Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mengungkapkan pembangunan infrastruktur 5G hingga satelit perlu terus dipertahankan untuk meningkatkan kecepatan dan pemerataan akses internet di Indonesia.

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Memkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemerataan internet bakal menjadi salah satu prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan peningkatan kecepatan dan pemerataan jaringan internet hanya dapat terjadi jika pemerintah menggenjot 3 media broadband. Pertama, infrastruktur fixed broadband atau fiber optik di daerah urban dan juga untuk jaringan tulang punggung.

“Kedua, perlunya mobile broadband dengan 5G untuk mendukung mobilitas,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

5G atau Generasi Kelima adalah teknologi terbaru jaringan seluler sebagai pengganti 4G. Teknologi ini menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, latensi (waktu tunda) yang lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan pendahulunya.

Selain kedua hal tersebut, Zulfadl menyebut adanya satelit broadband untuk kawasan pulau terluar dan tertinggal juga menjadi cara agar infrastruktur internet merata di Indonesia.

Zulfadly menekankan dalam memacu pemerataan dan kecepatan internet, pemerintah juga harus menjaga infrastruktur internet eksisting dan memperbaiki tata kelola.

Tumpang tindih regulasi menjadi salah satu kendala dalam mendorong internet cepat. Pemerintah daerah kerap memasang tarif mahal saat perusahaan internet ingin menggelar infrastruktur.

“Sehingga tumpang tindih regulasi dan pemahaman sampai ke daerah yang perlu dicermati (pemerintah),” ucapnya.

Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Selain itu, Meutya melanjutkan untuk kasus internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga menjadi fokus. Apabila dalam pemerintahan selanjutnya, kata Meutya, Indonesia sudah mencapai 98% kurang lebih jangkauan internet.

Namun, dia menyebut apabila menelaah lebih jauh dengan menghitung penyebaran 2G. Menurutnya, beberapa daerah yang memang sudah terjangkau tapi internetnya masih amat pelan.

“Jadi kami akan dorong nanti internet yang lebih merata dan juga lebih cepat. Itu mungkin dalam 100 hari saya rasa sudah cukup PR, sudah cukup di tiga itu untuk 100 hari,” pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan sebanyak 700 dari 1.170 (sekitar 60%) anggota APJII saat ini berbisnis internet di Pulau Jawa. Padatnya pemain di Pulau Jawa berdampak pada persaingan yang kurang sehat dan penurunan kualitas.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menilai, dengan pengurusan izin menjadi ISP yang terlalu mudah membuat tumpukan pengusaha internet di wilayah tertentu, terutama di area komersial.

Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium perizinan penyelenggara internet atau Internet Service Provider (ISP) di wilayah Jakarta, tepatnya di Pulau Jawa.

“Akhirnya karena terlalu mudah, entry barrier ke bisnis industri nya terlalu rendah. Jadi semua orang bisa mengurus izin ISP,” kata Arif saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip pada Minggu (6/10/2024).

Alhasil, lanjut dia, jumlah ISP menjadi banyak, namun dengan kualitas yang tidak terlalu kokoh lantaran terjadinya penumpukan pemain internet.

Menurut catatan APJII sebanyak 700 dari 1.170 anggota mereka saat ini berbisnis di Pulau Jawa. Artinya sekitar 70% pengusaha internet dalam negeri, menumpuk di Pulau Jawa.

“Saya berpikir memang perlu adanya pembatasan ke depan, moratorium, terutama dari sisi penyelenggara telekomunikasi ISP, di Jawa saja udah 700 lebih [ISP],” ujarnya.

Untuk itu, APJII juga mendorong adanya regulasi yang mampu menjaga keberlangsungan dari industri ISP, yakni melalui moratorium perizinan.

“Moratorium ini terutama mungkin di Pulau Jawa dulu ya, jadi jangan sampai ada izin baru lagi Pulau Jawa, karena udah terlalu ramai,” ungkapnya.

Menurutnya, pengusaha internet di Pulau Jawa mesti diatur. Pasalnya, jika tidak diatur, maka industri internet akan menjadi tak terkontrol yang berimbas pada persaingan harga internet antar pemain.

