TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengusulkan agar pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai dari ASN yang bertugas mempersiapkan ibu kota baru.

Menurut Iwan, sampai saat ini, infrastruktur untuk ASN di IKN belum selesai dibangun. Dari total 47 tower rusun ASN, misalnya, baru ada 13 tower yang siap huni. Target 21 tower selesai dibangun hingga akhir Oktober 2024 juga meleset menjadi hanya 16 tower rusun. Penghentian pekerjaan karena berbagai hal disebut Iwan sebagai kendala. "Saya pikir tidak serta merta pemindahan bisa dilakukan begitu saja," kata Iwan ketika ditemui di kantornya pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Iwan menyarankan agar ASN yang lebih dulu dipindahkan adalah mereka yang ditugaskan menyiapkan Nusantara sebagai ibu kota. Salah satunya ASN di Kementerian PUPR.

Soal hunian ASN, Iwan optimistis 47 tower bisa rampung akhir 2024. Hanya saja, ia berujar, pemindahan ASN ke IKN tidak hanya menyoal ketersediaan infrastruktur tetapi ekosistem. Artinya, menyediakan kantor dan hunian ASN saja tidak cukup. "Kalau hunian selesai (dibangun), tapi, kan, jalanan di depan belum. Kalau hujan masih becek," kata Iwan.

Belum lagi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Bila ASN pindah ke IKN, mesti diperhatikan urusan pemindahan sekolah anak. Selain itu, perlu ketersediaan fasilitas kesehatan untuk berobat, hingga ketersediaan sistem layanan transportasi. "Kalaupun rumah sakit dibangun, tapi kepala rumah sakit, dokter, alat medis, sudah ada belum?" ujar Iwan.

Selain itu, Iwan menuturkan, pemindahan ibu kota secara resmi masih menunggu keputusan presiden. Sementara, Presiden Jokowi mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota bakal diteken presiden terpilih Prabowo Subianto.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025.

“Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg), dapat perintah pada Januari, ASN pindah ke IKN,” kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara. Lantas, bagaimana perjalanan wacana kepindahan ASN ke IKN?

2022 - Wacana Pemindahan Awal 2024

Untuk diketahui, kepindahan ASN ke ibu kota pengganti DKI Jakarta telah direncanakan sejak 2022. Analis Kebijakan Utama Kemenpan RB Arizal, kala itu mengungkapkan bahwa akan ada 60 ribu ASN yang bakal dimutasi ke IKN pada 2024.

“Dalam perencanaan yang diputuskan untuk pindah di semester pertama pada 2024, kurang lebih ada 60 ribu orang. Ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN),” ucap Arizal dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 secara daring, Kamis, 14 April 2024.

Dia menuturkan bahwa pemerintah telah memetakan jumlah ASN serta kementerian dan lembaga (K/L) yang akan dipindahkan secara bertahap mulai 2024 hingga 2045. Pada proyeksi rencana awal di tahun 2024, diproyeksikan sebanyak 1.971 ASN yang berasal dari 27 K/L, yang terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi (JPT), dan 1.060 jabatan fungsional (JF).

Kemudian, terdapat 5.716 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan (Hankam). Di mana 23 pejabat negara, 785 JPT, dan 4.919 JF juga akan ikut dipindahkan ke IKN.

“Memang yang prioritas adalah lingkup personel TNI dan ASN di lingkup Hankam. Informasinya mereka akan lebih dahulu pindah sebanyak 5.716 orang,” ujar Arizal. Menurut dia, dalam skenario yang telah disusun, terdapat 70 K/L yang bakal dipindahkan hingga 2024.

Selanjutnya: November 2023 - Penyusunan rancangan Perpres pemindahan ASN<!--more-->

Kemudian, pada November 2023, pemerintah mulai menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Pepres) tentang pemindahan ASN ke IKN. Dalam draf rancangan Perpres tersebut dituliskan bahwa mutasi IKN adalah wujud dari pelaksanaan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“[Rancangan] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Lembaga Negara Independen/Badan Publik, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Lembaga Negara Independen serta Diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara,” demikian judul rancangan Perpres tersebut yang tertulis akan ditetapkan pada 30 November 2023, seperti dikutip dari laman Otorita IKN.

Desember 2023 - Pembahasan Terkait Pemberian Tunjangan Khusus

Di tahun yang sama, pemerintah juga membahas pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang dipindahkan ke IKN. Pemberian tunjangan khusus tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur kemudian dengan Perpres.

“Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, tahapan, dan masa berlaku akan dibahas dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Semoga ini menjadi penguatan minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN,” kata Menpan RB Anas di Jakarta, Sabtu 16 Desember 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Anas juga mengatakan bahwa pemerintah akan memindahkan 3.246 ASN pada tahap pertama. Pemindahan tersebut direncanakan bakal dimulai pada Juli hingga November 2024.

“ASN yang pindah pertama nanti dari 37 K/L. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka,” ucap Anas.

April 2024 - Rencana Pemindahan Sejumlah Menteri dan Jajaran

Selanjutnya, pada April 2024, Anas memaparkan bahwa ASN akan pindah ke IKN secara bertahap. Di bulan Juli 2024, ada sejumlah menteri dan jajaran yang direncanakan mulai bekerja di IKN.

“Salah satunya, kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang memang akan pindah pertama kali pada Juli 2024,” ujar Anas dalam konferensi pers bertajuk Skema Pemindahan ASN ke IKN di Jakarta, Rabu, 17 April 2024.

Lalu pada Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel. “Kemudian pada September 2024, dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon satunya dan seterusnya, semua sudah ada datanya,” kata Anas.

Selanjutnya baca: April 2024 - Wacana Pemindahan ASN setelah Upacara Kemerdekaan<!--more-->

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ASN pindah ke IKN setelah upacara HUT ke-79 RI pada Agustus 2024. Kepindahan setelah HUT RI tersebut, menurut dia, karena hunian dan kantor di IKN akan terlebih dahulu digunakan untuk petugas yang melaksanakan upacara.

“Kalau untuk ASN sendiri, rencananya akan digelar upacara perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN, dan baru setelah itu, ASN pindah ke IKN,” ucap Basuki di Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

September 2024 - Batal Pindah, Penyempurnaan Infrastruktur Digital

Pada September 2024, Menpan RB Anas memastikan bahwa pemindahan ASN ditunda. Dia menyebut penundaan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi dari Presiden Jokowi untuk menyempurnakan perkantoran hingga sistem digital.

“Beliau ada arahan terbaru, tak mau terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tetapi mengubah budaya digital, berarti infrastruktur digital harus selesai dan lain-lain,” ujar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Oktober 2024 - Mundur Hingga Januari 2025

Per Oktober 2024, pemerintah kembali menunda jadwal pemindahan ASN ke IKN hingga Januari 2025. Menurut Anas, berdasarkan informasi dari Menteri PUPR, pemindahan ASN ke IKN sudah siap, tetapi Jokowi meminta untuk menyelesaikan ekosistemnya.

“Tadinya September ke Oktober (2024), arahan Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PUPR yang juga (Pelaksana Tugas atau Plt) Kepala Otorita IKN sampaikan sudah selesai. Akan tetapi, diminta ekosistemnya dibereskan,” kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Daniel A Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025.

“Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg), dapat perintah pada Januari, ASN pindah ke IKN,” kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara. Lantas, bagaimana perjalanan wacana kepindahan ASN ke IKN?

2022 - Wacana Pemindahan Awal 2024

Untuk diketahui, kepindahan ASN ke ibu kota pengganti DKI Jakarta telah direncanakan sejak 2022. Analis Kebijakan Utama Kemenpan RB Arizal, kala itu mengungkapkan bahwa akan ada 60 ribu ASN yang bakal dimutasi ke IKN pada 2024.

“Dalam perencanaan yang diputuskan untuk pindah di semester pertama pada 2024, kurang lebih ada 60 ribu orang. Ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN),” ucap Arizal dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 secara daring, Kamis, 14 April 2024.

Dia menuturkan bahwa pemerintah telah memetakan jumlah ASN serta kementerian dan lembaga (K/L) yang akan dipindahkan secara bertahap mulai 2024 hingga 2045. Pada proyeksi rencana awal di tahun 2024, diproyeksikan sebanyak 1.971 ASN yang berasal dari 27 K/L, yang terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi (JPT), dan 1.060 jabatan fungsional (JF).

Kemudian, terdapat 5.716 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan (Hankam). Di mana 23 pejabat negara, 785 JPT, dan 4.919 JF juga akan ikut dipindahkan ke IKN.

“Memang yang prioritas adalah lingkup personel TNI dan ASN di lingkup Hankam. Informasinya mereka akan lebih dahulu pindah sebanyak 5.716 orang,” ujar Arizal. Menurut dia, dalam skenario yang telah disusun, terdapat 70 K/L yang bakal dipindahkan hingga 2024.

