KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, di Istana Negara, Rabu (6/11/2024).

Dalam sidang tersebut Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029 berkaitan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing instansi.

Ditemui usai SKP, Menteri Rini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya meminta seluruh menteri pada Kabinet Merah Putih dapat fokus menyelesaikan target-target kinerja yang diakselerasi dalam 100 hari.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemanpan-RB) memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM), serta pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian pada Kabinet Merah Putih agar dapat berjalan dengan efektif.

“Berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh para menteri sebelumnya akan terus kami lanjutkan. Namun, kami akan melakukan penyesuaian dan akselerasi agar sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo, dan Bapak Wakil Presiden Gibran, khususnya dalam 8 misi Asta Cita,” ujarnya dalam siaran persnya.

Pada 8 misi Asta Cita, tugas dan fungsi Kemenpan-RB ada di poin ke-4 terkait Penguatan Pembangunan (SDM), serta poin ke-7 terkait Penguatan Reformasi, politik, hukum, dan birokrasi.

Untuk mengakselerasi hal tersebut Kemenpan-RB telah menentukan tiga program utama serta kegiatan strategis yang akan diakselerasi dalam 100 hari kerja.

Program pertama adalah penataan kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang meliputi organisasi, tugas dan fungsi, serta pengisian jabatan ASN pada masa transisi.

Penataan difokuskan pada pembagian peran yang efektif untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik optimal.

“Saat ini Kemenpan-RB bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas secara maraton bersama dengan Sekretaris Kementerian/Lembaga sedang memfinalisasi berbagai kebijakan terkait hal ini,” kata Rini.

Untuk diketahui, terdapat pergeseran tugas dan fungsi pada kementerian dan lembaga yang baru/berubah/tetap. Maka dari itu, perlu dilakukan percepatan pengisian SDM aparatur pada kementerian dan lembaga tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

“Kita pastikan dalam pengisian jabatan ASN ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini agar tetap dapat menduduki jabatan yang setara,” sambung Rini

DOK. Kemenpan-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (6/11/2024).

Program kedua adalah penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Melalui SAKP, diharapkan dapat mewujudkan keselarasan kinerja antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah (pemda) untuk mencapai target pembangunan nasional (outcome bersama).

Selain itu, SAKP diharapkan dapat menciptakan keterpaduan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda melalui tata kelola yang kolaboratif serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target disertai efektivitas dan efisiensi anggaran.

“Saat ini secara konsepsi kebijakan telah disepakati bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan dibahas harmonisasinya dengan Kementerian Hukum dan instansi terkait. Akan segera difinalisasi”. ungkap Rini

Ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Sebagai bagian dari amanat UU No. 20/2023 tentang ASN, secara teknis penataan tenaga non-ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN terutama PPPK agar sesuai dengan kebutuhan instansi.

Prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN adalah menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Adapun penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi pada seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100 persen untuk tenaga non-ASN melalui seleksi computer assisted test (CAT) dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik,” ucapnya.

Selain tiga program utama, terdapat juga program lain yang dijalankan, diantaranya penetapan Perpres Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi 20 tahun mendatang. Kemudian juga pembangunan dan perluasan cakupan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penguatan netralitas ASN pada momen Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak. Kemenpan-RB akan bekerja sama dengan Kemendagri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk meningkatkan pengawasan serta menangani pengaduan terkait netralitas ASN.

Selanjutnya jika masyarakat menemukan ASN yang tidak netral atau ikut berkampanye, dapat diadukan melalui kanal pengaduan LAPOR! dan hotline 085830051948.

KOMPAS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berkomitmen untuk memberikan dukungan pada upaya optimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang digarap Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Menpan-RB Rini Widyantini mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung penguatan dan penataan aspek tata kelola, kelembagaan, maupun sumber daya manusia (SDM) aparatur.

“Saya dan Pak Menteri P2MI berdiskusi bagaimana penguatan terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran. Tentunya peran Kemenpan-RB memberikan support terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Menteri P2MI,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Rini menjelaskan, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian P2MI/BP2MI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

“Adapun kementerian tersebut bertugas untuk menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan PMI yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,” jelasnya.

