Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik yang akan segera berakhir pada Desember 2024. Bright Institute menilai perlu adanya revisi sebelum pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPN DTP kendaraan listrik.

Ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky menilai PPN DTP perlu untuk lanjutkan tetapi juga dengan beberapa revisi. Menurutnya perlu ada kajian dari pemerintah seberapa efektif PPN DTP ini. Ada pilihan agar tidak semua mobil listrik disubsidi atau tarif PPN DTP yang berbeda.

"Untuk mobil yang lebih kelas atas bisa saja dihapus atau dikurangi PPN DTPnya," jelas Awalil kepada Kontan, Senin (28/10).

Awalil menjelaskan penjualan mobil pada tahun 2024 hingga bulan lalu memang menurun cukup signifikan dibanding tahun 2023. Wajar saja jika GAIKINDO menurunkan target penjualan hingga akhir tahun nanti. Namun, dalam hal mobil Listrik, sejauh ini tidak termasuk yang mengalami penurunan selama tahun 2024.

Artinya, revisi itu bukan karena penjualan mobil listrik, melainkan keseluruhan mobil. Tampak bahwa salah satu penyebab masih tumbuhnya penjualan mobil listrik adalah PPN DTP. Tentu saja penyebab lain juga ada, antara lain memang mulai besarnya minat pada mobil listrik, layanan purna jual yang makin membaik, dan lain sebagainya.

"Jika dilihat dari jumlah penjualan, tampaknya ada pengaruh signifikan PPN DTP, tapi tetap perlu ada riset kepada para pembeli, calon pembeli dan penjual, agar bisa diperhitungkan kontribusi berbagai faktor yang memperngaruhi penjualan," ujarnya.

Awalil menambahkan apakah PPN DTP yang secara praktis merupakan subsidi harga ini telah tepat sasaran. Jika pengertian sasaran adalah upaya mendorong pemakaian mobil listrik dan perlahan menggantikan yang berbahan bakar fosil, maka kelihatan cukup tepat.

Jika dilihat harga rata-rata mobil listrik yang laris dijual maka penerima subsidi adalah kaum kelas menengah, sekurangnya menengah bawah. Dari sisi ini pun relatif menjangkau sasaran.

Namun yang perlu ditelisik lebih jauh adalah kepemilikan perusahaan produksi sekaligus penjualan di Indonesia, meski bermerk asing. Mengikuti syarat kandungan lokal dan keberadaan perusahaan, mestinya ada saham pemain lokal.

"Informasi tentang hal ini mestinya cukup terbuka di ruang publik, antara lain karena rumor adanya para pihak yang berpengaruh pada aturan subsidi atau PPN DTP," ungkapnya.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk sektor perumahan dari 1 September hingga Desember 2024.

Sejumlah perusahaan asuransi umum tentunya merespons baik atas perpanjangan insentif PPN DTP ini. Sebab, lini bisnis asuransi properti memiliki potensi untuk meraup premi lebih tinggi di sisa akhir tahun ini.

Salah satunya yakni PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI), yang menilai perpanjangan insensif ini bisa menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

Wakil Presiden Direktur Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Nico Prawiro memproyeksikan premi asuransi properti akan tumbuh seiring dengan menggeliatnya pembiayaan rumah dan kesadaran berasuransi para pengusaha atas tempat usaha atau pabrik.

Hingga September 2024, ACPI berhasil membukukan pendapatan premi asuransi properti senilai Rp 723,6 miliar, nilai ini meningkat sebesar 5% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 693,6 miliar.

"Kami akan terus memperkuat sinergi dengan perbankan dalam memproteksi hunian-hunian yang dibeli melalui KPR. Selain itu, industri pun dapat menyasar segmen nasabah kelas menengah, yang saat ini mencatatkan pertumbuhan pembelian properti," kata Nico kepada Kontan, Kamis (24/10).

Produk asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor masih memberikan kontribusi tertinggi kepada total pendapatan premi Perusahaan. Produk asuransi properti memberikan kontribusi tertinggi, yakni 60% terhadap total pendapatan premi.

Kemudian diikuti oleh produk asuransi kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi 30%, sementara sisanya dari produk lain seperti asuransi rekayasa dan asuransi pengangkutan.

"Kami juga terus meningkatkan kerjasama dengan perbankan, perusahan pembiayaan, perusahaan penunjang usaha asuransi atau broker Asuransi, FinTech Company, dan lainnya. Kami juga melakukan inovasi komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan Kerjasama pemasaran dengan pengembang FinTech," tuturnya.

Selain itu, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga mendukung perpanjangan insentif ini. Menurut perusahaan, keputusan tersebut bisa meningkatkan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan produk asuransi properti.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo Diwe Novara mengatakan, dengan adanya insentif ini maka akan terjadi peningkatan premi produk asuransi sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Harapan kami dari penerapan PPN DTP ini masyarakat dapat mengalihkan memiliki dana yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran pajak dapat dialihkan ke pembayaran premi asuransi properti yang dimiliki. Perusahaan akan memanfaatkan program ini untuk peningkatan produksi premi properti di akhir tahun 2024," ujarnya kepada Kontan, Kamis (24/10).

