Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer(P2P)lending Modalku mencatatkan kinerja yang positif hingga Oktober 2024. Hal ini tercermin dari penyaluran pembiayaan yang masih terus tumbuh pada periode tersebut.

Country Head Modalku Indonesia, Arthur Adisusanto menyebutkan hingga Oktober 2024, perusahaan telah berhasil menyalurkan pendanaan sebesar Rp 64 triliun kepada lebih dari 5,1 juta total transaksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama, total penyaluran pendanaan masih cukup stabil,” kata Arthur kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Selain itu, Arthur mengatakan sepanjang Januari-September 2024, TWP90 Modalku stabil di angka rata-rata 2% per bulan. Namun, bisnis yang dinamis dan berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, mempengaruhi TWP90 yang meningkat menjadi 4,4% pada akhir Oktober 2024.

Dia menilai, salah satu faktor utama adalah penurunan jumlah kelas menengah, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan sektor UMKM, serta berpotensi mempengaruhi kemampuan bayar UMKM hingga kualitas pengembalian dana.

“Meskipun demikian, kami terus berupaya untuk menjaga kesehatan portofolio di Modalku dengan beragam strategi untuk menjaga kesehatan tingkat keberhasilan bayar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Arthur mengatakan bahwa Modalku juga akan terus menjaga tingkat TWP90 tetap di bawah 5% hingga akhir tahun 2024. Hal ini sesuai dengan standar institusi keuangan dan harapan perusahaan, di mana kinerja bisa terus membaik dengan berbagai mitigasi risiko yang dijalankan.

Arthur bilang, ke depannya, Modalku juga terus melakukan sejumlah strategi agar kinerja perusahaan tetap tumbuh di antaranya yakni, intensif menargetkan industri UMKM yang menjadi fokus perusahaan, seperti industri perdagangan besar dan eceran; manufaktur dan daur ulang; supplier alat kesehatan; akomodasi dan layanan makanan, hingga industri hiburan.

“Kami juga memperluas jangkauan ke pengusaha proyek pemerintah melalui produk Modal Proyek, yang menyediakan pendanaan tanpa agunan bagi perusahaan atau vendor e-catalogue dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” ungkapnya.

Tak hanya itu, dua menyebutkan bahwa Modalku juga terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan solusi pendanaan yang lebih luas bagi UMKM.

“Kemudian, kami juga aktif untuk meningkatkan penetrasi pasar di setiap wilayah dan mengevaluasi peluang ekspansi cabang untuk distribusi pendanaan yang lebih merata,” tandasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan fintech baik yang memiliki ekosistem maupun tidak, masih mencatatkan kinerja positif. Hal tersebut tercermin dari penyaluran pembiayaan yang tumbuh dan Non Performing Financing (NPF) dalam kondisi aman.

Misalnya, GoTo Financial, unit bisnis financial technology (fintech) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berhasil mencetak pertumbuhan yang signifikan selama periode Januari-September 2024.

Per September 2024, nilai penyaluran pinjaman konsumen fintech GOTO yang berasa dari Buy Now Pay Later (BNPL) dan pinjaman tunai mencapai Rp 4,3 triliun. Ini naik tiga kali lipat dari periode yang sama di 2023 sebesar Rp 1,4 triliun.

Sebanyak 45% dari jumlah pinjaman yang disalurkan berasal dari pengguna e-commerce, kemudian 40% dari pengguna layanan on-demand, dan sisanya dari pengguna aplikasi GoPay. Adapun pendapatan dari jasa pinjaman tumbuh signifikan sebesar 527% YoY.

Bisnis pinjaman fintech GOTO ini juga merupakan kolaborasi dengan entitas asosiasinya yaitu PT Bank Jago Tbk (ARTO). Adapun sebanyak 80% pinjaman tersebut didanai Bank Jago.

Head of Corporate Affairs GoTo Financial, Audrey P Petriny menyebutkan bahwa pendapatan bruto juga tumbuh 34% YoY menjadi Rp 4,7 triliun dan EBITDA Grup yang disesuaikan berbalik positif dengan menyentuh angka tertinggi barunya Rp 137 miliar.

Sedangkan untuk Non Performing Financing (NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan juga dalam kondisi terjaga, yakni berada di posisi 2,6% per September 2024. Angka itu mencatatkan kenaikan, jika dibandingkan posisi per Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

“Kinerja GoTo yang kuat ini ditopang oleh pertumbuhan pengguna bulanan (Monthly Transacting Users) yang mencapai 21% YoY di seluruh ekosistem GoTo,” kata Audrey kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Tak hanya itu, Audrey menilai, performa kinerja yang baik ini juga didorong antara lain oleh pertumbuhan transaksi dan pengguna aktif di platform e-commerce dan aplikasi Gojek dan GoPay.

