Jakarta: Nasib insentif pajak untuk kendaraan listrik masih menjadi tanda tanya. Meski demikian, perpanjangan untuk insentif kendaraan listrik terbuka lebar karena mendapatkan usulan untuk dilanjutkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Insentif pajak yang diusulkan tersebut diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara.
Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

Baca Juga: Toyota Pamer Mobil Terbang eVTOL

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah, dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujar Airlangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut sektor properti memang dinilai masih memerlukan guyuran insentif guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga.

“Ya seperti juga sektor otomotif, properti masih memerlukan insentif. Salah satunya PPN DTP yang kalau memang benar berlanjut menjadi edisi 3,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, untuk menambahkan efek yang lebih besar dari penerapan PPN DTP periode tahun ini, pemerintah perlu mempertimbangkan agar insentif PPN DTP pada 2025 dapat juga dirasakan bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Dengan demikian, implementasi PPN DTP diharapkan mampu memberikan efek yang lebih luas khususnya dalam rangka meningkatkan belanja konsumsi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Wacana pemerintah untuk melanjutkan diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2025 diyakini menjadi angin segar bagi kinerja operasional emiten properti.

Kepastian perpanjang diskon PPN DPT disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir disebut bakal diperpanjang hingga 2025, di antaranya PPN DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), kendaraan berbasis listrik, serta insentif untuk properti atau perumahan.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa saat ini pergerakan harga saham properti secara rata-rata mengalami fase bearish.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks saham properti ditutup melemah 1,38% atau 11,47 poin menuju level 822,55 pada akhir perdagangan Senin (4/11/2024).

Oleh karena itu, dia menilai bahwa rencana pemerintah untuk memperpanjang insentif PPN DTP hingga 2025 akan menjadi katalis positif dan diproyeksikan mengerek kinerja marketing sales atau prapenjualan dari emiten properti.

“Jadi, ini akan menciptakan tren pertumbuhan yang positif dalam hal marketing sales secara berkesinambungan bagi emiten properti,” tutur Nafan.

Menurutnya, selain perpanjangan insentif, katalis positif emiten properti juga datang dari proyeksi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang akan menggairahkan permintaan Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR/KPA).

“Penurunan suku bunga BI akan memicu permintaan KPR dan KPA dan hal tersebut berkorelasi positif dengan adanya peningkatan marketing sales,” ucapnya.

Di tengah prospek tersebut, Mirae Asset Sekuritas memandang investor dapat mencermati saham PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE). PWON meraih rekomendasi beli dengan target harga Rp530, sementara BSDE juga disematkan peringkat serupa dengan target di level Rp1.340 per saham.

Sebelumnya, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Vicky Rosalinda juga memandang bahwa prospek emiten properti hingga akhir 2024 akan cenderung positif, seiring bergulirnya insentif PPN DTP yang digelontorkan pemerintah.

Faktor lain yang berpotensi mendorong kinerja emiten properti adalah rencana penghapusan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Adapun tantangannya yaitu ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi, serta perubahan perilaku pasar,” ucapnya.

Dari pelaku usaha, Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Harun Hajadi menyambut positif wacana perpanjangan insentif PPN DTP. Sebab, jika tidak, hal tersebut akan memberikan pengaruh negatif bagi industri properti.

Dia juga menyatakan bahwa perseroan siap membidik peluang tersebut melalui peluncuran produk yang sesuai dengan kategori insentif PPN DTP.

“Nanti harus disiapkan produknya karena bangunan harus selesai dan pembayaran harus sudah lunas, baru bisa masuk kategori PPN DTP,” kata Harun kepada Bisnis.com.

Insentif PPN DTP turut berkontribusi positif bagi kinerja Pakuwon Jati. Hingga kuartal III/2024, perseroan telah membukukan marketing sales sebesar Rp1,13 triliun.

