Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, memberikan pandangannya mengenai potensi dampak dari semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap proses perizinan bisnis di sektor perhotelan dan restoran. Menurut Hariyadi, penambahan kementerian bisa berdampak pada kelambatan proses pengambilan keputusan yang krusial bagi pengusaha.

“Pasti ada dampaknya, apalagi jika terjadi pemisahan kementerian atau lembaga yang sebelumnya terintegrasi. Ini akan menciptakan kevakuman sementara karena butuh waktu untuk membentuk institusi baru dan mengatur koordinasi antar lembaga,” kata Hariyadi kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ia mencontohkan pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada periode sebelumnya, yang sempat menyebabkan kelambatan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antara kementerian yang baru terbentuk. Menurutnya, proses penyesuaian ini akan mempengaruhi efisiensi bisnis, terutama dalam hal perizinan dan regulasi.

“Contohnya, industri kreatif dan pariwisata yang sebelumnya digabungkan, sekarang dipisah lagi. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses perizinan berjalan, karena ada jeda waktu yang diperlukan untuk pembentukan institusi baru serta penyesuaian anggaran,” ujarnya.

Hariyadi menambahkan, selain potensi kelambatan dalam koordinasi, penambahan kementerian juga bisa menyebabkan peningkatan biaya operasional, baik di tingkat pemerintah maupun sektor bisnis.

“Jika kementerian baru tidak memiliki anggaran yang cukup, tentu pelayanan yang diberikan juga akan terhambat. Ini bisa memperlambat proses perizinan dan berujung pada peningkatan biaya operasional bagi pengusaha,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa proses perizinan yang sudah berjalan dapat mengalami penundaan karena struktur baru yang membutuhkan waktu untuk konsolidasi.

"Kalau kementerian baru belum siap, jelas ada jeda waktu untuk menyesuaikan diri. Ini berdampak langsung pada kita yang menunggu keputusan dari pemerintah terkait izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis," ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai langkah konkret yang bisa diambil PHRI untuk memastikan perubahan ini tidak memperlambat proses bisnis, Hariyadi menyatakan bahwa peran PHRI terbatas karena kewenangan ada di tangan pemerintah.

"Ini domainnya pemerintah. Kita tidak bisa banyak melakukan intervensi, karena semuanya bergantung pada seberapa cepat mereka bisa menyesuaikan diri dan membentuk institusi baru,” jelasnya.

Namun, Hariyadi menekankan pentingnya konsistensi dari pemerintah agar tidak terlalu banyak perubahan yang berdampak pada proses bisnis.

“Idealnya, perubahan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya tidak terlalu drastis, karena membutuhkan waktu bagi menteri baru untuk belajar dan mengkonsolidasikan timnya. Ini sudah memakan waktu, apalagi jika kementerian dipecah-pecah, tantangannya jadi lebih besar,” pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut deflasi yang terjadi lima bulan beruntun ini merupakan perkembangan positif bagi perekonomian khususnya daya beli masyarakat.

Deflasi saat ini disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Sehingga harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa deflasi akan mempengaruhi semua sektor tak terkecuali pariwisata.

"Kalo deflasi menyangkut semuanya ya, itu kan datanya BPS. Nah di pariwisata juga terlihat tetapi untuk hotel-hotel tertentu, restoran, cukup stabil, pusat perbelanjaan gitu, pengunjung banyak tapi yang belanjanya turun," ungkap Hariyadi saat ditemui MNC Portal di Jakarta Utara, Jumat (4/10/2024).

Ia menilai menurunnya daya beli masyarkaat saat ini disebabkan kurangnya kesempatan dalam lapangan pekerjaan. Akibatnya, masyrakat tidak memliki pemasukan sehingga daya belinya menurun.

"kita sudah lama mengkhawatirkan bahwa tidak hanya daya beli tapi juga lapangan kerja. Daya beli yang menurun karena banyak masyarakat yang tidak cukup mendapatkan kesempatan berkeja," jelasnya

Presiden Terpilih Prabowo Subianto pernah mengatakan pariwisata akan menyumbang 5 persen dari PDB. Menurut Hariyadi yang juga pengusaha hotel ini juga menyebut hal itu mungkin lantaran pariwisata Indonesia adalah sektor yang paling mudah bangkit.

"Bisa, justru pariwisata itu yang paling gampang," kata Hariyadi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen (month-to-month/mtm) pada September 2024.

Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus.

Adapun inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan angka deflasi yang diperoleh BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi hingga kondisi suplai.

Untuk itu, BPS meminta publik untuk tidak mengaitkan data deflasi dengan dugaan penurunan daya beli masyarakat.

(Ferdi Christian)

Pemerintah berencana menurunkan harga tiket pesawat setelah banjir keluhan dari traveler. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menyampaikan pendapatnya.

