JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki perkara BBM ilegal di NTT yang kasusnya menimbulkan polemik terkait dengan pemecatan Ipda Rudy Soik.

"Indonesia Police Watch meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tegas menyelesaikan kasus BBM ilegal di NTT dengan dengan membentuk tim khusus dari Propam Polri dan Itwasum Polri," kata Sugeng, dilansir dari keterangannya di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sugeng mengatakan bahwa penurunan tim khusus itu akan memperjelas siapa oknum yang bermain di balik kasus BBM ilegal di NTT.

"Kalau Ipda Rudy Soik ikut terlibat di dalamnya, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadapnya bisa dilakukan. Akan tetapi, kalau ada oknum-oknum lain yang bermain, merekalah yang harus dipecat,” ucapnya.

Dengan begitu, kata dia, Polda NTT bersih dari permainan kasus BBM ilegal dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri makin meningkat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI juga perlu membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Bila anggota dewan di Komisi III DPR RI turun dan membentuk panitia khusus, hal ini akan membuktikan bahwa anggota dewan mendukung program Presiden RI Prabowo yang akan memberantas kebocoran-kebocoran, terutama BBM di NTT," ucapnya.

Mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota Ipda Rudy Soik terlibat dalam pengungkapan kasus dugaan mafia BBM yang diduga melibatkan sejumlah pihak berpengaruh di NTT.

Kasus ini bermula ketika Rudy mengidentifikasi jaringan mafia BBM ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, dia malah dijatuhi sanksi pemecatan atau PTDH oleh Polda NTT.

Pemberhentian Rudy memicu kontroversi dengan sejumlah pihak mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut.

Sementara itu, Polda NTT menyatakan bahwa Rudy dipecat atas pelanggaran kode etik profesi dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM.

Adapun pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudy Soik meliputi beberapa kasus lainnya seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi.

Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan ke KPK soal pemotongan honorarium penanganan perkara Hakim Agung, Rabu (2/10).

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa adanya pemotongan hak yang mestinya didapatkan oleh Hakim Agung dalam memutus perkara yang bisa ditangani maksimal dalam waktu 90 hari.

Hal itu disebutnya juga telah tertuang dalam PP Nomor 82 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

"Jadi penanganan perkara yang diputus maksimal 90 hari, setiap hakim agung mendapatkan," ujar Sugeng kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (2/10).

"Nah ternyata, dari yang menjadi hak 100 persen untuk majelis dengan tiga majelis, dengan lima majelis, maupun hakim tunggal, itu mereka hakim yang menangani perkara cuman mendapat 60 persen," jelas dia.

Ia menyebut bahwa terdapat pemotongan hak para Hakim Agung sekitar kurang lebih 25,95 persen. Sugeng pun meminta KPK untuk segera mendalami laporan tersebut.

"Kemudian ada sekitar 14,05 persen diberikan kepada tim pendukung seperti panitera perkara, panitera muda kamar, staf, itu 14,05 persen. Ada sebesar 25,95 persen yang tidak jelas, nih. Itu kami dapatkan buktinya melalui surat internal, dari internal Mahkamah Agung," ucap dia.

"Kami sudah serahkan kepada KPK. Kami minta hal ini didalami, apakah dalam pemotongan ini ada dugaan tindak pidana korupsi pemotongan ini," sambungnya.

Sugeng juga meminta KPK mendalami apakah ada pihak yang menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemotongan honor Hakim Agung tersebut.

"Dalam prinsip hukum, hak yang menjadi hak honor yang menjadi haknya Hakim Agung itu hanya bisa dikurangi atas kesukarelaan dan jumlahnya tentu berbeda-beda. Kalau kita memberikan sesuatu kepada pihak lain itu kan sebagai sedekah ya, ini kan terserah kita. Kalau ini rata ini 25,95 persen," tutur Sugeng.

"Apakah di sana ada unsur penggunaan kewenangan dari pejabat yang berwenang meminta sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan juga bertentangan dengan peraturan, silakan KPK mendalami," ujarnya.

Sebelumnya, MA telah membantah tudingan IPW itu dan bahkan membuat konferensi pers untuk menjelaskan masalah ini.

Juru bicara MA, Suharto, menegaskan tidak ada praktik pemotongan honorarium penanganan perkara hakim agung seperti yang dituding IPW.

Ia juga mengungkap fakta yang terjadi adalah para hakim agung bersepakat untuk menyerahkan secara sukarela sebesar 40 persen dari hak honorarium penanganan perkara yang diterimanya untuk didistribusikan kepada tim pendukung teknis dan administrasi yudisial.

