Jakarta: Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) Rahayu Saraswati bersikeras membela Ipda Rudy Soik yang dipecat secara tidak hormat. Rudy dinilai melanggar kode etik dalam dugaan penyelidikan kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rahayu menilai Rudy melakukan tugas dengan baik dalam upaya membongkar mafia BBM di Kupang. Namun, Rudy dianggap tak mengikuti standar prosedur karena tidak melibatkan unit terkait.

"Pelanggaran berat apa yang bersangkutan telah lakukan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat? Saya mengimbau seharusnya Kepolisian, khususnya tim Etik melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga sampai pada pemberhentian," ujar Saras di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.
Politikus Gerindra itu mengecam pemecatan Rudy. Rahayu menilai tidak masuk akal seorang dipecat karena menjalankan tugas dengan baik.

Rahayu bahkan mengaku bakal mengadukan pemecatan yang janggal itu ke Presiden Prabowo Subianto. Yuk kita kenalan lebih jauh dengan sosok Rahayu.

Profil Rahayu Saraswati

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merupakan anak dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Hashim merupakan adik dari Presiden Prabowo.

Keponakan Prabowo itu mengawali karier politiknya dari organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas. Sebelumnya, ia pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Pada 2014, Rahayu terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV. Pada 2019, ia sempat gagal melaju ke Senayan, namun dapat kembali menjadi anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III pada 2024.

Rekam pendidikan

Perempuan kelahiran 27 Januari 1986 itu mengenyam pendidikan dasar di SD Tarakanita II, Jakarta. Dia lalu menlanjutkan pendidikan di luar negeri.

Dilansir dari profil Linkedin-nya, setelah lulus SD, Rahayu bersekolah di United World Collage of South East Asia, Singapura. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan SMA di Swiss tepatnya College du Leman.

Rahayu lalu menlanjutkan kuliah di University of Virginia, Amerika Serikat. Ia mengambil studi seni drama untuk menunjang kariernya di bidang film.

Dia juga sempat mengambil studi political science. Ia merupakan lulusan dari Pardue University Global, Amerika Serikat.

Baca juga: Pemecatan Ipda Rudy Soik Bakal Dibawa ke Meja Prabowo

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi III DPR meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga untuk meninjau ulang pemecatan anggota Polda NTT, Ipda Rudy Soik, yang dipecat karena membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM).

Komisi III DPR meminta Polda NTT mempertimbangkan kembali keputusan pemecatan itu dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

"Komisi III DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudy Soik," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati membacakan hasil rekomendasi rapat antara Komisi III DPR dan Polda NTT, Senin (28/10/2024).

Pada rapat kemarin, anggota Komisi III DPR ramai-ramai mempertanyakan alasan pemecatan Rudy Soik.

Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan NTT Benny K Harman menilai janggal Rudy dipecat gara-gara dianggap melanggar etik saat mengungkap kasus mafia BBM.

"Mengapa enggak masuk akal? Ini Pak Ketua pemaparan soal kasus BBM ini, kok sampai dia dipecat begitu. Yang bener aja lah, masa enggak ada lagi yang lebih bijak?" kata Benny.

Politikus Partai Demokrat ini pun mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut.

Oleh karena itu, Benny meminta Kapolda NTT untuk mengusut kasus ini secara hati-hati dan mendalam serta menangani lebih lanjut kasus mafia BBM yang diungkap Rudy.

"Kami usulkan supaya kasus pemecatan terhadap saudara Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang kita cintai," ujar Benny.

Senada, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo sangat menyayangkan polisi justru memecat Rudy,

Menurut dia, Rudy merupakan polisi yang jujur dan telah membongkar kasus mafia BBM yang justru membuat pasokan BBM di NTT menjadi lancar.

"Karena justru ini diangkat saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT dari masyarakat di sana rupanya sejak kasus ini diangkat tiba tiba BBM-nya jadi lancar," kata Sara.

Sidang banding

Selepas mendapat banyak cecaran dari Komisi III DPR RI, Kapolda NTT menyatakan akan menggelar sidang banding terkait kelanjutan nasib karir Ipda Rudy.

Daniel memastikan sidang banding akan digelar. Nantinya, komisi ini akan menggelar sidang banding soal Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sebelumnya memutuskan memberhentikan Rudy.

