ekBis#1

Projo Sebut Budi Arie Hapus 3,8 Juta Situs Judi Online Selama 15 Bulan Jabat Menkominfo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi (Projo), Handoko mengatakan, Budi Arie Setiadi turut aktif menghapus situs-situs judi online selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hal ini disampaikan menanggapi tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam praktik melindungi situs judi online yang dilakukan oleh belasan pegawai Kementerian Kominfo (kini Komidgi).

Handoko memaparkan, selama 15 bulan menjabat Menkominfo, Budi Arie telah melakukan take down terhadap 3,8 juta situs judol.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-take down," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menuturkan bahwa take down tersebut merupakan salah satu langkah Budi Arie dalam komitmen memberantas judi online.

Tak hanya itu, Budi Arie disebut melakukan sejumlah langkah lainnya untuk memberantas judi online.

Semisal, mendorong seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Kominfo untuk tidak terlibat judi online.

"Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," ujar Handoko.

Selain itu, Budi Arie juga disebut telah menutup 7.000 rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol.

Sebagai Menkominfo, lanjut Handoko, Budi Arie juga menerbitkan kebijakan membatasi transfer pulsa maksimal 1 juta per hari.

"Ya kan kecuali agen pulsa ya, karena ternyata ini juga terkait dengan judi online," imbuhnya.

Yang tidak kalah penting, ucap Handoko, Budi Arie berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus menggalakkan pemberantasan judi online.

Kemudian Budi Arie juga disebut mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas lembaga dan kementerian yang bernama Satgas Pemberantasan Judi Online.

"Maka kemudian kalau hari ini kami mengadakan jumpa pers ini untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi tentang situasi yang berkembang di mana dikabarkan seolah-olah kemudian Budi Arie Setiadi ini menjadi bagian dari situ (judi online)," tutur Handoko.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mendukung langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian.

Untuk diketahui, Kementerian Komdigi sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang pada 17 Juli 2023 resmi dipimpin oleh Budi Arie.

Namun, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenkominfo berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Komdigi dan dipimpin oleh Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital.

"Kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi Arie singkat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Budi juga mengatakan bahwa dia mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” katanya.

Hanya saja, dia enggan banyak berkomentar karena saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Koperasi.

Bantah terlibat dan siap diperiksa

Namun, Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik apa pun terkait judi online yang dilakukan bekas pegawainya di Kemenkominfo.

"Pasti enggak (terlibat)," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Oleh karenanya, Budi Arie menyatakan bahwa dirinya siap jika harus diperiksa polisi terkait perkara judi online yang melibatkan 11 pegawai Kemenkomdigi.

"Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Kementerian Komdigi yang diduga membekingi situs judi online.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi pada 1 November 2024.

Data terbaru PPATK

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat rapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu ini, memaparkan bahwa sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait judi online mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.

"PPATK juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana Rp13,2 triliun," kata Ivan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut cenderung meningkat karena berdasarkan data PPATK, perputaran transaksi terkait judi online tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. Kemudian ,meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.

Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ujar Ivan.

Dia lantas mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan transaksi judi online semakin meningkat. Salah satunya karena banyak bandar judi yang memecah transaksi judi online dengan nominal yang lebih kecil.

Selain itu, Ivan menyebut, transaksi judi online dengan nominal kecil juga dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," katanya.

Profil Meutya Hafid, Mantan Jurnalis yang Jadi Menteri Komunikasi dan Digital

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan jajaran menteri dan wakil menteri di kabinetnya untuk pemerintahan periode 2024-2029, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, (20/10/2024).

Salah satu yang diumumkan adalah Meutya Hafid, yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Jabatan ini sebelumnya bernama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Untuk pertama kalinya, jabatan menteri di bidang komunikasi di Indonesia, dijabat oleh perempuan.

Adapun menteri di bidang komunikasi yang pernah menjabat sejak Departemen Penerangan berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2001 adalah Syamsul Muarif (2001-2004), Sofyan A Djalil (Oktober 2004-Mei 2007), Mohammad Nuh (Mei 2007-Oktober 2009), Tifatul Sembiring (Oktober 2009-September 2014).