"Tidak ada praktik pemotongan honorarium penanganan perkara hakim agung yang dilakukan secara paksa dengan intervensi pimpinan Mahkamah Agung," ujar Suharto kepada wartawan, di Yogyakarta, Selasa (17/9).

Suharto menuturkan pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya itu juga dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai yang diketahui oleh ketua kamar yang bersangkutan. Seluruh hakim agung telah membuat surat pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya atas honorarium penanganan perkara dan surat kuasa pendebetan.

Untuk memudahkan proses penyerahan sebagian hak hakim agung atas honorarium penanganan perkara tersebut, para hakim agung membuat kuasa kepada Bank Syariah Indonesia untuk melakukan pendebetan dana dari rekening penerimaan Honorarium Penanganan Perkara (HPP) masing-masing hakim agung.

Terkait tudingan IPW terhadap dugaan korupsi Rp 97 miliar yang digunakan oleh pimpinan MA untuk kepentingan pribadi, Suharto menegaskan sudah ada aturan pembagian atau pendistribusian HPP.

Hal itu didasarkan daftar alokasi HPP yang dimuat dalam Memorandum Nomor 2606/PAN/HK.00/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan Nota Dinas Nomor 1808/PAN/HK.00/9/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Perubahan Alokasi Honorarium Penanganan Perkara (HPP) Tahun 2023.

Dalam memorandum dan nota dinas yang bersifat internal, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan informasi kepada para hakim agung, panitera muda dan panitera pengganti perihal adanya perubahan besaran HPP yaitu Ketua Majelis (26%), Anggota Majelis 1 (17%), Anggota Majelis 2 (17%), Panitera Pengganti (7,5%), Panitera Muda Kamar (1%), operator (3,55%) dan staf majelis (2%).

Berdasarkan penjumlahan besaran alokasi penerima HPP yang termuat dalam memorandum tersebut sebesar 74,05%, namun IPW menyimpulkan bahwa dana honorarium penanganan perkara yang didistribusikan hanya 74,05%, sedangkan sisanya, sebesar 25,95%, dipergunakan untuk kepentingan pribadi pimpinan.

Dengan tegas MA membantah IPW terkait dugaan korupsi yang menyeret pimpinan MA itu.

Suharto mengklaim uang honorarium penanganan perkara dibagikan secara habis atau 100 persen kepada penerima alokasi sesuai besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Panitera MA Nomor 2349/PAN/HK.00/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang merupakan penyempurnaan dari SK Panitera MA sebelumnya.

Ia memastikan HPP itu dialokasikan kepada 43 kelompok penerima yang dikategorikan sebagai majelis hakim (60%), supervisor (7%), pendukung teknis yudisial (29%) dan pendukung administrasi yudisial (4%).

"Dalam hal terdapat pejabat penerima yang tidak terisi baik karena pensiun maupun keadaan lain maka dilakukan redistribusi kepada seluruh penerima," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta agar polisi mengusut tuntas kasus kematian RN (23), tahanan Polres Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, yang meninggal dunia dalam sel dengan tubuh penuh luka lebam.

Sugeng mengatakan, polisi yang bertugas maupun tahanan di sel tersebut harus diperiksa soal dugaan penganiayaan yang terjadi sebelum RN masuk ke tahanan dan berlanjut hingga menyebabkan kematian.

"Semua yang terlibat harus diperiksa, apakah mereka turut melakukan penganiayaan atau tidak. Proses hukum harus menyeluruh, baik dari sisi pidana maupun etik," kata Sugeng kepada Kompas.com, Selasa (17/9/2024).

Sugeng menyatakan, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menemukan kebenaran dalam kasus ini mencakup pemeriksaan saksi, visum et repertum, serta pendampingan hukum untuk semua tahanan yang terkait.

Ia menyebutkan, proses awal yang mesti dilakukan adalah menelusuri kondisi RN sebelum dan setelah ditangkap.

"Kita harus memastikan, ketika RN ditangkap, apakah ia masih sehat atau sudah mengalami penganiayaan. Jika ada saksi yang melihat RN dianiaya oleh oknum polisi, itu menjadi alat bukti penting," ujar Sugeng.

Sugeng menekankan pentingnya visum et repertum sebagai alat bukti medis yang akan mengungkap sebab kematian RN, apakah betul disebabkan oleh penganiayaan atau tidak.

"Selain itu, saksi-saksi dalam tahanan juga harus dimintai keterangan, dan mereka harus didampingi oleh penasihat hukum agar tidak ada tekanan atau intimidasi selama proses pemeriksaan," kata dia.