Menurut Daniel, Komisi Sidang Banding ini akan lebih dahulu mempelajari berkas memori banding yang diajukan Rudy.

"Saya akan menunjuk waktu 30 hari kepada saya untuk menunjuk komisi banding," kata Daniel usai rapat.

Ia menambahkan, hingga saat ini Rudy Soik masih berstatus sebagai anggota Polri meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota.

"Loh kan prosesnya masih berjalan. Ya masih belum ada surat perintah untuk memecat dia. Kan baru sidang," ucap Daniel.

Banyak langgar etik

Namun, Daniel menyebutkan bahwa ada banyak kasus pelanggaran etik yang menjerat Rudy Soik sebelum dipecat terkait kasus pengungkapan mafia BBM.

Ia membeberkan, Rudy pernah ditangkap di tempat karaoke pada jam dinas dan kedapatan meminum alkohol. Ketika itu, Rudy beralasan menggelar karoke untuk melakukan analisis dan evaluasi (anev) terkait penangkapan mafia BBM.

"Menjadi lucu dalam penelitian para hakim (sidang etik) dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ipda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan di karaoke ini adalah dalam rangka anev kasus BBM," ucap Daniel.

Pelanggaran etik Rudy lainnya adalah memfitnah anggota Propam yang menangani perkara ini dengan mengeklaim bahwa anggota tersebut menerima setoran dari pelaku mafia BBM.

Namun, saat hendak diperiksa, Rudy Soik justru meninggalkan tugas dan tidak berada di Kupang, NTT.

Oleh karenanya, Rudy kembali mendapat sanksi perbuatan tercela setelah absen dari kantor selama tiga hari berturut-turut, yang menyulitkan pemeriksaan yang dijalankan Propam.

Terakhir, Rudy mendapat sanksi pemecatan setelah ada laporan dari orang yang merasa namanya dicemarkan karena Rudy menyegel drum BBM.

Rudy kembali disidang etik dan dituduh melakukan penyidikan kasus mafia BBM yang melanggar prosedur.

"Dan itulah kasus yang kelima. Pelanggaran SOP yang dilakukan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur dikenakan tindakan KKEP. Itulah yang disidangkan dan diputuskan bahwa Ipda Rudy Soik tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri," kata Daniel.

Respons Rudy

Ipda Rudy Soik sendiri mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI yang menggelar rapat untuk membahas kasus pemecatannya. Bahkan, ia menyebut Kapolda NTT Irjen Daniel sebagai sosok yang baik.

Hanya saja, menurut dia, bisa saja Daniel menerima informasi yang tidak benar mengenai dirinya.

"Mungkin Bapak Kapolda ini orang baik, (saya) hanya takut informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar," ungkap Rudy di Kompleks Parlemen

Rudy mencontohkan adanya pernyataan yang tidak akurat mengenai dirinya yang disampaikan oleh Kapolda.

Ia menjelaskan, dalam persidangan etik, Rudy dituduh melawan Tuhan, meskipun ia menegaskan tidak pernah mengucapkan hal tersebut.

"Itu tidak pernah saya bicara. Artinya, ketika beliau sudah menyampaikan ke publik, saya berpendapat bahwa itu informasi yang tidak benar sampai ke Pak Kapolda," ujar dia.

Rudy juga membantah tuduhan bahwa ia pernah terlibat dalam acara karaoke yang berujung pada penangkapan oleh Propam NTT.

Kapolda NTT disebut-sebut menerima informasi bahwa Rudy terjerat pelanggaran etik terkait acara tersebut sebelum akhirnya dipecat.

"Yang pasti kan tidak ada putusan yang mengatakan saya berkaraoke, tidak ada putusan itu. Coba nanti dilihat, bisa dikonfirmasi," kata Rudy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki perkara BBM ilegal di NTT yang kasusnya menimbulkan polemik terkait dengan pemecatan Ipda Rudy Soik.

"Indonesia Police Watch meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tegas menyelesaikan kasus BBM ilegal di NTT dengan dengan membentuk tim khusus dari Propam Polri dan Itwasum Polri," kata Sugeng, dilansir dari keterangannya di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sugeng mengatakan bahwa penurunan tim khusus itu akan memperjelas siapa oknum yang bermain di balik kasus BBM ilegal di NTT.