Pembentukan Kementerian P2MI/BP2MI menegaskan arah kebijakan Presiden terkait pelindungan PMI sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Presiden (Asta Cita).

“Kemenpan-RB siap memberikan bantuan sesuai kewenangan kami untuk menyukseskan Asta Cita, yaitu memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri,” papar Rini.

Pada pertemuan tersebut, Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan, saat ini, pekerjaan rumah terkait PMI masih banyak.

Utamanya, sebut dia, yang menyangkut pembenahan proses rekrutmen PMI, penataan lembaga pelatihan kerja (LPK), serta peningkatan kemampuan dan keterampilan PMI.

“Pesan Presiden Prabowo terkait PMI itu ada dua, jangan ada eksploitasi terhadap PMI dan tingkatkan devisa negara. Kami mengupayakan perbaikan pada tata kelola pelindungan pekerja migran dari hulu ke hilir secara end-to-end,” tuturnya.

Terakhir, Karding berharap, Kementerian P2MI/BP2MI dapat dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan efektif dan efisien dengan dukungan dari Kemenpan-RB dari sisi penguatan dan penataan aspek tata kelola dan kelembagaan.

“Dengan dukungan dari Kemeenpan-RB, kami yakin bisa mendapatkan asistensi yang maksimal soal bagaimana secara kelembagaan kementerian. Harapannya, kami bisa bekerja lebih cepat, lebih solid, dan bisa mencapai target yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada kami,” ujarnya.

KOMPAS.com - Penguatan kelembagaan pemerintah terus diupayakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

Dukungan penguatan, termasuk pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup perumahan dan kawasan permukiman.

Oleh karenanya, Rini menerima audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

“Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” ungkap Menteri Rini dalam pertemuan tersebut.

Kemenpan-RB dan Kementerian PKP memiliki visi yang sama dalam menjalankan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya, adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian PKP memiliki target menyediakan 3 juta rumah. Untuk itu, diperlukan tata kelola dan kelembagaan yang lincah dan cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Rini Widyantini bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Salah satu fokus Menteri PKP Maruarar adalah efisiensi dan pengawasan yang ketat, termasuk pencegahan korupsi dalam melakukan tugas dan fungsi kementeriannya.

Sejumlah rekomendasi diberikan oleh Menteri Rini kepada jajaran Kementerian PKP terkait kelembagaan.

"Tata kelola dan struktur yang ada dalam Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk dukungan SDM aparatur yang kapabel,” pungkas Rini.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto; Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah; Plt. Sekretaris Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto; dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati.

Kemudian, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PKP.

KOMPAS.com - Penguatan kelembagaan pemerintah terus diupayakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

Dukungan penguatan, termasuk pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup perumahan dan kawasan permukiman.

Oleh karenanya, Rini menerima audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

“Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” ungkap Menteri Rini dalam pertemuan tersebut.

Kemenpan-RB dan Kementerian PKP memiliki visi yang sama dalam menjalankan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya, adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian PKP memiliki target menyediakan 3 juta rumah. Untuk itu, diperlukan tata kelola dan kelembagaan yang lincah dan cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Rini Widyantini bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Salah satu fokus Menteri PKP Maruarar adalah efisiensi dan pengawasan yang ketat, termasuk pencegahan korupsi dalam melakukan tugas dan fungsi kementeriannya.

Sejumlah rekomendasi diberikan oleh Menteri Rini kepada jajaran Kementerian PKP terkait kelembagaan.

"Tata kelola dan struktur yang ada dalam Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk dukungan SDM aparatur yang kapabel,” pungkas Rini.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto; Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah; Plt. Sekretaris Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto; dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati.

Kemudian, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PKP.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.

Penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer menjadi bagian dari prioritas 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) di masa pemerintahan baru. Dipastikan penataan honorer ini akan rampung pada Desember 2024.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, penataan tenaga non-ASN ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penanganan tenaga honorer ini dilakukan dengan mengandalkan seleksi CASN untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rini mengatakan, pihaknya telah mendorong agar para honorer ini mendaftarkan diri ke seleksi PPPK. Diharapkan pengangkatan honorer menjadi PPPK sendiri bisa dilakukan pada tahun ini.