Selaras dengan hal ini, PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran juga mencatatkan kinerja yang positif hingga Oktober 2024. Hal ini berkat peningkatan pinjaman yang dilakukan oleh para nasabahnya.

Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan menyebutkan bahwa perusahaan telah menyalurkan pinjaman sekitar Rp 2,5 triliun hingga Oktober 2024. Angka tersebut naik 10% secarayear on year(YoY)atau jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ivan mengatakan, Akseleran menargetkan penyaluran pinjaman bisa mencapai sekitar Rp 3,1 triliun hingga akhir tahun, atau naik sekitar 10% dari tahun lalu.

“Kita sebenarnya berekspektasi bisa tumbuh lebih besar dari angka itu, tapi mengingat di awal tahun Bank Indinesia (BI) menaikkan suku bunga, dan baru menurunkannya di bulan lalu, maka permintaan pinjaman tidak sekuat yang kami proyeksikan,” ungkapnya kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Lebih lanjut, Irvan mengatakan bahwa untuk mendukung pertumbuhan dan kinerja Akseleran, pihaknya terus melakukan penetrasi yang lebih dalam baik untuk channel direct sales, maupun dengan bekerja sama dengan berbagaiplatformdigital dan non digital untuk memberikansupply chain financing.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat membaik dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, TWP90 industri tercatat stabil atau memiliki nilai yang sama pada Agustus 2024 dan September 2024 sebesar 2,38%.

Meskipun demikian, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ada potensi TWP90 industri akan kembali meningkat.

Dia mengkhawatirkan TWP90 akan kembali naik pada periode Oktober 2024 hingga Desember 2024.

"Tren itu kemungkinan akan terus berlanjut pada Januari 2024 hingga Februari 2024," ucapnya kepada Kontan, Minggu (3/11).

Nailul beranggapan hal itu bisa saja terjadi karena adanya efek dari daya beli masyarakat yang masih melemah di tengah meningkatnya penyaluran pembiayaan secara industri. Adapun outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus meningkat mencapai Rp 74,48 triliun pada September 2024. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% secara Year on Year (YoY).

"Dengan demikian, akan membuat kredit macet berpotensi meningkat," ujarnya.

Meskipun demikian, Nailul mengatakan seharusnya industri fintech lending sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dengan memperbaiki kualitas penyaluran.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, laba industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat terus meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan, laba industri fintech lending sebesar Rp 806,05 miliar per September 2024.

"Nilai itu meningkat sebesar 66,15%, dibandingkan periode sama tahun lalu," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Secara month to month, laba fintech lending juga tercatat meningkat drastis. Agusman menyebut pencapaian September 2024 tumbuh sebesar 22,72%, jika dibandingkan nilai per Agustus 2024 yang sebesar Rp 656,80 miliar.

Dia menerangkan peningkatan laba fintech lending salah satunya disebabkan adanya peningkatan pendapatan operasional.

Secara kinerja, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending per September 2024 mencapai Rp 74,48 triliun. Nilai itu tumbuh sebesar 33,73% secara Year on Year (YoY).

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%. TWP90 pada September 2024 terbilang stabil, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

Jakarta, Investor.id- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggandeng sejumlah asosiasi fintech terkemuka di kawasan Asia.

Langkah itu termasuk berkolaborasi dengan Hong Kong Fintech Association, Beijing Fintech Institute, dan Zhongguancun Fintech Industry Development Alliance.

Kolaborasi itu terajut pada hari kedua partisipasi AFPI dalam Hong Kong Fintech Week, di AsiaWorld-Expo Hong Kong, 28-29 Oktober 2024.

Menurut Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar, partisipasi AFPI di Hong Kong Fintech Week merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat inovasi fintech di dunia.

“Kerja sama dengan asosiasi fintech di Hong Kong akan membuka peluang bagi industri fintech Indonesia untuk belajar dari praktik terbaik global dan memperluas jaringan bisnis,” kata Entjik dalam siaran pers dikutip Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama ini akan fokus pada riset bersama dan pertukaran pengetahuan di antara dua pasar fintech lending terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Tiongkok.

“Kami sangat antusias dengan kerja sama ini. Dengan menggabungkan kekuatan riset dan inovasi dari kedua negara, kami yakin dapat mengembangkan solusi-solusi fintech yang lebih inovatif dan berdampak positif bagi masyarakat,” tambah Entjik.

