Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemanfaatan energi terbarukan yang masif akan berdampak pada pengembangan industri manufaktur energi terbarukan, termasuk mendukung ekosistem hidrogen hijau yang lebih efisien.

Oleh karena itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah meningkatkan bauran energi terbarukan dan memperkuat rantai pasoknya guna mencapai kemandirian energi national.

IESR melihat potensi energi terbarukan Indonesia bisa mencapai 3.687 G. Namun, untuk memanfaatkan potensi itu, diperlukan pengembangan rantai pasok manufaktur energi terbarukan agar energi terbarukan dapat diakses dengan biaya kompetitif dan terjangkau serta menjamin ketahanan energi berkelanjutan.

Selain itu, energi terbarukan dibutuhkan sebagai upaya penurunan emisi dalam menghasilkan energi bersih dan produksi hidrogen hijau.

Farid Wijaya, Analis Senior Bahan dan Energi Terbarukan IESR, mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan potensi mineral kritis Indonesia sebagai bagian program Hilirisasi sebagai upaya awal.

“Melalui program tersebut, pemerintah dapat mengembangkan industri manufaktur PLTS, turbin angin dan baterai sebagai media penyimpanan energi listrik yang sangat bergantung dengan ketersediaan mineral kritis.,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Menurutnya, hal itu penting untuk dapat memenuhi kebutuhan PLTS dan PLTB domestik dan menjadikan pasar domestik sebagai pasar utama dan prioritas.

Sementara itu, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Muhamad Alhaqurahman Isa mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan hidrogen yang direncanakan terbit pada awal 2025.

Ia bilang, peta jalan tersebut disusun dengan pendekatan berbasis permintaan. Proyeksi kebutuhan hidrogen pada 2060 mencapai 9,2 juta ton untuk kebutuhan domestik, sementara proyeksi produksi bisa mencapai 17 juta ton dengan ekspektasi sebagian produksi untuk pemenuhan kebutuhan ekspor.

“Tahap inisiasi antara 2025 hingga 2034 akan difokuskan pada persiapan, seperti peta jalan, studi kelayakan,FGD, dan perancangan insentif,” kata Alhaqurahman dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024

Pada peta jalan net zero emission (NZE) sektor energi Kementerian ESDM, pemerintah memproyeksikan kapasitas PLTS sebesar 115 GW pada 2060 yang diperkirakan membutuhkan estimasi investasi sekitar US$ 110,6 miliar.

Farid bilang, Indonesia berpeluang memastikan investasi dipenuhi dari industri dan jasa domestik terutama untuk komponen modul surya, sistem dan komponen penyeimbangan pembangkit listrik, biaya pengembangan dan tenaga kerja yang terpusat di pasar domestik sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan kesiapan industri dan jasa yang baik, Indonesia berpotensi memanfaatkan sekitar 90% nilai investasi tersebut untuk pertumbuhan pasar PLTS domestik.

Menurutnya, rantai pasok untuk PLTS di Indonesia sudah berkembang dibanding PLTB dan baterai. Program hilirisasi barang tambang, khususnya yang sudah diklasifikasikan sebagai mineral kritis, juga berpotensi mempercepat pengembangan industri manufaktur energi terbarukan.

“Hal ini dapat mendorong akselerasi adopsi energi terbarukan dan keamanan rantai pasok dalam menjamin adopsi itu terjadi sebagai bagian dari ketahanan energi nasional dan kemandirian rantai pasok teknologi energi terbarukan,” jelas Farid.

IESR menekankan pentingnya pembentukan ekosistem energi terbarukan mulai dari kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung pasar energi terbarukan di Indonesia. Keberadaan kebijakan ini akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi.

Untuk itu, langkah penting yang diperlukan antara lain menyusun peta jalan untuk peningkatan pemanfaatan energi terbarukan serta industri manufaktur terkait sebagai bagian dari program hilirisasi. “Selain itu, pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang jelas dan mudah diakses untuk pembiayaan, insentif, dan subsidi bagi industri energi terbarukan,” pungkas Farid.

JAKARTA, investor.id – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 di kawasan Suralaya, Banten, akan menggunakan hidrogen hijau dan amonia hijau dalam proses produksinya.

Adapun PLTU Jawa 9 dan 10 menjadi pembangkit listrik pertama di Indonesia yang akan menggunakan amonia dan hidrogen hijau, mendampingi batu bara. Langkah ini selaras dengan peta jalan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, yang terfokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam situs resminya menjelaskan, hidrogen dan amonia tidak hanya akan digunakan sebagai energi baru, namun juga sebagai penyimpanan dan pembawa energi untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan, dan menghubungkan antara sumber energi dengan permintaan.

Senior Analis Institute for Essential Services Reform (IESR) Farid Wijaya berharap PLTU lain dapat meniru inisiatif ini.

“Tentunya bisa jika sudah berhasil di PLTU tertentu dan dengan mempertimbangkan aspek keteknisan yang sesuai, adopsi hidrogen dan amoniak bisa dilakukan di PLTU lainnya,” kata Farid di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/7/2024).