Selanjutnya: November 2023 - Penyusunan rancangan Perpres pemindahan ASN<!--more-->

Kemudian, pada November 2023, pemerintah mulai menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Pepres) tentang pemindahan ASN ke IKN. Dalam draf rancangan Perpres tersebut dituliskan bahwa mutasi IKN adalah wujud dari pelaksanaan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“[Rancangan] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Lembaga Negara Independen/Badan Publik, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Lembaga Negara Independen serta Diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara,” demikian judul rancangan Perpres tersebut yang tertulis akan ditetapkan pada 30 November 2023, seperti dikutip dari laman Otorita IKN.

Desember 2023 - Pembahasan Terkait Pemberian Tunjangan Khusus

Di tahun yang sama, pemerintah juga membahas pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang dipindahkan ke IKN. Pemberian tunjangan khusus tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur kemudian dengan Perpres.

“Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, tahapan, dan masa berlaku akan dibahas dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Semoga ini menjadi penguatan minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN,” kata Menpan RB Anas di Jakarta, Sabtu 16 Desember 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Anas juga mengatakan bahwa pemerintah akan memindahkan 3.246 ASN pada tahap pertama. Pemindahan tersebut direncanakan bakal dimulai pada Juli hingga November 2024.

“ASN yang pindah pertama nanti dari 37 K/L. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka,” ucap Anas.

April 2024 - Rencana Pemindahan Sejumlah Menteri dan Jajaran

Selanjutnya, pada April 2024, Anas memaparkan bahwa ASN akan pindah ke IKN secara bertahap. Di bulan Juli 2024, ada sejumlah menteri dan jajaran yang direncanakan mulai bekerja di IKN.

“Salah satunya, kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang memang akan pindah pertama kali pada Juli 2024,” ujar Anas dalam konferensi pers bertajuk Skema Pemindahan ASN ke IKN di Jakarta, Rabu, 17 April 2024.

Lalu pada Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel. “Kemudian pada September 2024, dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon satunya dan seterusnya, semua sudah ada datanya,” kata Anas.

Selanjutnya baca: April 2024 - Wacana Pemindahan ASN setelah Upacara Kemerdekaan<!--more-->

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ASN pindah ke IKN setelah upacara HUT ke-79 RI pada Agustus 2024. Kepindahan setelah HUT RI tersebut, menurut dia, karena hunian dan kantor di IKN akan terlebih dahulu digunakan untuk petugas yang melaksanakan upacara.

“Kalau untuk ASN sendiri, rencananya akan digelar upacara perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN, dan baru setelah itu, ASN pindah ke IKN,” ucap Basuki di Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

September 2024 - Batal Pindah, Penyempurnaan Infrastruktur Digital

Pada September 2024, Menpan RB Anas memastikan bahwa pemindahan ASN ditunda. Dia menyebut penundaan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi dari Presiden Jokowi untuk menyempurnakan perkantoran hingga sistem digital.

“Beliau ada arahan terbaru, tak mau terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tetapi mengubah budaya digital, berarti infrastruktur digital harus selesai dan lain-lain,” ujar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Oktober 2024 - Mundur Hingga Januari 2025

Per Oktober 2024, pemerintah kembali menunda jadwal pemindahan ASN ke IKN hingga Januari 2025. Menurut Anas, berdasarkan informasi dari Menteri PUPR, pemindahan ASN ke IKN sudah siap, tetapi Jokowi meminta untuk menyelesaikan ekosistemnya.

“Tadinya September ke Oktober (2024), arahan Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PUPR yang juga (Pelaksana Tugas atau Plt) Kepala Otorita IKN sampaikan sudah selesai. Akan tetapi, diminta ekosistemnya dibereskan,” kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Daniel A Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, PENAJAM PASER – Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono memastikan bahwa hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah siap untuk ditempati akhir Oktober ini.

Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) ini menyatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 13 tower rusun ASN yang siap digunakan di IKN.

Dari 13 tower rusun tersebut, dia mengungkapkan tiga di antaranya masih sedang disiapkan perabotannya, sedangkan 10 sisanya sudah siap digunakan.

"Rusun ASN 13 ini sudah siap untuk ditinggali, tinggal beberapa diisi [furniture]. Akhir bulan ini pasti 13 [tower] sudah siap ditinggali,” kata Basuki kepada wartawan di kawasan IKN, Senin (7/10/2024).

Kendati demikian, terkait dengan kepindahan ASN ke IKN, Basuki juga mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung soal progres pembangunan hunian ASN di IKN.