Penurunan harga tiket pesawat itu dijanjikan dimulai Oktober 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan target penurunan harga tiket pesawat sampai 10 persen pada Juli lalu.

Untuk menurunkan harga tiket itu pemerintah membentuk satgas tiket mahal pesawat pun dibuat dan diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita lihat nanti, karena memang struktur biaya pesawat itu kan terbesar adalah di bahan bakar, di avtur. Di avtur, di biaya land arrangement mereka, di ground handling yang di darat, sama biaya leasing, biaya untuk modal," kata Ramdani kepada wartawan selepas acara Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Selain avtur, ia juga menilai kompetisi maskapai penerbangan lokal yang belum kompetitif. Itu karena jalur penerbangan yang masih didominasi salah satu maskapai, serta belum adanya maskapai lain dan regulasi yang dirasa tepat.

"Satu lagi juga, kompetisi. Kalau ada kompetisinya lebih longgar, otomatis akan ada persaingan. Nah sekarang ini kan boleh dibilang khusus untuk domestik, didominasi oleh satu maskapai, yang dia lebih dari 70 persen menguasai pasar, itu tentu juga harus ada. Ada regulasi yang mengarah ke sana. Kalau itu dilakukan, akan terjadi (penurunan harga)," kata dia.

Ramdani tidak yakin harga tiket pesawat dapat turun dalam waktu dekat. Dia bersikukuh harga tiket pesawat turun ketika elemen-elemen yang memberatkan itu bisa dikendalikan.

"Bisa (turun 10 persen), memang betul. Karena kemarin gara-gara peraturan Menteri Perdagangan itu kan, yang kena bea lagi. Nah itu juga kita akan lihat, efektif apa nggak. Karena sampai hari ini kita lihat, kelihatannya belum ada tanda-tanda. Jadi kita nggak tahu juga ya, nanti bisa kita lihat. Tapi memang betul, sparepart adalah satu komponen impor," kata dia.

"Tapi avtur juga penting juga, kalau di harganya nggak kompetitif, orang dia 40 persen dari struktur cost-nya dia kok. Jadi kembali lagi kita lihat saja nanti gimana. Nah ini kan permasalahan tinggal hitungan hari nih, pemerintahan yang sekarang ini sampai tanggal 19 (Oktober)," ujar dia.

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan menuai perhatian. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan hal semacam itu harusnya tidak terjadi lagi.

Hariyadi Sukamdani meyakini peristiwa yang terjadi di Hotel Grand Kemang menurutnya tidak akan berpengaruh ke hotel-hotel lain. Semua hotel, kata dia, bisa menyewakan gedungnya untuk penyelenggaraan berbagai acara yang sesuai dengan peraturan perundangan.

“Saya rasa kejadian ini, mudah-mudahan jadi yang terakhirlah,” tuturnya saat konferensi pers, Senin, 30 September 2024.

Sebagai informasi, diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air pada Sabtu, 28 September 2024 lalu itu dibubarkan oleh sekitar 25 orang bermasker. Mereka masuk ke hotel dan membubarkan paksa acara tersebut.

Sejauh ini, Hariyadi Sukamdani mengaku memonitor hotel-hotel di seluruh Indonesia. Pada gelaran Pilpres hingga Pilkada tahun ini, menurutnya, tidak ada preseden seperti yang terjadi di Hotel Grand Kemang.

"Padahal kemarin Pilpres lumayan ramai juga ya, keriuhannya, tapi Alhamdulillah aman," terangnya.

Selain itu, Hariyadi Sukamdani yakin kepolisian akan terus memantau dan menjamin keamanan penyelenggaraan acara di hotel. Pasalnya, kata dia, peristiwa di Mampang, Jakarta Selatan itu terjadi karena tidak terantisipasi,

Hariyadi Sukamdani menegaskan hotel bisa menjadi tempat untuk penyelenggaraan berbagai acara selama tidak menyalahi peraturan perundangan. Bahkan, menurutnya ada hotel yang disewa menjadi gereja.

“Karena dia nggak bisa di tempat lain, jadi itu tuh hotel yang dipakai,” kata Hariyadi Sukamdani.

Terkini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam, mengatakan tim gabungan polisi dari Ditreskrimum dan Polres Jakarta Selatan telah menangkap lima orang dari kejadian tersebut. “Sementara dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Ahad, 29 September 2024.

Polisi menjerat para tersangka dalam kasus ini dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal pengeroyokan dan perusakan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika tindakan mereka mengakibatkan luka-luka atau luka berat, para pelaku bisa diancam pidana penjara hingga 7 atau 9 tahun.

Hanin Marwah dan Sultan Abdurahman berkontribusi pada artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan menuai perhatian. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan hal semacam itu harusnya tidak terjadi lagi.

