Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (KEN) sudah memasuki tahap harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. KEN merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penetapan target bauran energi terbarukan yang tinggi disertai dengan strategi yang jelas harusnya diakomodasi dalam KEN sehingga menjadi upaya signifikan dalam mewujudkan komitmen pencapaian NZE dan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8% sesuai visi kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Namun, hingga saat ini, draf KEN masih memuat penurunan target bauran energi terbarukan (EBT) dari 23% pada 2025 menjadi 17%-19% dan menargetkan bauran energi terbarukan 70%-72 % pada 2060.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR, mengungkapkan seharusnya KEN juga menetapkan target NZE di sektor energi pada 2060 atau lebih cepat. Namun, target KEN masih menyisakan emisi signifikan jika 28%-30% bauran energinya tetap bergantung pada energi fosil.

Sementara strategi KEN mengandalkan pemakaian teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage, CCS) untuk mitigasi emisi di pembangkitan,

“CCS belum terbukti dapat mencapai 100% mitigasi emisi sesuai desain, ditambah lagi biaya yang masih mahal,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (5/11).

Sedang peningkatan bauran biofuel masih menyisakan kebutuhan untuk konsumsi BBM di transportasi sebagai sumber emisi dan peningkatan skalanya yang sangat bergantung pada industri kelapa sawit.

Deon menambahkan, Investasi transisi energi secara global tumbuh 17% dalam setahun terakhir mencapai US$ 1,8 triliun, dan perlu meningkat sekitar tiga kalinya di tahun 2030 untuk mengejar komitmen menggandakan efisiensi energi dan meningkatkan tiga kali lipat pada 2030 yang disetujui pada COP28 tahun lalu.

Investasi terbesar mengalir ke pengembangan energi terbarukan terutama PLTS dan PLTB serta kendaraan listrik, masing-masing mencapai lebih dari US$ 600 miliar. “Indonesia punya potensi dan modalitas untuk mengembangkan sektor tersebut, dan seharusnya melihat ini jadi peluang menarik investasi,” ungkap Deon.

Dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menyebutkan, pencapaian target NZE berkorelasi dengan upaya Indonesia untuk keluar dari jeratan pendapatan negara menengah.

“Indonesia sudah sekitar 30 tahun menyandang status negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, kita dorong visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tinggi, tapi lebih bersih. Secara kerangka kebijakan energinya juga perlu bertransformasi ke energi terbarukan,” jelas Vivi.

Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, pemutakhiran KEN mempertimbangkan beberapa hal seperti target NDC dan komitmen global untuk mitigasi krisis iklim, serta pertumbuhan ekonomi yang disusun oleh Bappenas.

“Kita membutuhkan permintaan energi yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan ketahanan energi kita. Oleh karena itu kita secara bertahap mengurangi ketergantungan pada PLTU batubara dan mencapai puncak emisi pada 2035 sehingga mencapai NZE pada 2060,” pungkasnya.

Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) belum juga ditandatangani Presiden Joko Widodo menjelang pergantian presiden. Di sisi lain, Jokowi mengakui sudah tidak dapat lagi meneken kebijakan strategis menjelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024.

Padahal, draf RPP KEN tersebut sudah disepakati antara Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat sejak bulan lalu. Sekretaris Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, berharap RPP KEN dapat segera ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

"Saat ini sedang sirkulasi kepada Menteri-Menteri terkait untuk diparaf sebelum ditandatangani oleh Bapak Presiden," ujar Djoko dalam acara peluncuran produk Huawei, Kamis (3/10).

Djoko mengatakan RPP KEN mengatur peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sampai 70% pada 2060. Sumber energi paling besar dalam RPP KEN adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan mencapai 41% dari total kapasitas pembangkit yang berasal dari EBT di 2060.

Dia mengatakan kapasitas terpasang PLTS di Indonesia 2023 baru mencapai 589 megawatt. Dengan demikian, peluang pengembangan PLTS untuk menuju net zero emission sangat besar.

Jokowi Tak Bisa Putuskan Kebijakan Strategis

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengakui dirinya tak dapat lagi meneken kebijakan strategis menjelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024. Menurutnya, segala keputusan krusial dalam masa transisi ini akan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat dirinya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan ihwal kemungkinan langkah Jokowi untuk membuka moratorium daerah otonomi baru dan menjadikan Pantar Sebagai Kabupaten Baru di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Nanti ditanyakan ke presiden baru, ke pemerintahan baru. Saya ini tinggal tiga minggu, tidak boleh memutuskan hal-hal yang strategis," kata Jokowi seusai mengunjungi SMKN 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, NTT pada Kamis (3/10).