“Iya [ASN bisa segera pindah]. Jadi tadi Pak Presiden juga memerintahkan kepada Pak Sekneg, karena saya sudah laporkan ini Oktober jadi, November paling lambat. Jadi Desember sudah clear semua,” pungkas Basuki.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan realisasi pemindahan ASN ke IKN Nusantara sudah terlambat dari target awal yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah berencana untuk memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN pada kuartal III/2024 atau dimulai sejak Agustus, September, dan Oktober. Namun, belum siapnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat perpindahan tersebut.

“Sebenarnya kita sudah terlambat [untuk memindahkan ASN ke IKN] menurut jadwal penyusunan di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat, untuk mengejar keterlambatan itu apakah memang pada bulan ini atau bulan depan,” kata Suharso kepada wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus memastikan agar seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk kepindahan ASN sudah terpenuhi.

Fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan perumahan untuk ASN, kebutuhan kantor, furniture penunjang, termasuk perangkat bekerja seperti jaringan internet.

Oleh sebab itu, Suharso belum dapat menjanjikan bahwa ASN akan dipindahkan ke IKN pada Oktober ini. Hal ini mengingat, pemerintah perlu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

“Kami saat ini sudah di belakangnya jadwalnya, sudah terlambat. Jadwalnya September, ya nanti kita lihat ya, saya belum berani ngomong kalau belum lihat lapangan. Saya harus lihat lapangan dulu berarti,” pungkas Suharso.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemindahan ASN ke IKN masih membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur. Dia juga belum dapat memutuskan kapan kepindahan ASN ke ibu kota baru.

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kemungkinan akan diputuskan oleh pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Meski begitu, saat ini Kemenpan-RB telah menyiapkan sejumlah skenario terkait pemindahan itu.

"Iya, tentu ini keputusan di pemerintah yang baru, ya, untuk memutuskan ini. Tapi, kami telah siapkan skenario terkait dengan pemindahan itu," ujar Anas saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara SAKIP Award 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2024).

"Kemenpan-RB telah siapkan plan a, b, c," tegasnya.

Hingga saat ini, lanjut Anas, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut soal pemindahan ASN ke IKN dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, persiapan untuk pemindahan terus dimatangkan. Termasuk untuk fasilitas tempat tinggal dan perkantoran.

Anas juga mengungkapkan, Presiden Jokowi telah meminta agar seluruh ekosistem pendukung ASN di IKN dituntaskan. Misalnya, saat ini sebanyak 500 unit kamar apartemen untuk tempat tinggal ASN telah siap dihuni.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan di IKN juga masih berlanjut sehingga situasi di lapangan terkadang masih berdebu.

"Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan. Sehingga sesungguhnya kami sudah siapkan dan sudah siap beberapa unit apartemen untuk ASN yang akan pindah, tapi atas arahan yang baru (arahan Presiden) supaya ini disempurnakan, maka nanti kita sempurnakan ketika mereka sudah siap semua dipindahkan ke IKN," kata Anas.

Sebelumnya, Menteri Anas mengatakan, sebanyak 1.700 ASN bakal mulai dipindahkan ke IKN di Kalimantan Timur mulai Oktober 2024.

Jumlah tersebut disesuaikan dengan hunian yang telah siap di ibu kota baru tersebut. Dia menyebutkan, sebanyak 47 tower akan selesai pada Oktober 2024.

"Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan, tentunya kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini. Dari Hunian yang disiapkan insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 tower sebagian ini 12 tower untuk TNI Polri, sebagian untuk ASN," kata Anas dalam keterangannya sebelum sidang kabinet paripurna di IKN, Senin (12/8/2024).

Anas menuturkan, ribuan ASN yang bakal dipindah itu berdasarkan skenario tanpa berbagi hunian. Jika dengan skenario berbagi hunian, ada 3.200 ASN yang bisa dipindahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kemungkinan akan diputuskan oleh pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Meski begitu, saat ini Kemenpan-RB telah menyiapkan sejumlah skenario terkait pemindahan itu.

"Iya, tentu ini keputusan di pemerintah yang baru, ya, untuk memutuskan ini. Tapi, kami telah siapkan skenario terkait dengan pemindahan itu," ujar Anas saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara SAKIP Award 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2024).

"Kemenpan-RB telah siapkan plan a, b, c," tegasnya.

Hingga saat ini, lanjut Anas, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut soal pemindahan ASN ke IKN dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, persiapan untuk pemindahan terus dimatangkan. Termasuk untuk fasilitas tempat tinggal dan perkantoran.