Sugeng juga menegaskan bahwa para saksi yang berada di dalam tahanan harus mendapat perlindungan.

Ia meningatkan, jangan sampai para saksi itu justru diintimidasi untuk memberikan kesaksian palsu, bahkan mengaku sebagai pelaku.

"Semua proses harus dilakukan dengan benar agar keadilan ditegakkan," kata Sugeng menegaskan.

Diketahui, RN meninggal dunia dalam tahanan tiga hari setelah ditangkap oleh polisi dengan tuduhan mencuri biji kakao, meski tidak ditemukan barang bukti yang kuat, selain pakaian RN yang berbau kakao.

Penangkapan yang terjadi di Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, pada Rabu (11/9/2024), turut melibatkan dua anggota keluarga RN, termasuk ibunya, Nasriah, yang menjadi saksi mata atas penganiayaan yang dialami anaknya.

Nasriah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana RN dipukuli dan diseret oleh petugas polisi dalam sel tahanan. Tubuh RN penuh luka lebam ketika ditemukan meninggal.

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Rumah123 dan Indonesia Property Watch (IPW) sukses menyelenggarakan Golden Property Awards (GPA) The People’s Choice 2024, sebuah ajang penghargaan yang mengandalkan suara konsumen dalam memilih proyek dan merek terbaik di sektor properti. Dengan penghargaan ini diharapkan properti yang menang maupun kalah bisa mengetahui positioning mereka di mata konsumen.

Acara ini mengumumkan 42 pemenang dari berbagai kategori setelah menarik lebih dari 220.000 pemilih dan mencatatkan lebih dari 400.000 voting, melampaui target awal sebesar 130.000 voting. Ali Tranghanda, CEO IPW, menyatakan bahwa GPA The People’s Choice 2024 mengatakan bahwa konsumen banyak yang melakukan pemilihan untuk housing project daerah Tangerang, Tangerang Selatan, Housing design dan Bank KPR.

"Housing project di Tangerang ini menarik ya, karena memang banyak proyek mengarah kesana. Bahkan di awal tahun ini banyak proyek besar dibangun di sana (Tangerang), katanya menjawab pertanyaan KONTAN usai konferensi pers pada Rabu (7/8) malam.

Sebagai informasi, Housing project di daerah Tangerang dimenangkan oleh BSD City. Sementara Housing Design disabet oleh Matera Residence dari Paramount Land dan Park Serpong untuk segmen milenial. Sedangkan untuk KPR diraih oleh BTN, KPR BCA, dan KPR Hijrah Baitullah Muamalat.

Ali menyatakan bahwa GPA The People’s Choice 2024 mendapatkan sambutan yang sangat positif dari berbagai pelaku industri properti. Mulai dari pengembang hingga lembaga finansial, semua pihak menyambut baik proses nominasi dan voting yang berlangsung selama satu bulan tersebut.

Ali menambahkan bahwa penghargaan ini memberikan dampak signifikan bagi proyek properti dan merek yang mendapatkan predikat. Selain menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pemenang, penghargaan ini juga mencerminkan dukungan dan kepercayaan konsumen serta memperlihatkan posisi pasar dari proyek atau merek yang bersangkutan. Penghargaan ini diharapkan dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan terbaik dalam pembelian produk properti.

"Bagi yang menang bisa melihat positioningnya seperti apa. Sementara yang belum beruntung sebenarnya bisa mengevaluasi kinerjanya harus seperti apa ke depannya, " kata Ali.

Senior VP Marketing Rumah123, Bharat Buxani, menjelaskan bahwa tingginya partisipasi pemilih dalam voting GPA The People’s Choice 2024 adalah hasil dari posisi Rumah123 sebagai marketplace yang dikunjungi oleh jutaan pencari dan penjual properti setiap bulannya, mempermudah proses voting dan memastikan kredibilitas hasil melalui validasi independen.

Bharat juga menekankan bahwa antusiasme tinggi dari pemilih di lebih dari 40 kategori penghargaan berkontribusi pada keberhasilan acara ini. Proses voting yang sederhana dan mudah serta verifikasi hasil oleh tim internal memastikan keabsahan dan mengurangi potensi kecurangan.

Wasudewan, CEO Rumah123, menambahkan bahwa dengan dukungan teknologi dan strategi pemasaran Rumah123, GPA The People’s Choice 2024 menjadi ajang penghargaan properti berbasis voting yang paling luas dan berpengaruh saat ini. Dia berharap penghargaan ini akan memacu pemenang untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan industri properti nasional.