JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha penyelenggara fintech p2p lending PT Investree Radhika Jaya (Investree), baru-baru ini. Meski begitu, OJK menegaskan bahwa para peminjam (borrower) tetap berkewajiban untuk melunasi sisa utang atau pinjamannya.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman mengatakan, setelah pencabutan izin usaha Investree, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan.

“Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada pemberi dana atau lender. Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi,” ungkap Agusman kepada wartawan, pada Rabu (6/11/2024).

Adapun OJK dalam kesempatan sebelumnya telah mengumumkan telah mencabut izin usaha (CIU) penyelenggara PT Investree Radhika Jaya (Investree). CIU Investree itu diakibatkan sederet persoalan mulai dari pelayanan kepada masyarakat, modal cekak, dan hal-hal lainnya menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

CIU Investree diteken OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Sebelumnya, OJK telah memberi waktu kepada Investree untuk memenuhi segala ketentuan, salah satunya tentu mengenai penyuntikkan modal.

“Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, pada Senin (21/10/2024).

Selanjutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022), Investree diwajibkan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Kejar Eks CEO Adrian Gunadi

Di sisi lain, Agusman kembali menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah memburu Eks CEO Investree, Adrian Asharyanto Gunadi yang diketahui sedang berada di luar negeri. Langkah ini diambil sebagai upaya penegakkan hukum pidana di sektor jasa keuangan

“OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Agusman.

OJK dalam kesempatan sebelumnya juga menyatakan melakukan lima langkah lain yang diperlukan terhadap Adrian Gunadi. Pertama, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan. Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Kedua, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keempat, OJK melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk. Aset-aset Mantan Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) itu selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kelima, melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin satu perusahaan fintech peer to peer(P2P)lendingatau pinjaman online (pinjol) dan perusahaan pembiayaan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) pada Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK, Agusman mengatakan bahwa perusahaan pertama yang telah dicabut izinnya oleh regulator yakni, PT Investree Radhika Jaya (Investree). Dia mengatakan, alasan OJK mencabut izin usaha platform P2P lending tersebut lantaran tidak memenuhi ekuitas minimum dan pelanggaran ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022.

“Selain itu, perusahaan tersebut juga kinerjanya memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11).

Selanjutnya, OJK telah mencabut izin perusahaan pembiayaan, PT Rindang Sejahtera Finance. Agusman mengatakan bahwa pihaknya mencabut izin tersebut karena perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

Adapun selama Oktober 2024, OJK telah melakukan sanksi administratif kepada 16 perusahaan pembiayaan, empat perusahaan modal ventura dan 16 fintech P2P lending atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Sedangkan dari sisi kinerja, OJK mencatat piutang pembiayaan sebanyak Rp 501,78 triliun. Angka tersebut meningkat 9,39% secara tahunan atau year on year(YoY) dari Rp 458,60 triliun pada September 2024.

Sementara itu, dari sisi fintech P2P lending pada September 2024, outstanding pembiayaan yang dicatat mencapai Rp 74,48 triliun. Total pembiayaan ini tumbuh 33,73% YoY dari Rp 55,70 triliun.

Selanjutnya, pembiayaan modal ventura mencapai sebesar Rp 16,25 triliun pada September 2024. Angka tersebut turun dibandingkan Rp 17,68 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sedangkan aset industri modal ventura mencapai Rp 26,15 triliun. Jumlah tersebut turun dari yang sebelumnya mencapai Rp 27,24 triliun pada September 2023.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan data pengaduan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 561 pengaduan konsumen terkait fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) per 28 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, jumlah pengaduan tersebut memiliki porsi sekitar 3% dari total pengaduan yang masuk ke OJK di bidang fintech.

"Adapun 3 pokok permasalahan yang paling banyak terkait pengaduan Investree, yaitu kegagalan atau keterlambatan transaksi, imbal hasil, serta margin keuntungan," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Sebagai informasi, OJK telah mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 melalui surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024.

Friderica menerangkan, sebenarnya OJK telah menegakkan perlindungan konsumen terhadap kasus Investree.

Dia menambahkan, OJK sudah memberikan peringatan tertulis kepada Investree sebelum dicabut izin usaha. Sebab, perusahaan yang didirikan Adrian Gunadi itu memang terkesan lambat menanggapi pengaduan konsumen pada saat itu.

"Tindak lanjutnya, kami sudah lakukan dengan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Investree," ujarnya.

Friderica menyampaikan, upaya lainnya dari penegakan perlindungan konsumen, yakni OJK juga tengah melakukan penyelidikan, verifikasi data dengan fakta materil, hingga akhirnya Investree dicabut izin usaha pada 21 Oktober 2024.