Kemudian di masa pemerintahan Joko Widodo selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), Menkominfo dijabat oleh Rudiantara (Oktober 2014-Oktober 2019), Johnny G Plate (Oktober 2019- Mei 2023), Mahfud MD (Mei-Juli 2023), dan Budi Arie Setiadi (Juli 2023 -Oktober 2024).

Nama Meutya memang santer disebut-sebut masuk ke kabinet Prabowo-Gibran. Sebab, politisi partai Golkar ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebelum dikenal sebagai politisi, Meutya pernah berkiprah di dunia pers. Ia sempat menjadi jurnalis dan presenter berita di Metro TV.

Salah satu momen yang melambungkan namanya adalah ketika ia dan juru kamera Metro TV, disandera oleh kelompok bersenjata di Irak saat sedang bertugas tahun 2005 lalu. Meutya dan rekannya disandera selama tiga hari.

Setelah beberapa tahun berkarir di jurnalistik, Meutya mulai merambah ranah politik. Ia memilih Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya, hingga terpilih sebagai anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut.

Jabatan terakhirnya sebelum menjadi Menkominfo adalah Ketua Komisi I DPR yang juga membidangi Komunikasi dan Informatika.

Komisi yang ia pimpin beberapa kali terlibat dalam pembahasan isu Kemenkominfo periode sebelumnya. Salah satunya adalah ketika insiden serangan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) bulan Juni lalu.

Berikut profil Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid selengkapnya.

Profil Meutya Hafid

KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN Ketua DPP Golkar Meutya Hafid datang ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). Prabowo Subianto rencananya memberikan pembekalan kepada calon menteri kabinet Prabowo-Gibran, setelah dua hari terakhir memanggil para calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara.

Meutya Viada Hafid atau dikenal sebagai Meutya Hafid, lahir di Bandung, 3 Mei 1978. Ia sempat mengenyam pendidikan menengah ke atas di SMA Cresent Girls School, Singapura tahun 1993-1996.

Setelah lulus SMA, ia mengambil program studi Teknik Manufakturing di University of New South Wales, Sidney, Australia tahun 1996-2000.

Ia kemudian menempuh pendidikan magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia tahun 2015-2018, dihimpun dari laman resmi Partai Golkar.

Sebelum menempuh magister, ia lebih dulu terjun ke dunia pers. Nama Meutya mulai dikenal ketika ia dan rekannya, juru kamera Metor TV, disandera oleh kelompok bersenjata, ketika sedang bertugas di Irak pada tahun 2005.

Ia dan rekannya disandera selama tiga hari, dan kemudian dibebaskan pada 21 Februari 2005.
Karirnya sebagai jurnalis cukup moncer.

Pada tahun 2007, ia pernah menerima penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neill dari Australia, dilansir dari laman resmi Kedutaan Besar RI untuk Australia.

Penghargaan ini diberikan untuk masing-masing seorang jurnalis asal Aistralia dan Indonesia setiap tahunnya, untuk mengenang mantan Atase Pers Kedutaan Australia Elizabeth O’Neill, yang gugur dalam kecelakaan pesawat di Yogyakarta saat bertugas, 7 Maret 2007.

Setelah berkecimpung di dunia pers selama beberapa tahun, Meutya terjun ke dunia politik tahun 2009.

Meutya memutuskan untuk bergabung ke Partai Golkar dan maju dalam pemilihan calon legislatif periode 2009-2014, untuk daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I.

Ia sempat gagal maju ke kursi legislatif, karena kalah suara dengan Burhanuddin Napitupulu yang kemudian meninggal dunia dalam tugasnya tahun 2010. Partai Golkar kemudian mengusung Meutya sebagai pengganti Burhanuddin.

Meutya lantas menjadi anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) di Komisi XI, sebagaimana dihimpun dari Antara.

Tahun 2010, ia berpasangan dengan H. Dhani Setiawan Isma untuk maju sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Binjai, Sumatera Utara periode 2010-2015. Namun, ia gagal dalam kontestasi ini.

Tahun 2014, ia kembali maju sebagai caleg DPR RI untuk Dapil yang sama. Sejak saat itu, Meutya lolos sebagai Anggota DPR RI untuk dua periode berturut-turut, yakni 2014-2019 dan 2019-2024. Total, ia tiga periode menjabat sebagai Anggota DPR.

Ia juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika periode 2019-2024.

