Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut dampak dari pemberlakuan relaksasi impor meluas kini berujung pada beralihnya usaha dari produsen manufaktur menjadi pedagang yang mengimpor barang jadi dari luar negeri.

Kondisi ini disebut merupakan imbas dari penerapan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor yang tidak lagi memberlakukan pertimbangan teknis (Pertek) untuk 7 komoditas dari Kemenperin.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan beleid tersebut yang membuat barang-barang impor seperti pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, tas, obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta elektronik membanjiri pasar domestik.

"Sudah banyak yang terjadi pelaku industri kita ini dalam negeri berubah menjadi pedagang. Nah, ini jangan sampai itu terjadi, kami sampaikan itu dampak dari Permendag 8/2024," kata Febri dalam rilis IKI, Kamis (31/10/2024).

Febri menuturkan tanpa Pertek, tujuh komoditas tersebut dapat masuk dengan bebas ke pasar domestik. Aturan ini dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

Apalagi, dia menyebut ada negara produsen manufaktur terbesar yang sedang mengalami oversupply. Sementara, barang-barang dari negara tersebut juga di-banned atau dilarang masuk ke pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

"Banjir lah ke Indonesia. Kalau pasar domestik banjir produk impor, termasuk tekstil, itu yang terjadi turun permintaan produk lokal, produksinya turun, akhirnya pelaku industri berpikir ulang karena kalau diteruskan produksinya rugi," jelasnya.

Tak sedikit dari pelaku industri yang tadinya memproduksi barang saat ini justru memilih untuk menjadi importir barang jadi. Pasalnya, ongkos mengimpor dinilai lebih efisien ketimbang memproduksi sendiri.

"Banyak itu industri elektronik utilisasi di bawah 40%, itu ya bagi kawan-kawan di pelaku industri lebih menguntungkan impor produk jadi elektronik ketimbang memproduksi," tuturnya.

Kondisi ini juga yang membuat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur RI mengalami kontraksi 3 bulan beruntun setelah Permendag 8/2024 diberlakukan. Pada September lalu, PMI berada pada level 49,2 naik dari bulan sebelumnya 48,9, sedangkan pada Juli 2024 pada level 49,3.

"Kami juga menyampaikan bahwa indeks kepercayaan industri Oktober ini atau PMI manufaktur itu bisa lebih tinggi karena belum ada kebijakan yang signifikan mem-boost industri dalam negeri," pungkasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri petrokimia dan turunannya terus berbenah dengan berbagai investasi baru di sektor tersebut. Hal ini dilakukan di tengah ancaman banjir impor yang terus meningkat, terutama di sektor hilir petrokimia.

Sebagaimana diketahui, industri petrokimia, khususnya bahan baku plastik akan kedatangan investasi sebesar US$ 31,41 miliar dari sejumlah proyek. Misalnya, proyek PT Lotte Chemical Indonesia dengan investasi senilai US$ 4 miliar dan akan beroperasi pada 2025 mendatang.

Berikutnya ada proyek PT Pertamina-Polytama Propindo 2 sebesar 322 juta yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Proyek lainnya pembangunan pabrik olefin oleh TPPI Tuban dengan investasi US$ 3,9 miliar yang akan beroperasi pada 2028. Ada juga proyek PT Chandra Asri Perkasa senilai US$ 5 miliar yang diproyeksikan beroperasi pada 2029.

Tak ketinggalan, ada proyek Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) senilai US$ 16,5 miliar--US$ 18 miliar dengan target operasi 2030. Masih ada juga proyek dari PT Sulfindo Adiusaha senilai US$ 193 juta meski belum dipastikan target operasionalnya.

Hanya saja, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pernah mengakui beberapa investor berpotensi membatalkan investasinya lantaran efek kebijakan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

Padahal, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bilang, investasi di industri petrokimia sangat dibutuhkan, mengingat bahan baku di sektor hulu industri ini masih didominasi oleh produk impor.

'Industri hulu petrokimia punya potensi untuk dikembangkan, karena selama ini kebutuhan bahan bakunya masih impor," ujar dia, Selasa (22/10) lalu.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, selama ini 45% bahan baku di industri petrokimia nasional masih harus diimpor dari luar negeri. Produsen lokal baru bisa berkontribusi 55% saja untuk pemenuhan bahan baku industri petrokimia. Alhasil, investasi baru memang sepatutnya dibutuhkan.

"Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pasokan dari lokal bisa terjaga, jangan sampai ikut terisi oleh produk impor," imbuh dia, Minggu (27/10).

Inaplas pun menyoroti tren importasi yang makin gencar di sektor hilir petrokimia seperti plastik dan barang jadi plastik asal China yang sedang mengalami kelebihan pasokan.

Kenaikan impor tersebut berpotensi menyentuh dua digit sampai akhir tahun nanti. Ini mengingat permintaan terhadap produk plastik meningkat sekitar bulan Desember dan Januari lantaran para produsen mulai bersiap menghadapi lonjakan permintaan saat momentum Ramadan dan Lebaran tahun 2025.

Gempuran impor dari China membuat utilisasi industri hilir petrokimia nasional terus tergerus hingga ke level 50%. "Ketika hilirnya terganggu, maka sektor hulunya juga akan terdampak," jelas Fajar.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) mendukung pengembangan industri hulu petrokimia, mengingat sektor ini masih minim investasi baru yang signifikan. Lagi, pula para pelaku usaha hilir plastik lebih senang menggunakan bahan baku lokal selama harganya kompetitif.

Selama ini bahan baku plastik yang sebagian besar masih impor dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi, sehingga memberatkan bagi produsen di sektor hilir.

Aphindo mencontohkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 19/2009 mengatur bahwa bea masuk untuk bahan baku plastik yang diimpor dari negara non-free trade agreement (FTA) ditetapkan sekitar 10% sampai 15%. Kebijakan ini memang ditujukan untuk melindungi industri hulu petrokimia, namun justru kurang adil bagi industri hilirnya.

"Waktu diusulkan PMK 19 tersebut, dalam kajiannya pemerintah akan melakukan ekspansi penambahan kapasitas produksi bahan baku plastik dalam negeri melalui rencana pembangunan pabrik Chandra Asri kedua, tapi sampai saat ini realisasinya tidak pernah ada," pungkas Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier, Minggu (27/10).

JAKARTA, Investor.id -  Saat ini, banjir baja impor asal China membayangi industri baja dalam negeri. Pemerintah perlu melakukan perlindungan industri baja dalam negeri agar tidak bernasib seperti industri tekstil, yang hancur karena serbuan produk impor.

“Jangan sampai industri baja kita pada akhirnya bernasib seperti industri tekstil, di mana memang sangat sulit untuk berproduksi, karena terkena gempuran impor yang cukup besar,” kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Senin (7/10/2024).

Andry mengatakan,  menurunnya industri baja China di dalam negeri membuka peluang negara tersebut untuk memperluas ekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia dengan harga sangat murah (dumping). Sebab, pasar baja Indonesia sangat potensial.

Karena itulah, menurut Andry, perlindungan pemerintah terhadap baja dalam negeri sangat dibutuhkan. Kalau tidak, industri baja di negeri ini bisa gulung tikar akibat gempuran baja impor.

Andry mengungkapkan, negara-negara lain pun sudah mengambil langkah-langkah protektif untuk melindungi industri baja dalam negeri. Contohnya, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada yang telah menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) dan tarif tinggi terhadap produk baja China.

”Banyak sekali instrumen-instrumen trade remedies yang diberikan di berbagai negara, sedangkan Indonesia masih sangat sedikit perlindungannya,” kata dia.

Andry berharap pemerintah Indonesia perlu melakukan hal yang sama. Bentuknya bisa penerapan BMAD dan sertifikasi.

Andry mengingatkan, jika banjir baja impor dibiarkan, industri baja dalam negeri bisa gulung tikar sekaligus memicu ancaman PHK massal. Lebih dari itu, sektor usaha lain juga akan terimbas, seperti para distributor. Begitu juga industri lain yang terkait.

”Efek dominonya besar, akan banyak industri yang berkaitan dengan terdampak,” jelas dia.

Andry mengatakan, perlindungan pemerintah terhadap industri baja, juga akan berdampak positif pada iklim investasi. Jika industri bisa tumbuh, diharapkan pertumbuhan ekonomi ke depan juga bisa tumbuh.

