Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri petrokimia dan turunannya terus berbenah dengan berbagai investasi baru di sektor tersebut. Hal ini dilakukan di tengah ancaman banjir impor yang terus meningkat, terutama di sektor hilir petrokimia.

Sebagaimana diketahui, industri petrokimia, khususnya bahan baku plastik akan kedatangan investasi sebesar US$ 31,41 miliar dari sejumlah proyek. Misalnya, proyek PT Lotte Chemical Indonesia dengan investasi senilai US$ 4 miliar dan akan beroperasi pada 2025 mendatang.

Berikutnya ada proyek PT Pertamina-Polytama Propindo 2 sebesar 322 juta yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Proyek lainnya pembangunan pabrik olefin oleh TPPI Tuban dengan investasi US$ 3,9 miliar yang akan beroperasi pada 2028. Ada juga proyek PT Chandra Asri Perkasa senilai US$ 5 miliar yang diproyeksikan beroperasi pada 2029.

Tak ketinggalan, ada proyek Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) senilai US$ 16,5 miliar--US$ 18 miliar dengan target operasi 2030. Masih ada juga proyek dari PT Sulfindo Adiusaha senilai US$ 193 juta meski belum dipastikan target operasionalnya.

Hanya saja, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pernah mengakui beberapa investor berpotensi membatalkan investasinya lantaran efek kebijakan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

Padahal, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bilang, investasi di industri petrokimia sangat dibutuhkan, mengingat bahan baku di sektor hulu industri ini masih didominasi oleh produk impor.

'Industri hulu petrokimia punya potensi untuk dikembangkan, karena selama ini kebutuhan bahan bakunya masih impor," ujar dia, Selasa (22/10) lalu.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, selama ini 45% bahan baku di industri petrokimia nasional masih harus diimpor dari luar negeri. Produsen lokal baru bisa berkontribusi 55% saja untuk pemenuhan bahan baku industri petrokimia. Alhasil, investasi baru memang sepatutnya dibutuhkan.

"Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pasokan dari lokal bisa terjaga, jangan sampai ikut terisi oleh produk impor," imbuh dia, Minggu (27/10).

Inaplas pun menyoroti tren importasi yang makin gencar di sektor hilir petrokimia seperti plastik dan barang jadi plastik asal China yang sedang mengalami kelebihan pasokan.

Kenaikan impor tersebut berpotensi menyentuh dua digit sampai akhir tahun nanti. Ini mengingat permintaan terhadap produk plastik meningkat sekitar bulan Desember dan Januari lantaran para produsen mulai bersiap menghadapi lonjakan permintaan saat momentum Ramadan dan Lebaran tahun 2025.

Gempuran impor dari China membuat utilisasi industri hilir petrokimia nasional terus tergerus hingga ke level 50%. "Ketika hilirnya terganggu, maka sektor hulunya juga akan terdampak," jelas Fajar.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) mendukung pengembangan industri hulu petrokimia, mengingat sektor ini masih minim investasi baru yang signifikan. Lagi, pula para pelaku usaha hilir plastik lebih senang menggunakan bahan baku lokal selama harganya kompetitif.

Selama ini bahan baku plastik yang sebagian besar masih impor dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi, sehingga memberatkan bagi produsen di sektor hilir.

Aphindo mencontohkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 19/2009 mengatur bahwa bea masuk untuk bahan baku plastik yang diimpor dari negara non-free trade agreement (FTA) ditetapkan sekitar 10% sampai 15%. Kebijakan ini memang ditujukan untuk melindungi industri hulu petrokimia, namun justru kurang adil bagi industri hilirnya.

"Waktu diusulkan PMK 19 tersebut, dalam kajiannya pemerintah akan melakukan ekspansi penambahan kapasitas produksi bahan baku plastik dalam negeri melalui rencana pembangunan pabrik Chandra Asri kedua, tapi sampai saat ini realisasinya tidak pernah ada," pungkas Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier, Minggu (27/10).

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) melalui PT Polytama Propindo (Polytama), afiliasi atau anak usaha PT Tuban Petrochemical Industries (TubanPetro), dapat memproduksi petrokimia berupa bahan baku plastik ramah lingkungan. Produk ini disebut-sebut pertama di Asia Tenggara (ASEAN).