"Kalau Ipda Rudy Soik ikut terlibat di dalamnya, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadapnya bisa dilakukan. Akan tetapi, kalau ada oknum-oknum lain yang bermain, merekalah yang harus dipecat,” ucapnya.

Dengan begitu, kata dia, Polda NTT bersih dari permainan kasus BBM ilegal dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri makin meningkat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI juga perlu membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Bila anggota dewan di Komisi III DPR RI turun dan membentuk panitia khusus, hal ini akan membuktikan bahwa anggota dewan mendukung program Presiden RI Prabowo yang akan memberantas kebocoran-kebocoran, terutama BBM di NTT," ucapnya.

Mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota Ipda Rudy Soik terlibat dalam pengungkapan kasus dugaan mafia BBM yang diduga melibatkan sejumlah pihak berpengaruh di NTT.

Kasus ini bermula ketika Rudy mengidentifikasi jaringan mafia BBM ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, dia malah dijatuhi sanksi pemecatan atau PTDH oleh Polda NTT.

Pemberhentian Rudy memicu kontroversi dengan sejumlah pihak mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut.

Sementara itu, Polda NTT menyatakan bahwa Rudy dipecat atas pelanggaran kode etik profesi dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM.

Adapun pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudy Soik meliputi beberapa kasus lainnya seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen haru terjadi dalam Rapat Komisi III DPR RI ketika Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengelus kepala Ipda Rudy Soik.

Peristiwa ini berlangsung setelah audiensi yang digelar oleh Komisi III DPR RI.

Ketika Rudy hendak meninggalkan Gedung MPR/DPR RI, Kapolda NTT menghampirinya.

Ipda Rudy Soik menjadi sorotan publik setelah dipecat dari Polda NTT karena berani membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Menurut pantauan Kompas.com di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada Senin (28/10/2024), Daniel menyampaikan pesan kepada Rudy.

"Anak ayam ini ada di tanganmu, kalau itu mati terserah kau, kalau hidup terserah kau. Kamu yang harus menentukan atas kariermu sendiri," ujar Daniel kepada Rudy.

Daniel juga menekankan rasa sayangnya terhadap Rudy.

"Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu, saya ingin kamu menjadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik, itu baik TPPO maupun BBM," ucapnya.

Kapolda NTT menegaskan bahwa Rudy adalah "anaknya" dan memintanya untuk terus berkomunikasi dengannya.

"Kamu kalau apa-apa langsung ke saya, jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Ada saya, Bapak," ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Kapolda menyampaikan bahwa pembicaraannya dengan Rudy bertujuan untuk menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan.

Menurutnya, napas anggota Polri adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Maksudnya, aturan yang sudah ada, kita tetap tidak bisa mundur dengan aturan itu. Mari kita sama-sama terus mendekat ke hal-hal yang lebih baik," ujarnya.

JAKARTA, iNews.id - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Silitonga membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) Ipda Rudy Soik bersama tiga oknum polisi, dua di antaranya polwan saat jam dinas. Bahkan keempatnya saat digerebek saling duduk berpasangan sambil menenggak minuman berakohol di tempat karoke.

Hal tersebut disampaikan Kapolda NTT saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kapolres menyebut Ipda Rudy menyampaikan jika menjadikan tempat karoke sebagai analisa dan evaluasi (anev) dalam pengusutan BBM ilegal.

"Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah, mengajukan kepada Kapolres dengan inisiatif sendiri , surat perintah penyidikan terhadap mafia BBM," ujar Daniel, Senin (28/10/2024)

Meski begitu, Kapolda menyebut, majelis hakim sidang KEPP menganggap tindakan pengusutan terhadap BBM ilegal hanyaa framing Rudy dari pelanggaran kode etik karena berkaroke saat jam dinas bersama polwan.

"Nah menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa, tindakan yang dilakukan Ipda Rudi Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan di karaoke ini dalam rangka anev kasus BBM," katanya.

Daniel menyebut, Rudy kerap berdalih tempat karoke sebagai 'safehouse' untuk rapat pengusutan BBM ilegal. Namun majelis hakim KEPP menemukan fakta sebaliknya.

