Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 19,62 triliun untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2024. Dengan demikian, anggarannya untuk tahun ini menjadi Rp 166,99 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pagu awal yang telah ditetapkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun ini sebesar Rp 147,37 triliun.

"Pagu awal Kementerian PUPR sebesar Rp 147,37 triliun, kemudian mendapat tambahan pagu Rp 19,62 triliun sehingga total pagu yang kami terima Rp 166,99 triliun 2024," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjabarkan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,38 triliun, percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 7,04 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar, serta tambahan RM dari BA 999 sebesar Rp 10,40 triliun.

"(SBSN) ini sebagian antara lain telah kami pergunakan untuk penguatan tebing Sungai Tabalong, pengamanan Pantai Manggar, serta pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Untuk percepatan PHLN sendiri, Dody mengatakan, ada beberapa sumber antara lain dari EDFC Korea, Asian Development Bank (ADB) Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR), World Bank CSRRRP, ITDP, hingga National Urban Development Project (NUDP).

"ITDP untuk beberapa proyek-proyek tourism yang masuk ke destinasi pariwisata prioritas dan juga untuk NUDP untuk water supply project," kata dia.

Berikutnya untuk pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar sendiri, dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Sedangkan tambahan BA BUN Rp 10,4 triliun digunakan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 6,4 triliun serta daerah otonomi baru di Papua sebesar Rp 780 miliar.

"Kemudian penuntasan program prioritas lainnya seperti penuntasan rehabilitasi dan renovasi venue PON Aceh, renovasi RSUD Kabupaten Sumedang, dan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Rp 660 miliar," ujar Dody.

Selain itu, dana BA BUN itu juga dipergunakan sebagiannya untuk instruksi presiden (Inpres) Air Minum dan Sanitas Rp 700 miliar, untuk Inpres Jalan Daerah Rp 900 miliar, serta pembayaran lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 960 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan 25 Oktober 2024 sekitar 60,8% atau Rp 101,58 triliun, dengan progress fisik mencapai 66,1%, progress keuangan 10,9%. Dody mengatakan, angka ini lebih tinggi dair realisasi 2023 yang mencapai 49,9%.

"Agak sedikit lamban di awal karena memang banyak proses administrasi dan kita di sana-sini mendapat kendala penyediaan lahan. Tapi secara bertahap kami dapat selesaikan sehingga insyaallah kami bisa mencapai minimum 90% di Desember 2024," kata dia.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 277 miliar untuk tahun depan. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut alokasi anggaran tersebut menjadi tantangan bagi kementerian yang dipimpinnya.

Sebelumnya, Erick mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar pada tahun depan. Sebab, dia menilai pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 277 miliar tidak sesuai dengan prestasi yang telah dicapai selama ini.

Namun, pagu anggaran yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI hanya sebesar Rp 277 miliar. Melihat usulan tambahan yang ditolak, Erick menilai menjadi sebuah cobaan bagi kementeriannya. Padahal target dividen BUMN naik jadi Rp 90 triliun tahun depan.

"Tentu yang disampaikan sebelumnya dengan upaya yang telah kita lakukan bersama memang anggarannya ternyata tetap tapi target dividen naik jadi Rp 90 triliun. Jadi ya mungkin memang bagian dari cobaan bagi kami di BUMN," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Meski begitu, dia berharap tidak menurunkan semangat kinerja pihaknya. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Komisi VI DPR RI atas dukungannya selama ini.

Dia menilai kelancaran pihaknya tidak bisa tercapai tanpa adanya kontribusi mitra kerja yang solid dan peran anggota Komisi VI DPR RI sebagai mitra yang mengawasi.

"Saya terus terang berkali-kali menyampaikan tidak mungkin kelancaran pemerintahan ini tercapai tanpa kontribusi mitra kerja yang solid tapi juga menjadi mitra check and balance sesuai tupoksi masing-masing karena itu kembali kami kementerian BUMN terimakasih atas supportnya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 sebesar Rp 227 miliar. Anggaran tersebut dianggap tak sebanding dengan prestasi yang diraih, sehingga pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp 66 miliar.

Erick menjelaskan, anggaran 2024 dipatok Rp 284 miliar, berkurang dari mulanya Rp 308 miliar. Sementara, anggaran 2025 rencananya Rp 277 miliar atau lebih rendah lagi dari 2024.