Partisipasi AFPI di Hong Kong Fintech Week telah menunjukkan bahwa industri fintech Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan.

Dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah, serta komitmen tinggi para anggota penyelenggara fintech lending, industri fintech Indonesia terus berinovasi dan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, serta menjadi best practice fintech lending dunia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan data pengaduan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 561 pengaduan konsumen terkait fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) per 28 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, jumlah pengaduan tersebut memiliki porsi sekitar 3% dari total pengaduan yang masuk ke OJK di bidang fintech.

"Adapun 3 pokok permasalahan yang paling banyak terkait pengaduan Investree, yaitu kegagalan atau keterlambatan transaksi, imbal hasil, serta margin keuntungan," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Sebagai informasi, OJK telah mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 melalui surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024.

Friderica menerangkan, sebenarnya OJK telah menegakkan perlindungan konsumen terhadap kasus Investree.

Dia menambahkan, OJK sudah memberikan peringatan tertulis kepada Investree sebelum dicabut izin usaha. Sebab, perusahaan yang didirikan Adrian Gunadi itu memang terkesan lambat menanggapi pengaduan konsumen pada saat itu.

"Tindak lanjutnya, kami sudah lakukan dengan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Investree," ujarnya.

Friderica menyampaikan, upaya lainnya dari penegakan perlindungan konsumen, yakni OJK juga tengah melakukan penyelidikan, verifikasi data dengan fakta materil, hingga akhirnya Investree dicabut izin usaha pada 21 Oktober 2024.

Terkait cabut izin usaha tersebut, OJK mewajibkan Investree untuk menyelesaikan kewajiban terhadap lender dan borrower, serta kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

"Kami mewajibkan Investree memberikan informasi secara jelas kepada lender dan borrower, serta pihak lain mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban," tuturnya.

Selain itu, Friderica bilang, Investree juga harus menyediakan pusat informasi, pengaduan, dan menunjuk petugas yang akan bertanggung jawab menangani pengaduan dari masyarakat. (*)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha perusahaan yang menjadi pioneer fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radika Jaya (Investree).

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi mengatakan, keputusan itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

"Mencabut izin usaha Investree yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (21/10).

Ismail bilang, pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending, serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia bilang pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ismail menyampaikan OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Ismail bilang pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hal tersebut, sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan pelindungan nasabah/masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang, dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Adapun langkah tersebut antara lain, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Selain itu, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditambah melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

Ismail juga mengatakan OJK akan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Ismail menyebut Investree diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan.

OJK juga melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Investree wajib menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, serta menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihakpihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Ditambah wajib memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihakpihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Investree juga wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree, serta menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.

Terkait hal itu, Ismail menyampaikan nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id, dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Investree juga wajib melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, Ismail menyebut OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri penyelenggara LPBBTI.

Tonton:Swasembada Pangan Jadi Prioritas Utama Pemerintahan Prabowo

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending Modalku angkat bicara terkait rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menurunkan bunga pinjaman industri fintech peer to peer (P2P) lending pada tahun 2025.

Country Head Modalku Indonesia, Arthur Adisusanto menilai, dengan adanya penurunan suku bunga tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan industri fintech lending, terutama yang berfokus pada sektor konsumtif.

Meski begitu, Arthur mengatakan bahwa Modalku selalu berusaha untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan, dan terus berusaha memberikan layanan terbaik untuk para lender.

“Tingkat manfaat ekonomi yang kami tawarkan kepada pemberi dana atau lender cukup baik dan variatif, sesuai dengan portofolio Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang didanai oleh pemberi dana,” kata Arthur kepada KONTAN, Jumat (18/10).

Secara umum, Arthur bilang, pemberi dana bisa memperoleh manfaat ekonomi sekitar 10% – 17% per tahunnya, hal ini tergantung dengan preferensi dan toleransi risiko masing-masing pemberi dana.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa perusahaan juga mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa pemberi dana atau lender tetap tertarik untuk mendanai di Modalku, salah satunya dengan menjaga portofolio UMKM.

“Di mana portofolio UMKM yang kami danai tetap positif melalui penilaian kredit yang komprehensif,” ungkapnya.

Kemudian, Modalku juga berupaya untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan para pemberi dana atau lender melalui transparansi informasi terkait status pendanaan.

Terlebih, Arthur menuturkan bahwa Modalku memiliki tim internal responsif yang selalu siap untuk membantu dan menjawab, baik pertanyaan maupun kendala yang dialami para pemberi dana.