Di partai Golkar, Meutya juga menjabat sebagai Ketua Media dan Penggalangan Opini (MPO).
Dalam kontestasi pemilihan presiden dan calon presiden 2024-2029, Meutya menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berikut rincian profil Meutya Hafid selengkapnya.

Nama: Meutya Viada Hafid
Tempat/tanggal lahir: Bandung, 3 Mei 1978
Agama: Islam

Pendidikan

SDN 02 Menteng (1984 – 1990)
SMPN 1 Cikini (1990 – 1993)
(SMA) Cresent Girls School (1993 – 1996)
S1 Teknik Manufaktur, University of New South Wales, Sidney, Australia (1996-2000)
S2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia. (2015 – 2018)

Pekerjaan

DPR RI Komisi I tahun 2019-2024 (Ketua Komisi)
DPR RI Komisi I tahun 2014 – 2019
DPR RI Komisi XI tahun 2009 – 2014
Jurnalis Metro TV tahun 2001 – 2008

Organisasi

PP Golkar , sebagai: Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, tahun: 2016 – 2019
KPPG, sebagai: Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, tahun: 2016 – 2021
Ormas MKGR, sebagai: Ketua Bidang Strategi Opini dan Propaganda, tahun: 2015 – 2020

Penghargaan

Democracy Award 2019, dari: Majalah Moeslim Choice, tahun: 2019
Press Card Number One (PCNO), dari: HPN (Hari Pers Nasional), tahun: 2013
Awards untuk Bidang Jurnalis , dari: Australian Alumnae, tahun: 2008
Young Inspiring People , dari: Hardrock FM , tahun: 2008
Elizabeth ‘O’ Neil Award , dari: Pemerintahan Australia, tahun: 2007
Asia 21 Young Leaders Meeting, dari: Korea Selatan, tahun: 2006
Kartini Bidang Jurnalis, dari: Lions Club Jakarta, tahun: 2006
Wanita Pemberani, dari: Samsung Award, tahun: 2006
Women of Courage, dari: Kaukus Perempuan Singapura, tahun: 2005
National Youth Achievement, dari: Pemerintah Singapura, tahun: 1996

Menkominfo Optimistis Upaya GoPay Bisa Bantu Berantas Judi Online

KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengapresiasi langkah GoPay dalam memerangi judi online (judol) di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menekankan bahwa pemberantasan judol harus dilakukan secara kolektif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

“(Upaya) yang dilakukan oleh GoTo, seperti diskusi publik dan penyediaan kanal aduan, adalah contoh kolaborasi yang baik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Budi Arie dalam acara diskusi publik bertajuk “Perangi Judi Online, Wujudkan Ekosistem Keuangan Digital yang Aman” di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Budi Arie juga mengungkapkan dampak negatif judol terhadap masyarakat. Selain kerugian finansial, judol telah memicu masalah psikologis, seperti depresi dan perceraian, serta kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan.

Langkah tegas pemerintah, blokir 47 juta situs judol

Sejak 2017, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 47 juta situs judol. Selain itu, kementerian ini juga menangani lebih dari 72.000 konten judi yang disisipkan di situs-situs pemerintah dan lembaga pendidikan.

Upaya tersebut terus dilakukan dengan patroli 24 jam untuk mendeteksi dan menutup akses situs-situs judi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir menyampaikan, judol kini bertransformasi menjadi game atau investasi palsu yang menyasar pelajar dan anak-anak.

“Kami menemukan bahwa setengah juta pelajar dan mahasiswa terlibat dalam judol, bahkan 47.000 di antaranya anak-anak di bawah 10 tahun,” sebutnya.

Peran GoPay dalam pencegahan judol

Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memfasilitasi transaksi judol.

Untuk mendukung pemberantasan judol, GoPay giat melakukan edukasi kepada masyarakat. Perusahaan juga menggunakan teknologi Know Your Customer (KYC), termasuk facial recognition.

Pengaplikasian teknologi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan akun dan transaksi mencurigakan.

“Melalui teknologi kecerdasan buatan (AI), kami memantau pola transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk tindakan lebih lanjut,” jelas Ade Mulya.

Selain itu, GoPay juga meluncurkan situs judipastirugi.com untuk mengajak masyarakat melaporkan aktivitas yang terkait dengan judol, baik dalam bentuk situs web, konten di media sosial, maupun media lain.