"Kemudian selalu mengatakan karaoke ini tempat safehouse mereka untuk rapat. Tetapi tidak bisa menunjukan itu kepada pemeriksa dan hakim disiplin dan justru sebaliknya," ucap Daniel.

Daniel menyebut, anggapan majelis hakim KEPP itu didasari atas informasi semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manager karaoke dan kasatreskrim serta dua polwan yang turut berkaroke dengan Ipda Rudy.

"Selama berlangsungnya pemeriksaan ini, terduga pelanggar Rudy Soik berada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ternyata Ipda Rudy Soik ini memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara dengan menyebutnya menerima setoran dari pelaku BBM," ujar Daniel.

Sebelumnya, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga mengungkap Ipda Rudy Soik sempat terjerat OTT saat jam dinas bersama tiga oknum polisi. Keempatnya tepergok saling duduk berpasangan sambil menenggak minuman berakohol di tempat karoke.

"Tapi karena ada informasi yang pada saat itu menyatakan ada anggota Polri sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka propam melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan 4 anggota Polri," ucapnya.

Keempatnya yakni Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi, Ipda Rudy Soik yang waktu itu menjabat KBO atau Kaur Binops Reserse Polresta Kupang dan dua Polwan yakni Ipda Lusi dan Brigadir Jane.

"Nah ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan, melaksanakan hiburan dan kemudian minum-minuman beralkohol. Nah atas peristiwa ini, Kabid Propam melaporkan kepada Kapolda dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum," ucap Daniel.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai tindakan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memecat Ipda Rudy Soik sebagai tindakan yang tidak masuk akal.

Pemecatan ini terjadi setelah Rudy diduga melakukan pelanggaran etik terkait pengungkapan mafia bahan bakar minyak (BBM).

"Mengapa enggak masuk akal? Ini Pak Ketua pemaparan soal kasus BBM ini, kok sampai dia dipecat begitu. Yang bener aja lah, masa enggak ada lagi yang lebih bijak?" kata Benny dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/10/2024).

Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan keheranannya terhadap langkah Polda NTT yang memecat Rudy.

Menurutnya, jika memang ada kesalahan etik yang dilakukan oleh Rudy, maka sanksi pemecatan tidaklah tepat.

"Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara Rudy Soik, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya?" ujarnya.

Benny juga mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut.

"Oleh sebab itu, saya melacak-lacak ini, kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini yang saya temukan," imbuhnya.

Ia bahkan menduga ada pihak yang berusaha menyingkirkan Rudy, mengingat ada anggota Polda NTT yang pernah memasukkan Rudy ke penjara karena pasang badan dan membela dalam penangana sebuah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudy Soik ke bui dalam kasus TPPO, ini ada di Polda NTT. Saya duga (pemecatan Rudy Soik) ini adalah balas dendam," katanya.

Benny juga menilai bahwa Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mungkin belum sepenuhnya memahami situasi di daerah tersebut, sehingga bisa jadi dimanfaatkan oleh bawahannya untuk menghukum Rudy.

"Sayang Pak Kapolda, saya kenal beliau ini orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT, mungkin tak mengenal situasi di sini. Saya juga merasa Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya hanya untuk menghukum saudara Rudy Soik," ujarnya.

Lebih lanjut, Benny meminta Kapolda NTT untuk mengusut kasus ini secara hati-hati dan mendalam.

Ia juga mendorong agar kasus mafia BBM yang diungkap Rudy ditangani lebih lanjut oleh Polda NTT.

"Kami usulkan supaya kasus pemecatan terhadap saudara Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang kita cintai," ujarnya.

Sebagai informasi, Ipda Rudy Soik dipecat dari Polda NTT karena berupaya membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Pihak kepolisian mengeklaim bahwa pemecatan Rudy disebabkan oleh pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa.

Jaringan Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (JN TPPO) mengungkap kronologi KBO Satreskrim Polresta Kupang Ipda Rudy Soik mengungkap kasus BBM ilegal di Kupang. Diduga ada oknum aparat membekingi.

Wakil Ketua JN TPPO Romo C Paschalis Pr. menduga hal ini yang membuat Ipda Rudy Soik dipecat secara tidak hormat oleh Polda NTT pada 11 Oktober 2024.