Anas juga mengungkapkan, Presiden Jokowi telah meminta agar seluruh ekosistem pendukung ASN di IKN dituntaskan. Misalnya, saat ini sebanyak 500 unit kamar apartemen untuk tempat tinggal ASN telah siap dihuni.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan di IKN juga masih berlanjut sehingga situasi di lapangan terkadang masih berdebu.

"Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan. Sehingga sesungguhnya kami sudah siapkan dan sudah siap beberapa unit apartemen untuk ASN yang akan pindah, tapi atas arahan yang baru (arahan Presiden) supaya ini disempurnakan, maka nanti kita sempurnakan ketika mereka sudah siap semua dipindahkan ke IKN," kata Anas.

Sebelumnya, Menteri Anas mengatakan, sebanyak 1.700 ASN bakal mulai dipindahkan ke IKN di Kalimantan Timur mulai Oktober 2024.

Jumlah tersebut disesuaikan dengan hunian yang telah siap di ibu kota baru tersebut. Dia menyebutkan, sebanyak 47 tower akan selesai pada Oktober 2024.

"Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan, tentunya kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini. Dari Hunian yang disiapkan insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 tower sebagian ini 12 tower untuk TNI Polri, sebagian untuk ASN," kata Anas dalam keterangannya sebelum sidang kabinet paripurna di IKN, Senin (12/8/2024).

Anas menuturkan, ribuan ASN yang bakal dipindah itu berdasarkan skenario tanpa berbagi hunian. Jika dengan skenario berbagi hunian, ada 3.200 ASN yang bisa dipindahkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, tidak berkomentar banyak soal Presiden Jokowi yang hingga kini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota. Sebelumnya, kepala negara menyatakan masih menunggu kesiapan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Ya, tanya beliau,” kata Basuki kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu, 18 September 2024.

Ihwal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Jokowi mengatakan kesiapan ekosistem mesti diperhitungkan sebelum meneken Keppres pemindahan ibu kota negara. “Kalau cuma tanda tangan, gampang. Satu detik. Tapi, (bagaimana) kesiapan IKN itu sendiri,” kata Jokowi kepada wartawan usai membuka acara 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta Convention Center, Rabu, 18 September 2024.

Menurut Jokowi, memindahkan ibu kota bukan sekadar menyiapkan bangunan. Namun, perlu fasilitas pendukung lain, termasuk sumber daya manusia dan sistem yang digunakan. Lantas, apa saja proyek krusial IKN yang belum selesai tahun ini?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, mengklaim progres pembangunan ibu kota baru tahap pertama sudah lebih dari 92 persen. Sementara itu, tahap kedua mencapai 57 persen dan tahap ketiga hampir 20 persen. Sebagaimana diketahui, pembangunan IKN terbagi menjadi lima tahap.

"Apartemen ASN akan menjadi 47 (tower) pada akhir Desember," kata Danis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 30 Agustus 2024

Danis menuturkan ada sejumlah proyek yang diprioritaskan hingga akhir 2024. Di antaranya, proyek hunian aparatur sipil negara atau ASN dan gedung kementerian koordinator. Prioritas lainnya, kata Danis, adalah menambah infrastruktur dasar. "Kalau apartemen selesai, kami juga akan menyelesaikan jalan tol," kata Danis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 30 Agustus 2024.

Selain tol, pembangunan infrastruktur yang bakal menjadi prioritas adalah Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau multi-utility tunnel (MUT). Infrastruktur ini akan menjadi tempat jaringan pipa air minum dan listrik.

Selain proyek-proyek tersebut, Kementerian PUPR saat ini juga tengah mengejar penyelesaian pembangunan runway atau landasan pacu Bandara IKN. Danis mengklaim saat ini progres pembangunannya mencapai 1.375 meter. Ia optimistis target 2.200 meter tercapai pada pekan pertama September 2024.

"Kalau tidak hujan, 2 September kelar. Kalau hujannya ada banyak, 14 September perkiraan (selesai diaspal)" kata Danis.

Sementara itu, Basuki Hadimuljono, menyatakan kelanjutan pembangunan IKN bakal membebani hingga beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, kata dia, Kementerian PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 40,59 triliun.

Proyek tersebut termasuk dalam program non-quick wins bersamaan dengan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi. "Kemudian program non-quick wins yang kedua adalah keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun," ujar Basuki di rapat kerja bersama Komisi V DPRI RI.

Basuki merinci anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan. Untuk Ditjen Bina Marga, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan kawasan West Residence, Precinct Core, dan Sumbu Tripraja.

Tak hanya itu, Ditjen Bina Marga juga diminta untuk menyelesaikan jalan akses Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam, Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur Tahap 3. Selanjutnya juga Jalan Feeder distrik IKN, seksi 6C-1 Sp 3 ITCI-Simpang, 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan pengawasan Teknik 5 kegiatan dan pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP.