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ditargetkan mencapai 41% dari total kapasitas pembangkit yang berasal dari energi baru dan terbarukan di 2060. Hal itu tercantum dalam Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang akan disahkan.

Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto, mengatakan PLTS merupakan pembangkit listrik terbesar yang dapat mendukung penurunan emisi di tahun 2060. Kapasitas PLTS diperkirakan sekitar 131 gigawatt sampai dengan 178 gigawatt pada 2060.

Namun demikian, Djoko mengatakan, kapasitas terpasang PLTS masih kecil saat ini. Hingga akhir 2023, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia tahun 2023 baru mencapai 589 megawatt. Dengan demikian, peluang pengembangan PLTS untuk menuju net zero emission sangat besar.

Untuk mendukung PLTS, ia mengatakan, Indonesia telah memiliki pabrik baterai di Karawang dengan kapasitas sebesar 10 gigawatt. Pabrik baterai tersebut selanjutnya akan dikembangkan hingga memiliki kapasitas 20 gigawatt

"Saat ini juga tengah dibangun pabrik solar PV (panel surya) di kendal dengan kapasitas 1 gigawatt peak dan sudah 90 persen sudah selesai," ujar Djoko dalam peluncuran produk Huawei, di Jakarta, Kamis (3/10).

RPP KEN Disahkan Bulan Ini

Dia mengatakan, RPP KEN hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo yang ditargetkan disahkan sebelum 19 Oktober 2024.

"Saat ini sedang sirkulasi kepada menteri-menteri terkait untuk di paraf sebelum ditandatangani oleh Bapak Presiden. Kami berharap Presiden Jokowi bisa menandatangani sebelum tanggal 19 Oktober ini," ujarnya.

Djoko mengatakan, RPP KEN mendorong pemanfaatan energi hijau secara signifikan mencapai 70% pada tahun 2060 mendatang. Sampai saat ini, realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai 16,75% atau masih di bawah target yang ditetapkan Pemerintah Indonesia yakni 23% pada 2025 mendatang.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Energi Nasional (DEN) memastikan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan total kapasitas mencapai 1 Giga Watt (GW).

"Saat ini proyek PLTS yang disiapkan oleh PLN Indonesia Power sebesar 1.000 Mega Watt (MW)," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto di Jakarta, Kamis (3/10).

Djoko menjelaskan, sejumlah proyek PLTS yang kini tengah dijalankan oleh PLN IP antara lain PLTS Terapung Singkarak (50 MW), PLTS Terapung Saguling (60 MW), PLTS Banten (80 MW), PLTS Jabar (80 MW), PLTS Banjar (100 MW) dan PLTS Jateng (190 MW).

Kemudian, terdapat proyek lain seperti PLTS Jateng (250 MW), PLTS Buleleng (50 MW), PLTS Jatigede (100 MW), PLTS Gajah Mungkur (100 MW), PLTS kedung Ombo (100 MW), PLTS Pasuruan (100 MW) dan PLTS Banyuwangi (100 MW).

Djoko menambahkan, salah satu sumber energi terbarukan yang akan digenjot dalam Revisi PP KEN yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target sebesar 131 Giga Watt (GW) hingga 178 GW pada tahun 2060 mendatang.

"PLTS merupakan pembangkit listrik terbesar yang dapat mendukung penurunan emisi di tahun 2060 dengan porsi sekitar 40%-41% dari total kapasitas pembangkit EBT," jelas Djoko.

Djoko mengungkapkan, peluang mendorong pemanfaatan PLTS masih terbuka lebar. Ini tercermin dari realisasi kapasitas terpasang pada 2023 yang baru mencapai 589 Mega Watt (MW).

Selain sejumlah rencana proyek yang akan dilaksanakan oleh PLN IP, Djoko mengatakan masih terdapat potensi lain yakni dengan mendorong implementasi PLTS sepanjang pesisir pantai di Indonesia.

Rencana Indonesia untuk mengembangkan pembangkit nuklir semakin dekat. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembahasan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kebijakan energi nasional (KEN) sudah disahkan. Oleh karena itu, pembahasan pembentukan NEPIO dilakukan.

