Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemanfaatan energi terbarukan yang masif akan berdampak pada pengembangan industri manufaktur energi terbarukan, termasuk mendukung ekosistem hidrogen hijau yang lebih efisien.

Oleh karena itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah meningkatkan bauran energi terbarukan dan memperkuat rantai pasoknya guna mencapai kemandirian energi national.

IESR melihat potensi energi terbarukan Indonesia bisa mencapai 3.687 G. Namun, untuk memanfaatkan potensi itu, diperlukan pengembangan rantai pasok manufaktur energi terbarukan agar energi terbarukan dapat diakses dengan biaya kompetitif dan terjangkau serta menjamin ketahanan energi berkelanjutan.

Selain itu, energi terbarukan dibutuhkan sebagai upaya penurunan emisi dalam menghasilkan energi bersih dan produksi hidrogen hijau.

Farid Wijaya, Analis Senior Bahan dan Energi Terbarukan IESR, mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan potensi mineral kritis Indonesia sebagai bagian program Hilirisasi sebagai upaya awal.

“Melalui program tersebut, pemerintah dapat mengembangkan industri manufaktur PLTS, turbin angin dan baterai sebagai media penyimpanan energi listrik yang sangat bergantung dengan ketersediaan mineral kritis.,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Menurutnya, hal itu penting untuk dapat memenuhi kebutuhan PLTS dan PLTB domestik dan menjadikan pasar domestik sebagai pasar utama dan prioritas.

Sementara itu, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Muhamad Alhaqurahman Isa mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan hidrogen yang direncanakan terbit pada awal 2025.

Ia bilang, peta jalan tersebut disusun dengan pendekatan berbasis permintaan. Proyeksi kebutuhan hidrogen pada 2060 mencapai 9,2 juta ton untuk kebutuhan domestik, sementara proyeksi produksi bisa mencapai 17 juta ton dengan ekspektasi sebagian produksi untuk pemenuhan kebutuhan ekspor.

“Tahap inisiasi antara 2025 hingga 2034 akan difokuskan pada persiapan, seperti peta jalan, studi kelayakan,FGD, dan perancangan insentif,” kata Alhaqurahman dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024

Pada peta jalan net zero emission (NZE) sektor energi Kementerian ESDM, pemerintah memproyeksikan kapasitas PLTS sebesar 115 GW pada 2060 yang diperkirakan membutuhkan estimasi investasi sekitar US$ 110,6 miliar.

Farid bilang, Indonesia berpeluang memastikan investasi dipenuhi dari industri dan jasa domestik terutama untuk komponen modul surya, sistem dan komponen penyeimbangan pembangkit listrik, biaya pengembangan dan tenaga kerja yang terpusat di pasar domestik sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan kesiapan industri dan jasa yang baik, Indonesia berpotensi memanfaatkan sekitar 90% nilai investasi tersebut untuk pertumbuhan pasar PLTS domestik.

Menurutnya, rantai pasok untuk PLTS di Indonesia sudah berkembang dibanding PLTB dan baterai. Program hilirisasi barang tambang, khususnya yang sudah diklasifikasikan sebagai mineral kritis, juga berpotensi mempercepat pengembangan industri manufaktur energi terbarukan.

“Hal ini dapat mendorong akselerasi adopsi energi terbarukan dan keamanan rantai pasok dalam menjamin adopsi itu terjadi sebagai bagian dari ketahanan energi nasional dan kemandirian rantai pasok teknologi energi terbarukan,” jelas Farid.

IESR menekankan pentingnya pembentukan ekosistem energi terbarukan mulai dari kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung pasar energi terbarukan di Indonesia. Keberadaan kebijakan ini akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi.

Untuk itu, langkah penting yang diperlukan antara lain menyusun peta jalan untuk peningkatan pemanfaatan energi terbarukan serta industri manufaktur terkait sebagai bagian dari program hilirisasi. “Selain itu, pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang jelas dan mudah diakses untuk pembiayaan, insentif, dan subsidi bagi industri energi terbarukan,” pungkas Farid.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (KEN) sudah memasuki tahap harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. KEN merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penetapan target bauran energi terbarukan yang tinggi disertai dengan strategi yang jelas harusnya diakomodasi dalam KEN sehingga menjadi upaya signifikan dalam mewujudkan komitmen pencapaian NZE dan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8% sesuai visi kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Namun, hingga saat ini, draf KEN masih memuat penurunan target bauran energi terbarukan (EBT) dari 23% pada 2025 menjadi 17%-19% dan menargetkan bauran energi terbarukan 70%-72 % pada 2060.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR, mengungkapkan seharusnya KEN juga menetapkan target NZE di sektor energi pada 2060 atau lebih cepat. Namun, target KEN masih menyisakan emisi signifikan jika 28%-30% bauran energinya tetap bergantung pada energi fosil.

Sementara strategi KEN mengandalkan pemakaian teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage, CCS) untuk mitigasi emisi di pembangkitan,

“CCS belum terbukti dapat mencapai 100% mitigasi emisi sesuai desain, ditambah lagi biaya yang masih mahal,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (5/11).

Sedang peningkatan bauran biofuel masih menyisakan kebutuhan untuk konsumsi BBM di transportasi sebagai sumber emisi dan peningkatan skalanya yang sangat bergantung pada industri kelapa sawit.

Deon menambahkan, Investasi transisi energi secara global tumbuh 17% dalam setahun terakhir mencapai US$ 1,8 triliun, dan perlu meningkat sekitar tiga kalinya di tahun 2030 untuk mengejar komitmen menggandakan efisiensi energi dan meningkatkan tiga kali lipat pada 2030 yang disetujui pada COP28 tahun lalu.

Investasi terbesar mengalir ke pengembangan energi terbarukan terutama PLTS dan PLTB serta kendaraan listrik, masing-masing mencapai lebih dari US$ 600 miliar. “Indonesia punya potensi dan modalitas untuk mengembangkan sektor tersebut, dan seharusnya melihat ini jadi peluang menarik investasi,” ungkap Deon.

Dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menyebutkan, pencapaian target NZE berkorelasi dengan upaya Indonesia untuk keluar dari jeratan pendapatan negara menengah.

“Indonesia sudah sekitar 30 tahun menyandang status negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, kita dorong visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tinggi, tapi lebih bersih. Secara kerangka kebijakan energinya juga perlu bertransformasi ke energi terbarukan,” jelas Vivi.

Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, pemutakhiran KEN mempertimbangkan beberapa hal seperti target NDC dan komitmen global untuk mitigasi krisis iklim, serta pertumbuhan ekonomi yang disusun oleh Bappenas.

“Kita membutuhkan permintaan energi yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan ketahanan energi kita. Oleh karena itu kita secara bertahap mengurangi ketergantungan pada PLTU batubara dan mencapai puncak emisi pada 2035 sehingga mencapai NZE pada 2060,” pungkasnya.