“Kalau nggak diatur, ini akan kacau banget ke depannya. Persaingan harga udah semakin tidak bisa dikontrol, akhirnya merugikan semuanya,” jelasnya.

Di samping itu, persaingan harga juga akan merugikan masyarakat. Menurut Arif, meski harga layanan internet yang ditawarkan murah, namun tidak ada kualitas.

Arif menyebut bahwa pemerintah harus mengatur ulang penyebaran ISP melalui moratorium. Bahkan, dia juga menyarankan agar syarat menjadi ISP perlu lebih ditingkatkan agar bisnis sustain.

“Karena ujung-ujungnya kalau semakin hancur, harga akan semakin hancur, para pengusaha juga akhirnya menjerit, beban kewajiban dari pemerintah terus berjalan, dan market juga hancur, akhirnya kualitas buat masyarakat juga hancur,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa jika APJII susah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah, maka moratorium perizinan ISP bisa dilakukan.

Adapun skenarionya, kata Heru, jika pemain internet sudah lebih banyak dibandingkan kebutuhan di suatu wilayah, maka mereka bisa berpindah ke wilayah lain yang belum terjangkau internet. Namun, Heru menjelaskan, mesti ada permintaan dari asosiasi.

“Kalau misalnya dari APJII merasa sudah padat dan memang perlu dimoratorium, dimoratorium harusnya. Karena kan moratorium sebenarnya juga untuk menyehatkan para pemain,” terangnya.

Sebab, lanjut dia, jika pemain internet terlalu menumpuk di suatu wilayah maka akan gulung tikar di tengah jalan, lantaran tidak bisa bersaing dengan pemain lain.

“Jadi peran pemerintah itu tidak hanya mengeluarkan izin, tetapi juga membina,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyampaikan reseller internet tak berizin atau RT/RW Net ilegal makin meresahkan. Praktik ini telah merusak tatanan ekosistem bisnis internet Tanah Air.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan kehadiran RT/RW Net berdampak buruk bagi bisnis internet. Tanpa adanya pembinaan, RT/RW Net ilegal akan berbisnis dengan cara yang merugikan pemain internet eksisting.

RT/RW Net ilegal kerap menjual paket internet mini dengan bandwidth kecil dan harga murah, jauh di bawah harga pemain internet legal.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat membuat bisnis pemain internet legal menjadi terganggu karena pasar akan memilih internet dengan harga murah meski secara kualitas lebih rendah. Di sisi lain, pemain RT/RW Net ilegal juga tidak memberi kontribusi pajak dan tidak menyerap tenaga kerja.

“Harus kita benar-benar ada tindakan tegas. Karena kalau tidak, yang ilegal-ilegal ini akan merusak tatanan industri yang ada. Akhirnya, kualitas hancur, harga hancur, semuanya hancur,” kata Arif dalam acara Bisnis Indonesia Forum, dikutip Senin (7/10/2024).

Dia menjelaskan, tindakan tegas itu harus dilakukan lantaran pemain RT/RW Net ilegal tidak berkontribusi terhadap negara, termasuk tidak membayar pajak.

Untuk itu, Arif juga menyampaikan tidak bisa hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memberantas praktik RT/RW Net ilegal, melainkan semua pihak.

Sebab, Arif menyampaikan bahwa penyelenggara internet ilegal memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan Internet Service Provider (ISP) legal.

Adapun, dalam tiga tahun terakhir, APJII mencatat penyelenggara jasa internet telah bertumbuh lebih dari dua kali lipat menjadi 1.170 ISP.

“Mereka [Kemenkominfo] harus melibatkan asosiasi, juga melibatkan penegak hukum dalam hal ini,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan praktik RT/RW Net ilegal, sejalan dengan tingginya populasi di wilayah itu.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya bersama para pemangku kepentingan untuk pembinaan dan penertiban berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta aduan masyarakat.

Wayan menyatakan bahwa Kemenkominfo melakukan sejumlah tindakan atas praktik RT/RW Net ilegal yang masih terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan melakukan penertiban terhadap 150 penyelenggara ilegal selama 2023.

Kemenkominfo juga telah dilakukan sosialisasi ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi di lima lokasi, yakni Jakarta, Cirebon (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Salatiga (Jawa Tengah), D.I. Yogyakarta pada Februari—Maret 2024, dan Banten pada April 2024.