Selanjutnya untuk Ditjen Cipta Karya, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku Tahap 2, jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas.

"Jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan hunian ASN IKN," lanjut Basuki.

Terakhir, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk Ditjen Perumahan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower Rusun (Rumah Susun) ASN dan Hankam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meresmikan sejumlah proyek pembangunan tahap kelima IKN pada 29 Februari hingga 1 Maret 2024. Danis mengungkapkan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan di sektor perbankan dan keuangan. Seperti proyek milik Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), hingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kemudian, ada tiga bank dari badan usaha milik negara (BUMN), seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI). Selain itu, ada juga bank daerah yang ikut dalam groundbreaking IKN tahap lima, yakni Bank Kaltimtara. Layanan telekomunikasi oleh PT Telkom Indonesia dan lembaga penyiaran publik TVRI.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan alasan Presiden Jokowi tak terburu-buru memutuskan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan September ini.

Dari pembicaraannya dengan Kepala Negara, kata Azwar, pemindahan aparatur sipil negara ke IKN Kalimantan Timur masih menunggu pembangunan infrastruktur digital rampung.

"Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Meskipun rumah susun untuk ASN telah siap untuk dihuni bagi ASN yang mulai pindah secara bertahap, kata Azwar, Presiden memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor ini menunggu kesiapan perkantoran maupun sistem digitalnya.

Adapun pemindahan ASN ke IKN tersebut mundur dari jadwal semula pada September 2024. Hal ini, kata Azwar, juga tak lepas dari keputusan pemerintah menunggu hunian dan perkantoran selesai.

Sebelumnya, kata Azwar, Presiden Jokowi juga menyebutkan masih menunggu rampungnya pembangunan Bandara di IKN dan dapat digunakan, sebelum memastikan dirinya pindah dan berkantor di IKN.

"Kita tunggu skema-nya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin Menteri PU dan Otorita menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca, sehingga bandara belum bisa dituntaskan," ujar Azwar.

Presiden Jokowi dalam kesempatan sebelumnya juga memastikan tidak ingin memaksakan kepindahan ASN ke IKN seperti yang direncanakan pada bulan September jika infrastruktur yang mendukung belum siap.

"Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan," ucap Presiden Jokowi pada Agustus lalu.

Salah satu syarat kepindahan ASN ke IKN tersebut, menurut Jokowi, disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun (rusun) pegawai negeri itu untuk dihuni.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah berencana memindahkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bulan September 2024 ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kementeriannya kini juga turut mempersiapkan sumber daya manusia bidang pertanahan untuk dikirim ke IKN itu.

"Iya tentu (akan mengirimkan ASN ATR BPN) ke IKN, saat ini IKN kan membutuhkan talenta dan ASN terbaik bidang pertanahan," kata AHY di sela menghadiri Fun Run Kapti-Agraria di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta Minggu 1 September 2024.

Dalam event yang dihelat Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (Kapti-Agraria) itu, AHY mengatakan sarana dan prasana urusan pertanahan segera dipersiapkan di IKN seiring rencana pemerintah memindahkan ibukota negara.

Saat ini, ujar AHY, IKN yang berada di Provinsi Kalimantan Timur itu, Kementerian ATR/BPN telah memiliki kantor wilayah dan kantor pertanahan (Kantah) yang sudah siap mengurus berbagai macam urusan menyangkut legalitas pertanahan.

"Namun hal lain yang juga perlu juga disiapkan pegawai-pegawai yang diharapkan bisa mensukseskan pembangunan IKN," kata AHY yang tak merinci berapa jumlah ASN yang akan dikirim ke AKN.

AHY menuturkan, sekolah sekolah pertanahan negara setiap tahunnya mencetak ribuan lulusan tenaga terampil bidang pertanahan. Mulai program studi D1-D4.

"Para lulusan STPN ini telah dibekali pengetahuan dan pengalaman memadai bidang pertanahan," kata dia.

Para lulusan STPN ini, ujar AHY, hampir semuanya juga tergabung dalam wadah bersama bernama Kapti-Agraria yang memudahkan koordinasi dengan pemerintah. Terutama terkait kebutuhan pemenuhan tenaga kerja di masa mendatang di bidang pertanahan. Tak terkecuali bagi IKN.