"Untuk penjelasan status kepegawaian Non-ASN, kemudian pemetaan dan identifikasi dan mendorong Non-ASN untuk daftar dan seleksi PPPK, serta dilakukan pengangkatan tenaga Non-ASN tahun 2024," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dalam Seleksi CASN 2024, pemerintah telah menetapkan formasi sebanyak 3,2 juta. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mengusulkan 1,2 juta formasi untuk PPPK. Adapun seleksi PPPK tahun ini dibuka 100% untuk tenaga Non-ASN.

"Tindak lanjutnya MenPAN akan koordinasi dengan BKN dan nanti kita akan tenaga seleksi Non-ASN ini akan kita upayakan selesai pada tahun ini. Dan seleksi PPPK tahun 2024 untuk penataan tenaga Non-ASN akan terdapat mekanisme dan prioritas untuk pelamarnya," terangnya.

Penataan tenaga honorer ini merupakan tindak lanjut dari program lama yang harus dituntaskan. Rini menekankan, pihaknya berpegang teguh terhadap arahan untuk menghindar PHK massal dan tidak mengurangi pendapatan hari ini, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran negara.

Selain penataan tenaga honorer, Kementerian PANRB punya dua prioritas lainnya untuk 100 hari pertama kerja. Antara lain ialah menyelesaikan penataan organisasi, kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan. Kedua, terkait penetapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP) yang menjadi basis kementerian/Lembaga (KL) mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan IKU.

Simak juga Video 'Kesejahteraan Guru Berdampak pada Kualitas Pembelajaran di Sekolah':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menyelesaikan penataan organisasi kementerian Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian/lembaga terkait.

Menteri PAN RB Rini Widyantini menjelaskan, terdapat 48 kementerian dalam kabinet merah putih. Terdiri dari 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas dan fungsi, dan 2 kementerian yang hanya perubahan nomenklatur.

Berdasarkan paparannya, Kementerian PAN RB menargetkan menyelesaikan penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada Desember 2024. Kemudian, pada Januari 2025, Kementerian PAN RB akan melakukan pemantauan dan evaluasi penataan SOTK K/L.

“Langkah – Langkah penataannya saat ini posisi seluruh rancangan peraturan presiden sudah ada di meja bapak presiden. Dengan target pada November (2024) itu sudah selesai seluruh pembahasan struktur organisasi dan tata kerja tahap kedua, demikian juga bersamaan kita juga menyiapkan sumber daya manusianya,” jelas Rini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (28/10).

Rini menambahkan terdapat tiga instrument hukum yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi kabinet merah putih. Antara lain, Keputusan Presiden (Keppres) nomor 133/P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian negara dan pengangkatan menteri, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih 2024 – 2029, dan Perpres 140 tahun 2024 tentang organisasi kementerian negara.

Rini menjelaskan, sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan K/L tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan peraturan presiden kementerian/lembaga masing – masing.

Ia bilang, keberlangsungan penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai yang bersangkutan.

“Jadi bagi pegawai menerima penghasilan sesuai dengan kementerian/lembaga aslinya (sebelumnya),” ucap Rini.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan terhadap perubahan atau pemisahan kementerian/lembaga. “Tentu ini kita akan melakukan lewat koordinasi, mitigasi terhadap dampak tersebut,” ujar Najih.

Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri) Imam Gunarto mengatakan, ada proses tata Kelola kearsipan yang harus diubah dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian di kabinet merah putih.

Imam mengimbau agar pada masa transisi ini tetap mengacu pada kebijakan kearsipan induk. Seperti kementerian Pendidikan yang sebelumnya menjadi satu dan sekarang terpisah. Masing – masing kementerian nya tetap menggunakan sistem kearsipan yang sama.

“Kami targetkan selama tiga bulan ini nanti bisa kita perbaiki, kita sesuaikan, baik itu kebijakannya, organisasi kearsipannya, sarana prasarananya, termasuk SDM atau arsiparis yang harus didistribusikan secara tepat sesuai dengan kementerian/lembaga yang mengalami perubahan,” jelas Imam.