Terkait cabut izin usaha tersebut, OJK mewajibkan Investree untuk menyelesaikan kewajiban terhadap lender dan borrower, serta kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

"Kami mewajibkan Investree memberikan informasi secara jelas kepada lender dan borrower, serta pihak lain mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban," tuturnya.

Selain itu, Friderica bilang, Investree juga harus menyediakan pusat informasi, pengaduan, dan menunjuk petugas yang akan bertanggung jawab menangani pengaduan dari masyarakat. (*)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seusai mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) pada 21 Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah memburu pendiri perusahaan, Adrian Gunadi.

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyatakan OJK sedang melakukan proses penegakan hukum terhadap Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan.

"Salah satunya mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan, bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," ucapnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (26/10).

Seusai tak lagi menjadi Direktur Utama Investree pada akhir Januari 2024, dikabarkan Adrian sudah berada di luar negeri. Keberadaan Adrian juga sempat mengundang tanda tanya di tengah permasalahan gagal bayar Investree.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumber Kontan pada awal Oktober 2024, Adrian Gunadi terdeteksi berada di luar negeri. Terdapat foto yang menampilkan Adrian Gunadi sedang berada di Doha, Qatar. Foto itu terlihat diunggah anak pengacara Hotman Paris, Frank Hutapea. Tampak Adrian sedang menyantap makanan di salah satu restoran.

"Thank you @adrian.gunadi udah jadi tour guide gw selama 3 jam di Doha," tulis Frank dalam unggahan tersebut.

Terkait keberadaan Adrian, Kontan.co.id juga telah menghubungi pihak imigrasi dan kepolisian, tetapi belum ada respons hingga berita ini dibuat.

Selain berupaya memulangkan Adrian Gunadi, OJK juga telah dan akan mengambil sejumlah langkah tegas berkaitan dengan masalah Investree. Salah satunya, yakni melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan. Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

OJK juga melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya pada 21 Oktober 2024 imbas masalah gagal bayar yang tak kunjung usai.

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, setelah pencabutan izin usaha Investree, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Adapun penagihan tersebut sepenuhnya akan menjadi tugas Tim Likuidasi Investree.

"Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada pemberi dana atau lender. Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Sebelumnya, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi menerangkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending. Ditambah kinerja yang memburuk dari Investree yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia bilang pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ismail menyampaikan OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree. Tindakan tersebut, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Ismail bilang pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) pada 21 Oktober 2024 imbas masalah gagal bayar yang tak kunjung usai.

Menanggapi hal itu, Lender Investree Febry Christoper berharap ada penyelesaian yang baik dan benar terkait dengan permasalahan gagal bayar yang menimpa Investree.

"Apakah ada pelanggaran terkait kewenangan direksi Investree sehingga terjadi fraud dalam sistem Investree tersebut? Artinya, jajaran Investree yang terindikasi penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan dapat diproses," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10).

Selain itu, Febry berharap adanya langkah terbaik untuk mengembalikan uang-uang lender yang merasa dirugikan. Sebab, dia bilang sudah hampir 2 tahun lebih lender menderita gagal bayar.

"Adrian Gunadi selaku penanggung jawab juga harus diproses secara hukum," ujarnya.

Febry menerangkan dirinya sudah dan masih terus berupaya mendapatkan kejelasan terkait uangnya dengan mengontak e-mail Investree.

Selain itu, dia juga sudah menhubungi contact center Investree yang saat ini mulai aktif menganggapi keluhan lender. Adapun Febry menghubungi melalui nomor telepon 021-22532535 dan email cs@investree.id.

Sementara itu, lender Investree sekaligus Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Johnner Sitompul berpendapat pencabutan izin usaha oleh OJK merupakan tindakan yang sangat baik.

Dia pun menginginkan agar dananya yang masih ada di Investree sekitar Rp 189 juta bisa kembali.

"Saya sebagai lender, ingin semua aset atau equity Investree termasuk milik CEO Adrian Gunadi dilikuidasi dan digunakan untuk membayar utang para lender," katanya kepada Kontan, Selasa (22/10).

Johnner yang juga tengah menggugat Investree optimistis bisa dapat prioritas untuk dananya dikembalikan lebih dahulu apabila proses likuidasi Investree telah berjalan.

Sebelumnya, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi menerangkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending, serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia bilang pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ismail menyampaikan OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Ismail bilang pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) mengumumkan bahwa kantor perusahaan yang berada di lantai 21 Menara AIA Central, Jakarta Selatan, ditutup sementara. Pengumuman itu disampaikan Investree seusai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan tersebut pada 21 Oktober 2024. Adapun pengumuman itu tercantum dalam lembaran surat yang didapatkan saat reportase Kontan ke Menara AIA Central pada Selasa (22/10).

