Bisnis.com, JAKARTA — PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) menjelaskan bagaimana tantangan dan siasat industri lembaga penjaminan dalam mengejar target penetrasi 3,5% pada 2028 nanti. Selain itu, pemerintah juga menargetkan portofolio penjaminan untuk segmen unit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebesar 90%.

Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata menjelaskan saat ini terdapat 54,55 juta usaha mikro, 602.000 usaha kecil dan 44.000 usaha menengah di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 30,5% UMKM yang telah menerima kredit, dan sisanya sebanyak 69,5% UMKM belum menerima kredit dari lembaga pembiayaan khususnya perbankan.

"Melihat data tersebut tentunya peluang penjaminan sangat besar. Terlebih pemerintah pun sangat concern karena sudah diamanahkan dalam Undang-Undang 1/2016, di mana keberadaaan penjaminan untuk mendorong kemandirian dunia usaha khususnya UMKM dan meningkatkan akses bagi UMKM kepada sumber pembiayaan," kata Agus kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Meski peluang terbuka lebar, Agus menjelaskan perlu strategi untuk mengejarnya. Misalnya adalah dengan meningkatkan peran teknologi digital.

"Di sisi lain juga harus ada peningkatan SDM dalam mengelola risiko yang hati-hati sehingga rasio klaim bisa ditekan," kata Agus.

Secara kinerja, per Agustus 2024 ini tercatat pendapatan imbal hasil jasa penjaminan (IJP) bruto industri penjaminan sebesar Rp7,71 triliun atau tumbuh 13,56% (year on year/YoY) dibanding Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,69% (month to month/MtM) dibanding Rp6,78 triliun.

"Kapasitas akseptasi perusahaan penjaminan sangat dipengaruhi gearing ratio yang perhitungannya berdasarkan besarnya ekuitas perusahaan. Semakin besar ekuitas perusahaan maka semakin besar juga kemampuan akseptasinya yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan IJP," kata Agus.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan IJP ini menurutnya juga dipengaruhi kemampuan dukungan reasuransi atau regaransi. Semakin luas dan besar dukungan reasuransi maka kemungkinan meningkatkan bisnis juga sangat besar.

Dalam mengejar target tinggi penetrasi penjaminan ini, pemerintah memetakan faktor tantangan yang menghamabat pertumbuhan industri penjaminan. Salah satunya adalah persaingan pasar dengan industri asuransi yang memiliki lini bisnis asuransi kredit.

Secara historis data 2020—2023, pendapatan IJP tidak mampu mengejar gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan surety bond sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun. Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60 triliun. Dan pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibanding Rp6,99 triliun.

"Persaingan di dalam suatu industri keuangan hal yang lumrah. Namun demikian karena pangsa pasar yang sangat besar maka tingkat persaingan bisa diatasi bersama. Yang perlu dilakukan ke depannya adalah adanya kesepahaman bersama terkait tarif yang cukup [sufficient tariff] sehingga IJP/ premi yang didapat bisa menutup klaim-klaim yang akan terjadi di masa mendatang," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- PT Jamkrida Jabar tahun ini akan terus menggenjot kinerja untuk memberikan penjaminan kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat dan nasional.

Plt Direktur Utama Jamkrida Jabar Agus Subrata mengatakan sesuai dengan UU Nomor 1 2016, industri penjaminan ini harus mendorong kemajuan ekosistem koperasi dan UMKM.

Sehingga, dalam satu atau dua tahun ke depan, pihaknya menargetkan portopolio penjaminan PT Jamkrida Jabar lebih dari 50% menjamin kredit UMKM.

"Saat ini [portopolio] UMKM itu kita jamin 30% dari portopolio Jamkrida Jabar, ke depan target kami 1-2 tahun ke depan sudah 50% nya, dan mungkin lebih ke depan harus mayoritas," ungkap dia kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Peluang tersebut terbuka cukup besar. Pasalnya menurut Agus, Jamkrida Jabar menjadi satu-satunya perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha jaminan, yang memili izin operasi secara nasional.

"Artinya kita bisa menjalankan usaha tidak hanya di Jawa Barat, tapi di luar Jawa Barat pun bisa," ungkap Agus.

Untuk itu, pihaknya melakukan co-guarantee atau penjaminan bersama dengan Jamkrida daerah lain untuk memanfaatkan keunggulan yang saat ini dimiliki untuk menjalankan bisnis di seluruh Indonesia.

Agus yang juga merupakan Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) itu menilai, potensi penjaminan kredit UMKM ini sangat besar. Pasalnya, saat ini hanya ada beberapa pelaku industri saja yang masuk di dalamnya.

"Ini besar sekali, kalau kita lihat penjaminan kredit di Bank Bjb saja, kita baru bisa mengcover 10%-nya," ungkap dia.

Sehingga, ia juga menilai perlu adanya suntikan permodalan untuk meningkatan gearing ratio sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa mengoptimalkan potensi tersebut.

"BUMD itu harus sesuai aturan, harus persetujuan dari pemegang sahamnya, Pemprov Jabar, kemudian juga harus juga pengesahan dari DPRD, sehingga penambahan modal itu harus melalui tahapan itu, sehingga perlu Waktu dan kajian," jelasnya.

Sehingga, ia menyambut baik langkah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membuka peluang pemerintah daerah lain, baik kota maupun kabupaten untuk menyuntikan modal terhadap Jamkrida Jabar.

"Karena penyertaan modal itu bagi perusahaan penjaminan itu berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan, kalau equitas perusahaannya besar, gearing ratio akan naik, aturan OJK kan Gearing Ratio itu kan dikali 40 dari equity," ungkapnya.

Sehingga, dengan besarnya gearing ratio ia optimis akan sejalan dengan besarnya kapasitas perusahaan untuk menjamin nilai kredit yang dijaminkan oleh perbankan.

"Mengingat posisi UMKM, koperasi banyak di Kabupaten Kota," ungkap dia.