"Pada 4 Sep lalu, dikarenakan Kebijakan Energi Nasional KEN sudah disahkan oleh Komisi 7 dan diundangkan. Maka kami membuka pembahasan pembentukan NEPIO dan berbagai konsep mendasar struktur yang akan ditetapkan," tulis Eniya di Instagram dan dibagikan akun Ditjen EBTKE dikutip Senin (16/9/2024).

"Saya menjalankan tugas ini berdasarkan Kepmen ESDM 34/2024 tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO. Untuk melakukan pembahasan pembentukan NEPIO. Mentri ESDM sebagai Pengarah, Dirjen EBTKE sebagai Ketua 1. Dan ketua 2 adalah pak Agus Puji. Wakil ketua adalah pak As Natio. Serta anggota dari berbagai stakeholder dan multi expert," lanjutnya.

Dia menerangkan, setiap negara yang berencana membangun tenaga nuklir tidak wajib memiliki organisasi ini. Namun, kata dia, untuk Indonesia dirasa perlu dikarenakan memerlukan banyak pertimbangan dan periode kabinet yang tidak hanya 5 tahun. Dia bilang, NEPIO Indonesia ini akan diketuai oleh Presiden.

"Kami membahas pembentukan NEPIO ini dengan penjajakan konsep organisasi yang efisien dan tidak gemuk,"ujarnya.

Lanjutnya, pada pertemuan itu menghasilkan alternatif konsep yang akan kemudian dikonsultasikan ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kemudian dibahas lagi lebih mendalam dalam beberapa waktu kedepan. Jelasnya, dalam KEN disebutkan, bahwa nuklir sebagai energi listrik akan masuk jaringan PLN pada 2032 sebesar 250 MW.

"Dimana lokasinya? Jenis apa? SDM bagaimana? Safety bagaimana? Teknologinya apa? Operasionalnya siapa? Investasinya bagaimana? Persiapan limbahnya bagaimana? Dan bla bla pertanyaan lain yang seabrek itu....akan dibahas di dalam NEPIO sendiri setelah ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Perpres maupun Kepres," terangnya.

Dia melanjutkan, persiapan masih panjang dan perlu disiapkan secara matang. Pihaknya juga tengah menggodok Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mendukung energi nuklir.

"Kita tunggu dalam RUKN dan RUPTL yang sedang digodok untuk juga mendukung Nuklir sebagai Energi Listrik ini yang menerjemahkan KEN yang telah ditetapkan," katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR RI telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

"RPP KEN mencakup, satu penambahan bab dari enam bab menjadi tujuh bab, penambahan pasal dari 33 pasal menjadi 93,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam siaran pers, Jumat (6/9).

Setelah disetujui, RPP KEN selanjutnya diproses oleh Bahlil selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian ESDM menyebut, landasan penyusunan RPP KEN terdiri atas perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada 2045, kemajuan pengembangan teknologi energi dan keanekaragaman jenis EBT secara pesat, dan kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional pengurangan emisi GRK dan net zero emission (NZE) pada 2060.

Bahlil menyampaikan sebelumnya pemerintah telah melakukan focus group discussion (FGD) pembahasan tindak lanjut RPP KEN dengan Komisi VII DPR RI pada 29 Agustus 2024 dan rapat dengar pendapat pada 5 September 2024 telah. Pada prinsipnya RPP KEN telah mengakomodir seluruh substansi dari pandangan delapan Fraksi Komisi VII DPR RI.

"24 pasal telah mendapat masukan dan keputusan bersama, yaitu terdiri dari 13 Pasal mengalami perubahan dan 11 pasal tetap," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi khususnya pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

"Yang mendasari pemerintah mengajukan RPP KEN sebagai penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, diantaranya adalah tidak tercapai target dalam PP KEN seperti realisasi pasokan energi primer sampai 2022 yang masih di bawah angka proyeksi KEN dan realisasi pencapaian program energi primer," kata Eddy.

Dia menyebut, target yang tidak tercapai ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2019 dan pandemi COVID-19.

Di samping itu, PP KEN perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan regulasi dan perkembangan teknologi energi baru dan energi terbarukan yang semakin berkembang saat ini.

Mulai dari kebijakan transisi energi yang memiliki net zero emission, pemanfaatan bahan bakar nabati , pemanfaatan teknologi rendah karbon, penyesuaian ancaman atas isu perubahan iklim yang dikaitkan dengan target nationally determined contributions Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi.