Laporan yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan oleh GoPay ke otoritas terkait untuk ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor.

Situs judipastirugi.com juga terintegrasi dengan aplikasi GoPay. Dengan demikian, pengguna mudah mengakses tautan tersebut dan berkontribusi langsung dalam upaya pemberantasan judol.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, GoPay juga menggandeng musisi legendaris Rhoma Irama dalam kampanye antijudol.

Penyanyi yang dikenal dengan lagunya tentang bahaya judi itu diharapkan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya menjauhi kejahatan tersebut.

Kolaborasi untuk ruang digital yang aman

Budi Arie menekankan bahwa permasalahan judol perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Oleh karena itu, ia mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi menciptakan ruang digital yang aman.

Sebagai contoh, inisiatif dari GoPay. Sebagai penyedia layanan pembayaran karya anak bangsa dapat menerapkan e-KYC sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Ia pun optimistis bahwa upaya yang dilakukan GoTo bisa menjadi bagian dari edukasi masyarakat untuk terus menurunkan dan menghilangkan judol di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabu Revolusi menyoroti fenomena judol yang sering kali terselubung sebagai permainan biasa.

"Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam judol karena sekarang ini sering kali dibungkus dalam bentuk games. Ini muncul lewat media sosial atau platform elektronik dengan visual yang menarik (sehingga) membuat orang penasaran untuk mencoba. Dengan taruhan kecil, hanya Rp 100 atau Rp 200, orang bisa dengan cepat menjadi ketagihan," jelas Prabu.

Maka dari itu, edukasi kepada masyarakat adalah hal yang krusial dalam menghadapi masalah ini.

Prabu pun mengapresiasi inisiatif GoPay yang menggandeng Rhoma. Sebab, sosok tersebut tidak hanya dikenal sebagai figur publik, tapi juga pemuka agama.

"Mengingat budaya masyarakat Indonesia, pemberian literasi terhadap bahaya judol lewat pemuka agama juga menjadi perlu," ucap Prabu.

Satgas BAKTI Kawal Pembangunan Proyek 5.618 BTS 4G Dalam Setahun

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Satgas yang diketuai oleh Sarwoto Atmosutarno ini menyampaikan keberhasilan untuk memberi rekomendasi penyelesaian masalah, terutama terkait pembangunan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan hot backup satellite (HBS).

Pada program BTS 4G, Satgas telah mengawal penyelesaian total proyek 5.618 BTS 4G bernilai capex Rp12,045 triliun dan opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan. Per 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (628 BTS di antaranya yang berada dalam keadaan kahar terus diselesaikan) BAKTI telah berhasil menyelesaikan 5.321 lokasi on-air.

Sejumlah 297 lokasi lainnya dalam tahap pembangunan karena terkendala masalah kahar keamanan di wilayah Papua. Adapun untuk program HBS, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari manajemen BAKTI, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak HBS dengan pengembalian 100% dan nilai cost of money sebesar Rp3,5 triliun.

Dalam masa-masa akhir pendampingan oleh Satgas, BAKTI baru-baru ini juga meraih penghargaan Best Transition Leader dalam ajang “GCG Awards 2024” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan CNBC Indonesia. Ini menunjukkan perubahan signifikan yang dilakukan BAKTI dalam tata kelola dan praktik good corporate governance.

“Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan paripurna, terutama menyangkut dua isu besar di BAKTI Kominfo, yaitu BTS 4G dan HBS. Untuk BTS 4G kami memberi beberapa rekomendasi tentang keberlanjutan kontrak capex maupun kontrak operasional dan pemeliharaan," ujar Sarwoto dalam siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Satgas, sambungnya, juga rekomendasi solusi atas penyelesaian daerah kahar keamanan dan geografis. Untuk satelit HBS, Satgas merekomendasikan untuk mengakhiri kontrak karena peluncuran satelit utama SATRIA 1 telah berjalan sesuai skenario dan anggarannya direalokasikan untuk penyediaan remote 2 terminal ground segment SATRIA 1. Tujuannya adalah agar tidak membebani APBN rupiah murni.

