Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri petrokimia dan turunannya terus berbenah dengan berbagai investasi baru di sektor tersebut. Hal ini dilakukan di tengah ancaman banjir impor yang terus meningkat, terutama di sektor hilir petrokimia.

Sebagaimana diketahui, industri petrokimia, khususnya bahan baku plastik akan kedatangan investasi sebesar US$ 31,41 miliar dari sejumlah proyek. Misalnya, proyek PT Lotte Chemical Indonesia dengan investasi senilai US$ 4 miliar dan akan beroperasi pada 2025 mendatang.

Berikutnya ada proyek PT Pertamina-Polytama Propindo 2 sebesar 322 juta yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Proyek lainnya pembangunan pabrik olefin oleh TPPI Tuban dengan investasi US$ 3,9 miliar yang akan beroperasi pada 2028. Ada juga proyek PT Chandra Asri Perkasa senilai US$ 5 miliar yang diproyeksikan beroperasi pada 2029.

Tak ketinggalan, ada proyek Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) senilai US$ 16,5 miliar--US$ 18 miliar dengan target operasi 2030. Masih ada juga proyek dari PT Sulfindo Adiusaha senilai US$ 193 juta meski belum dipastikan target operasionalnya.

Hanya saja, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pernah mengakui beberapa investor berpotensi membatalkan investasinya lantaran efek kebijakan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

Padahal, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bilang, investasi di industri petrokimia sangat dibutuhkan, mengingat bahan baku di sektor hulu industri ini masih didominasi oleh produk impor.

'Industri hulu petrokimia punya potensi untuk dikembangkan, karena selama ini kebutuhan bahan bakunya masih impor," ujar dia, Selasa (22/10) lalu.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, selama ini 45% bahan baku di industri petrokimia nasional masih harus diimpor dari luar negeri. Produsen lokal baru bisa berkontribusi 55% saja untuk pemenuhan bahan baku industri petrokimia. Alhasil, investasi baru memang sepatutnya dibutuhkan.

"Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pasokan dari lokal bisa terjaga, jangan sampai ikut terisi oleh produk impor," imbuh dia, Minggu (27/10).

Inaplas pun menyoroti tren importasi yang makin gencar di sektor hilir petrokimia seperti plastik dan barang jadi plastik asal China yang sedang mengalami kelebihan pasokan.

Kenaikan impor tersebut berpotensi menyentuh dua digit sampai akhir tahun nanti. Ini mengingat permintaan terhadap produk plastik meningkat sekitar bulan Desember dan Januari lantaran para produsen mulai bersiap menghadapi lonjakan permintaan saat momentum Ramadan dan Lebaran tahun 2025.

Gempuran impor dari China membuat utilisasi industri hilir petrokimia nasional terus tergerus hingga ke level 50%. "Ketika hilirnya terganggu, maka sektor hulunya juga akan terdampak," jelas Fajar.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) mendukung pengembangan industri hulu petrokimia, mengingat sektor ini masih minim investasi baru yang signifikan. Lagi, pula para pelaku usaha hilir plastik lebih senang menggunakan bahan baku lokal selama harganya kompetitif.

Selama ini bahan baku plastik yang sebagian besar masih impor dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi, sehingga memberatkan bagi produsen di sektor hilir.

Aphindo mencontohkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 19/2009 mengatur bahwa bea masuk untuk bahan baku plastik yang diimpor dari negara non-free trade agreement (FTA) ditetapkan sekitar 10% sampai 15%. Kebijakan ini memang ditujukan untuk melindungi industri hulu petrokimia, namun justru kurang adil bagi industri hilirnya.

"Waktu diusulkan PMK 19 tersebut, dalam kajiannya pemerintah akan melakukan ekspansi penambahan kapasitas produksi bahan baku plastik dalam negeri melalui rencana pembangunan pabrik Chandra Asri kedua, tapi sampai saat ini realisasinya tidak pernah ada," pungkas Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier, Minggu (27/10).

Bisnis.com, NUSA DUA - Pemerintah Indonesia akan berupaya untuk menggali potensi kerja sama dengan negara-negara di kawasan Afrika. Salah satu sektor potensial yang telah diidentifikasi adalah pada pengembangan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut masih banyak potensi kerja sama yang belum dikembangkan antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika.

Rosan menjelaskan, upaya kerja sama internasional juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju. Untuk mencapai visi tersebut, kolaborasi dengan negara-negara di Afrika dapat dilakukan untuk mengatasi isu-isu yang akan dihadapi, mulai dari pengembangan sumber daya manusia hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Kami percaya pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan modal maka (pertumbuhan) itu tidak akan berkelanjutan. Pasti kami (Indonesia) dapat membagikan hal ini kepada teman-teman di belahan dunia selatan," kata Rosan dalam acara High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Senin (2/9/2024).

Salah satu sektor potensial yang dapat dikerjasamakan antara Indonesia dan negara-negara Afrika menurut Rosan adalah pengembangan baterai ataupun kendaraan listrik.

Dia menuturkan, Indonesia dan negara-negara Afrika sama-sama memiliki sumber daya alam yang dapat saling melengkapi untuk membangun industri ini.

Dia memaparkan, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber Daya lain seperti kobalt dan mangan.

Di sisi lain, negara seperti Zimbabwe memiliki cadangan lithium terbesar di Afrika. Rosan mengatakan, lithium juga merupakan bahan yang penting dalam pembuatan baterai EV.

"Sementara itu, Indonesia tidak memiliki lithium. Maroko juga memiliki komponen seperti fosfat yang juga merupakan komponen penting untuk pembuatan baterai EV. Kita saling melengkapi dalam hal ini," ujar Rosan.

Rosan melanjutkan, potensi kerja sama lain antara Indonesia dan Afrika ada di sektor kelautan, yaitu pengembangan industri rumput laut. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang yang besar di segmen ini mengingat posisinya sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia.

"Anda membutuhkan industri rumput laut dan produk hilirnya untuk semua hal, seperti farmasi, pangan, dan lainnya. Kami sangat terbuka dengan negara-negara Afrika untuk membantu mengembangkan industri ini," ujarnya.

Selanjutnya, Rosan juga menyebut sektor perkebunan kelapa sawit juga potensial untuk dikerjasamakan antara kedua pihak karena Indonesia merupakan salah negara produsen kelapa sawit dunia.

Rosan menambahkan Indonesia juga sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dia menuturkan, saat ini hanya sekitar 12%-13% dari populasi Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan lulusan perguruan tinggi.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah mengembangkan program pendidikan vokasi yang turut melibatkan perusahaan swasta baik nasional maupun multi nasional.

"Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi mereka [perusahaan] yang ikut dalam program pengembangan SDM ini, yaitu insentif pajak sebesar 200%," kata Rosan.