Dia juga menekankan pentingnya penyiapan media penyimpanan hidrogen yang aman, dapat diandalkan, dan murah secara operasional. Hidrogen dan amonia, jelas dia, memiliki peran penting dan diproyeksikan akan mengganti peran penting dari bahan bakar fosil sebagai komoditas energi maupun komoditas kimia bahan baku industri.

Peranan hidrogen, lanjut Farid, sangat besar. Belakangan ini banyak negara berlomba-lomba menempatkan posisinya sebagai teknologi hub, produsen maupun konsumen.

“Hidrogen yang menjadi proyeksi masa depan itu adalah hidrogen rendah jejak emisi karbon, khususnya hidrogen hijau yang berasal dari elektrolisis air dan listrik energi terbarukan,” jelas dia.

Farid mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki kebutuhan sekitar 1,8 juta ton per tahun hidrogen yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, atau dikenal dengan hidrogen abu-abu dengan emisi karbon tinggi.

Dia menambahkan, hidrogen hijau dan amonia hijau dikategorikan sebagai jenis hidrogen dan amonia yang dihasilkan dari proses elektrolisa air dengan listrik energi terbarukan. Idealnya, memiliki emisi jejak karbon yang paling rendah.

“Menguntungkan tidaknya perlu dikaji lebih jauh. Namun selama proses dilakukan dengan pendekatan yang baik dan benar, maka keuntungan negara bisa dimaksimalkan dengan turut meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi,” kata Farid.

Sementara itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah bisa mengajak universitas untuk mengembangkan co-firing, sehingga pada saatnya bisa 100% menggunakan amonia.

“Memang butuh penelitian dan pengembangan sehingga ditemukan teknologi untuk mengolah amonia yang dapat digunakan oleh pembangkit listrik,” ucap dia.

Uji Coba

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pada periode inisiasi saat ini, hidrogen hijau dan amonia hijau sedang diuji-coba untuk co-firing PLTU.

“Hasil awal dari uji coba menunjukkan bahwa co-firing amonia dapat mengurangi emisi CO2 secara signifikan tanpa mengorbankan efisiensi operasional pembangkit,” kata dia.

Meski demikian, hasil ini bervariasi tergantung pada proporsi amonia yang digunakan dan karakteristik teknis PLTU. Menurut dia, tantangan teknis yang dihadapi meliputi penanganan korosi dan pengendalian emisi NOx (nitrogen oksida) yang dapat meningkat karena pembakaran amonia.

Selain itu, sedang dilakukan penelitian dan studi terkait pengaruh besaran/persentase campuran amonia terhadap biaya pokok pembangkitan tenaga listrik.

“Ke depan, jika keekonomian sudah tercapai, maka sesuai roadmap NZE dan RUKN, hidrogen dan amonia bisa diterapkan pada PLTU lainnya,” kata dia.

Sebelumnya, PT Indo Raya Tenaga (IRT), sebagai pemilik dan operator PLTU Jawa 9 dan 10 bersama Doosan Enerbility (Korea Selatan) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam rangkaian Pertemuan Meja Bundar Bisnis KTT ke-43 Asean di Jakarta, pada September tahun lalu.

Keduanya bersepakat untuk menjadikan PLTU atau Pembangkit Listrik Ultra Selective Catalytic Reduction (USCR) Jawa 9 dan 10 sebagai pembangkit hibrid pertama yang menggunakan amonia dan hidrogen hijau atau ramah lingkungan.

IRT bersama PLN Enjiniring dalam MoU di dalam agenda KTT G20 di Bali juga bersepakat melakukan studi untuk maksimalkan penggunaan amonia hijau untuk kemungkinan penggunaannya sebagai bahan bakar pembangkit Jawa 9 dan 10.

President Director IRT Peter Wijaya mengatakan, pembangkit Listrik USCR ini bersama pembangkit lainnya yang ada di Korea, diharapkan bisa menggunakan amonia hijau dan hidrogen hijau yang bertujuan untuk mendukung kebijakan net zero emission kedua negara, baik di Indonesia maupun di Korea Selatan.

“Kenapa PLTU Jawa 9 dan 10 menginisiasi amonia hijau? Karena seperti kita ketahui Jawa 9 dan 10 merupakan satu-satunya pembangkit yang menggunakan teknologi SCR (selective catalytic reduction) di Indonesia. Adanya teknologi itu, Jawa 9 dan 10 bisa dianggap sebagai power plant hybrid yang menjadikan amonia sebagai bahan bakar hingga 60%. Hal itu sudah di-review dengan PLN Enjiniring dan hasilnya memuaskan,” ujar Peter.

Dia menjelaskan, kedua pihak akan melakukan studi bersama untuk mengembangkan peta jalan dan perencanaan atas permintaan dan rantai pasokan amonia hijau di Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada pembangkit yang menggunakan amonia hijau dan hidrogen hijau secara komersial.

Peter juga mengungkapkan, hasil review yang dilakukan pihaknya bersama pemangku kepentingan di Korea menyimpulkan bahwa boiler pada pembangkit berteknologi SCR ini bisa menggunakan amonia hijau dan hidrogan hijau sampai 60% dari materi energi yang dipakai guna produksi listriknya.

“Ini juga menegaskan keseriusan dalam mengembangkan pasar amonia hijau dan hidrogen hijau di Indonesia ini,” jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News