Arthur menyebutkan, hingga saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 64 triliun kepada lebih dari 60.000 UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, serta lebih dari 230.000 pemberi dana telah terdaftar di Modalku, dengan dominasi jumlah akun lender yang terdaftar saat ini berasal dari ritel atau individu.

“Walaupun demikian, sejak tahun 2024, kami mulai fokus pada pengembangan pemberi dana institusi berbadan hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, OJK menyampaikan bahwa Industri fintech peer to peer (P2P) lending, terkhusus sektor konsumtif, akan dihadapkan lagi terhadap penurunan bunga menjadi sebesar 0,2% per hari pada awal tahun 2025, dari yang sebelumnya mencapai 0,3% per hari.

Sedangkan untuk sektor produktif, tidak ada penurunan bunga pada tahun depan, masih tetap sama bunganya sebesar 0,1% per hari, sejak awal tahun 2024.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan kembali menurunkan bunga pinjaman industri fintech peer to peer(P2P) lending pada tahun depan, di mana konsumtif menjadi 0,2%, sedangkan produktif masih 0,1%.

Adapun OJK telah menurunkan bunga pada tahun ini menjadi 0,3% untuk konsumtif dan 0,1% untuk produktif.

Namun, penurunan bunga ini disebut akan berdampak ke imbal hasil yang akan didapatkan oleh lender atau pemberi pinjaman untuk fintech lending.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai bahwa dengan adanya penurunan bunga tersebut maka akan berpengaruh dari sisi pendapatan lender, khususnya bagi individu.

“Jadi memang dari sisi lender, akan berkurang pendapatannya, karena ada penurunan bunga. Otomatis, imbal hasil lender pasti akan ikut turun. Penurunan tersebut memperlambat dari sisi supply dana. Pasalnya, dana yang di-supply merupakan dana lender," kata Nailul kepada KONTAN, Minggu (20/10).

Menurut dia, ketika ada masalah pada supplydana, kemungkinan besar dapat mempengaruhi tingkat penyaluran yang bisa saja menjadi menyusut. Sebab, pasarfintech lendingitu berbentuktwo-sided market.

“Terlebih, pasar fintech P2P lending berbentuk two-sided market, di mana, perubahan di sisiborrowerpasti mempengaruhi sisi lender. Ketika bunga sisi borrower turun, manfaat dari sisi lender juga pasti akan turun,” kata dia.

Nailul mengatakan, ketika lender berkurang minatnya untuk mendanai borrower, maka pasokan penyaluran akan berkurang juga. Hal inilah yang sangat berbahaya bagi kinerja keuangan industri fintech P2P lending.

“Dengan begitu, fintech P2P lending bisa berkurang penyalurannya, terutama dari sisi lender individu atau ritel yang semakin rendah porsinya,” kata dia.

Meskipun demikian, Nailul beranggapan bagi lender institusi perbankan, kemungkinan tidak menjadi masalah dengan adanya penurunan bunga tersebut. Sebab, mereka bisa memanfaatkan keuntungan nonmaterial, seperti data pengguna yang bisa di-approachmenjadi nasabah dan lain sebagainya.

"Jadi, masih ada untung yang lebihnya untuk lender institusi, khususnya perbankan," kata Nailul.

Di samping itu, ia menilai pada jangka pendek penurunan suku bunga tersebut akan merugikan industri fintech P2P lending, namun dalam jangka menengah dan panjang bisa jadi menguntungkan, karena ada equilibrium baru yang disebabkan oleh risiko yang turun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pada Agustus 2024, laba fintech peer to peer (P2P) lending mencapai Rp 656,80 miliar. Ini adalah laba tertinggi sejak 2021. Adapun, catatan laba paling tinggi kedua terjadi pada November 2023 yang sebesar Rp 608,21 miliar.

Mengenai penyebab tingginya laba fintech lending, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai hal itu ada pengaruh dari faktor permintaan yang meningkat.

"Selain itu, terdapat penurunan beban marketing yang cukup signifikan. Artinya, tebar diskon dan promo makin ditinggalkan. Namun, ada kenaikan di investasi sumber daya manusia. Cukup menarik melihat strategi perusahaan fintech P2P lending yang memang berubah dari bakar uang ke investasi sumber daya manusia," kata Nailul kepada Kontan, Senin (7/10).

Meskipun secara industri mengalami kenaikan pendapatan, Nailul tak memungkiri memang masih terdapat beberapa pelaku fintech P2P lending yang kesulitan bertahan. Dia bilang sebagian dari mereka juga kesulitan dalam hal pemenuhan modal minimum.

