Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 19,62 triliun untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2024. Dengan demikian, anggarannya untuk tahun ini menjadi Rp 166,99 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pagu awal yang telah ditetapkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun ini sebesar Rp 147,37 triliun.

"Pagu awal Kementerian PUPR sebesar Rp 147,37 triliun, kemudian mendapat tambahan pagu Rp 19,62 triliun sehingga total pagu yang kami terima Rp 166,99 triliun 2024," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjabarkan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,38 triliun, percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 7,04 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar, serta tambahan RM dari BA 999 sebesar Rp 10,40 triliun.

"(SBSN) ini sebagian antara lain telah kami pergunakan untuk penguatan tebing Sungai Tabalong, pengamanan Pantai Manggar, serta pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Untuk percepatan PHLN sendiri, Dody mengatakan, ada beberapa sumber antara lain dari EDFC Korea, Asian Development Bank (ADB) Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR), World Bank CSRRRP, ITDP, hingga National Urban Development Project (NUDP).

"ITDP untuk beberapa proyek-proyek tourism yang masuk ke destinasi pariwisata prioritas dan juga untuk NUDP untuk water supply project," kata dia.

Berikutnya untuk pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar sendiri, dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Sedangkan tambahan BA BUN Rp 10,4 triliun digunakan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 6,4 triliun serta daerah otonomi baru di Papua sebesar Rp 780 miliar.

"Kemudian penuntasan program prioritas lainnya seperti penuntasan rehabilitasi dan renovasi venue PON Aceh, renovasi RSUD Kabupaten Sumedang, dan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Rp 660 miliar," ujar Dody.

Selain itu, dana BA BUN itu juga dipergunakan sebagiannya untuk instruksi presiden (Inpres) Air Minum dan Sanitas Rp 700 miliar, untuk Inpres Jalan Daerah Rp 900 miliar, serta pembayaran lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 960 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan 25 Oktober 2024 sekitar 60,8% atau Rp 101,58 triliun, dengan progress fisik mencapai 66,1%, progress keuangan 10,9%. Dody mengatakan, angka ini lebih tinggi dair realisasi 2023 yang mencapai 49,9%.

"Agak sedikit lamban di awal karena memang banyak proses administrasi dan kita di sana-sini mendapat kendala penyediaan lahan. Tapi secara bertahap kami dapat selesaikan sehingga insyaallah kami bisa mencapai minimum 90% di Desember 2024," kata dia.