Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina telah mengundurkan diri. Langkah berat tersebut dia ambil setelah berminggu-minggu terjadi protes antipemerintah yang mematikan.

Hal tersebut mengakhiri dominasinya selama lebih dari dua dekade dalam politik Bangladesh.

Melansir BBC, Hasina yang kini berusia 76 tahun, meninggalkan negaranya dan dilaporkan tiba di India pada hari Senin.

Massa yang gembira turun ke jalan untuk merayakan berita tersebut. Beberapa orang menyerbu istana perdana Menteri. Mereka dilaporkan menjarah dan merusak sebagian bekas kediamannya.

Beberapa jam setelah pengunduran diri Hasina, Presiden Mohammed Shahabuddin memerintahkan pembebasan mantan perdana menteri yang dipenjara Khaleda Zia dan semua mahasiswa yang ditahan selama aksi protes baru-baru ini terhadap sistem kuota untuk pegawai pemerintahan.

Presiden Shahabuddin mengatakan, ia telah memimpin pertemuan dengan para panglima militer dan perwakilan politik.

Ia mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk, pemilihan umum baru akan diadakan dan jam malam nasional akan dicabut.

Di Dhaka pada hari Senin, polisi dan gedung-gedung pemerintah lainnya diserang dan dibakar. Para pengunjuk rasa berusaha merobohkan patung pemimpin kemerdekaan Sheikh Mujibur Rahman, ayah Hasina.

Satuan tentara dan polisi dikerahkan di seluruh kota. Layanan telepon seluler dilaporkan terputus selama beberapa jam sebelum dipulihkan.

Para pengunjuk rasa terlihat membawa perabotan dari kediaman perdana menteri.

Puluhan orang dilaporkan tewas, meskipun jumlah pasti korban masih belum jelas.

Kantor berita AFP melaporkan jumlah korban tewas sebanyak 66 orang, meskipun media lokal Dhaka Tribune mengatakan sebanyak 135 orang tewas.

Kepergian Hasina meninggalkan kekosongan dalam politik Bangladesh, yang telah lama ditandai oleh persaingan antara Liga Awami dan Partai Nasionalis Bangladesh.

Negara ini telah mengalami beberapa kudeta militer. Yang terakhir terjadi pada tahun 2007.

AS memuji tentara atas aksi penanganan mereka dan mengatakan pemerintah sementara harus dibentuk. Uni Eropa mendesak transisi yang tertib dan damai menuju pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Tidak ada reaksi resmi dari negara tetangga dan kekuatan regional India.

Bangladesh akhir-akhir ini dilanda pertumbuhan ekonomi yang lambat, inflasi, hingga naiknya angka pengangguran.

Bulan lalu, setidaknya 150 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam kekerasan yang dipicu oleh kelompok mahasiswa yang memprotes kuota pekerjaan.

Selama akhir pekan lalu, penyerangan, aksi vandalisme, pembakaran, hingga penjarahan terjadi dan menargetkan gedung-gedung pemerintah, kantor partai Liga Awami pimpinan Hasina, kantor polisi dan gedung perwakilan masyarakat.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Militer Bangladesh mulai menguasai negara pada hari Selasa (6/8) setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke luar negeri.

Panglima Angkatan Darat Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, pada hari Senin mengumumkan bahwa Hasina telah mengundurkan diri dan militer akan membentuk pemerintahan sementara.

"Negara ini sangat menderita, perekonomian terpukul, banyak orang terbunuh. Sekarang saatnya menghentikan kekerasan," kata Waker dalam pidatonya di kanal televisi pemerintah, dikutip AFP.

Demonstrasi di Bangladesh berkembang menjadi kampanye menuntut penggulingan Hasina, kemudian direspons dengan keras oleh aparat sehingga menyebabkan sedikitnya 250 orang kehilangan nyawa.

Berdasarkan laporan polisi, pejabat pemerintah, dan rumah sakit, setidaknya 366 orang tewas dalam kerusuhan yang dimulai pada awal Juli lalu.

Bangladesh akhir-akhir ini dilanda pertumbuhan ekonomi yang lambat, inflasi, hingga naiknya angka pengangguran.

Presiden Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, pada Senin malam telah meminta agar seluruh masyarakat yang ditahan karena demonstrasi untuk segera dibebaskan.

Shahabuddin juga meminta pembebasan mantan perdana menteri dan pemimpin oposisi utama Khaleda Zia, yang dipenjarakan oleh Hasina karena tuduhan korupsi pada tahun 2018.