Capaian itu berasal dari penjualan unit apartemen di Pakuwon Mall Surabaya, Pakuwon Residences Bekasi, Eastcoast Mansion Surabaya dan Kota Kasablanka Jakarta, serta penjualan rumah di township Grand Pakuwon dan Pakuwon City.

“Perusahaan mencatat sekitar 64% dari total marketing sales perusahaan berasal dari program insentif PPN DTP yang dicanangkan pemerintah sejak kuartal keempat tahun 2023,” tulis keterangan resmi manajemen Pakuwon.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan resmi memperpanjang masa berlaku insentif PPN DTP sebesar 100% untuk September – Desember 2024. Perpanjangan itu termuat dalam PMK 61/2024 yang ditetapkan pada 11 September 2024.

PPN DTP awalnya berlaku pada November 2023 hingga Desember 2024 dengan syarat harga rumah maksimum Rp5 miliar. Skemanya, pemerintah menanggung 100% PPN pembelian rumah selama November 2023 hingga Juni 2024. Adapun periode Juli sampai dengan Desember 2024 ditanggung sebesar 50%.

Namun, pemerintah akhirnya memperpanjang masa berlaku insentif PPN DTP sebesar 100% hingga akhir 2024. Fasilitas tersebut diberikan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli pada sektor perumahan.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) serta perumahan pada 2025.

"Untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," kata dia dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit alat mesin pertanian (alsintan) untuk petani. Insentif untuk kredit investasi juga akan dibahas untuk membantu industri padat karya.

"Dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," lanjutnya.

Alasan sejumlah insetif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui telah mengalami penurunan.

"Pertama, pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan," jelas dia.

Menurut Airlangga insentif PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Keperluan yang penting untuk kelas menengah menurutnya untuk pembelian rumah dan mobilitas.

"Oleh karena itu, kedua hal tersebut, kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," jelas dia.

(kil/kil)

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan agar pemberian relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) terhadap sektor properti dan otomotif akan diperpanjang.

Namun sampai saat ini kebijakan tersebut masih digodok antara kementerian terkait. Untuk teknis mengenai pembahasan masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Dua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang, diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan,” ucap Airlangga dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas di Hotel Four Seasons pada Minggu (3/11/2024).

Airlangga mengatakan, pemberian insentif tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah dua hal yang menjadi kebutuhan utama adalah rumah dan kendaraan. Dengan adanya pemberian insentif pada sektor-sektor tersebut diharapkan akan mendorong daya beli yang akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tentu pertimbangannya kita lihat daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP,” terang Airlangga.

Sebelumnya PPN DTP sektor properti diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp 2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp 5 miliar. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2023.

Berdasarkan Pasal 7 PMK ini, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Punya Daya Dorong

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kebijakan tersebut dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sektor konstruksi juga memberikan daya dorong pada kuartal II-2024 lalu.

Pada kuartal II-2024, lapangan usaha sektor konstruksi tumbuh 7,29% dan memberikan kontribusi 9,63% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Konstruksi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta.

“Kalau kita lihat dari sektornya, konstruksi tumbuhnya cukup tinggi juga. Kami harapkan bisa terus sustain untuk pertumbuhan ekonomi, total (sampai semester I-2024) sudah sekitar 5,1% ini sesuai dengan ekspektasi dan nanti harapannya tetap bisa dipertahankan,” terang Febrio.

Dia mengatakan outlook pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2024 di kisaran 5,1% sampai 5,2%. Menurut dia Indonesia punya peluang untuk mencapai target tersebut, mengingat kondisi stabilitas perekonomian juga memadai untuk mencapai target itu.

“Dibandingkan dengan situasi yang sedang kita hadapi dan juga banyak negara yang mengalami kesulitan pertumbuhan kita di 5,1% sampai 5,2% itu prestasi yang luar biasa. Kalau kita bisa pertahankan dengan baik ini tentu akan menjadi modal bagi kita,” ujar Febrio.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik yang akan segera berakhir pada Desember 2024. Bright Institute menilai perlu adanya revisi sebelum pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPN DTP kendaraan listrik.

Ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky menilai PPN DTP perlu untuk lanjutkan tetapi juga dengan beberapa revisi. Menurutnya perlu ada kajian dari pemerintah seberapa efektif PPN DTP ini. Ada pilihan agar tidak semua mobil listrik disubsidi atau tarif PPN DTP yang berbeda.

"Untuk mobil yang lebih kelas atas bisa saja dihapus atau dikurangi PPN DTPnya," jelas Awalil kepada Kontan, Senin (28/10).

Awalil menjelaskan penjualan mobil pada tahun 2024 hingga bulan lalu memang menurun cukup signifikan dibanding tahun 2023. Wajar saja jika GAIKINDO menurunkan target penjualan hingga akhir tahun nanti. Namun, dalam hal mobil Listrik, sejauh ini tidak termasuk yang mengalami penurunan selama tahun 2024.

Artinya, revisi itu bukan karena penjualan mobil listrik, melainkan keseluruhan mobil. Tampak bahwa salah satu penyebab masih tumbuhnya penjualan mobil listrik adalah PPN DTP. Tentu saja penyebab lain juga ada, antara lain memang mulai besarnya minat pada mobil listrik, layanan purna jual yang makin membaik, dan lain sebagainya.

"Jika dilihat dari jumlah penjualan, tampaknya ada pengaruh signifikan PPN DTP, tapi tetap perlu ada riset kepada para pembeli, calon pembeli dan penjual, agar bisa diperhitungkan kontribusi berbagai faktor yang memperngaruhi penjualan," ujarnya.

Awalil menambahkan apakah PPN DTP yang secara praktis merupakan subsidi harga ini telah tepat sasaran. Jika pengertian sasaran adalah upaya mendorong pemakaian mobil listrik dan perlahan menggantikan yang berbahan bakar fosil, maka kelihatan cukup tepat.

Jika dilihat harga rata-rata mobil listrik yang laris dijual maka penerima subsidi adalah kaum kelas menengah, sekurangnya menengah bawah. Dari sisi ini pun relatif menjangkau sasaran.

Namun yang perlu ditelisik lebih jauh adalah kepemilikan perusahaan produksi sekaligus penjualan di Indonesia, meski bermerk asing. Mengikuti syarat kandungan lokal dan keberadaan perusahaan, mestinya ada saham pemain lokal.

"Informasi tentang hal ini mestinya cukup terbuka di ruang publik, antara lain karena rumor adanya para pihak yang berpengaruh pada aturan subsidi atau PPN DTP," ungkapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memberikan insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk kendaraan listrik berlaku pada masa pajak Januari–Desember 2024. Meski begitu penjualan mobil sepanjang tahun 2024 justru mengalami penurunan.

Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin melihat PPN DTP untuk kendaraan listrik penerapannya sudah tepat tetapi masih perlu ada modifikasi kebijakan. Menurutnya hanya mobil listrik sejuta umat yang mendapatkan keringanan pajak, sementara yang mewah tidak perlu diberikan.

"Menurut saya, dihentikan untuk mobil listrik mewah, tetapi lanjut untuk kendaraan listrik sejuta umat," ujar Wijayanto kepada Kontan, Senin (28/10).

PPN DTP untuk mobil listrik menurut Wijayanto memang penting. Selain untuk mengurangi polusi, juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Saat ini Indonesia adalah net importer besar BBM sementara transportasi mengkonsumsi sekitar 62% BBM.

"Apalagi 10 tahun lagi kita sudah tidak lagi memproduksi minyak bumi, jadi, mobil listrik adalah solusi untuk ketahanan energi kita," ungkapnya.

Di sisi lain, daya beli masyarakat memang sedang melemah maka dampaknya akan sangat terasa untuk big ticket item seperti mobil. Pada saat yang bersamaan hype konsumen terhadap mobil listrik memang semakin menurun. Hal ini tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia.