"Yang menjadi pekerjaan rumah sekarang bagaimana meningkatkan skil lulusan bidang pertanahan itu di era ini," kata dia. Menurut AHY, saat ini para siswa STPN selama masa pendidikan juga telah dibekali dengan tiga aspek utama. Yakni aspek intelektual dari sistem akademiknya, lalu aspek karakter, dan aspek fisiknya.

Di luar IKN, kata AHY, saat ini kementeriannya juga menggenjot target program Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hingga 2024 dipatok 122 juta serifikat.

"Saat ini PTSL yang telah didaftarkan ada 117 juta, jadi sudah sekitar 97 persen dari target 120 juta sertifikat," kata AHY.

PTSL sendiri merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan.

TEMPO.CO, Jakarta -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mempersiapkan 60 ribu formasi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara alias IKN lewat tahapan seleksi CPNS 2024.

Ia mengatakan proses seleksi tersebut dibuka untuk kebutuhan talenta digital dan multitasking yang akan diseleksi secara ketat.

"Kami di bulan Agustus ini akan membuka lowongan, membuka pengumuman calon ASN dari total 600 ribu, ada 60 ribu formasi untuk IKN," kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di IKN, Senin, 12 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Lantas, bagaimana formasi untuk IKN mencapai 60 ribu?

Pemerintah sebelumnya menyiapkan tiga skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN. Salah satunya formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Pada tahap pertama, berdasarkan rincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,” ujar Anas.

Namun, pada Juli 2024, PAN-RB menyebutkan membuka 60 ribu formasi khusus untuk kementerian dan lembaga untuk ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur. "Untuk IKN ada 60 ribu formasi dari kementerian dan lembaga, yang kita pilih talenta-talenta digital akan dipindahkan," ujar Azwar Anas kepada wartawan disela kegiatan menyapa dan mengajar ASN di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat, 19 Juli 2024, dikutip dari Antara.

Kendati demikian, dari jumlah tersebut, Kemenpan RB juga menyiapkan formasi afirmasi bagi masyarakat lokal, terutama berdomisili di wilayah IKN untuk bekerja pada tingkat kementerian maupun lembaga negara. "Afirmasinya 5 persen atau sekitar 2000-an lebih untuk jadi ASN (aparatur sipil negara) di IKN," paparnya.

Tak berhenti disitu, Azwar Anas juga mengungkapkan bahwa Kemenpan RB sudah menyiapkan 100.000 formasi khusus fresh graduate (usia muda) untuk ke IKN. "Fresh graduate untuk ke IKN, kurang lebih sekarang ada 100.000 formasi yang disiapkan untuk multitasking talenta yang akan ke IKN. Jadi dia kontraknya ke IKN, tinggal tahun ini atau tahun yang akan datang," ujar Azwar Anas.

Selain itu, Pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario bukan lagi hanya berdasarkan kementeriannya, tapi berdasarkan eselon I, eselon II dan eselon III. Namun, tentunya disesuaikan dengan kesiapan hunian untuk ASN. Adapun skenarionya yakni, skenario 14 ribu ASN, skenario 11 ribu ASN, skenario 6 ribu ASN, dan terakhir skenario 3.216 ASN.

Adapun untuk perpindahan ASN ke IKN dilakukan setelah upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan secara bertahap mulai 2024 hingga 2029 melalui tiga prioritas. Jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

"Arahan Presiden mungkin setelah upacara HUT Kemerdekaan RI. Jadi begini, 17 Agustus nanti disiapkan untuk upacara, tinggal tunggu skenarionya nanti apakah seluruhnya atau hybrid, tetapi yang pasti rencana pemindahan (ASN) ke IKN tidak sebelum Agustus," katanya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. Dari tower tersebut, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempersiapkan 60 ribu formasi CPNS yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan proses seleksi tersebut dibuka untuk kebutuhan talenta digital dan multitasking yang akan diseleksi secara ketat.

"Kami di bulan Agustus ini akan membuka lowongan, membuka pengumuman calon ASN dari total 600 ribu, ada 60 ribu formasi untuk IKN," kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di IKN, Senin, 12 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan sebagaimana dikutip dari Antara. Lantas, bagaimana persiapan dokumen untuk pendaftaran CPNS 2024?

BKN sudah mengumumkan jadwal CPNS 2024, maka pendaftar bisa mulai mempersiapkan diri, terutama terkait dengan dokumen-dokumen penting. Berikut daftar dokumen yang harus disiapkan:

1. Kartu Keluarga (KK) dalam bentuk scan dan fotokopi

2. Scan KTP asli

3. Pas foto dan swafoto calon pelamar

4. Ijazah asli dalam bentuk scan dan fotokopi

5. Transkrip nilai dalam bentuk scan dan fotokopi

Selain dokumen pokok, calon pendaftar juga perlu menyiapkan dokumen pendukung yang disesuaikan dengan syarat dari masing-masing formasi jabatan dan instansi yang dituju. Misalnya, seperti Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah, Sertifikat IELTS, TOEFL ataupun EAP, SKCK, dan lain sebagainya.