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) memastikan bahwa gaji para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami pemindahan kementerian tidak akan berubah. Adapun pemindahan ini seiring dengan proses transformasi kementerian di Kabinet Merah Putih.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan secara total saat ini Kabinet Merah Putih memiliki total 48 kementerian. Angka ini terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur.

"Ini banyak sekali pertukaran, perpindahan, perpecahan dari fungsi-fungsi kementerian dan Lembaga (KL) sehingga kita susun Peraturan Presiden (Perpres) 139 2024 dan sudah ditanda tangan," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Untuk menyeimbangkan fungsinya, Kementerian PAN-RB menyiapkan penyesuaian penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Penyesuaian ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

Melalui aturan itu, ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan. Salah satunya, tidak ada perubahan pada gaji ASN yang mengalami perpindahan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujarnya.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres 139/2024 atau Perpres Transisi tersebut. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto melanti Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kabinet Merah Putih periode 2024-2029, menggantikan Abdullah Azwar Anas.

Rini mengatakan di awal kepemimpinannya sebagai Menteri PANRB baru, ia akan fokus dalam melaksanakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah kementerian yang pada periode ini mengalami peleburan ataupun pemisahan. Dalam hal ini pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

"Pertama tentunya untuk program 100 hari, KemenPAN-RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar. Terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga dan ada beberapa yang dipecah," terang Rini kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan, kita akan menata bukan hanya menata fungsinya tetapi juga bagaimana kita menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian baru yang baru dibentuk tadi," terangnya lagi.

Lebih lanjut Rini mengaku Kementerian PANRB sudah menyiapkan aturan terkait penataan ASN di kementerian baru. Namun pihaknya hingga kini juga masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan struktur Kementerian dan tugas-tugasnya.

"Kami sudah menyusun PermenPANRB nanti bagaimana pembagian tata caranya dan semua sudah kita siapkan. Jadi kita menunggu Perpres transisi yang sebentar lagi akan diterbitkan karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih," kata Rini.

"Itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pengisian sumber daya manusianya, kemudian juga penganggarannya. Itu sudah kita susun. Jadi memang pak Anas kemarin sebelum akhir masa jabatan, sudah bekerja keras selama 4 bulan untuk menyiapkan itu," jelasnya lagi.

Di luar itu, Rini mengaku masih memiliki PR lain yang 'dirintis' Anas seperti program-program prioritas transformasi birokrasi hingga penerapan teknologi INA Digital.

"Setelah itu tentunya ada kerja besar yang saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh, yang sudah dirintis oleh Pak Anas. Tentunya dengan sistem pemerintah berbasis elektronik," ucap Rini.

"Kita sudah punya INA Digital, kita baru Alpha rilis dan mudah-mudahan nanti Beta rilis sudah bisa dikeluarkan dalam 100 hari dan selanjutnya kita masih punya PR kaitannya dengan masalah transformasi sumber daya manusia," pungkasnya.

Abdullah Azwar Anas secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Rini Widyantini. Hal ini ditandai dengan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian PANRB, Senin (21/10/2024).

Seusai serah terima jabatan, pria yang akrab disapa Anas ini menyampaikan ucapan selamatnya kepada Menteri PANRB baru Rini Widyantini dan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto. Ia berpendapat Rini bersama Purwadi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam menyelesaikan program-program prioritas Kementerian.

"Pertama, Alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Ibu Rini dan Pak Purwadi. Ibu Rini sebagai Menteri PANRB dan Pak Purwadi menjadi Wakil Menteri PANRB," kata Anas kepada wartawan di kantornya.

"Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting kantor ini sebagaimana arahan Bapak Presiden akan bisa tereksekusi dengan baik. Karena Ibu Rini adalah orang dalam yang semula saya ditanya dan berbagai hal dan saya optimis bisa bekerja," terangnya.

Lebih lanjut Anas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pejabat PANRB yang sudah bekerja bersamanya sejak Januari 2022 lalu. Dalam kurun waktu dua setengah tahun sampai kini purna tugas, ia merasa belum melakukan banyak hal dan percaya pada Menteri baru dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang belum terselesaikan.