"Jadi, PPN DTP untuk mobil listrik pasti ada dampaknya, tetapi dua faktor di atas, membuat jumlah penjualan mobil secara keseluruhan diproyeksikan akan turun," jelasnya.

Adapun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) baru saja melakukan penyesuaian target penjualan mobil nasional pada 2024. Sebelumnya Gaikindo menargetkan penjualan pada tahun ini mencapai 1,1 juta unit, namun diturunkan menjadi 850 ribu unit pada akhir 2024. Hal itu karena penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil nasional turun 16,2% year on year (YoY) menjadi 633.218 unit pada Januari—September 2024.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk sektor perumahan dari 1 September hingga Desember 2024.

Sejumlah perusahaan asuransi umum tentunya merespons baik atas perpanjangan insentif PPN DTP ini. Sebab, lini bisnis asuransi properti memiliki potensi untuk meraup premi lebih tinggi di sisa akhir tahun ini.

Salah satunya yakni PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI), yang menilai perpanjangan insensif ini bisa menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

Wakil Presiden Direktur Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Nico Prawiro memproyeksikan premi asuransi properti akan tumbuh seiring dengan menggeliatnya pembiayaan rumah dan kesadaran berasuransi para pengusaha atas tempat usaha atau pabrik.

Hingga September 2024, ACPI berhasil membukukan pendapatan premi asuransi properti senilai Rp 723,6 miliar, nilai ini meningkat sebesar 5% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 693,6 miliar.

"Kami akan terus memperkuat sinergi dengan perbankan dalam memproteksi hunian-hunian yang dibeli melalui KPR. Selain itu, industri pun dapat menyasar segmen nasabah kelas menengah, yang saat ini mencatatkan pertumbuhan pembelian properti," kata Nico kepada Kontan, Kamis (24/10).

Produk asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor masih memberikan kontribusi tertinggi kepada total pendapatan premi Perusahaan. Produk asuransi properti memberikan kontribusi tertinggi, yakni 60% terhadap total pendapatan premi.

Kemudian diikuti oleh produk asuransi kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi 30%, sementara sisanya dari produk lain seperti asuransi rekayasa dan asuransi pengangkutan.

"Kami juga terus meningkatkan kerjasama dengan perbankan, perusahan pembiayaan, perusahaan penunjang usaha asuransi atau broker Asuransi, FinTech Company, dan lainnya. Kami juga melakukan inovasi komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan Kerjasama pemasaran dengan pengembang FinTech," tuturnya.

Selain itu, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga mendukung perpanjangan insentif ini. Menurut perusahaan, keputusan tersebut bisa meningkatkan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan produk asuransi properti.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo Diwe Novara mengatakan, dengan adanya insentif ini maka akan terjadi peningkatan premi produk asuransi sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Harapan kami dari penerapan PPN DTP ini masyarakat dapat mengalihkan memiliki dana yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran pajak dapat dialihkan ke pembayaran premi asuransi properti yang dimiliki. Perusahaan akan memanfaatkan program ini untuk peningkatan produksi premi properti di akhir tahun 2024," ujarnya kepada Kontan, Kamis (24/10).

Sampai dengan September 2024, perusahaan mencatatkan premi asuransi properti sebesar Rp 646,21 miliar. Diwe bilang, pihaknya terus berupaya untuk mencapai target premi sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024.

Selain itu, perusahaan juga terus mengembangkan bisnis melalui peningkatan penetrasi pada market ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan melalui jalur distribusi broker asuransi dengan customer re-engagement serta peningkatan market share Perusahaan.

"Kami juga melakukan optimalisasi bisnis penugasan dan program pemerintah serta optimalisasi pada segmen Small medium Enterprise yang menjadi salah satu inisiatif strategis Perusahaan," tuturnya.