Direktur Commercial & Support Polytama, Dwinanto Kurniawan menyebut, produk itu diolah dari bahan baku plastik jenis polipropelina, di mana mudah didaur ulang (iam recyclable) dengan metode pirolisis tanpa menghasilkan zat kimia berbahaya.

Ekosistem hilir energi ini berbahan dasar propylene dalam fase gas, yang dihasilkan dari proses pengolahan (distilasi) minyak bumi, sehingga menghasilkan produk petrokimia berupa bijih plastik sebagai bahan baku plastik yang ramah lingkungan.

Propylene dalam fase gas dihasilkan dari Kilang Balongan, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan yang merupakan unit operasi dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional, Sub Holding Refining & Petrochemical Pertamina.

“Bahan baku plastik jenis polipropelina yang diproduksi Polytama dengan merk dagang Masplene memiliki dua bentuk, yakni pellet maupun granule. Inovasi produk granule ini merupakan inovasi Polytama dan satu-satunya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara,” ujar Dwinanto, Kamis (26/9/2024).

Dia mengatakan, beberapa sektor Industri nasional membuat produk olahan dari bijih plastik jenis polipropelina, masyarakat dapat membedakan plastik ramah lingkungan dengan mudah, yakni bertanda simbol segitiga dengan kode plastik 5.

Di lihat mulai sisi kemasan makanan dan minuman, karung plastik, peralatan rumah tangga dari plastik, tas belanja spunbond, plastik film Laundry, karpet, masker, APD, hingga part otomotif dan elektronik.

Polytama menghasilkan bijih plastik jenis polipropelina sebanyak 300.000 ton per tahun, 23.000-24.000 metrik ton (MT) perbulan atau 780-800 MT per harinya.

Produk Polytama juga telah memperoleh kualifikasi tanda sah capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan nilai 81,83 persen.

Dwinanto mengatakan, untuk mendukung kemandirian sektor petrokimia, Polytama akan meningkatkan kapasitas perusahaan hingga dua kali lipat pada 2027 atau menjadi 600.000 ton per tahun dari yang sebelumnya 300.000 ton per tahun melalui proyek Polypropylene plant Balongan.

"Rencana di 2027 akan menjadi 600.000 metrik ton. Itu artinya nanti 2027, Polytama akan menjadi produsen polipropilena terbesar di Indonesia," kata Dwinanto.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan pengamanan perdagangan (safeguard measures) atas lonjakan impor salah satu bahan baku plastik yaitu Linear Low Density Polythylene (LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta.

Sebagai informasi, LLDPE atau politilena linear kepadatan rendah adalah sejenis plastik termal yang diproduksi lewat pemanasan dengan karakteristik seperti tahan terhadap tusukan, tidak mudah koyak, tahan terhadap senyawa kimia, dan fleksibel. LLDPE umumnya dipakai untuk pelapis kemasan, kemasan plastik, pelapis pemisah ban, dan lain-lain.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, KPPI telah menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures untuk impor LLDPE pada pertengahan Agustus lalu.

Permohonan tersebut diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mewakili industri dalam negeri yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk(TPIA) dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

KPPI pun mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) terjadi peningkatan impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54%.

Pada 2023, impor LLDPE ke Indonesia tercatat sebesar 280.385 ton, naik 33,27% dari tahun sebelumnya yakni 210.382 ton. Sementara pada 2022, impor produk tersebut turun 3,27% dari capaian tahun 2021 yaitu 217.494 ton.

Mayoritas impor LLDPE dalam bentuk selain cari atau pasta pada 2023 berasal dari Malaysia (43,43%), kemudian diikuti oleh Thailand (37.52%),Arab Saudi (8,36%), dan Amerika Serikat (2,97%).

Pihak KPPI menemukan fakta adanya indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pihak pemohon. Hal ini meliputi penurunan produksi dan kapasitas terpakai, penurunan penjualan domestik, kerugian finansial, dan penurunan pangsa pasar pasar industri domestik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa justru mengkritik permohonan safeguard measures atas produk LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta. Permohonan kebijakan proteksi ini memperlihatkan ketidakmampuan industri petrokimia Indonesia dalam mengejar perkembangan teknologi pembuatan LLDPE.

Sejauh ini, produsen LLDPE lokal masih membutuhkan bahan baku berupa naphtha yang diimpor dari luar negeri. Padahal, sudah ada teknologi modern untuk produksi LLDPE tanpa menggunakan napthta yang diterapkan di negara-negara lain.