"Kita juga tetap berharap karena untuk pagu anggaran 2025 kita berharap dari Komisi VI mendorong kembali, dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada menteri keuangan di mana pagu adjustment tahun 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 hanya Rp 277 miliar," katanya di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 sebesar Rp 227 miliar. Anggaran tersebut dianggap tak sebanding dengan prestasi yang diraih, sehingga pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp 66 miliar.

Erick menjelaskan, anggaran 2024 dipatok Rp 284 miliar, berkurang dari mulanya Rp 308 miliar. Sementara, anggaran 2025 rencananya Rp 277 miliar atau lebih rendah lagi dari 2024.

"Kita juga tetap berharap karena untuk pagu anggaran 2025 kita berharap dari Komisi VI mendorong kembali, dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada menteri keuangan di mana pagu adjustment tahun 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 hanya Rp 277 miliar," katanya di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024) kemarin.

Dia mengatakan, hal itu tak sepadan dengan prestasi yang telah diraih. Oleh karena itu, ia berharap adanya tambahan anggaran Rp 66 miliar. Dengan begitu, anggaran Kementerian BUMN tahun depan menjadi Rp 344 miliar.

"Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini. Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi Rp 344 miliar karena tidak lain dari angka Rp 66 miliar juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong kepada kami," paparnya.

Kembali, Erick meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk mendapat tambahan anggaran tersebut.

"Kita berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan, saya dengar hari ada rapat Banggar yang akan mendiskusikan, kembali mohon dukungannya agar bisa terlaksana," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Erick juga mendapat kabar jika target dividen BUMN tahun depan Rp 90 triliun dan sudah diketok Badan Anggaran DPR RI. Sedangkan target dividen tahun ini Rp 85 triliun. Dengan demikian, target dividen tahun depan naik Rp 5 triliun.

Erick mengatakan, target dividen Rp 90 triliun merupakan angka yang fantastis. Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja keras mencapai target tersebut.

"Saya barusan mendapat info rupanya sudah diketok oleh Banggar untuk dividen tahun 2025 kami ditargetkan Rp 90 triliun, jadi ada peningkatan dari Rp 85 triliun menjadi Rp 90 triliun saya rasa angka yang fantastis, kita coba kerja keras," katanya.

Dalam kesempatan itu, Erick pun meminta dukungan kepada Komisi VI untuk mendapat tambahan anggaran Rp 66 miliar. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan peningkatan target dividen.

"Saya rasa dukungan daripada penunjang kami untuk bagian BUMN kalau bisa mohon ditingkatkan hanya Rp 66 miliar, sebenarnya dibandingkan Rp 5 triliun peningkatan jauh sekali," ungkapnya.

Simak Video: 9 Fraksi DPR Setujui Suntikan Dana PMN untuk BUMN Sebesar Rp 44,24 T

[Gambas:Video 20detik]

Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp 66 miliar pada tahun depan. Dengan demikian, anggaran kementerian akan naik dari rencana alokasi tahun ini Rp 277 miliar menjadi sekitar Rp 344 miliar.

Erick menilai, pagu anggaran kementerian tahun 2025 sebesar Rp 277 miliar tidak sesuai dengan prestasi yang telah telah dicapai selama ini.

"Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini. Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi Rp 344 miliar karena tidak lain dari angka Rp 66 miliar juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong kepada kami," paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Ia menjelaskan, pagu anggaran tahun 2024 mulanya sebesar Rp 308 miliar. Namun, anggaran tersebut mengalami penyesuaian sehingga turun menjadi Rp 284 miliar.

"Kita mengetahui pagu awal anggaran ini sebesar Rp 308 miliar. Dan tentu ada automatic adjustment dari kementerian sehingga menjadi Rp 284,36 miliar," ujarnya.

Dengan anggaran Rp 277 miliar pada tahun depan, maka anggaran tersebut lebih rendah dari anggaran tahun ini yang telah disesuaikan menjadi Rp 284 miliar. Erick Thohir pun meminta dukungan Komisi VI untuk mendapat tambahan anggaran tersebut.

"Kita berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan, saya dengar hari ada rapat banggar yang akan mendiskusikan, kembali mohon dukungannya agar bisa terlaksana," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat pagu indikatif pada 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Angka tersebut susut 50,5% jika dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun. Adapun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) nominalnya relatif kecil.