"Dua tahun satu bulan seperti tidak terasa seperti baru kemarin, dan masih belum banyak yang bisa saya kerjakan selama dua tahun satu bulan ini. Tentu akan dilanjutkan oleh Menteri berikutnya," terang Anas.

"Saya kira terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Juga banyak sekali agenda yang belum bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih," pungkasnya.

Di sisi lain, Rini mengaku merasa sangat bangga dan terhormat ditunjuk sebagai Menteri PANRB kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Bersama dengan itu, ia merasa banyak peninggalan Anas yang dapat digunakan sebagai landasan ke depan.

"Saya terlebihnya merasa bangga karena saya diberikan estafet untuk melanjutkan kerja-kerja yang sudah ditanamkan oleh Pak Anas. Banyak yang sudah dilakukan oleh Beliau yang menjadi fondasi terhadap transformasi birokrasi kita termasuk bagaimana membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik," ucapnya.

"Kemudian juga bagaimana mengurangi bisnis proses terhadap layanan-layanan. Kemudian transformasi sumber daya manusia yang tentunya beliau sudah memulai dengan bagaimana berkolaborasi dengan instansi lainnya," tambah Rini.

Pada akhirnya Rini mengaku akan meneruskan dan meningkatkan program-program yang sudah diinisiasi Anas dan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Termasuk transformasi birokrasi yang harus berdampak langsung kepada masyarakat.

"Untuk itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anas karena tentunya teman-teman sekalian sudah bisa melihat apa yang sudah dihasilkan selama beliau 2 tahun menjadi Menteri PANRB," ucap Rini.

"Untuk itu tentunya kita juga masih banyak pekerjaan yang harus kita perbaiki dalam melaksanakan transformasi birokrasi. Sementara demikian, terima kasih atas telaksananya acara ini," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Purwadi Arianto menjadi sorotan setelah didapuk menjadi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Pengumuman anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Purwadi Arianto adalah sosok perwira tinggi Polri, terutama dalam perannya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri sejak 27 Maret 2023.

Dengan latar belakang pendidikan dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988, kariernya dalam kepolisian telah berlangsung panjang dan penuh prestasi, terutama di bidang reserse.

Sebagai seorang ahli di bidang reserse kriminal, Purwadi memiliki pengalaman yang luas dalam menyelidiki dan menyidik berbagai kasus pidana.

Pengalamannya dimulai ketika ia menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadir Reskrimum) di Polda Metro Jaya pada 2007.

Setahun kemudian, ia beralih ke Bareskrim Polri sebagai penyidik.

Antara 2010 hingga 2013, Purwadi memegang peran penting sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum di tiga Polda, yakni Polda Maluku Utara, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah.

Pada 2015, kariernya semakin menanjak ketika ia diangkat sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Jabatan-jabatan ini menunjukkan kemampuan dan dedikasi Purwadi dalam menangani kejahatan di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelum dipercaya menjadi Kalemdiklat Polri, Purwadi Arianto menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhannas).

Dalam posisi tersebut, ia berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional melalui pendidikan dan pelatihan di Lemhannas.

Harta kekayaan

Sebagai perwira tinggi Polri, Purwadi Arianto juga tercatat memiliki kekayaan yang signifikan.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikannya pada 30 Maret 2022, total kekayaan Purwadi mencapai Rp 43,08 miliar.

Sebagian besar kekayaannya berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 37,9 miliar.

Properti tersebut tersebar di berbagai wilayah, termasuk Bekasi, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Semarang, Depok, Tangerang, dan Lampung Selatan.

Purwadi mengaku sebagian tanah dan bangunan tersebut merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri, sementara sebagian lainnya berasal dari hibah dengan akta.

Untuk alat transportasi, Purwadi tercatat memiliki beberapa kendaraan, yakni motor Honda Vario, Toyota Fortuner, dan Toyota Innova, dengan total nilai mencapai Rp 654 juta.

Ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 565 juta, surat berharga Rp 403 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 2,3 miliar.

Meskipun memiliki harta yang besar, Purwadi juga melaporkan memiliki hutang sebesar Rp 130 juta.