Romo Paschal juga didampingi oleh keponakan Presiden Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Berikut kronologi pengungkapan kasus Mafia BBM Ilegal oleh Ipda Rudy Soik versi JN TPPO yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (28/10):

22 Juni 2024

Pukul 16.00 Wita

Ipda Rudy Soik didatangi Ipda Ikram di rumahnya. Ipda Ikram merupakan Anggota Subdit IV Ditrkrimsus Polda NTT.

Ipda Ikram menyampaikan hal berikut:

"Jika abang mengungkap kelangkaan BBM di Kota Kupang maka akan berdampak ke Ditrkrimsus Polda NTT."

Pukul 18.00 Wita

Ipda Rudy Soik bersama AKP Yohanes Suardi menghadap Kapolresta Kupang Kombes Aldina Manurung didatangi Ipda Ikram.

"Sudah, Rud, tindak lanjut penyelidikan, jika Dirkrimsus (Kombes Benny Hutajulu) menghubungi, itu urusan saya. Kamu tegak lurus," kata Kombes Aldina.

Pukul 18.52 WITa

Ipda Rudy Soik memberikan perintah kepada Jatanras Polresta Kupang untuk meneruskan penyelidikan. "Kapolresta perintahkan ratakan BBM ilegal dalam kota."

24 Juni 2024

Pukul 21.26 WITa

Ipda Rudy Soik memberikan perintah dalam Sprin Tugas.

"Esok Jatanras bergerak dengan saya. Minyak ilegal, di mana saja, esok harus kita tangkap," kata Rudy Soik.

25 Juni 2024

Pukul 09.00 WITa

3 anggota Reskrim Polda Kupang Ibnu Ramli dan Johanes Busa menghadap melapor ke Ipda Rudy Soik bahwa ada sosok Ahmad Ansar mulai 'main' BBM Ilegal dengan modus barcode nelayan.

Pukul 12.40 WITa

Ipda Rudy Soik dan jajaran bergerak ke penampungan minyak subsidi Ahmad Ansar. Dalam perjalanan ia mendapat informasi Ansar menyetor Rp 4 juta untuk oknum anggota Reskrim Polresta Kupang.

Kasat Serse AKP Yohannes Suardi membantah mengetahui dan menyebut akan memberi penjelasan ke Ipda Rudy Soik sambil makan siang di sebuah restoran.

Akhirnya usai beres dari rumah Ahmad Ansar, 11 anggota Reskrim Polresta Kupang menuju ke restoran.

Namun mereka diadang dan tidak boleh masuk oleh oknum anggota Propam Polda NTT Aiptu Untung Patopelohi.

Ipda Rudy Soik sampai belakangan. Ia pun bertanya mengapa anggota dilarang masuk. Aiptu Untung bilang begini:

"Beta pas masuk di parkiran, anggota semua ada di situ. Jadi beta bilang, balik sudah."

Ipda Rudy Soik pun melaporkan hal ini ke Kapolresta Kupang. "Ada musuh dalam selimut," begitu katanya.

26 Juni 2024

Ipda Rudy Soik mengecek penampungan minyak subsidi Ahmad Ansar. Ternyata ia mendapat informasi ada nama Lag Akwan, pengusaha asal Cilacap.

Lag Akwan memiliki 6 kapal penangkap ikan yang diberikan rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan. Ipda Rudy Soik juga mendapat informasi saat pengisian BBM subsidi di sana wajib memiliki barcode atas nama sendiri. Apalagi untuk yang pengisian kapasitas besar.

Ternyata ada oknum anggota Buser Polresta Kupang, Mohamad Kalumba, menerima setoran dari Ahmad Ansar sebesar Rp 3,8 juta.

27 Juni 2024

Ipda Rudy Soik mendatangi rumah Ahmad Ansar. Ahmad pun mengkonfirmasi pada tanggal 15 Juni 2024 memberikan uang koordinasi ke Mohamad Kalumba sebesar Rp 4 juta.

Ipda Rudy Soik pun meminta Ahmad tidak melakukan praktik jual beli minyak ilegal lagi dengan modus barcode nelayan. Di sana Ahmad juga mengakui bahwa berhubungan baik dengan Anggota Ditkrimsus Polda NTT Aiptu Untung Patopelohi.