”Dengan perlindungan pasar di dalam negeri, utilisasi produksi bisa meningkat. Ini bisa memberikan gairah kepada investor untuk masuk. Investor akan merasa bahwa selain pasar dalam negeri cukup besar, dari sisi kompetisi cukup baik. Jadi itu yang kita harapkan di pemerintahan yang baru,” jelas dia.

Industri baja Tanah Air memang berharap perlindungan dari pemerintah. Salah satunya PT Gunung Raja Paksi (GRP). Presiden Direktur GRP Fedaus menegaskan, industri baja merupakan tulang punggung pembangunan.

”Karena itu, seharusnya Pemerintah benar-benar serius melindungi dengan beberapa penerapan trade remidies,” kata Fedaus.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) buka-bukaan penyebab sektor manufaktur Indonesia masih lesu, terutama karena maraknya barang impor yang menghantam industri lokal.

Perlu diketahui, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024. Meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9, namun tetap terkontrasi selama tiga bulan terakhir.

Wakil Ketua Umum API David Leonardi, mengatakan penyebab PMI manufaktur masih berada di zona kontraksi yakni kondisi ekonomi Indonesia yang belum membaik yang kemudian berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

"Untuk kembali meningkatkan indeks PMI, diperlukan kebijakan yang konsisten yang pro terhadap industri serta pro terhadap kebijakan yang bersifat proteksionis," ujar David kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya, paket kebijakan tersebut akan menciptakan persaingan dagang yang sehat di pasar domestik, sehingga akan meningkatkan aktivitas produksi industri. Alhasil, aktivitas produksi yang meningkat akan meningkatkan nilai PMI, terutama industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia.

Lebih lanjut dia mengatakan, agar manufaktur kembali ekspansif, maka pemerintah perlu menjamin perlindungan pasar untuk industri lokal, terutama dari maraknya barang impor.

"Hal ini dikarenakan terjadi relaksasi impor akibat dari inkonsistensi peraturan yang ada dan menyebabkan impor dalam jumlah masif dengan harga di bawah harga rata-rata produksi industri, masuk ke pasar dalam negeri," lanjutnya.

David menilai, masyarakat yang daya belinya rendah akan cenderung membeli produk yang lebih murah tanpa melihat produk tersebut berasal dari mana dan apakah sudah memenuhi standar atau tidak.

"Tidak hanya menurunkan aktivitas industri dalam negeri, tetapi barang impor ini juga membahayakan konsumen. Maka, dengan melindungi pasar dalam negeri dengan peraturan yang konsisten, tidak hanya industri kembali ekspansif tapi konsumen juga ikut terjaga," pungkas David.

Adapun, penurunan pesanan baru terjadi pada subsektor Industri Pengolahan Lainnya yang Indeks Kepercayaan Industri (IKI)-nya mengalami kontraksi pada September 2024. Subsektor tersebut mengalami penurunan pesanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri.

Selain tekstil dan pakaian jadi, subsektor industri lain yang juga mengalami kontraksi IKI pada pesanan baru adalah industri pengolahan tembakau, kayu, kertas, bahan kimia, komputer dan elektronik, serta jasa reparasi.

Industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia masih menderita. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut sektor tersebut belum pulih imbas banjir produk impor ke Tanah Air.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, angka Indeks Kepercayaan Industri (IKI) subsektor pakaian jadi cenderung menurun sejak bulan Mei. Meskipun secara keseluruhan kinerjanya masih ekspansif atau masih di atas level 50.

"Dan kami melihat sekarang badai banjir impor sudah mulai berdampak pada subsektor industri pakaian jadi. Sejak bulan Mei lalu industri pakain jadi itu masih ekspansif, tapi kami lihat ada tren penurunan IKI sampai bulan September," katanya dalam konferensi pers Rilis IKI di Kemenperin, Senin (30/9/2024).

Febri menyebut industri pakaian jadi yang kini menderita adalah yang di luar kawasan berikat atau tidak berorientasi ekspor. Meskipun industri yang berorientasi ekspor juga tetap mengalami penurunan permintaan.

"Dan kami lihat yang cukup menderita itu adalah industri pakaian jadi di luar kawasan berikat. Sekarang industri pakaian jadi di kawasan berikat nampaknya mulai mengalami penurunan permintaan ekspor," imbuhnya.