Surat itu tertera bahwa pengirimnya adalah Relationship Manager (RM) Funding Investree Hartian Agus melalui e-mail yang ditujukan kepada manajemen gedung dan dikirimkan pada Senin (21/10) pukul 21.54 WIB.

"Sehubungan dengan cabut izin usaha, maka kantor perusahaan akan ditutup sementara hingga proses transisi ke Tim Likuidasi selesai, yang diperkirakan memakan waktu sekitar 30 hari. Hal-hal yang berkaitan dengan Lenders (pemberi pinjaman) dan Borrowers (peminjam) akan tetap dilanjutkan oleh Tim Likuidasi, sehingga proses pinjam-meminjam tidak akan berhenti selama masa transisi itu," tulis Investree dalam pengumuman tersebut.

Hartian juga menjelaskan bahwa semua pengunjung eksternal belum dapat diberikan akses ke kantor Investree yang berada di lantai 21. Sebab, per 22 Oktober 2024, seluruh karyawan Investree bekerja dari rumah.

"Apabila ada pengunjung eksternal yang ingin mengunjungi Investree Radhika Jaya, dapat menghubungi e-mail: cs@investree.id," tulis Hartian.

Sayangnya, Kontan tak bisa menemui pihak dari Investree secara langsung di lokasi. Namun, berdasarkan keterangan dari sumber yang ditemui, memang sudah tak ada lagi karyawan yang mendatangi kantor yang terletak di lantai 21 tersebut. Sumber juga menerangkan bahwa sudah ada lender yang mendatangi Menara AIA Central pada hari ini untuk meminta kejelasan terkait pengembalian dana.

Sumber juga menyampaikan kantor Investree yang berada di lantai 28 pun kini sudah ditutup. Bahkan, pihak manajemen gedung telah mencabut sewanya. Sebelumnya, PT Putra Radhika Investama yang disinyalir merupakan bagian dari Investree disebutkan berkantor di lantai 28.

Sumber Kontan yang lain menyebut bahwa lantai 28 itu dahulunya sama fungsinya seperti lantai 21, yakni untuk kantor Investree, terutama karyawan bagian IT dan produk.

"Namun, secara official kalau untuk menerima tamu itu di lantai 21," kata sumber Kontan, Selasa (21/10)

Di sisi lain, Kontan sudah mencoba menghubungi Hartian. Akan tetapi, Hartian tak kunjung merespons pertanyaan dari Kontan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) pada 21 Oktober 2024 imbas masalah gagal bayar yang tak kunjung usai.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sangat mengapresiasi dan mendukung keputusan tegas OJK yang mencabut izin usaha Investree.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik Djafar menyebut hal itu tentunya sangat berpengaruh positif terhadap industri fintech P2P lending di Indonesia agar lebih sehat dan berkesinambungan.

"Saya rasa dengan adanya tindakan tegas dari OJK akan makin menguatkan kepercayaan investor. Kalau menyimak pernyataan OJK dalam siaran pers, sudah sangat jelas OJK menekankan tentang adanya pelanggaran yang serius pada Investree, bukan pada industri," katanya kepada Kontan, Selasa (22/10).

Untuk memilih fintech Lending yang bagus, Entjik mengatakan salah satunya bisa dilihat dari company profile, laporan keuangan, dan laporan kinerja perusahaan di situs resmi. Dia menerangkan sebenarnya Standard Operating Procedure (SOP) bisnis sudah dipersiapkan oleh OJK secara lengkap, tergantung dari kepatuhan masing-masing platform untuk menjalankan.

"AFPI tentunya terus-menerus mengingatkan para anggota kami untuk wajib menjalankan management perusahaan secara comply dan prudent, dengan seringnya kami menyelenggarakan forum diskusi, seperti Compliance Talk Forum dan Brain Wave," kata Entjik.

Sebelumnya, Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi menerangkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending, serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia bilang pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ismail menyampaikan OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Ismail bilang pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) pada 21 Oktober 2024 imbas masalah gagal bayar yang tak kunjung usai.

Dalam surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024, disebutkan OJK bahkan berupaya melakukan sejumlah langkah tegas terhadap pendiri Investree, Adrian Gunadi.

Salah satunya, yakni berupaya untuk memulangkan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan, bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

Bukan tanpa sebab OJK akan melakukan upaya tersebut. Seusai tak lagi menjadi Direktur Utama Investree pada akhir Januari 2024, dikabarkan Adrian sudah berada di luar negeri. Keberadaan Adrian juga sempat mengundang tanda tanya di tengah permasalahan gagal bayar Investree.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumber Kontan pada awal Oktober 2024, Adrian Gunadi memang masih berada di luar negeri.