Police line dipasang di penampung minyak subsidi ilegal milik Ahmad.

Bantahan Polda NTT

Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga membantah Ipda Rudy Soik dipecat karena membongkar kasus mafia BBM Subsidi.

Menurutnya, ada lima pelanggaran yang dilakukan Ipda Rudy.

Menurutnya, semua berawal dari ditemukannya Ipda Rudy Soik pergi berkaraoke di jam kerja bersama tiga anggota lainnya.

“Ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka propam melaksanakan OOT dan ditemukan empat anggota Polri,” ujar dia.

“Satu bernama Yohanes Suhardi Kasatreskrim Polresta Kupang, kemudian yang kedua Ipda Rudy Soik yang waktu itu menjabat sebagai KBO Polresta Kupang dan dua Polwan yaitu Ipda Lucy dan Brigadir Jane,” sambungnya.

Menurur Daniel, bidang Propam Polda NTT melaporkan hal ini kepadanya. Keempat orang itu pun dibawa ke sidang etik.

Mereka diberikan hukuman berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari, dan demosi selama 3 tahun. Tiga orang menerima, kecuali Rudy yang mengajukan keberatan dan ingin banding.

“Dan saat sidang banding, menurut hakim banding, yang bersangkutan tidak kooperatif,” jelas Daniel.

Menurut Daniel, pengungkapan mafia BBM merupakan hal yang dibuat-buat oleh Rudy. Menurutnya, Rudy dengan inisiatifnya membuat surat perintah penyelidikan terhadap mafia ini.

“Ipda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM,” ujar Daniel.

“Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan pada kapolres dengan inisiatif sendiri mengajukan Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM,” sambungnya.

Pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Rudy menurut Daniel adalah Rudy memfitnah anggota Propam merupakan oknum yang menerima uang dari mafia BBM tersebut.

“Ternyata Ipda Rudy Soik memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara ini, mengatakan bahwa anggota propam ini lah yang menerima setoran dari pelaku BBM,” terangnya.

Selanjutnya, Daniel mengungkap bahwa Rudy pernah mangkir dari pekerjaannya. Ipda Rudy Soik pergi ke Jakarta saat jadwalnya dinas.

“Ditemukan bahwa Ipda Rudy Soik meninggalkan tugas tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek, Ipda Rudy Soik ada di Jakarta dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifes pesawat Citilink yang ke Jakarta pada tanggal itu dan potongan tiket bisa didapatkan,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menjelaskan peluang pengkajian ulang terkait Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Ipda Rudy Soik.

Sebelumnya, PTDH terhadap Ipda Rudy Soik menjadi polemik lantaran diduga berkaitan dengan pengungkapan perkara mafia bahan bakar minyak (BBM).

Terkait hal ini, Abdul menyatakan bahwa persoalan Rudy Soik ini merupakan kewenangan dari Polda NTT. Oleh karena itu, pihaknya hanya memberikan asistensi terkait PTDH ini.

"Kita asistensi aja, tapi masalah itu ditangani Polda. Ada asistensi dari Divpropam ada," ujar Abdul di Mako Brimob, Depok, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasand menegaskan bahwa Rudy Soik tidak dipecat lantaran mengungkap kasus mafia BBM di NTT.

"Tidak ada kasus mafia BBM yang ditangani baik Polresta maupun Polda," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (14/10/2024).

Dia menerangkan bahwa Rudy menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) lantaran diduga tidak profesional saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan memasang garis polisi di TKP.

Pemasangan diduga dilakukan tanpa ada administrasi pendukung di lokasi milik warga AA dan AM tersebut. Terlebih, di TKP juga tidak ditemukan barang bukti dan bukan merupakan peristiwa pidana.

"RS di sidang KKE kaitan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dgn cara memasang police line pada drum dan jerigen kosong di lokasi," tambahnya.

Ariasandy menambahkan, alasan memberatkan lainnya lantaran Rudy disebut telah melakukan pelanggaran disiplin tiga kali dan satu pelanggaran kode etik profesi.

"Di antaranya terduga pelanggar sudah 3 kali melakukan pelanggaran disiplin dan 1 kali pelanggaran kode etik profesi," pungkasnya.