"Memang dari sisi borrower akan ada peningkatan permintaan ketika ada penurunan bunga/manfaat dari fintech P2P lending. Namun, dari sisi lender, akan ada penurunan permintaan, terutama bagi lender ritel," ujarnya.

Nailul menyampaikan mungkin bagi lender institusi penurunan bunga tidak berpengaruh besar. Sebab, ada manfaat non ekonomi yang dirasakan. Bagi lender ritel, manfaat investasi mereka akan turun.

Oleh karena itu, Nailul mengatakan sudah tepat harus ada evaluasi secara berkala untuk menentukan bunga akan turun kembali atau tidak pada tahun depan.

"Jika diturunkan, maka dari sisi borrower akan makin tinggi permintaannya baik untuk produktif atau konsumtif. Namun, bagi lender akan makin sedikit pengembalian investasinya, serta bisa menurunkan minat investasi. Ditambah suku bunga BI turun, investor lender tentu akan mencari investasi yang lebih menguntungkan secara pengembalian investasinya," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan penyebab laba fintech lending terus meningkat hingga mencapai paling tinggi karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

Agusman juga menyampaikan penetapan batas maksimum manfaat ekonomi atau penyesuaian bunga di industri fintech peer to peer (P2P) lending dapat dilakukan evaluasi secara berkala. Dia bilang hal itu bisa dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan, antara lain kondisi perekonomian, perkembangan industri fintech lending, dan perlindungan konsumen.

"Implementasi pembatasan maksimum manfaat ekonomi terhadap industri fintech lending masih dilakukan pendalaman," ujar Agusman.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran) mengungkapkan, telah mencetak laba sejak Januari 2024 hingga September 2024.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan kenaikan laba itu disebabkan kenaikan pendapatan dan penurunan beban.

"Kenaikan pendapatan bisa karena kenaikan volume penyaluran atau kenaikan fee. Penurunan beban karena efisiensi," ucapnya kepada Kontan, Senin (7/10).

Atas dasar itu, sampai September 2024, Ivan mengungkapkan revenue perusahaan naik sekitar 5%-10%, expense atau pengeluaran turun 40%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Terkait penurunan bunga pada tahun ini, Ivan berpendapat tujuannya bukan karena profitabilitas dari platform, melainkan lebih untuk perlindungan konsumen.

"Bunga yang dikenakan Akseleran rata-rata 2% per bulan, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Namun, ada borrower-borrower kecil, seperti online merchant, yang bunganya bisa lebih dari itu. Sebenarnya penurunan bunga itu berharap bisa dipertahankan di 0,1% per hari atau 3% per bulan untuk yang produktif," kata Ivan.

Sebagai informasi, pada Agustus 2024, laba fintech lending paling tinggi sejak 2021 yang sebesar Rp 656,80 miliar. Adapun paling tinggi kedua terjadi pada November 2023 yang sebesar Rp 608,21 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech peer to peer (P2P) lending pada Agustus 2024 sebesar 2,38%.

Adapun TWP90 pada Agustus 2024 tercatat membaik atau menurun secara drastis dari posisi Agustus 2023 yang sebesar 2,88%. Nilai Agustus 2024 terbilang juga membaik, jika dibandingkan dengan posisi Juli 2024 yang sebesar 2,53%.

Menanggapi membaiknya angka TWP90 fintech lending, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan perbaikan itu tak terlepas dari adanya upaya penyelenggara dalam meminimalisir gagal bayar.

"Perusahaan fintech P2P lending mengharuskan mitigasi risiko yang ketat dalam kasus gagal bayar. Gagal bayar di fintech P2P lending cukup tinggi belakangan ini, yang menjadikan mereka cukup memperhatikan terhadap isu itu," katanya kepada Kontan, Rabu (2/10).

Selain itu, Nailul beranggapan fintech lending sudah mulai fokus dalam memperbaiki sistem credit scoring. Alhasil, hal itu berdampak terhadap angkat TWP90 secara industri yang membaik.

"Jadi, memang prospek industri fintech lending masih ada. Terlihat bukan hanya dari sisi kualitas, tetapi dari sisi potensi pasarnya juga cukup tinggi," ujarnya.

Nailul mengatakan selama ada masyarakat yang membutuhkan pendanaan tetapi tidak dapat dilayani oleh perbankan, mereka tentu akan mencari pembiayaan alternatif seperti fintech P2P lending. Oleh karena itu, dia menyebut prospek industri fintech lending masih cerah ke depannya.