REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Bangladesh aman, di tengah demonstrasi besar yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri (PNS) di negara itu.

Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha, Kedutaan Besar RI di Dhaka terus memantau dengan cermat situasi keamanan di Bangladesh selama demonstrasi tersebut.

“KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh. Hingga saat ini, kondisi mereka tetap aman dan selamat,” kata Judha dalam pesan singkatnya, Jumat (19/7/2024).

Perwakilan RI di Bangladesh telah menyampaikan imbauan kepada komunitas WNI untuk terus waspada dan menjaga keselamatan diri, terutama karena demonstrasi tersebut berdampak pada akses transportasi umum dan komunikasi, serta telah mengakibatkan korban jiwa.

WNI juga diminta menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan otoritas setempat, dan segera menghubungi KBRI apabila menghadapi kegawatan.

Saat ini menurut data lapor diri KBRI Dhaka, WNI yang menetap di Bangladesh berjumlah 563 orang.

“Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI,” kata Judha. Kepolisian setempat sebelumnya melaporkan bahwa jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa terhadap sistem kuota penerimaan PNS bertambah menjadi 39 orang, sebagian besar di Ibu Kota Dhaka.

Demi mencegah protes meluas, pemerintah Bangladesh pada Kamis (18/7/2024) memutus layanan internet seluler dan konektivitas pita lebar (broadband), serta membatasi akses media sosial.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.

Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.

Otoritas ibu kota Bangladesh, Dhaka pada Jumat melarang arak-arakan besar apapun atau kerumunan setelah jumlah korban tewas dalam protes mahasiswa yang penuh kekerasan terhadap sistem kuota pekerjaan meningkat menjadi 45 orang.

Sebagian besar kematian..

Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi di Dhaka, menurut sumber kepolisian kepada koresponden Anadolu di ibukota itu. Sementara, lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri, menurut sumber kesehatan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 38 orang tewas dalam bentrokan antara pemrotes dengan aparat keamanan pada Kamis.

Di tengah situasi yang bergejolak di negara tersebut, pemerintah meminta militer Bangladesh untuk melindungi kediaman Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Laporan mengenai bentrokan parah diterima dari beberapa wilayah di Dhaka, yang menjadi pusat aksi protes menentang pembatasan pekerjaan publik.

Menurut saksi mata, tiga orang terluka pada Jumat ketika polisi melepaskan tembakan pada arak-arakan yang dilakukan oleh partai sayap kiri di ibu kota.

Demonstrasi juga terjadi di kota pelabuhan Chittagong, serta Narayan Ganj. Selain polisi, pasukan paramiliter telah dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Negara Asia selatan tersebut mengalami peningkatan aksi protes yang menentang sistem kuota 56 persen pada pekerjaan publik, yang membuat pemerintah menutup seluruh lembaga pendidikan di Bangladesh.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus perguruan tinggi dan universitas.

Untuk itu pemerintah melakukan pemadaman informasi yang hampir total tanpa koneksi pita lebar dan internet seluler di negara itu, media sosial juga telah dibatasi.

Sebagian besar media lokal belum memperbarui situs web mereka setelah pemerintah menutup internet.

Para pengunjuk rasa pada Kamis juga membakar gedung TV milik pemerintah di Dhaka. Sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa telah menawarkan perundingan kepada para mahasiswa yang melakukan protes namun ditolak. Tawarannya termasuk pengurangan kuota pekerjaan publik menjadi 20 persen.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20 persen. Namun, partai berkuasa membatalkan “prosesi perdamaian” pada Jumat, sementara oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menyerukan protes sore ini. Perdagangan dan bisnis sebagian ditutup di Dhaka karena demonstrasi yang disertai kekerasan.

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Layanan internet dan seluler terputus di Bangladesh pada Jumat (19/7/2024). menyusul protes kekerasan selama berhari-hari atas alokasi pekerjaan pemerintah, dengan laporan media lokal mengatakan setidaknya 28 orang telah terbunuh pada pekan ini, lapor Associated Press.

Protes yang dimulai beberapa pekan lalu meningkat tajam pada Senin ini. Unjuk rasa tersebut merupakan yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali untuk masa jabatan keempat kalinya secara berturut-turut pada pemilihan umum bulan Januari yang diboikot oleh partai-partai oposisi.

Pemblokiran internet terjadi setelah kekerasan meningkat pada Kamis, ketika para mahasiswa berusaha untuk memberlakukan “penutupan total” pada jaringan internet.

Laporan-laporan mengenai kematian meningkat. Sementara itu, para pengunjuk rasa menyerang kantor pusat Televisi Bangladesh yang dikelola pemerintah, menerobos gerbang utama dan membakar kendaraan dan area resepsionis. Seorang produser berita dan seorang wartawan mengatakan kepada The Associated Press melalui telepon. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena takut akan pembalasan.

“Saya melarikan diri dengan melompati tembok, tetapi beberapa rekan saya terjebak di dalam. Para penyerang memasuki gedung dan membakar perabotan,” kata produser tersebut melalui telepon.

Dia mengatakan stasiun televisi itu tetap mengudara, meskipun beberapa warga Dhaka mengatakan mereka tidak menerima sinyal dari stasiun televisi itu. Sedikitnya 22 orang tewas pada Kamis, sebuah stasiun TV lokal melaporkan, menyusul enam orang yang tewas pada awal pekan ini. Pihak berwenang tidak dapat dihubungi untuk segera mengkonfirmasi angka kematian tersebut.

Pada Jumat pagi, layanan internet dan data seluler tampak mati di ibukota, Dhaka. Sementara itu, platform-platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp tidak dapat diakses.

Para pengunjuk rasa mahasiswa mengatakan bahwa mereka akan memperpanjang seruan mereka untuk memberlakukan pemadaman listrik pada Jumat. Mahasiswa mendesak masjid-masjid di seluruh negeri untuk mengadakan doa pemakaman bagi mereka yang telah terbunuh.

Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan hingga 30% dari pekerjaan pemerintah untuk kerabat veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.

Mereka berpendapat bahwa sistem ini diskriminatif dan menguntungkan para pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan. Mahasiswa ingin sistem ini digantikan dengan sistem berbasis prestasi.

Partai Hasina menuduh partai-partai oposisi menyulut kekerasan, menyerbu markas besar Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang beroposisi dan menangkap para aktivis dari sayap mahasiswa partai tersebut. BNP diperkirakan akan mengadakan demonstrasi di seluruh negeri untuk mendukung para aktivis mahasiswa yang memprotes sistem kuota.

Pemerintah Hasina sebelumnya telah menghentikan kuota pekerjaan setelah protes massal mahasiswa pada tahun 2018. Pada bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan kuota setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, yang memicu demonstrasi terbaru.

Mahkamah Agung telah menangguhkan keputusan tersebut sambil menunggu sidang banding, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan membahas masalah ini pada Ahad lalu.