Presiden dan panglima militer juga bertemu Senin malam, lengkap dengan para pemimpin utama oposisi. Tim pers presiden mengatakan mereka telah memutuskan untuk segera membentuk pemerintahan sementara.

Hasina telah berkuasa sejak 2009 dan dituduh melakukan kecurangan dalam pemilu Januari 2024. Jutaan orang diperkirakan telah turun ke jalan dalam sebulan terakhir menuntut Hasina mundur dari jabatannya.

Hasina meninggalkan Bangladesh dengan helikopter pada hari Senin. Media India mengabarkan bahwa Hasina telah mendarat di pangkalan udara militer dekat New Delhi.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dikabarkan telah meninggalkan negaranya pada hari Senin (5/8) menyusul demonstrasi besar-besaran yang berujung tewasnya ratusan orang.

Bangladesh ada di bawah status darurat keamanan setelah aksi demonstrasi lahir sebagai protes terhadap kuota pekerjaan. Aksi tersebut berkembang menjadi gerakan yang menuntut turunnya Hasina dari kursi pemerintahan.

Di ibukota Dhaka, pengunjuk rasa naik ke atas patung ayah Hasina, pendiri negara Sheikh Mujibur Rahman, dan mulai memahat kepalanya dengan kapak.

Panglima militer Jenderal Waker-Uz-Zaman, pada hari Senin telah mengumumkan pengunduran diri Hasina dalam pidato yang disiarkan televisi dan mengatakan pemerintahan sementara akan dibentuk.

"Kami telah mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin partai politik besar, kecuali Liga Awami yang sudah lama berkuasa. Kami akan segera bertemu dengan Presiden Mohammed Shahabuddin untuk membahas langkah ke depan," kata Jenderal Waker-Uz-Zaman, dikutip Reuters.

Hasina Kabur ke India

Hasina dilaporkan telah mendarat di lapangan terbang militer Hindon dekat Delhi, kata dua pejabat pemerintah India pada hari Senin.

Kepada Reuters, dua oknum itu menambahkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval juga menemuinya di sana.

Putra Hasina, Sajeeb Wazed Joy, kepada BBC World Service mengatakan bahwa ibunya meninggalkan negara itu demi keselamatannya sendiri atas desakan keluarganya.

Sajeeb mengatakan bahwa ibunya merasa kecewa karena merasa kerja kerasnya selama ini tidak dihargai oleh kelompok minoritas.

"Dia sangat kecewa karena setelah semua kerja kerasnya, kelompok minoritas bangkit melawannya. Dia tidak akan berusaha lagi ke politik," kata Sajeeb.

Kerusuhan di Bangladesh

Demonstrasi di Bangladeh berkembang menjadi kampanye menuntut penggulingan Hasina, kemudian direspons dengan keras oleh aparat sehingga menyebabkan sekitar 250 orang terbunuh dan ribuan lainnya terluka.

Bangladesh akhir-akhir ini dilanda pertumbuhan ekonomi yang lambat, inflasi, hingga naiknya angka pengangguran.

Bulan lalu, setidaknya 150 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam kekerasan yang dipicu oleh kelompok mahasiswa yang memprotes kuota pekerjaan.

Selama akhir pekan lalu, penyerangan, aksi vandalisme, pembakaran, hingga penjarahan terjadi dan menargetkan gedung-gedung pemerintah, kantor partai Liga Awami pimpinan Hasina, kantor polisi dan gedung perwakilan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Setidaknya 73 orang tewas dalam bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di Dhaka dan kota-kota lain di seluruh negeri tersebut, termasuk 14 petugas polisi, demikian media Bangladesh melaporkan pada Minggu.

Protes terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik meningkat pekan lalu setelah bentrokan kekerasan di Universitas Dhaka. Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mengalokasikan 30 persen posisi pemerintah untuk anggota keluarga veteran perang 1971. Mereka menuduh adanya diskriminasi dan favoritisme terhadap pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya memimpin gerakan kemerdekaan.

Sebanyak 13 dari 14 petugas polisi yang tewas dibunuh ketika penyerang yang tidak dikenal menyerbu sebuah kantor polisi di kota Sirajganj, 110 kilometer dari Dhaka, tulis laporan tersebut.

Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam di Dhaka dan kota-kota lain di seluruh negeri mulai pukul 18:00 waktu setempat (19.00 WIB) hingga pemberitahuan lebih lanjut, tambah laporan itu. Hari Senin, Selasa, dan Rabu pekan depan dinyatakan sebagai hari libur nasional di seluruh negeri, menurut laporan tersebut.

Sebelumnya pada hari yang sama, media di Bangladesh melaporkan bahwa di sejumlah tempat di mana rapat umum dan bentuk protes lainnya berlangsung, banyak demonstran meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan pengunduran diri pemerintah. Operator seluler telah menerima instruksi dari regulator pemerintah untuk mematikan internet seluler dan aplikasi, menurut laporan tersebut.

Pada 19 Juli, Bangladesh memberlakukan jam malam nasional untuk meredakan kekerasan setelah lebih dari 100 orang tewas dan setidaknya 300 petugas polisi terluka.

Pada akhir Juli, Zaved Akhtar, presiden Kamar Dagang dan Industri Investor Asing (FICCI), mengatakan bahwa ekonomi Bangladesh telah kehilangan 10 miliar dolar AS (sekitar Rp161,75 triliun) akibat protes mahasiswa, jam malam, dan pemutusan jalur komunikasi.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR— Malaysia mengevakuasi 123 warganya dari Bangladesh menyusul demonstrasi besar-besaran dilakukan mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah negara tersebut dalam penerapan sistem kuota penerimaan pegawai pemerintahan.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan tertulis diterima di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan 123 dievakuasi dengan pesawat khusus Air Asia AK76 sekitar pukul 11.23 waktu setempat (pukul 12.23 WIB) dari Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal di Dhaka.

Mereka tiba di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) Terminal 2 pada pukul 4.56 waktu setempat (pukul 16.56 WIB).

Meski demikian, menurut keterangan itu, beberapa warga Malaysia memutuskan untuk tetap berada di Bangladesh. Mereka yang bertahan merupakan mahasiswa tahun akhir dan yang memang bekerja di sana.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail dalam sebuah pernyataan mengatakan telah mewakili pemerintah menyambut kepulangan 123 warganya yang tiba dari Bangladesh di KLIA 2.

Dengan telah kembalinya ke tanah air, ia mengatakan misi yang diamanatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menyelamatkan rakyat Malaysia telah dilaksanakan dengan baik.

Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negaranya dan mengerahkan militer ketika jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang.

Sedikitnya 30 orang tewas pada Jumat (19/7/2024) ketika demonstrasi anti pemerintah berkecamuk di negara Asia Selatan tersebut, kata sumber kepolisian di Dhaka kepada Anadolu. Selain itu, lebih dari 2.000 orang terluka dalam pertempuran di seluruh negeri.

“Melibatkan generasi muda adalah yang terbaik dan satu-satunya cara untuk maju,” tambah Turk.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.

Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.

Otoritas ibu kota Bangladesh, Dhaka pada Jumat melarang arak-arakan besar apapun atau kerumunan setelah jumlah korban tewas dalam protes mahasiswa yang penuh kekerasan terhadap sistem kuota pekerjaan meningkat menjadi 45 orang.

Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi di Dhaka, menurut sumber kepolisian kepada koresponden Anadolu di ibukota itu. Sementara, lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri, menurut sumber kesehatan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 38 orang tewas dalam bentrokan antara pemrotes dengan aparat keamanan pada Kamis.

Di tengah situasi yang bergejolak di negara tersebut, pemerintah meminta militer Bangladesh untuk melindungi kediaman Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Laporan mengenai bentrokan parah diterima dari beberapa wilayah di Dhaka, yang menjadi pusat aksi protes menentang pembatasan pekerjaan publik.

Menurut saksi mata, tiga orang terluka pada Jumat ketika polisi melepaskan tembakan pada arak-arakan yang dilakukan oleh partai sayap kiri di ibu kota.

Demonstrasi juga terjadi di kota pelabuhan Chittagong, serta Narayan Ganj. Selain polisi, pasukan paramiliter telah dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Negara Asia selatan tersebut mengalami peningkatan aksi protes yang menentang sistem kuota 56 persen pada pekerjaan publik, yang membuat pemerintah menutup seluruh lembaga pendidikan di Bangladesh.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus perguruan tinggi dan universitas.

Untuk itu pemerintah melakukan pemadaman informasi yang hampir total tanpa koneksi pita lebar dan internet seluler di negara itu, media sosial juga telah dibatasi.

