Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menunda pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan. Pembahasan RUU Kepariwisataan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi), Maulana Yusran, mengapresiasi keputusan tersebut.

Dia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi agar pembahasan revisi aturan tersebut ditunda. Mengingat, isi yang ada tertuang draft tersebut belum mengakomodir apa yang diharapkan oleh industri pariwisata.

“Kami tentu dari Gipi mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah dan DPR, khususnya Komisi X yang telah bersepakat untuk menunda penetapan RUU Kepariwisataan tersebut dan akan melanjutkannya kepada DPR yang berikutnya,” kata Alan, sapaan akrabnya, kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Adapun, Gipi telah membuat satu draft untuk dijadikan usulan dalam RUU Kepariwisataan. Alan mengharapkan, draft tersebut nantinya dapat dibahas oleh pemerintah dan DPR periode mendatang.

Dia menuturkan, terdapat sejumlah poin yang perlu diperbaharui dalam UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, di mana perlu dibahas perkembangan terbaru dari industri pariwisata dan program ke depannya.

Lebih lanjut, Alan mengatakan, dalam membuat sebuah aturan, semua pihak terkait perlu dilibatkan dalam pembahasannya. Dalam hal ini, baik pemerintah maupun DPR RI perlu melibatkan Gipi sebagai induk dari organisasi industri sektoral pariwisata, serta semua komponennya seperti asosiasi profesional, usaha, hingga sumber daya manusia (SDM).

“Kita dalam membuat satu undang-undang kepariwisataan itu jangan sampai nanti undang-undang itu juga tidak implementatif,” ujarnya.

Pemerintah bersama Komisi X DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi RUU Kepariwisataan pada periode pemerintah dan DPR selanjutnya. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Menparekraf bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (24/9/2024).

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan, ketentuan terkait carry over tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 110 Peraturan DPR RI No.2/2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

“Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat mengusulkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi RUU operan untuk periode 2024-2029,” kata Syaiful dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/9/2024).

Kedua pihak juga menyepakati RUU Kepariwisataan akan diteruskan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mendapat persetujuan sebagai RUU operan dan masuk menjadi RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengusulkan agar revisi UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dicabut dan disusun kembali dalam rancangan undang-undang yang baru. Hal tersebut dilakukan usai adanyaperubahan yang cukup signifikan dalam RUU Kepariwisataan inisiatif DPR RI.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menyampaikan, RUU Kepariwisataan Inisiatif DPR RI telah mengubah sistematika dan esensi yang berdampak pada berubahnya materi muatan lebih dari 50%, sehingga terindikasi bertentangan dengan UU No.12/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Angela menuturkan, jumlah poin perubahan dalam rancangan aturan tersebut memuat 69 perubahan. Padahal, jumlah pasal yang terdapat dalam UU No.10/2009 hanya sebanyak 70 Pasal.

“Sehingga seharusnya RUU yang dibentuk bukanlah RUU perubahan melainkan RUU Kepariwisataan yang baru,” kata Angela dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, dikutip Rabu (18/9/2024).

Pemerintah juga menilai RUU Pariwisata Inisiatif DPR RI secara formil bertentangan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan lantaran beleid tersebut telah diubah dengan UU No.6/2023 yang dibentuk dengan metode omnibus.

“Penyusunan RUU Kepariwisataan Inisiatif DPR perlu dapat disusun dengan metode omnibus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97A UU No.13/2022 ttg perubahan kedua atas UU No. 12/2011,” tuturnya.

Lebih lanjut, Angela juga menyampaikan bahwa penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak perlu mengubah desain dasar pengaturan dalam UU No.10/2009 lantaran dinilai berdampak pada berkurangnya materi muatan yang berubah. Alih-alih mengubah desain, Angela menyebut seharusnya perubahan hanya difokuskan pada penguatan desain pengaturan dalam UU No.10/2009.

Untuk itu, pemerintah menghendaki agar meminimalisir perubahan sistematika dan sedikit mungkin melakukan penambahan Bab baru, serta menyisipkan materi muatan perubahan pada Bab yang sudah ada.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Siafudian, menuturkan bahwa terdapat beberapa poin baru dalam RUU Kepariwisataan.

Pertama, pengaturan pariwisata berkelanjutan dan mengintegrasikan budaya serta ekonomi kreatif dalam pengelolaan kepariwisataan. Kedua, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di dasarkan pada ekosistem pariwisata, penetapan kebijakan dilakukan secara objektif, dan didasarkan riset.

Ketiga, pengelolaan kepariwisataan dibentuk dan dikembangkan melalui ekosistem pariwisata, di mana seluruh poin ekosistem didasarkan atas riset. Secara terperinci, poin-poin ekosistem diantaranya terdiri atas perencanaan, pendidikan, pengelolaan Destinasi Pariwisata, hingga kreasi kegiatan.

“Keempat, jenis-jenis pariwisata tidak disebutkan secara eksplisit namun hanya dikemukakan jenisnya berdasarkan taksonomi ilmu pariwisata, yaitu Wisata Alam, Wisata Budaya, dan Wisata Buatan,” jelasnya.

Poin selanjutnya, yakni redefinisi konsep-konsep kepariwisataan sebagai konsekuensi dari paradigma baru pariwisata, antara lain definisi wisata, daya tarik, destinasi pariwisata, dan memunculkan pengunjung yang meliputi wisatawan dan Pelancong.

Keenam, mitigasi bencana dan pengelolaan pariwisata agar survive di tengah krisis, dan ketidakpastian global. Ketujuh, menjadi 5 pilar UNWTO sebagai tujuan kepariwisataan.

Kedelapan, penguatan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sekitar destinasi pariwisata, dan pengaturan pariwisata berbasis masyarakat lokal termasuk desa wisata. Terakhir, penguatan digitalisasi kepariwisataan.

Bisnis.com,JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meminta agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kepariwisataan ditunda dan dilanjutkan oleh DPR RI dan pemerintah mendatang.

Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani, menyampaikan, isi draft RUU Kepariwisataan yang saat ini sudah dikeluarkan dua versi oleh DPR yaitu versi 2 Juli 2022 dan versi 5 April 2024 belum selaras dengan aspirasi pelaku pariwisata.

Bahkan, dalam rapat bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 20 Agustus 2024, Hariyadi menyebut bahwa banyak pelaku usaha di sektor ini yang merasa keberatan dengan substansi draft RUU tersebut, sehingga DPR dan pemerintah perlu membahas lebih dalam mengenai rancangan beleid ini.

Namun, mengingat masa kerja DPR periode 2019-2024 dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada Oktober 2024, pihaknya meminta agar pembahasan RUU Pariwisata dilanjutkan oleh DPR dan pemerintahan baru.

“Hal ini perlu kami ingatkan, karena kami tidak mau kecolongan lagi dalam injury time undang-undang disahkan tanpa partisipasi publik secara luas,” kata Hariyadi dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 di 8 Juli 2024, RUU Kepariwisataan secara resmi disahkan menjadi usul inisiatif DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.

Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Adapun, dengan disahkannya draft RUU Kepariwisataan sebagai usul inisiatif DPR, rancangan dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah.

Selanjutnya, Presiden akan mengirimkan Surat Presiden (Surpes) dan daftar inventarisir masalah (DIM) sebelum akhirnya kembali dibahas bersama DPR.