Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik yang akan segera berakhir pada Desember 2024. Bright Institute menilai perlu adanya revisi sebelum pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPN DTP kendaraan listrik.

Ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky menilai PPN DTP perlu untuk lanjutkan tetapi juga dengan beberapa revisi. Menurutnya perlu ada kajian dari pemerintah seberapa efektif PPN DTP ini. Ada pilihan agar tidak semua mobil listrik disubsidi atau tarif PPN DTP yang berbeda.

"Untuk mobil yang lebih kelas atas bisa saja dihapus atau dikurangi PPN DTPnya," jelas Awalil kepada Kontan, Senin (28/10).

Awalil menjelaskan penjualan mobil pada tahun 2024 hingga bulan lalu memang menurun cukup signifikan dibanding tahun 2023. Wajar saja jika GAIKINDO menurunkan target penjualan hingga akhir tahun nanti. Namun, dalam hal mobil Listrik, sejauh ini tidak termasuk yang mengalami penurunan selama tahun 2024.

Artinya, revisi itu bukan karena penjualan mobil listrik, melainkan keseluruhan mobil. Tampak bahwa salah satu penyebab masih tumbuhnya penjualan mobil listrik adalah PPN DTP. Tentu saja penyebab lain juga ada, antara lain memang mulai besarnya minat pada mobil listrik, layanan purna jual yang makin membaik, dan lain sebagainya.

"Jika dilihat dari jumlah penjualan, tampaknya ada pengaruh signifikan PPN DTP, tapi tetap perlu ada riset kepada para pembeli, calon pembeli dan penjual, agar bisa diperhitungkan kontribusi berbagai faktor yang memperngaruhi penjualan," ujarnya.

Awalil menambahkan apakah PPN DTP yang secara praktis merupakan subsidi harga ini telah tepat sasaran. Jika pengertian sasaran adalah upaya mendorong pemakaian mobil listrik dan perlahan menggantikan yang berbahan bakar fosil, maka kelihatan cukup tepat.

Jika dilihat harga rata-rata mobil listrik yang laris dijual maka penerima subsidi adalah kaum kelas menengah, sekurangnya menengah bawah. Dari sisi ini pun relatif menjangkau sasaran.

Namun yang perlu ditelisik lebih jauh adalah kepemilikan perusahaan produksi sekaligus penjualan di Indonesia, meski bermerk asing. Mengikuti syarat kandungan lokal dan keberadaan perusahaan, mestinya ada saham pemain lokal.

"Informasi tentang hal ini mestinya cukup terbuka di ruang publik, antara lain karena rumor adanya para pihak yang berpengaruh pada aturan subsidi atau PPN DTP," ungkapnya.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan baru Prabowo Subianto semakin mengerucut. Calon-calon menteri sudah dipanggil dan mendapat pembekalan. Ada beberapa program Prabowo di sektor properti. Seperti rencana pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bakal menjadi emiten yang paling diuntungkan pada pemerintahan baru mendatang, seiring dengan rencana penerapan kebijakan insentif pajak sebanyak 16%.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo sebelumnya menyebutkan rencana Prabowo menghapus pajak properti 16%. Terdiri atas penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dalam beberapa tahun.

Ada beberapa emiten yang diuntungkan dengan rencana itu. Salah satunya PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). “Kebijakan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong penjualan properti dan pertumbuhan kredit perumahan. Hal ini juga mempercepat tercapainya target pembangunan rumah dan memberi stimulus positif bagi perekonomian,” ujar analis Kiwoom Sekuritas Mifthaul Khaer, dalam penjelasannya Rabu (16/10).

Bagi BTN, terang dia, kebijakan ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan kredit, pangsa pasar, dan profitabilitas. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan sektor properti, namun perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang untuk mengatasi potensi dampak negatif.

Sementara itu, analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji mengatakan, rencana itu bisa menjadi faktor pendukung kenaikan harga saham BBTN dalam sepekan terakhir. Selain itu, sentimen penopang datang dari dinamika The Fed dan penurunan suku bunga Bank Indonesia.

“Sejumlah faktor tersebut menjadi sentimen positif terhadap pergerakan harga saham BBTN. Sentimen tersebut membuat penguatan harga saham bank milik negara ini pesat dalam sepekan terakhir mengalahkan saham perbankan lainnya,” katanya.
Terkait rencana pemerintah menggulirkan insentif berupa pengurangan pajak PPN dan BPHTB pembelian rumah sebanyak 16%, dia mengatakan, akan menjadi stimulus utama terhadap saham sektor properti, termasuk BBTN sebagai bank yang fokus pada sektor properti.

Nafan untuk menargetkan harga saham BBTN Rp 1.590. Target tersebut juga menggambarkan fundamental dengan tren penurunan suku bunga dan sejumlah rencana kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor property.

Sementara itu, pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (16/10), harga saham BBTN menguat 0,67% menjadi Rp 1.500. Harga saham BBTN menorehkan penguatan sebanyak 7,91% dalam lima hari perdagangan terakhir ini.