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk juga juga berharap pemberian insensitf ini bisa menstimulasi pasar properti residensial yang kemudian akan berdampak positif pada perolehan premi di lini bisnis properti.

Chief Financial Officer Asuransi Zurich Musi Samosir mengatakan, terdapat faktor lainnya yang bisa mendorong perolehan premi asuransi properti, seperti kesadaran masyarakat atas pentingnya berasuransi.

"Kesadaran masyarakat atas pentingnya berasuransi tetap menjadi perhatian kami. Kami tetap menargetkan pendapatan premi double digit hingga akhir tahun, baik untuk segmen korporasi maupun semen ritel," kata Musi kepada Kontan, Jumat (25/10).

Pada kuartal III-2024, Zurich mencatatkan perolehan Gross Written Premium (GWP) dari asuransi properti mencapai lebih dari Rp 600 miliar.

"Kami optimistis bahwa lini bisnis properti dapat terus bertumbuh melihat adanya kenaikan nilai properti serta kesadaran akan perlindungan risiko properti yang semakin meningkat," tuturnya.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) menyambut baik perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan hingga Desember 2024.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 tahun 2024, yang berlaku sejak 11 September 2024, dan bertujuan mendukung daya beli masyarakat terhadap rumah tapak dan rumah susun.

Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro menilai bahwa perpanjangan insentif PPN DTP dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor perumahan.

"Dengan demikian, asuransi properti juga bisa terus tumbuh ke depannya karena adanya peningkatan pembiayaan rumah dan kesadaran berasuransi pada tempat usaha atau pabrik," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Hingga September 2024, ACPI mencatatkan pendapatan premi asuransi properti sebesar Rp 723,6 miliar, naik 5% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 693,6 miliar.

Nico menambahkan bahwa ACPI akan terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dalam memproteksi hunian-hunian yang dibeli melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Selain itu, perusahaan juga menargetkan segmen nasabah kelas menengah, yang menunjukkan peningkatan pembelian properti.

Produk asuransi properti memberikan kontribusi terbesar, yakni 60% dari total pendapatan premi perusahaan, diikuti oleh asuransi kendaraan bermotor dengan kontribusi 30%. Sisanya berasal dari asuransi rekayasa dan asuransi pengangkutan.

Nico menambahkan bahwa ACPI terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, perusahaan pembiayaan, broker asuransi, dan perusahaan teknologi keuangan (FinTech).

"Kami juga mengembangkan inovasi komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kerja sama pemasaran dengan pengembang FinTech," pungkasnya.

Nusa Dua: Pemerintah Indonesia saat ini memberikan insentif untuk kendaraan listrik. Sedangkan nasib dari insentif kendaraan listrik ini akan ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya yang dipegang oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mengatakan diperpanjang atau tidaknya program insentif terhadap industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) bakal diputuskan pemerintahan Prabowo-Gibran. "Iya (akan diputuskan pemerintahan Prabowo-Gibran), di antaranya itu,” kata Putu dikutip dari Antara.

Menurut Putu, selain pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP), sebenarnya masih banyak skema-skema lain yang dapat diterapkan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
“Sudah dibahas mulai jadi wacana-wacana untuk bagaimana terus mendorong industri kendaraan listrik itu tumbuh dan masyarakat menggunakan. Itu memang kalau sekarang pesepeda motor (listrik) diberikan bantuan pembelian, ya mungkin nanti skema-skemanya ini sedang dicari,” katanya.

Baca Juga: Jetour Mulai Jualan Mobil Di Indonesia, Harga Mulai Rp380 Juta

Namun ia menegaskan pemerintah tetap mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. “Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk negara agar tetap terjadi migrasi. Ini migrasi yang akan dilakukan. Migrasi dari internal combustion engine atau kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik,” jelasnya.

Adapun lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai, pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 10 persen dari harga jual atas penyerahan mobil listrik tertentu yang memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen.