Hariyadi Sukamdani meyakini peristiwa yang terjadi di Hotel Grand Kemang menurutnya tidak akan berpengaruh ke hotel-hotel lain. Semua hotel, kata dia, bisa menyewakan gedungnya untuk penyelenggaraan berbagai acara yang sesuai dengan peraturan perundangan.

“Saya rasa kejadian ini, mudah-mudahan jadi yang terakhirlah,” tuturnya saat konferensi pers, Senin, 30 September 2024.

Sebagai informasi, diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air pada Sabtu, 28 September 2024 lalu itu dibubarkan oleh sekitar 25 orang bermasker. Mereka masuk ke hotel dan membubarkan paksa acara tersebut.

Sejauh ini, Hariyadi Sukamdani mengaku memonitor hotel-hotel di seluruh Indonesia. Pada gelaran Pilpres hingga Pilkada tahun ini, menurutnya, tidak ada preseden seperti yang terjadi di Hotel Grand Kemang.

"Padahal kemarin Pilpres lumayan ramai juga ya, keriuhannya, tapi Alhamdulillah aman," terangnya.

Selain itu, Hariyadi Sukamdani yakin kepolisian akan terus memantau dan menjamin keamanan penyelenggaraan acara di hotel. Pasalnya, kata dia, peristiwa di Mampang, Jakarta Selatan itu terjadi karena tidak terantisipasi,

Hariyadi Sukamdani menegaskan hotel bisa menjadi tempat untuk penyelenggaraan berbagai acara selama tidak menyalahi peraturan perundangan. Bahkan, menurutnya ada hotel yang disewa menjadi gereja.

“Karena dia nggak bisa di tempat lain, jadi itu tuh hotel yang dipakai,” kata Hariyadi Sukamdani.

Terkini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam, mengatakan tim gabungan polisi dari Ditreskrimum dan Polres Jakarta Selatan telah menangkap lima orang dari kejadian tersebut. “Sementara dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Ahad, 29 September 2024.

Polisi menjerat para tersangka dalam kasus ini dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal pengeroyokan dan perusakan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika tindakan mereka mengakibatkan luka-luka atau luka berat, para pelaku bisa diancam pidana penjara hingga 7 atau 9 tahun.

Hanin Marwah dan Sultan Abdurahman berkontribusi pada artikel ini

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani membandingkan industri pariwisata Indonesia dengan negara lain. Menurut Hariyadi, pariwisata Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara yang selevel di Asia Tenggara.

Ia menilai kondisi ini disebabkan oleh pihak berwenang yang kurang memberikan dukungan. Banyak yang menganggap sektor tersebut kurang penting, padahal industri pariwisata bisa membuka banyak lapangan kerja.

"Kenapa kita itu kalah sama negara-negara tier kita, ASEAN dan sebagainya? Jawabannya sih simple sebenarnya, karena memang elite politik kita baik DPR maupun yang mendapatkan jabatan di pemerintahan secara politik tidak memberikan perhatian ke pariwisata. Poinnya gitu. Jadi dianggapnya pariwisata itu aksesoris aja, nggak penting," katanya dalam konferensi pers di Yayasan Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Ia mencontohkan kunjungan wisatawan ke Thailand yang pernah menyentuh 40 juta orang, meskipun penduduknya hanya 68-72 orang. Sementara Indonesia yang berpenduduk 275 juta jiwa hanya menerima kunjungan wisatawan mancanegara 11,6 juta orang tahun lalu.

Padahal Hariyadi menyebut potensi Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia, bukan hanya di Asia Tenggara. Inkonsistensi pemerintah menyebabkan pariwisata dalam negeri tidak berkembang optimal.

"Negara lain menjadikan pariwisata itu justru ujung tombaknya. Thailand itu pariwisata nomor satu. Penduduknya hanya 72 juta orang, tahun 2019 mungkin sekitar 68-69 juta orang. Turisnya berapa yang datang? 40 juta orang, separuhnya lebih. Berapa devisa yang dihasilkan," bebernya.

Ia menyebut, belum lagi anggaran untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terus menyusut. Padahal kementerian itu bertugas melakukan promosi dan mengembangkan sektor pariwisata yang butuh dana cukup.

Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan menjadi usul inisiatif DPR yang telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 pada 8 Juli 2024.

Menurutnya, Kemenparekraf belum pernah membahas RUU Kepariwisataan bersama pelaku pariwisata. Pembahasan RUU Kepariwisataan yang pernah dilakukan oleh Kemenparekraf secara virtual pada 20 Agustus 2024 menuai protes dari asosiasi pariwisata.