Sementara itu, Menkominfo Budi menyampaikan bahwa penyelesaian program BTS 4G menjadi salah satu tugas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil nyata kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Oleh karenanya saya menyampaikan apresiasi kepada Satgas BAKTI Kominfo yang telah menyelesaikan tugas dengan sukses. Kepercayaan yang saya berikan kepada Satgas terbukti menghasilkan keberhasilan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara yang signifikan diperoleh BAKTI, juga antara lain berkat pendampingan dan kerja keras dari Satgas,” jelasnya.

Budi berharap bahwa format satgas ini dapat dipakai sebagai model atau acuan pembelajaran untuk debottleneck dan penyelesaian proyek-proyek di pemerintahan dan lembaga yang memerlukan koordinasi lintas-lembaga dalam rangka minimalisasi risiko sekaligus mendapatkan solusi yang mengedepankan good governance.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar ikut memuji kinerja Satgas Bakti yang menurutnya sangat membantu lewat sejumlah rekomendasi dari unsur-unsur yang kompeten dalam bidangnya masing-masing di pemerintahan.

"Proyek BTS 4G berhasil dilanjutkan dan puncaknya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun 2023 lalu, salah satunya juga berkat rekomendasi dari Satgas,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada Menkominfo dan Wamen Kominfo yang telah dengan cemerlang menginisiasi Satgas BAKTI.

"Juga penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Ketua dan seluruh anggota Satgas yang mengawal dengan cerdas kelanjutan dan strategi bisnis proyek-proyek infrastruktur BAKTI Kominfo,” imbuhnya.

Adapun, Satgas BAKTI Kominfo dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, pada 12 Oktober 2023. Satuan tugas ini dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di BAKTI Kominfo.

Dalam pertimbangan Menkominfo, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang
bersifat strategis maupun operasional di bidang hukum dan kebijakan operasional, dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Satgas dengan nama lengkap “Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika” ini bertugas untuk menyelesaikan kendala yang ada, melanjutkan, dan menyelesaikan program-program dengan tepat waktu.

Tugas Satgas BAKTI Kominfo

1. Memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang memfasilitasi penyediaan akses internet di wilayah 3T oleh BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi pembangunan BTS, penyediaan jaringan serat optik Palapa Ring,
penyediaan HBS dan pengoperasian SATRIA-1 untuk diselesaikan dan dioperasikan dengan tepat waktu, tepat program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Menyelesaikan secara cepat dengan solusi strategis terhadap permasalahan dan hambatan (debottlenecking) di bidang hukum, kebijakan pelaksanaan dan keuangan, serta dilaksanakan dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan arahan kebijakan penyelesaian dan rekomendasi tindakan kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan kerja dan kerja sama dengan para pihak

4. Memberikan arahan dan rekomendasi strategis kepada BAKTI Kominfo untuk perbaikan model kegiatan dan proses bisnisnya.

Susunan Satgas BAKTI

Pengarah:

• Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika;
• Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika;

Ketua:

• Sarwoto Atmosutarno, Staf Khusus Menkominfo;

Wakil Ketua:

• Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Kominfo;

Sekretaris:

• Sudarmanto, Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi, BAKTI Kominfo;

Anggota:

• Danny Januar Ismawan, Direktur Infrastruktur, BAKTI Kominfo;
• Marvels Parsaoran Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan dan Pos Informatika, Kominfo;
• Ivan Santoso, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kominfo;
• Hermanto, Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI;
• Arif Wibawa, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
• Sutrisno, Direktur Investigasi II pada Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• Emin A. Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
• Raden Ari Widianto, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan

Paparan Kinerja Satgas BAKTI Dapat Apresiasi Kemenkominfo

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Satgas yang diketuai oleh Sarwoto Atmosutarno ini menyampaikan keberhasilan untuk memberi rekomendasi penyelesaian masalah, terutama terkait pembangunan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan hot backup satellite (HBS).

Pada program BTS 4G, Satgas telah mengawal penyelesaian total proyek 5.618 BTS 4G bernilai capex Rp12,045 triliun dan opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan. Per 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (sejumlah 628 BTS di antaranya yang berada dalam keadaan kahar terus diselesaikan) BAKTI telah berhasil menyelesaikan 5.321 lokasi on-air.

Sejumlah 297 lokasi lainnya dalam tahap pembangunan karena terkendala masalah kahar keamanan di wilayah Papua. Adapun untuk program HBS, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari manajemen BAKTI, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak HBS dengan pengembalian 100% dan nilai cost of money sebesar Rp3,5 triliun.