Belum lagi, kapasitas produksi pemohon seperti TPIA dan Lotte Chemical belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan LLDPE di dalam negeri, sehingga industri hilir tetap harus mengimpor produk tersebut. Alhasil, IPF menganggap rencana pengenaan safeguard untuk impor LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta tidak tepat.

"Industri raksasa di hulu dapat meminta proteksi, sedangkan industri hilir yang relatif kecil dan berjumlah banyak akan dirugikan," tegasHenky, Senin (16/9).

Lantas, biaya produksi kemasan yang menggunakan LLDPE akan membengkak jika safeguard diberlakukan.

Ancaman banjir impor produk kemasan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina menjadi terbuka lantaran mereka tidak dikenakan bea masuk tambahan. Produk-produk impor ini akan lebih mudah diserap konsumennya yakni industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Sebab, mereka akan memilih kemasan yang lebih murah mengingat pertimbangan bisnis.

"Kalau industri hulu tidak bisa bersaing, mestinya merek melakukan upgrade teknologi atau menerapkan ekonomi sirkular," jelas Henky.

Terlepas dari itu, IPF memperkirakan kinerja industri kemasan masih bisa tumbuh dengan penjualan rata-rata sekitar 2%--3% per tahun.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai melakukan tindakan penyelidikan pengamanan perdagangan (safeguard measures) atas lonjakan jumlah impor Polietilena Linear Kepadatan Rendah (Linear Low Density Polyethylene/LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta pada Senin, (9/9).

Sebagai informasi, Polietilena Linear Kepadatan Rendah (LLDPE) merupakan bahan baku film kemasan, kantong, lembaran plastik, plastik pembungkus, plastik pembungkus elastis, mainan, penutup, tutup, pipa, hingga ember.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak menjelaskan, berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan yang disampaikan, KPPI menemukan fakta adanya indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun selama periode 2021-2023.

"Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut, antara lain, menurunnya produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, kerugian finansial, serta pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik," terang Franciska dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

Produk dengan kriteria polietilena mengandung monomer alfa-olefin 5 persen atau kurang dalam bentuk selain cair atau pasta memiliki kode Harmonized System (HS) 3901.10.92 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Sebelumnya, KPPI menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures pada Senin, (12/8) lalu. Permohonan tersebut diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mewakili industri dalam negeri yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk, dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) terjadi peningkatan jumlah impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54%.

Pada 2023, impor produk tersebut ke Indonesia tercatat sebesar 280.385 ton, naik 33,27 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 210.382 ton. Sementara pada 2022, impor produk tersebut turun 3,27 persen dari 2021 yang tercatat sebesar 217,494 ton.

Pada 2023 impor utama, LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta berasal dari beberapa negara, antara lain Malaysia dengan pangsa impor sebesar 43,43 persen, diikuti Thailand (37,52 persen), Arab Saudi (8,36 persen), dan Amerika Serikat (2,97 persen). Selain dari negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

"KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan secara tertulis," imbuh Franciska.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya produk plastik impor membanjiri pasar dalam negeri saat ini merupakan tantangan yang dihadapi industri hilir.

Juru bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) Henry Chevalier menilai, industri hilir perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut.

“Untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor, industri hilir harus juga mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga produks jadi impor. Kalau tidak, impor produks jadi, baik secara legal maupun ilegal tetap akan membanjiri pasar dalam negeri,” kata Henry dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

Dia mengatakan, kunci untuk bisa memproduksi produk jadi dengan daya saing tinggi adalah bahan baku plastik di dalam negeri yang harus lebih murah dibandingkan dengan harga BBP di negara pesaing.

Henry menilai, pemerintah tidak perlu lagi memberikan proteksi karena proteksi ini hanya akan berdampak pada mahalnya bahan baku plastik di dalam negeri.

Dia juga mengingatkan, industri hulu sampai saat ini masih mendapatkan perlindungan dari pemerintah sejak tahun 2009 yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Bea Masuk terhadap Bahan Baku Plastik yang diimpor dari negara non-FTA dengan tarif bea masuk antara 10 sampai 15 persen.

Menurut Henry, terbitnya Permendag Nomor 36/2023 khusus untuk 12 HS Code ini, sudah direvisi sebanyak 3 kali yaitu menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2024, Permendag Nomor 7 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sudah cukup baik.

