Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi D DPRDDKI Jakarta, Yuke Yurike buka suara mengenai rencana anggaran Rp600 triliun yang dibutuhkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global ketika melepas status sebagai ibu kota negara.

Menurut Yuke, pihaknya mendukung langkah tersebut kendati menyoroti sejumlah hal yang harus dijadikan prioritas dalam rencana tersebut.

“Termasuk juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam upaya ini,” katanya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, dirinya berpendapat bahwa fokus transformasi itu juga harus mencakup pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Yuke menilai, kota global dapat terwujud apabila pemerintah memastikan bahwa anggaran tersebut nantinya dapat digunakan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Sementara itu, mengenai jumlah APBD DKI Jakarta yang berada pada kisaran Rp84 triliun alias jauh di bawah angka yang disodorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dia sepakat bahwa investasi yang dibutuhkan begitu besar.

“Investasi ini mencakup berbagai sektor. Seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan dan teknologi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.