Sebagian besar media lokal belum memperbarui situs web mereka setelah pemerintah menutup internet.

Para pengunjuk rasa pada Kamis juga membakar gedung TV milik pemerintah di Dhaka. Sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa telah menawarkan perundingan kepada para mahasiswa yang melakukan protes namun ditolak. Tawarannya termasuk pengurangan kuota pekerjaan publik menjadi 20 persen.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20 persen. Namun, partai berkuasa membatalkan “prosesi perdamaian” pada Jumat, sementara oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menyerukan protes sore ini. Perdagangan dan bisnis sebagian ditutup di Dhaka karena demonstrasi yang disertai kekerasan.

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Pemerintah Bangladesh pada Jumat (19/7/2024) memberlakukan jam malam nasional serta mengerahkan pasukan militer saat jumlah korban tewas di tengah aksi protes mahasiswa mencapai 75 orang. Pembatasan itu mulai berlaku pada Jumat tengah malam dan pasukan militer telah diperintahkan untuk mengendalikan situasi.

Sebelumnya pada Jumat siang, setidaknya 30 orang tewas ketika demonstrasi antipemerintah bergolak di negara Asia Selatan tersebut, yang menambah jumlah korban tewas menjadi 75 orang dalam tiga hari terakhir, kata kepolisian kepada Anadolu di Dhaka.

Situasi di Bangladesh masih bergejolak saat pemerintah memutus komunikasi tanpa internet seluler atau broadband.

Menurut aturan resmi, pembatasan jam malam akan berakhir pada 0600GMT, Sabtu, untuk rehat selama dua jam dan kembali diberlakukan hingga 0400GMT, Ahad (21/5/2024).

Selanjutnya, aturan tersebut akan diterapkan "sesuai kebutuhan".

Di tengah kerusuhan dalam negeri, Perdana Menteri Sheikh Hasina terpaksa membatalkan perjalanan resmi ke Spanyol pada Sabtu.

Sebagian besar korban tewas dilaporkan di Ibu Kota Dhaka, kata kepolisian kepada koresponden Anadolu di Dhaka, yang menjadi pusat demonstrasi.

Lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri. Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di Bangladesh kian memanas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh wilayah oleh pemerintah.

Akan tetapi, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus.

Sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu para pihak yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971.

Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada Ahad untuk mengurangi jumlah kuota menjadi 20 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL— Kepala Lembaga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Volker Turk meminta agar akuntabilitas dan dialog dilakukan di Bangladesh, sementara rangkaian protes yang disertai kekerasan dilaporkan telah menewaskan 75 orang.

“Semua pihak harus menahan diri dan pasukan keamanan harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional,” kata Turk, dilaporkan Anadolu, Sabtu (20/7/2024).

Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negaranya dan mengerahkan militer ketika jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang.

Sedikitnya 30 orang tewas pada Jumat (19/7) ketika demonstrasi anti pemerintah berkecamuk di negara Asia Selatan tersebut, kata sumber kepolisian di Dhaka kepada Anadolu. Selain itu, lebih dari 2.000 orang terluka dalam pertempuran di seluruh negeri.

“Melibatkan generasi muda adalah yang terbaik dan satu-satunya cara untuk maju,” tambah Turk.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.

Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.

Otoritas ibu kota Bangladesh, Dhaka pada Jumat melarang arak-arakan besar apapun atau kerumunan setelah jumlah korban tewas dalam protes mahasiswa yang penuh kekerasan terhadap sistem kuota pekerjaan meningkat menjadi 45 orang.

Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi di Dhaka, menurut sumber kepolisian kepada koresponden Anadolu di ibukota itu. Sementara, lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri, menurut sumber kesehatan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 38 orang tewas dalam bentrokan antara pemrotes dengan aparat keamanan pada Kamis.

Di tengah situasi yang bergejolak di negara tersebut, pemerintah meminta militer Bangladesh untuk melindungi kediaman Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Laporan mengenai bentrokan parah diterima dari beberapa wilayah di Dhaka, yang menjadi pusat aksi protes menentang pembatasan pekerjaan publik.

Menurut saksi mata, tiga orang terluka pada Jumat ketika polisi melepaskan tembakan pada arak-arakan yang dilakukan oleh partai sayap kiri di ibu kota.