Menurutnya ada potensi produk pakaian jadi di kawasan berikat akan disalurkan ke pasar domestik imbas sepinya permintaan dari pasar luar negeri. Kondisi ini pada akhirnya berdampak negatif bagi industri di luar kawasan berikat.

"Nah ini nanti perlu kita lihat apakah produksi pakaian jadi di kawasan berikat ini akan ditumpahkan pula ke pasar domestik, yang nanti akan membuat industri di luar kawasan berikat juga akan menderita juga. Karena selain menghadapi banjir impor pakaian jadi juga menghadapi serbuan dari produk pakaian jadi dari kawasan berikat," bebernya.

Kondisi serupa dialami sektor tekstil. Febri menyatakan sektor tersebut harus bersaing dengan produk impor legal dan ilegal.

"Jadi industri tekstil itu masih menderita di sisi permintaan. Dan kenapa, karena itu banjir impor produk ilegal dan legal. Produk impor jadi legal dan ilegal," tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita menyebut tekanan terhadap industri tekstil disebabkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tahun 2024. Aturan tersebut memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis.

"Jadi kalau untuk tekstil memang dengan kebijakan, apalagi Permendag 8 ini memang sangat menghantam sekali, karena dia memang satu-satunya mengandalkan kainnya untuk pasar lokal," sebut Reni.

Terkait PHK di sektor tekstil, Reni menyebut hal tersebut tak lepas dari faktor sepinya orderan. Akibatnya pengusaha harus melakukan efisiensi dan mengurangi jumlah karyawannya secara perlahan.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara maraknya banjir produk impor di pasar dalam negeri. Sebab, kondisi itu terkesan menjadi kesalahan mereka di mata publik.

"Kami mendapatkan kesan bahwa dengan masuknya barang impor ini sehingga banyak keluhan dari industri lokal seakan-akan kesalahan itu ada di Kementerian Perdagangan," kata Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara K. Hasibuan, dalam jumpa pers, Senin (15/7/2024).

Dia mengatakan Kemendag sangat serius menangani distribusi produk impor yang memasuki pasar nasional sejak lima tahun terakhir. Pihaknya juga selalu memperhatikan kondisi industri lokal dari ancaman persaingan barang impor yang bersifat predatory pricing.

Bahkan menurut dia, Kemendagtelah berkomitmen serius menyelamatkan industri dalam negeri dari banyaknya penyelidikan dan pengenaan instrumen trade remedies kepada berbagai produk impor. "Padahal kami ingin meluruskan bahwa sebetulnya selama ini, beberapa tahun terakhir ini kemendag aktif juga untuk melakukan berbagai hal untuk bisa melindungi industri lokal," tutur Bara.

Lebih lanjut, Bara menjelaskan Kemendag saat ini lebih menggenjot pengawasan impor melalui dua instrumen. Kedua instrumen itu yakni pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Selama ini Kemendag sangat aktif menggunakan dua instrumen tersebut, juga sebagai respon dari keluhan-keluhan yang disampaikan dari berbagai asosiasi terhadap masuknya barang-barang," kata Bara.

"Kita sangat aktif untuk melakukan investigasi baik di Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) maupun di Komite Anti dumping Indonesia (KADI)," tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meminta pemerintah khususnya antar Kementerian, untuk tidak berpolemik atas kebijakan impor yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Sebagai bagian dari pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), Redma meminta pemerintah sebaiknya fokus pada penyelesaian biang keladi PHK massal dan penutupan pabrik tekstil yakni banjirnya barang impor ilegal.

“Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung” ujar Redma dalam keterangannya, Rabu lalu (10/7/2024).

Redma menjelaskan pihaknya masih konsisten untuk meminta pemerintah membereskan permasalahan impor di Ditjen Bea Cukai. Bebas masuknya barang impor ilegal justru berakar di Ditjen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS code hingga under invoicing terjadi.

“Untuk kesekian kalinya kami meminta pemerintah membereskan kerja buruk DitJen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS hingga under invoicing terjadi di depan mata dengan bebas, sehingga barang impor murah membanjiri pasar domestik,” kata Redma.

(FRI)