Besaran insentif yang sama berlaku untuk bus listrik dengan TKDN yang sama. Untuk bus listrik dengan TKDN 20 persen sampai 40 persen, insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 5 persen dari harga jual.

Jangka waktu kebijakan PPN DTP sebagaimana yang diatur dalam PMK 8/2024 adalah masa pajak Januari sampai Desember 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) optimis target marketing sales sebesar Rp1,9 triliun hingga akhir 2024 dapat tercapai.

Direktur Metland (MTLA) Olivia Surodjo menuturkan bahwa target tersebut bakal tercapai seiring dengan adanya perpanjangan stimulus insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir Desember 2024.

“Proyeksinya hingga akhir tahun, MTLA optimis mancapai marketing sales sesuai target Rp1,9 triliun karena produk yang disiapkan untuk program PPN DTP ini cukup,” kata Olivia kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Olivia menjelaskan, perpanjangan insentif PPN DTP hingga akhir 2024 itu bakal kembali menggairahkan pasar properti dan membantu pengembang untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Dia juga menuturkan, seiring dengan adanya implementasi PPN DTP, penjualan MTLA semakin on track, khususnya pada penjualan rumah hingga Rp2 miliar seperti di Metland Cileungsi, Metland Cikarang, Metland Cibitung, hingga Metland Transyogi.

Tak hanya itu, Olivia juga menjelaskan bahwa dampak positif penjualan juga terlihat pada proyek rumah di atas Rp2 miliar yang berlokasi di Metland Menteng serta Metland Cyber Puri.

“Masyarakat dapat memanfaatkan momen ini dengan tidak menunda pembelian rumah terutama untuk first home buyer yang membeli rumah untuk ditempati,” ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, sepanjang 2023 MTLA mencetak laba bersih sebesar Rp417,6 miliar. Angka tersebut tumbuh 5,64% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari posisi sebelumnya Rp395,3 miliar.

Sementara itu, MTLA juga mencatat pendapatan usaha tembus Rp1,705 triliun sepanjang 2023 atau tumbuh sebesar 23,1% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,38 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jababeka Tbk. (KIJA) optimis penjualan perseroan bakal meningkat seiring dengan adanya perpanjangan periode stimulus properti yakni Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir Desember 2024.

Pendiri sekaligus Direktur Utama KIJA, SD Darmono menjelaskan insentif PPN DTP disebut mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga, hal itu bakal berdampak positif pada sektor properti.

“Setiap insentif membantu meningkatkan kemampuan atau daya beli pengusaha kecil yang sangat mendukung tumbuhnya bisnis properti,” kata Darmono kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Darmono menegaskan bahwa pihaknya membidik capaian prapenjualan atau marketing sales meningkat 30% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Adapun, pada 2023 Jababeka membukukan marketing sales mencapai Rp2,21 triliun. Dengan proyeksi tumbuh hingga 30% maka diproyeksi KIJA bakal membukukan marketing sales sekitar Rp2,87 triliun.

“Kami memproyeksikan marketing sales 30% di atas tahun lalu dengan inovasi produk baru dengan Jababeka business park untuk E-Commerce dan warehouses,” ujarnya.

Sebelumnya, KIJA sendiri menargetkan torehan marketing sales 2024 sebesar Rp2,5 triliun. Di mana, sebesar Rp1,15 triliun dari target tersebut berasal dari Cikarang & lainnya.

Perinciannya, Rp750 miliar dari penjualan tanah matang dan bangunan industri di Cikarang, dan Rp400 miliar dari produk residensial dan komersial di Cikarang termasuk Perusahaan Patungan dan lainnya.

Adapun, sisanya sebesar Rp1,35 triliun berasal dari perusahaan patungan atau joint venture di Kendal.

Untuk diketahui, pemerintah secara resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan sampai dengan akhir tahun atau Desember 2024.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Adapun, ketentuan pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024. Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Dalam Pasal 3 beleid tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, saat ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Sementara PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah jika penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024.