Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung, sedangkan Muhammadiyah masih dalam proses.

Bahlil menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PBNU sudah selesai sejak beberapa hari lalu. Hanya saja masih menunggu pembayaran biaya Kompensasi Data Informasi (KDI) untuk bisa dikelola.

"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai. Kalau tidak salah 3-4 hari lalu, tinggal mereka nyetor ke negara kan harus KDI yang ditransfer kepada negara. Kalau sudah selesai ya selesai," ujarnya usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Sementara, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Namun, Bahlil memastikan penetapan lokasi tambang yang akan dikelola sudah selesai.

"Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil memastikan pemerintah bakal memberikan lokasi tambang terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah dari enam lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang disiapkan sebagai jatah untuk enam ormas keagamaan yang mewakili agama di Indonesia.

"Insya Allah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar daripada KPC," ujarnya dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/7), saat masih menjadi Menteri Investasi.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya masih belum menentukan bekas lahan tambang mana yang akan diberikan ke Muhammadiyah, tapi dipastikan yang terbaik.

"Jadi untuk Muhammadiyah ini kita carikan lokasi terbaik. Kandungan mineral yang ada juga kira-kira secara ekonomis bisa mendukung apa yang dimaksudkan oleh pemerintah," jelasnya.