Sampai dengan September 2024, perusahaan mencatatkan premi asuransi properti sebesar Rp 646,21 miliar. Diwe bilang, pihaknya terus berupaya untuk mencapai target premi sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024.

Selain itu, perusahaan juga terus mengembangkan bisnis melalui peningkatan penetrasi pada market ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan melalui jalur distribusi broker asuransi dengan customer re-engagement serta peningkatan market share Perusahaan.

"Kami juga melakukan optimalisasi bisnis penugasan dan program pemerintah serta optimalisasi pada segmen Small medium Enterprise yang menjadi salah satu inisiatif strategis Perusahaan," tuturnya.

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk juga juga berharap pemberian insensitf ini bisa menstimulasi pasar properti residensial yang kemudian akan berdampak positif pada perolehan premi di lini bisnis properti.

Chief Financial Officer Asuransi Zurich Musi Samosir mengatakan, terdapat faktor lainnya yang bisa mendorong perolehan premi asuransi properti, seperti kesadaran masyarakat atas pentingnya berasuransi.

"Kesadaran masyarakat atas pentingnya berasuransi tetap menjadi perhatian kami. Kami tetap menargetkan pendapatan premi double digit hingga akhir tahun, baik untuk segmen korporasi maupun semen ritel," kata Musi kepada Kontan, Jumat (25/10).

Pada kuartal III-2024, Zurich mencatatkan perolehan Gross Written Premium (GWP) dari asuransi properti mencapai lebih dari Rp 600 miliar.

"Kami optimistis bahwa lini bisnis properti dapat terus bertumbuh melihat adanya kenaikan nilai properti serta kesadaran akan perlindungan risiko properti yang semakin meningkat," tuturnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2024 tinggal tersisa tiga bulan lagi. Para pengembang semakin memacu penjualan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% hingga Desember mendatang juga semakin mendorong pengembang memacu penjualan.

Paramoun Land, misalnya, optimistis bisa mencapai target marketing sales sebesar Rp 7 triliun yang ditetapkan tahun ini. Adapun per September, realisasinya sudah mencapai Rp 4,5 triliun.

Untuk mencapai target itu, pengembang Kawasan Gading Sarpong ini menggelar pameran property bertajuk Amazing Gading Serpong Property Expo 2024 pada 2-7 Oktober 2024 di West Atrium Living World Alam Sutera, Tangerang.

Pameran ini menghadirkan beragam produk unggulan terbaru dari Paramount Gading Serpong, yaitu Grand Pasadena Village, Matera Residences, Hampton East, Pasadena Square dan Maggiore Business Lof, produk hunian Paramount Petals, yaitu Gardenia dan Lily, serta produk Paramount Village Semarang yang tersedia dalam jumlah terbatas. T

Selain itu, Paramount juga menghadirkan produk kavling siap bangun. Selama kameran tersebut, pengembang memberikan beragam promo menarik kepada konsumen yang melakukan transaksi.

Adapun harga produk yang ditawarkan selama pameran mulai dari Rp 1,8 miliar hingga yang termahal senilai Rp 23 miliar. “Dari expo ini, kami menargetkan penjualan sebesar Rp 500 miliar,” Chrissandy Dave, Direktur Eksekutif Marketing & Sales Paramount Land dalam keterangannya, Jumat (4/10).

Chrissandy mengatakan, Paramount Land selalu membangun relasi dengan konsumen dan masyarakat melalui berbagai cara, seperti melakukan survei pasar untuk menghadirkan produk-produk properti terbaik sesuai kebutuhan konsumen, serta melakukan berbagai pendekatan melalui beragam program penjualan baik secara digital maupun on-site.

Ia bilang, salah satu cara untuk menyapa masyarakat dan membagikan informasi mengenai produk-produk properti unggulan Paramount Land dan beragam program penjualan yang menarik adalah lewat property expo. “Kami menawarkan beragam promo istimewa, cashback, hingga hadiah lain khususnya selama pameran berlangsung,” ujarnya.
Sementara itu, Henry Napitupulu, Direktur Eksekutif Planning & Design Paramount Land, mengatakan konsumen juga akan mendapatkan berbagai fitur dan fasilitas istimewa sesuai produk yang dipilih, seperti AC, smart door lock, electric water heater, smart home system, smart air ventilation, solar water heater, solar panel, potable water system, kanopi skylight, promo gratis IPKL dan lain-lain.
Konsumen yang bertransaksi selama periode promo (2-31 Oktober 2024) berkesempatan mendapatkan cashback voucher hingga Rp 250 jutaan untuk produk Paramount Gading Serpong dan hingga Rp55 juta untuk produk Paramount Petals dan Paramount Village Semarang. Khusus periode pameran (2-7 Oktober 2024) tersedia tambahan cashback voucher hingga Rp30 jutaan dan gift voucher dalam jumlah terbatas.