"Karena pembahasan yang dilakukan sangat singkat dan hanya membahas poin tertentu saja. Pada pertemuan tersebut belum ada kesepakatan terhadap poin-poin yang dibahas dan meminta Kementerian Pariwisata untuk menjadwalkan ulang pembahasan RUU Kepariwisataan. Namun berdasarkan informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengajukan RUU Kepariwisataan ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara," bebernya.

Hariyadi mengatakan, dengan pertimbangan waktu maka tidak akan mungkin RUU Kepariwisataan disahkan sebelum masa kerja DPR periode 2019-2024 berakhir. Untuk itu GIPI meminta pembahasan RUU Kepariwisataan ditunda sampai dilantiknya anggota DPR masa kerja 2024-2029.

"Pembahasan RUU Kepariwisataan dengan melibatkan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia adalah penting agar RUU Kepariwisataan tersebut kelak setelah ditetapkan dapat diimplementasikan dan dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam membangun pariwisata Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meminta agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kepariwisataan ditunda dan dilanjutkan oleh DPR RI dan pemerintah mendatang.

Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani, menyampaikan, isi draft RUU Kepariwisataan yang saat ini sudah dikeluarkan dua versi oleh DPR yaitu versi 2 Juli 2022 dan versi 5 April 2024 belum selaras dengan aspirasi pelaku pariwisata.

Bahkan, dalam rapat bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 20 Agustus 2024, Hariyadi menyebut bahwa banyak pelaku usaha di sektor ini yang merasa keberatan dengan substansi draft RUU tersebut, sehingga DPR dan pemerintah perlu membahas lebih dalam mengenai rancangan beleid ini.

Namun, mengingat masa kerja DPR periode 2019-2024 dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada Oktober 2024, pihaknya meminta agar pembahasan RUU Pariwisata dilanjutkan oleh DPR dan pemerintahan baru.

“Hal ini perlu kami ingatkan, karena kami tidak mau kecolongan lagi dalam injury time undang-undang disahkan tanpa partisipasi publik secara luas,” kata Hariyadi dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 di 8 Juli 2024, RUU Kepariwisataan secara resmi disahkan menjadi usul inisiatif DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.

Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Adapun, dengan disahkannya draft RUU Kepariwisataan sebagai usul inisiatif DPR, rancangan dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah.

Selanjutnya, Presiden akan mengirimkan Surat Presiden (Surpes) dan daftar inventarisir masalah (DIM) sebelum akhirnya kembali dibahas bersama DPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengungkapkan dunia usaha hingga masyarakat perlu memanfaatkan sejumlah peluang dari sederet tantangan yang tengah menghadari ekonomi Tanah Air.

Hal tersebut dia sampaikan dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024: Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (29/7/2024).

“Dinamika perekonomian global dan nasional yang penuh tantangan namun tetap memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkap Hariyadi Sukamdani.

Dia mengungkapkan sejumlah tantangan berupa ketatnya kebijakan moneter global, pergantian pemerintahan pada Oktober 2024, hingga konflik geopolitik yang masih terus berlangsung.

Hariyadi menekankan bahwa acara ini menjadi momen penting bagi dunia usaha dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama menganalisis dan merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.

“Kita juga melihat dinamika di AS yang sangat dinamis dengan adanya Pilpres yang akan datang dan geopolitik di Timur Tengah dan kelanjutan masalah Ukraina dan sebagainya. Tentunya ini akan memberikan banyak insight yang mungkin menjadi pertimbangan kita dalam menentukan langkah ke depan,” lanjut Hariyadi.

Dia berharap acara ini dapat memberikan wawasan berharga dan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Melalui beragam diskusi mengenai sektor-sektor ekonomi, nantinya kan membuka peluang baru dan memberikan arah yang jelas bagi kebijakan dan investasi di masa depan.
Kami berharap acara ini dapat menjadi titik tolak bagi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di depan.

Adapun, Menurut laporan terbaru dari Bank Dunia yang dipublikasikan pada akhir Juni 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan stabil di kisaran 5,1% (year-on-year/yoy).

Meskipun terdapat hambatan seperti meredanya lonjakan komoditas, peningkatan volatilitas harga pangan dan energi, serta ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat, kita tetap optimis terhadap prospek ekonomi kita di paruh kedua tahun ini.
Kebijakan Bank Indonesia yang masih menahan suku bunga acuan pada level 6,25%, setelah menaikkannya pada April 2024. Kebijakan ini sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi juga sebagai upaya menarik modal asing masuk ke dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan belanja publik, peningkatan investasi bisnis, dan permintaan konsumen yang stabil diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, sektor e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dengan signifikan, dengan nilai transaksi perbankan digital diproyeksikan meningkat sebesar 23,2% pada tahun 2024, mencapai Rp71,584 triliun, didukung oleh sistem pembayaran yang aman dan andal.