Pemerintah melalaui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merampungkan Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, meminta persetujuan DPR untuk mengesahkan RPP tersebut pada bulan ini.

Arifin mengatakan pengajuan RPP KEN salah satunya didasari akan pesatnya kemajuan pengembangan teknologi dan keanekaragaman jenis Energi Baru Terbarukan (EBT) di dunia. Hal itu akan meningkatkan pangsa pasar EBT dalam bauran energi primer nasional.

" Revisi PP ini juga menegaskan kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan net zero emission di tahun 2060," ujar Arifin dalam Rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (8/7).

Arifin mengatakan, revisi tersebut dilakukan selaras dengan tujuan dari KEN yang bertugas untuk memberikan arah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan energi di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Adapun arah kebijakan pengelolaan tersebut didasarkan kepada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi nasional.

Genjot Penggunaan EBT

Arifin mengatakan, pembaruan PP KEN secara garis besar tetap memperhatikan keamanan pasokan dan keterjangkauan harga selama transisi energi. Selain itu, PP baru juga akan memaksimalkan pemanfaatan EBT.

"Kita optimalkan penggunaan energi baru untuk menyimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi," ujarnya.

Dia mengatakan, target dekarbonisasi tersebut adalah mencapai pangsa EBT dalam bauran energi primer sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% pada 2050.

"Sedangkan pada RPP KEN, target dekarbonisasi sektor energi melalui transisi energi untuk mencapai puncak emisi di 2035 dan net zero emission di tahun 2060 dan target bauran EBT di tahun 2060 sebesar 70% sampai dengan 72%," ungkapnya.

Kebijakan Energi Nasional perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa keselarasan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan kebijakan terkait perubahan iklim menjadi salah satu kedaruratan untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN.

“Kebijakan Energi Nasional perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim,” ujar Arifin dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Senayan Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa pada Conference of Parties (COP) Ke-26 di Glasgow, Skotlandia tahun 2021, Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2026.

“Di mana untuk mencapai net zero emission di 2060, sektor energi diperkirakan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sebesar 129 juta ton CO2 emission,” ujar Arifin.

Oleh karena itu, Arifin menilai kontribusi dekarbonisasi sektor energi dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi memiliki peran yang signifikan.

Selain keselarasan dengan kebijakan perubahan iklim, urgensi dari merevisi Kebijakan Energi Nasional juga dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi, serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi dalam PP KEN.

Tidak tercapainya target, kata Arifin, dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis yang cukup signifikan, baik nasional maupun global. Target pada asumsi makro ekonomi di KEN lama, kata dia, sebesar 7–8 persen pada 2017–2022.

Akan tetapi, realisasi pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan target, terlebih terjadi anomali akibat dampak krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19.

“Tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif, mencapai minus 2 persen,” kata dia.

Sejalan dengan hal tersebut, kata Arifin melanjutkan, realisasi pasokan energi primer (air, nuklir, matahari, minyak, batu bara, kayu dan angin) sampai dengan 2022 di bawah angka proyeksi KEN.

Selain itu, Arifin juga mengatakan realisasi pencapaian bauran energi primer tidak sesuai dengan target.

“Khusus di 2023, realisasi capaian bauran EBT, terdapat sebesar 13,1 persen dari target sebesar 17,87 persen,” kata Arifin.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyampaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah selesai.

"Pengharmonisasian RPP Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah selesai," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Arifin mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka pihaknya lantas bersurat kepada Komisi VII DPR melalui surat nomor T240-HK012024 pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada 25 Juni 2024, Arifin juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua DEN terkait hasil pengharmonisasian.

"Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah," kata dia.

Arifin mengatakan, sepanjang 2023–2024, telah dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait Kebijakan Energi Nasional.

Oleh karena itu, dia berharap DPR menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Persetujuan DPR RI diharapkan Juli 2024, selanjutnya RPP KEN akan ditetapkan oleh Pemerintah," kata Arifin.

Dalam Raker ini, Menteri ESDM juga menyampaikan urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional.

"Saat ini, pemerintah memandang perlu dilakukannya perubahan terhadap PP Nomor 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional," kata Arifin.

Pembaruan KEN diharapkan bakal memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian, ketahanan energi nasional, dan pembinaan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi.

Segala upaya tersebut untuk mewujudkan ketahanan iklim nasional dan mendukung pembangunan ekonomi lebih baik lagi.

(NIA)