebut secara sharing untuk pegawai di Bawah status eselon 1. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sebaliknya.

"Arahan Presiden (Jokowi) yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon 1, kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Nah itu kan bagian dari insentif," ujarnya.

Begitu pula dengan bagian dari insentif lainnya, akan Kembali dibahas ulang. Dengan demikian, harapannya ASN yang pindah ke sana bisa hidup tenang. ASN pun tidak perlu sering-sering pulang-pergi ke kampung halaman.

"Karena kalau sharing, nanti dengan keluarga pasti ingin pulang nih, akhir pekan, sebulan sekali. Tapi kalau memang dia sudah berkeluarga, maka satu apartemen, satu ASN dengan keluarganya, dia akan lebih tenang dan dia bisa lebih damai," jelasnya.

Lebih lanjut Anas mengatakan, pemindahan ASN akan bergantung pada kesiapan hunian. Berdasarkan pada jumlah tower ASN yang ditargetkan rampung 47 tower, ditargetkan kalau dengan skema tidak sharing akan ada 1.700 ASN yang pindah, sedangkan kalau sharing ada 3.200 ASN.

"Setelah kita hitung-hitung, kalau tidak sharing itu untuk 1.700, tapi kalau sharing itu 3.200 ASN," ujar dia.

"Nah tergantung kita lihat nanti, meskipun kita lihat nanti yang menikah dan berapa yang akan pindah. Dan insentifnya berarti mereka akan dapat apartemen yang dekat sekali dengan pusat pemerintah dan cukup luas," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Kementerian PAN-RB mengumumkan bahwa ASN pionir yang pindah ke IKN akan dibanjiri insentif. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain fasilitas satu unit apartemen untuk tempat tinggal hingga tunjangan khusus yang disebut dengan Tunjangan Pionir.

Salah satu tunjangan khusus yang sudah disiapkan pemerintah untuk ASN pionir IKN ialah tunjangan untuk biaya kepindahan, mulai dari biaya pengepakan barang, biaya tunggu, hingga biaya transportasi. Komponen yang mendapat hak tanggungan dalam proses kepindahan ini antara lain ASN terkait, pasangan ASN, dua anak, dan juga satu asisten rumah tangga (ART).

Selain itu, Para ASN juga akan mendapatkan fasilitas satu unit apartemen untuk dihuni. Namun hal ini diprioritaskan untuk ASN yang telah berkeluarga. Bagi yang masih single atau belum berkeluarga, di tahap awalnya akan sharing unit.