“Karena, tujuan utamanya adalah memberi perlindungan kepada industri barang jadi plastik dalam negeri, sesuai dengan semangat pemerintah yaitu hilirisasi,” ungkapnya.

“Jika pemerintah ingin melakukan hilirisasi, syarat utamanya adalah ketersediaan bahan baku yang akan diolah diproses oleh Industri hilir dengan harga yang murah atau setidaknya sama dengan harga dari negara pesaing,” tambahnya.

Shutterstock/Danza Ilustrasi kursi plastik putih.

Henry bilang, kalau utilisasi industri plastik hilir meningkat, maka akan meningkatkan kebutuhan bahan baku plastik, yang seharusnya menjadi berita baik untuk industri hulu.

Ketua Umum Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) Totok Wibowo mengatakan, untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor, industri hilir harus mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga produksi jadi impor.

“Kalau tidak, impor produksi jadi, baik secara legal maupun ilegal tetap akan membanjiri pasar dalam negeri. Tinggal industri hulunya apakah mampu memanfaatkan sinyal positif ini dengan memberikan harga yang bersaing dengan harga BBP impor atau tidak,” ungkap Totok.

"Kalau ternyata harga yang ditawarkan lebih mahal dibanding dengan harga BBP impor, jangan disalahkan kalau industri hilir plastik akan menggunakan BBP impor," tambah dia.

Totok menambahkan, saat ini industri hilir mempekerjakan 700.000 karyawan. Untuk bisa bersaing dengan produk jadi impor industri hulu harus kuat secara modal, teknologi dan efisiensi biaya.

Jika sebaliknya, maka akan terjadi deindustrialisasi dan menimbulkan pengangguran masal.

Kedua, bila pemerintah akan memberikan insentif agar hulu juga berkembang sebaiknya berupa incentive yang non tarif. Contohnya, pengurangan pajak untuk periode tertentu tapi harus diimbangi dengan pembaruan teknologinya.

“Untuk meningkatan daya saing produk jadi, yang harus diperbaiki lebih lanjut dari peraturan pengaturan impor saat ini adalah, khusus untuk produk jadi plastik yang terdiri dari sekitar 140 HS Code adalah ditingkatkan dari sekadar LS dan Post Border menjadi LS, PI dan Border,” jelasnya.

Adapun hal yang tidak kalah pentingnya lainnya adalah pengawasan secara ketat terhadap pemberian izin impornya dan ketepatan kode HS yang digunakan. Karena, banyak impor suatu produk jadi plastik yang tidak sesuai dengan kode HS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya produk plastik impor membanjiri pasar dalam negeri saat ini merupakan tantangan yang dihadapi industri hilir.

Juru bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) Henry Chevalier menilai, industri hilir perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut.

“Untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor, industri hilir harus juga mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga produks jadi impor. Kalau tidak, impor produks jadi, baik secara legal maupun ilegal tetap akan membanjiri pasar dalam negeri,” kata Henry dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

Dia mengatakan, kunci untuk bisa memproduksi produk jadi dengan daya saing tinggi adalah bahan baku plastik di dalam negeri yang harus lebih murah dibandingkan dengan harga BBP di negara pesaing.

Henry menilai, pemerintah tidak perlu lagi memberikan proteksi karena proteksi ini hanya akan berdampak pada mahalnya bahan baku plastik di dalam negeri.

Dia juga mengingatkan, industri hulu sampai saat ini masih mendapatkan perlindungan dari pemerintah sejak tahun 2009 yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Bea Masuk terhadap Bahan Baku Plastik yang diimpor dari negara non-FTA dengan tarif bea masuk antara 10 sampai 15 persen.

Menurut Henry, terbitnya Permendag Nomor 36/2023 khusus untuk 12 HS Code ini, sudah direvisi sebanyak 3 kali yaitu menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2024, Permendag Nomor 7 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sudah cukup baik.

“Karena, tujuan utamanya adalah memberi perlindungan kepada industri barang jadi plastik dalam negeri, sesuai dengan semangat pemerintah yaitu hilirisasi,” ungkapnya.

“Jika pemerintah ingin melakukan hilirisasi, syarat utamanya adalah ketersediaan bahan baku yang akan diolah diproses oleh Industri hilir dengan harga yang murah atau setidaknya sama dengan harga dari negara pesaing,” tambahnya.