Alhasil, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Angka dukungan anggaran untuk pembangunan IKN dari Kementerian PUPR itu berbeda drastis dengan posisi pada 2024. Di mana, Kementerian PUPR menganggarkan dukungan infrastruktur IKN sebesar Rp35,37 triliun pada 2024.

Zainal menegaskan pagu anggaran mini tersebut emang kerap terjadi di masa transisi pemerintahan. Dia mengaku Kementerian PUPR juga mendapat alokasi anggaran yang tak jauh berbeda pada awal pemerintahan Presiden Jokowi menjabat.

Hal itu terjadi lantaran dalam rangka proses penyesuaian dengan program-program prioritas pemerintahan baru. Di mana, pada tahun ini Presiden dan Wapres terpilih mengutamakan pengadaan program ketahanan pangan dan energi.

“Tahun depan 2025 Kementerian PUPR telah dialokasikan sebesar Rp75,63 triliun. Ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Besaran alokasi ini tentu kita akan mengantisipasi dan dukung apa yang menjadi astacita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi,” pungkasnya.

Paguyuban Sopir Mikrolet dan APB Jakarta pada Jumat ini (9/8/2024) datang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Para sopir angkot ini datang untuk menyampaikan bangga dan hormatnya karena hingga kini masih memperjuangkan aspirasi wong cilik. “Partai yang selalu membersamai dan menjaga wong cilik agar bisa bertahan dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Saat perhelatan Pilpres 2024 yang lalu, kami melihat begitu kasat mata pengkhianatan yang dilakukan oleh petugas partainya dengan mendukung capres partai lain hanya untuk mengangkat anaknya sendiri menjadi pejabat tertinggi negara,” kata Ketua Umum Paguyuban Hendra Masrial. Hendra menyampaikan kepercayaannya, bahwa PDI Perjuangan pasti akan konsisten sebagai partai yang selalu setia membela wong cilik, bersuara lantang tentang kebenaran, dan mendukung orang baik untuk memimpin pemerintahan di setiap jenjang birokrasinya. “Khusus di Jakarta, kami sebagai sopir angkutan reguler sangat berharap bisa terserap ke dalam program Jaklingko Pemprov DKI yang digagas oleh Pak Anies Baswedan dan berharap agar program tersebut tetap bisa berjalan dan menjadi lebih baik dengan Pak Anies Baswedan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Harapan kami tersebut menjadi aspirasi kami yang memiliki anggota hingga 6.000 orang se-Jakarta yang ingin mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik,” katanya. Ia menambahkan, anggota paguyuban yang telah menjadi pramudi angkutan yang tergabung dengan program Jaklingko memiliki kepastian penghasilan serta prioritas dalam banyak program subsidi dari pemerintah provinsi. Contohnya pendaftaran sekolah negeri untuk anak-anaknya, bantuan subdisi pangan yang ada di dalam kartu KJP, dan beberapa bantuan subsidi yang lain. “Untuk itu, lanjutnya, pihaknya yang belum tergabung dengan Jaklingko dan juga memiliki keinginan yang sama, agar kualitas hidup anggota juga menjadi lebih baik seperti mereka," kata Hendra. “Untuk itu, kami menitipkan harapan kami dan aspirasi kami kepada DPP PDI Perjuangan agar bisa berdiri sebarisan dengan kami untuk memperjuangkan kualitas kehidupan yang lebih baik dan seluruh warga Jakarta agar bisa merasakan keadilan serta kesetaraan di kota ini dengan mendukung dan menjadikan Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta kembali,” katanya. “Hanya beliau, calon Gubernur Jakarta saat ini yang memiliki rekam jejak memperjuangkan keadilan serta kesetaraan bagi seluruh warga Jakarta saat beliau menjabat Gubernur DKI Jakarta pada periode sebelumnya,” tambah Hendra. “Sekali lagi, kami mengucapkan beribu terima kasih Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan yang selalu saja menunjukkan keberpihakannya pada kebenaran dan rakyat kecil. Juga kepada seluruh jajaran pengurus DPP PKB. Ketua Pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Bapak Ady Wijaya beserta jajarannya. Serta seluruh kader PDI Perjuangan yang senantiasa berjuang bagi rakyat dan kebenaran,” katanya. Ia berharap semoga PDI Perjuangan bisa selalu konsisten dalam memperjuangkan rakyat kecil, serta mau menerima aspirasi mereka sebagai salah satu bagian kecil dari warga Jakarta dengan mendukung dan menjadikan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali untuk periode 2024-2029.

(IK)