Syarat Daftar Seleksi CPNS 2024

Rekrutmen CPNS diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Adapun ketentuan dan persyaratan umum pelamar CPNS di antaranya:

- Warga negara Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar.

- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

- Tidak pernah diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), maupun tidak diberhentikan tidak dengan hormat sebagai karyawan swasta.

- Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol) maupun tidak terlibat politik praktis.

- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan ketentuan jabatan yang dilamar.

- Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau negara lain yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah.

- Persyaratan lain terkait seleksi CPNS 2024 sesuai kebutuhan jabatan yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Cara Daftar Seleksi CPNS 2024

Sementara itu, pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 dilakukan secara daring (online) melalui laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Berikut langkah mendaftarnya:

- Kunjungi situs https://sscasn.bkn.go.id.

- Ketuk simbol tiga garis horizontal atau burger line, lalu pilih opsi ‘SSCASN’.

- Ketuk ‘Buat Akun’.

- Isi data diri mencakup nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat surel (email) pribadi, serta nomor ponsel aktif.

- Ketik kode Captcha yang muncul, lalu klik ‘Lanjutkan’.

- Unggah beberapa dokumen yang dibutuhkan.

- Periksa kembali data yang diisikan karena setelah disimpan, data tidak dapat diperbaiki.

- Tekan tombol ‘Iya’ untuk konfirmasi data.

- Pilih instansi, jenis seleksi, jenis formasi, pendidikan, serta jabatan.

- Lengkapi data diri sesuai instruksi.

- Cetak kartu pendaftaran dan tunggu pengumuman seleksi administrasi CPNS 2024 atau PPPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku sedang menyiapkan tiga formula insentif untuk Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebelumnya sempat disiapkan Usulan insentif Rp 100 juta, namun dinilai ketinggian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Kita sudah ada tiga formula, tapi nanti kita ajukan. Yang kemarin berubah, karena yang kemarin kan ketinggian, Menteri Keuangannya (nggak setuju)," kata Azwar Anas kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Azwar Anas juga mengakui besaran insentif Rp 100 juta terlalu besar. Dia juga mempertimbangkan nasib insentif Rp 100 juta tersebut ke depan, karena bisa saja ada perubahan kebijakan.

"Padahal tadinya kalau ini 2 tahun pioneer kan, masa 5 tahun pioneer terus, pioneer kan mesti ada masanya 1-2 tahun. Kalau itu diberikan, pasti tahun ketiga ketika ditarik protes semua karena sudah terbiasa dapat, terlalu gede," ucapnya.

Kembali ke soal formula insentif, menurut Azwar Anas, salah satu opsi insentif adalah kenaikan pangkat yang cepat. Meski begitu, ia juga tidak ingin adanya insentif tersebut membuat orang-orang yang pindah tidak memiliki talenta.

"Ini yang menjadi PR kita adalah kabupaten sekitar pengen mutasi nih biasanya, nanti mutasinya agak khusus terbuka sehingga tidak bisa semua pegawai di pemda atau tempat lain bisa mutasi ke Pemdasus IKN," ujar mantan Bupati Banyuwangi itu

"Lebih terbuka supaya tidak semua orang pindah, padahal kan kapasitasnya diharapkan yang multitalenta dengan pelayanan digital. Nanti kita akan keluarkan Permenpan-RB terkait pekerja tidak hanya di satu tempat, work from anywhere mungkin. Di IKN kerja tidak hanya di satu ruangan, bisa di kantin, di ruang terbuka ini akan banyak," tambahnya.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan-RB, Arizal mengatakan pihaknya sedang mengusulkan insentif hingga Rp 100 juta bagi ASN yang pindah ke IKN. Besaran insentif itu setara dengan tunjangan kinerja (tukin) pejabat yang setara eselon I di Otorita IKN.

"Tunjangan, tunjangan, tunjangan, saya enam kali, kita sudah rapat dengan Dirjen Anggaran (Kemenkeu), kita usul tunjangan insentif. Ada sekolah internasional, rumah sakit internasional, bagaimana ASN kalau nggak ada insentifnya bayar sekolah internasional itu?" kata Arizal dalam acara ASN Fest 2024 dikutip dari YouTube Kantor Staf Presiden.