Shutterstock/Danza Ilustrasi kursi plastik putih.

Henry bilang, kalau utilisasi industri plastik hilir meningkat, maka akan meningkatkan kebutuhan bahan baku plastik, yang seharusnya menjadi berita baik untuk industri hulu.

Ketua Umum Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) Totok Wibowo mengatakan, untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor, industri hilir harus mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga produksi jadi impor.

“Kalau tidak, impor produksi jadi, baik secara legal maupun ilegal tetap akan membanjiri pasar dalam negeri. Tinggal industri hulunya apakah mampu memanfaatkan sinyal positif ini dengan memberikan harga yang bersaing dengan harga BBP impor atau tidak,” ungkap Totok.

"Kalau ternyata harga yang ditawarkan lebih mahal dibanding dengan harga BBP impor, jangan disalahkan kalau industri hilir plastik akan menggunakan BBP impor," tambah dia.

Totok menambahkan, saat ini industri hilir mempekerjakan 700.000 karyawan. Untuk bisa bersaing dengan produk jadi impor industri hulu harus kuat secara modal, teknologi dan efisiensi biaya.

Jika sebaliknya, maka akan terjadi deindustrialisasi dan menimbulkan pengangguran masal.

Kedua, bila pemerintah akan memberikan insentif agar hulu juga berkembang sebaiknya berupa incentive yang non tarif. Contohnya, pengurangan pajak untuk periode tertentu tapi harus diimbangi dengan pembaruan teknologinya.

“Untuk meningkatan daya saing produk jadi, yang harus diperbaiki lebih lanjut dari peraturan pengaturan impor saat ini adalah, khusus untuk produk jadi plastik yang terdiri dari sekitar 140 HS Code adalah ditingkatkan dari sekadar LS dan Post Border menjadi LS, PI dan Border,” jelasnya.

Adapun hal yang tidak kalah pentingnya lainnya adalah pengawasan secara ketat terhadap pemberian izin impornya dan ketepatan kode HS yang digunakan. Karena, banyak impor suatu produk jadi plastik yang tidak sesuai dengan kode HS.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut target swasembada petrokimia bahan baku plastik pada 2025 dipastikan gagal.

Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto Sadiman mengatakan serbuan bahan baku dan barang jadi plastik menjadi biang keladi dari ancaman gagalnya kemandirian petrokimia nasional.

"Kondisi industri sektor petrokimia Indonesia semakin terpuruk karena banjir produk impor bahan baku plastik khususnya dari negara Thailand, Vietnam, Malaysia, China, Korea Selatan, dan Middle East yang juga berdampak ke industri turunannya," kata Budi di Kantor Inaplas, Kamis (18/7/2024).

Banjirnya impor dari negara-negara tersebut membuat iklim usaha dalam negeri tidak kondusif. Hal ini diperparah dengan aturan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.8/2024.

Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk dalam negeri menurunkan minat untuk menanamkan investasi di Indonesia.

Terlebih, jika impor bahan baku dan barang jadi terus banjir di pasar domestik, pabrik-pabrik plastik akan banyak yang tutup dan merugikan industri turunannya seperti makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, tekstil dan lain-lain.

"Saat ini produk hulu LLDPE telah memenuhi kebutuhan nasional, sedangkan PP Homopolymer akan segera memenuhi kebutuhan nasional dengan tambahan produksi dari Lotte Chemicals dan Polytama tahun 2026," ujarnya.

Minimnya pengendalian impor akan membuat Indonesia memiliki potensi mengimpor sekitar 4 juta ton bahan baku plastik di 2030 bila tidak ada tambahan kapasitas baru.

Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian, sejumlah proyek industri kimia di Indonesia sampai tahun 2030, total nilai investasinya akan mencapai US$31.415 juta.

Adapun, para investor tersebut di antaranya dari PT Chandra Asri Perkasa, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Sufindo Adiusaha, proyek olefin TPPI Tuban, dan proyek GRR Tuban.

"Rencana investasi yang diharapkan nantinya Indonesia akan mencapai swasembada industri petrokimia dipastikan akan mundur bahkan gagal akibat dari banjir impor yang berdampak pada rencana investasi yang terpaksa harus ditunda dan dikaji ulang," pungkasnya.