Demonstrasi juga terjadi di kota pelabuhan Chittagong, serta Narayan Ganj. Selain polisi, pasukan paramiliter telah dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Negara Asia selatan tersebut mengalami peningkatan aksi protes yang menentang sistem kuota 56 persen pada pekerjaan publik, yang membuat pemerintah menutup seluruh lembaga pendidikan di Bangladesh.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus perguruan tinggi dan universitas.

Untuk itu pemerintah melakukan pemadaman informasi yang hampir total tanpa koneksi pita lebar dan internet seluler di negara itu, media sosial juga telah dibatasi.

Sebagian besar media lokal belum memperbarui situs web mereka setelah pemerintah menutup internet.

Para pengunjuk rasa pada Kamis juga membakar gedung TV milik pemerintah di Dhaka. Sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa telah menawarkan perundingan kepada para mahasiswa yang melakukan protes namun ditolak. Tawarannya termasuk pengurangan kuota pekerjaan publik menjadi 20 persen.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20 persen. Namun, partai berkuasa membatalkan “prosesi perdamaian” pada Jumat, sementara oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menyerukan protes sore ini. Perdagangan dan bisnis sebagian ditutup di Dhaka karena demonstrasi yang disertai kekerasan.

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Layanan internet dan seluler terputus di Bangladesh pada Jumat (19/7/2024). menyusul protes kekerasan selama berhari-hari atas alokasi pekerjaan pemerintah, dengan laporan media lokal mengatakan setidaknya 28 orang telah terbunuh pada pekan ini, lapor Associated Press.

Protes yang dimulai beberapa pekan lalu meningkat tajam pada Senin ini. Unjuk rasa tersebut merupakan yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali untuk masa jabatan keempat kalinya secara berturut-turut pada pemilihan umum bulan Januari yang diboikot oleh partai-partai oposisi.

Pemblokiran internet terjadi setelah kekerasan meningkat pada Kamis, ketika para mahasiswa berusaha untuk memberlakukan “penutupan total” pada jaringan internet.

Laporan-laporan mengenai kematian meningkat. Sementara itu, para pengunjuk rasa menyerang kantor pusat Televisi Bangladesh yang dikelola pemerintah, menerobos gerbang utama dan membakar kendaraan dan area resepsionis. Seorang produser berita dan seorang wartawan mengatakan kepada The Associated Press melalui telepon. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena takut akan pembalasan.

“Saya melarikan diri dengan melompati tembok, tetapi beberapa rekan saya terjebak di dalam. Para penyerang memasuki gedung dan membakar perabotan,” kata produser tersebut melalui telepon.

Dia mengatakan stasiun televisi itu tetap mengudara, meskipun beberapa warga Dhaka mengatakan mereka tidak menerima sinyal dari stasiun televisi itu. Sedikitnya 22 orang tewas pada Kamis, sebuah stasiun TV lokal melaporkan, menyusul enam orang yang tewas pada awal pekan ini. Pihak berwenang tidak dapat dihubungi untuk segera mengkonfirmasi angka kematian tersebut.

Pada Jumat pagi, layanan internet dan data seluler tampak mati di ibukota, Dhaka. Sementara itu, platform-platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp tidak dapat diakses.

Para pengunjuk rasa mahasiswa mengatakan bahwa mereka akan memperpanjang seruan mereka untuk memberlakukan pemadaman listrik pada Jumat. Mahasiswa mendesak masjid-masjid di seluruh negeri untuk mengadakan doa pemakaman bagi mereka yang telah terbunuh.

Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan hingga 30% dari pekerjaan pemerintah untuk kerabat veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.

Mereka berpendapat bahwa sistem ini diskriminatif dan menguntungkan para pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan. Mahasiswa ingin sistem ini digantikan dengan sistem berbasis prestasi.

Partai Hasina menuduh partai-partai oposisi menyulut kekerasan, menyerbu markas besar Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang beroposisi dan menangkap para aktivis dari sayap mahasiswa partai tersebut. BNP diperkirakan akan mengadakan demonstrasi di seluruh negeri untuk mendukung para aktivis mahasiswa yang memprotes sistem kuota.

Pemerintah Hasina sebelumnya telah menghentikan kuota pekerjaan setelah protes massal mahasiswa pada tahun 2018. Pada bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan kuota setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, yang memicu demonstrasi terbaru.

Mahkamah Agung telah menangguhkan keputusan tersebut sambil menunggu sidang banding, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan membahas masalah ini pada Ahad lalu.