Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim terdapat 48 investor yang siap mendukung pengadaan susu sapi dalam program makan siang bergizi gratis Prabowo-Gibran.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengatakan, 48 perusahaan tersebut telah komitmen untuk mengimpor sapi perah dan membudidayakannya di dalam negeri. Adapun, Kementan menargetkan impor sapi perah hingga 1 juta ekor dalam kurun waktu lima tahun ke depan hingga 2029.

"Untuk sapi perah sudah ada 48 perusahaan yang sudah tanda tangan di atas materai akan memasukkan [impor] sapi perah, tentu dengan ketentuan dan syarat yang berlaku," ungkap Agung dalam diskusi publik, dikutip secara virtual, Jumat (30/8/2024).

Agung membeberkan, untuk budidaya sapi perah hingga 1 juta ekor dibutuhkan tambahan lahan hingga 500.000 hektare. Menurutnya, saat ini pihaknya telah mengidentifikasi hingga 1 juta hektare lahan yang cocok untuk budidaya sapi perah dari target 1,5 juta hektare.

Lahan-lahan tersebut, kata dia, kebanyakan merupakan lahan milik pemerintah daerah, bank tanah, milik BUMN (PTPN) hingga Perhutani.

"Terakhir kami ke Sulawesi Tengah, namanya Lembah Napu di Kabupaten Poso, luas lahannya lebih dari 60.000 hektare, yang dimiliki oleh bank tanah 6.600 hektare itu sangat luar biasa dan tidak kalah dengan New Zealand dan Australia," bebernya.

Agung pun mengakui, intervensi dan stimulus pemerintah diperlukan untuk menarik lebih banyak minat investor masuk ke dalam ekosistem program makan bergizi gratis, baik untuk penyediaan susu maupun daging sapi. Dia menyebut, salah satu yang penting bagi investor adalah kepastian pasar dan keberlanjutan bisnis sektor peternakan di Indonesia.

Musababnya, Agung tidak menampik bahwa usaha di sektor peternakan memiliki risiko yang besar. Namun, dengan adanya stimulus dan upaya pemerintah memberikan kepastian berusaha di sektor peternakan, kata dia, menjadi hal krusial yang dinantikan para calon investor.

"Rata-rata mereka [calon investor] masih berat karena keberlanjutan di bisnis ini tidak mudah, risikonya sangat tinggi, keberlanjutan bisnisnya belum jelas," ucapnya.

Adapun, Agung mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 sebagai upaya memberikan regulasi yang mudah untuk pengadaan impor sapi dari sejumlah negara.

Selain itu, dia menyebut bahwa konsumsi daging dan susu di masyarakat juga perlu ditingkatkan. Para pelaku usaha perlu diberi jaminan penyerapan pasar dengan harga di atas biaya produksi.

Di sisi lain, konsumen juga perlu diberikan jaminan keamanan pangan dengan dibentuknya standarisasi produk susu dan daging yang berkualitas.

"Kalau bisnis sapi potong dan sapi perah menguntungkan, pemerintah tidak perlu mengemis-ngemis kepada investor untuk melakukan investasi di bidang ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman, membeberkan bahwa pihaknya telah dimintai untuk mendukung program susu gratis di pemerintahan selanjutnya itu dengan melakukan impor sapi.

Musababnya, kata Adhi, produksi susu dalam negeri saat ini belum mumpuni untuk memenuhi kebutuhan program populis tersebut. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan susu di kalangan industri saat ini pun, sebanyak 80% juga masih dipasok dari luar negeri alias impor.

"Ya beberapa produsen anggota Gapmmi diminta untuk mendukung program pengadaan sapi," ujar Adhi saat ditemui di Kawasan Senayan, Senin (22/7/2024).

Kendati begitu, menurutnya impor sapi perah tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Ada banyak faktor dan persiapan yang perlu dipertimbangkan.

Menurutnya, kecocokan iklim dan lingkungan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengimpor sapi perah. Indonesia yang merupakan wilayah tropis cenderung menghasilkan susu lebih sedikit dibandingkan negara subtropis seperti Eropa atau sebagian wilayah Australia.