Pada 28 Februari 2024, Kemenkominfo juga telah dikirim surat Direktur Pengendalian Pos dan Informatika perihal Kewajiban Memenuhi Ketentuan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Nomor: B-2585/DJPPI.6/ PI.05.03/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 kepada seluruh penyelenggara ISP, yaitu 1.003 penyelenggara.

“Yang intinya seluruh ISP wajib mematuhi ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi dan pelanggaran atas hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif, diharapkan seluruh penyelenggara ISP secara sinergis dan kolaboratif melakukan pencegahan dan upaya untuk turut menurunkan kegiatan ilegal,” terangnya.

Selain itu, lanjut Wayan, juga dilakukan aduan masyarakat terkait pelaku usaha RT/RW Net ilegal dan kemitraan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanggilan kepada penyelenggara NAP dan ISP pada 2–4 April 2024 untuk dilakukan klarifikasi. Serta, terhadap 11 penyelenggara NAP/ISP telah diterbitkan Surat Teguran Pertama.

Serta, pada 7 April 2024 telah dikirim surat Direktur Pengendalian PPI Nomor: B-257/DJPPI.6/PI.05.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 perihal pemberitahuan ke seluruh penyelenggara ISP. Surat tersebut agar penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meyakini kecepatan rata-rata internet Indonesia bisa mencapai 100 Mbps di masa pemerintahan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekadar informasi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024, menggantikan singgasana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Budi mengatakan bahwa pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata internet bisa mencapai 100 Mbps dalam waktu 4–5 tahun ke depan.

“Iya [terjadi di era pemerintahan Prabowo-Gibran], malah 4–5 tahun ke depan kita harus target 100 Mbps,” kata Budi seusai ditemui dalam acara Sarasehan bersama Menkominfo di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Budi optimistis angka tersebut akan tercapai di masa pemerintahan Prabowo—Gibran. Dia pun menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya agar kecepatan rata-rata internet di Indonesia mampu mencapai 100 Mbps dalam 4–5 mendatang.

Di sisi lain, kecepatan internet di Indonesia yang hanya 25 Mbps sangat jauh tertinggal dengan China yang mampu mencapai 160 Mbps. Meski begitu, Budi menuturkan bahwa kecepatan rata-rata internet di Indonesia naik 10 kali lipat sejak 2014 silam yang hanya 2,5 Mbps.

Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa terjadi peningkatan konektivitas selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014–2024.

Budi menilai bahwa Presiden Jokowi telah menghadirkan kemudahan dalam ekosistem bisnis dan telah berupaya untuk membangun sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia.

Menurut catatan Budi, dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah mengupayakan agar cakupan sinyal dan internet kian meluas.

Pada 2014, Budi menyampaikan tingkat penetrasi internet di Indonesia hanya 88,1 juta jiwa.Selang 10 tahun kemudian, penetrasi internet telah mencapai sebanyak 221,5 juta jiwa atau hampir 80% masyarakat Indonesia pada 2024, demikian data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2024.

“Dirjen saya bilang, ‘Pak Menteri itu sudah hampir 100%’, karena kalau 80% itu ditambah anak-anak sama ibu-ibu lansia enggak perlu internet. Kan yang balita belum perlu. Sama yang sudah lansia, kecuali lansia digital memerlukan tetap [internet],” ungkapnya.

Data Speedtest Global Index menunjukkan, Indonesia menempati peringkat ke-83 dalam hal rata-rata kecepatan internet mobile pada Agustus 2024. Posisinya turun satu langkah dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sana, tersaji kecepatan unduh internet di Indonesia mencapai 29,40 Mbps dengan unggah sebesar 13,63 Mbps, dan latensi sebesar 24 ms.

Di sisi lain, jika menengok kondisi rataa-rata kecepatan internet fixed broadband Indonesia menempati urutan ke-119, atau naik dua tingkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Agustus 2024, kecepatan rata-rata unduh internet fixed broadband di Indonesia mencapai 32,06 Mbps dengan kecepatan unggah sebesar 19,37 Mbps, dan latensi di angka 8 ms.