“Paramount Land juga berpartisipasi aktif dalam program kebijakan insentif PPN DTP dengan memberikan promo bebas PPN hingga 100% untuk produk ready stock Paramount Gading Serpong dan Paramount Petals dalam jumlah terbatas sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku,” imbuh Henry.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti Grup Agung Sedayu dan Grup Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) memperkirakan perpanjangan insentif PPN DTP 100% untuk pembelian properti akan berdampak minim terhadap kinerja prapenjualan perseroan pada semester II/2024.

Christy Grassela, Sekretaris Perusahaan Pantai Indah Kapuk Dua, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksana insentif perpajakan tersebut yang akan dimuat dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Sebagai perusahaan properti, lanjutnya, PANI berkonsentrasi pada pengembangan area commercial business district (CBD) di Pantai Indah Kapuk PIK 2, penjualan landbank, ruko, dan rukan, hingga perumahan dengan nilai Rp1 miliar hingga Rp10 miliar per unit.

“Semua kami tawarkan kepada konsumen dengan mekanisme prapenjualan, istilahnya indent house,” katanya dalam konferensi pers Pubex Live 2024, Rabu (28/8/2024).

Menurut Christy, penyerahan properti kepada konsumen paling cepat dilakukan dalam 2 tahun sejak prapenjualan. Bahkan, hand over dapat dilakukan lebih lama dari itu tergantung pada skema pembayaran yang dipilih konsumen.

“Dengan mekanisme itu, kami sangat sedikit sekali mempunyai inventory. PPN DTP ini lebih berdampak bagi developer yang sudah membangun tetapi belum terjual. Kalau untuk PANI, impaknya tidak signifikan,” imbuhnya.

Di sisi lain, PANI optimistis dapat meraih target marketing salesRp5,5 triliun pada 2024. Hal itu berdasar pada realisasi prapenjualan semester I/2024 yang sudah mencapai Rp3,3 triliun.

Optimisme PANI juga didukung oleh kontribusi prapenjualan delapan proyek yang sudah mulai menyumbang marketing sales sejak 2022. Ditambah lagi, 14 proyek baru—8 proyek perumahan dan 6 proyek komersial—yang diharapkan turut menyokong realisasi prapenjualan PANI.

Yohanes Edmond Budiman, Direktur PANI, menambahkan perseroan bakal terus menambah produk yang diminta konsumen untuk meningkatkan marketing sales.

“Permintaan produk properti menengah ke atas masih lebar dan besar. Kami perkirakan target marketing sales Rp5,5 triliun dapat tercapai pada tahun ini,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengakui, jumlah penduduk kelas menengah terus menurun beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun coba memberikan sejumlah insentif ke kelas menengah.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian kepada kelompok penduduk kelas menengah dan aspiring middle class (kelompok miskin yang berhasil naik kelas namun masih rentan miskin).

"Kita kan khawatir pada 2023 ke 2024 ini kan proporsi kelas menengah dan aspiring middle class mulai agak turun sedikit kan. Kita ingin mendorong meningkatkan kembali," jelas Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Dia mengakui, kelas menengah merupakan pendorong utama perekonomian Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan jumlah kelas menengah akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Alasannya, sambung Susiwijono, karena kelas menengah sangat berkontribusi kepada penerima pajak. Jika kelas menengah bertambah maka basis pajak juga semakin tinggi.

"Kelas menengah ingin kita tingkatkan lagi jumlahnya karena share-nya ke ekonomi yang sangat besar," jelas Susi.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kelas menengah merupakan motor utama penggerak ekonomi. Menurutnya, kini proporsi kelas menengah sekitar 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Airlangga menyatakan kelas menengah sangat berkontribusi dalam sektor kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan investasi.

"Ini [kelas menengah] tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas 2045," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim pemerintah ingin terus mendukung kelas menengah dengan meluncurkan sejumlah insentif seperti program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga kredit usaha rakyat.

Dia menyatakan, pemerintah berharap berbagai program tersebut diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah. Tak hanya itu, Airlangga menjelaskan bahwa pengeluaran terbesar kedua kelas menengah diperuntukkan untuk sektor perumahan.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif pembiayaan perumahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Pertama, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insensif sebesar Rp2 miliar.

Kedua, pemerintah menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September [hingga 31 Desember 2024], diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujar Airlangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku belum tahu pasti berapa besaran anggaran yang digelontorkan untuk biayai kebijakan PPN DTP 100% dan penambahan unit FLPP tersebut. Dia hanya menegaskan, pemerintah ingin insentif tersebut dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat.

"Kalau makin banyak rumah yang ditransaksikan, laku, itu berarti kegiatan ekonominya berputar. Jadi kita ingin malah itu dipakai sebanyak-banyaknya karena seperti yang dikatakan Pak Menko tadi, yang namanya perumahan itu multiplier-nya salah satu yang paling tinggi," ujar Suahasil pada kesempatan yang sama.

Kelas Menengah Turun Kasta

Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, LPEM UI mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini—sesuai kategori Bank Dunia.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya

“Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%,” jelas laporan LPEM FEB UI, dikutip Selasa (27/8/2024).

Masalahnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045 alias Indonesia Emas.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Sejak saat itu, tren terjadi penurunan. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

“Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan,” tekan laporan LPEM UI.