Selain berupaya memulangkan Adrian Gunadi, OJK juga telah dan akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas lain terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Salah satunya, yakni telah melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan.

Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Selain itu, OJK juga melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan, serta melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha perusahaan yang menjadi pioneer fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radika Jaya (Investree).

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi mengatakan, keputusan itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

"Mencabut izin usaha Investree yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (21/10).

Ismail bilang, pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending, serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia bilang pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ismail menyampaikan OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Ismail bilang pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hal tersebut, sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan pelindungan nasabah/masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang, dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Adapun langkah tersebut antara lain, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Selain itu, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditambah melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

Ismail juga mengatakan OJK akan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Ismail menyebut Investree diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan.

OJK juga melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Investree wajib menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, serta menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihakpihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Ditambah wajib memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihakpihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Investree juga wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree, serta menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.

Terkait hal itu, Ismail menyampaikan nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id, dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Investree juga wajib melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, Ismail menyebut OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri penyelenggara LPBBTI.

Tonton:Swasembada Pangan Jadi Prioritas Utama Pemerintahan Prabowo

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Mengutip laman ojk.go.id, alasan Utama pencabutan Izin Usaha Investree dikarenakan perusahaan melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Selain itu, kine​rja Investree dinilai memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hal-hal tersebut di atas, sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan pelindungan nasabah/masyarakat.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, antara lain:

1. Melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan. Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

2. Melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3. Melakukan pemblokiran rekening perbankan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

4. Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan;

5. Mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum;

6. Melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk:

- Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan;

- Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan;

- Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;

- Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

- Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

- Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree;

- Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.

Terkait hal ini, nasabah/Masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id, dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

- Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. ​

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha (CIU) penyelenggara fintech p2p lending PT Investree Radhika Jaya (Investree). Praktis, saat ini tersisa sebanyak 97 entitas fintech p2p lending penyedia layanan pinjaman online (pinjol) resmi berizin OJK.

Berdasarkan keterangan resmi OJK pada Senin (21/10/2024), pencabutan izin usaha Investree itu diakibatkan sederet persoalan mulai dari pelayanan kepada masyarakat, modal cekak, dan hal-hal lainnya menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

CIU Investree diteken OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Sebelumnya, OJK telah memberi waktu kepada Investree untuk memenuhi segala ketentuan, salah satunya mengenai penyuntikkan modal.

“Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi.

Dengan demikian, saat ini terdapat sebanyak 97 penyelenggara fintech p2p lending yang berizin OJK, antara lain:

Danamas

amartha

DOMPET Kilat

Boost

TOKO MODAL

modalku

KTA KILAT

Kredit Pintar

Maucash

Finmas

KlikA2C

Akseleran

Ammana.id

PinjamanGO

KoinP2P

pohondana

MEKAR

AdaKami

ESTA KAPITAL FINTEK

KREDITPRO

FINTAG

RUPIAH CEPAT

CROWDO

Indodana

JULO

Pinjamwinwin

DanaRupiah

OVO Finansial

Pinjam Modal

ALAMI

AwanTunai

Danakini

Singa

DANAMERDEKA

EASYCASH

PINJAM YUK

FinPlus

UangMe

PinjamDuit

DANA SYARIAH

BATUMBU

Cashcepat

klikUMKM

Pinjam Gampang

cicil

lumbungdana

360 KREDI

Kredinesia

Pintek

ModalRakyat

SOLUSIKU

Cairin

TrustIQ

KLIK KAMI

Duha SYARIAH

Invoila

Sanders One Stop Solution

DanaBagus

UKU

KREDITO

AdaPundi

Lentera Dana Nusantara

Modal Nasional

Komunal

Restock.ID

Ringan

Avantee

Gradana

Danacita

IKI Modal

Ivoji

Indofund.id

iGrow

Danai.id

DUMI

LAHAN SIKAM

qazwa.id

KrediFazz

Doeku

Aktivaku

Danain

Indosak

EDUFUND

GandengTangan

PAPITUPI SYARIAH

BantuSaku

danabijak

AdaModal

SamaKita

KawanCicil

CROWDE

KlikCair

ETHIS

SAMIR

UATAS

Asetku

Findaya

Meski terus berguguran, penyelenggara fintech p2p lending yang masih bertahan terus mencatatkan pertumbuhan sampai dengan Agustus 2024. Berdasarkan laporan OJK, outstanding pinjaman yang disalurkan fintech p2p lending tumbuh 35,62% year on year (yoy) menjadi Rp 72,03 triliun.

Dari sisi kualitas, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP 90) layanan pinjol via fintech p2p lending tercatat masih relatif terjaga di level 2,38% pada Agustus 2024.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News