Pemerintah diusulkan untuk membuat rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi. Hal ini diusulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari.

Usulan itu disampaikan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Frans Meroga Panggabean kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat melakukan pertemuan pada Selasa, (29/10/2024), di Kantor Kementerian Koperasi.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koperasi banyak saling bertukar pikiran dengan Ketua KSP Nasari. Salah satu yang dibahas adalah Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang belum kunjung disahkan.

‟Saat ini sangat diperlukan penyempurnaan regulasi tentang Perkoperasian, bahkan pada akhir masa pemerintahannya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat memanggil Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk segera mendorong berlakunya UU Perkoperasian yang baru," ujar Frans kepada Budi Arie, dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

"Sayangnya sampai berakhirnya periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah dan DPR seakan tidak peduli sehingga UU Perkoperasian baru tersebut tak kunjung nyata," tambah Frans lagi.

Menyikapi mandeknya RUU Perkoperasian tersebut, Frans menyerahkan draft usulan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi dalam Perekonomian Nasional kepada Menteri Koperasi.

Hal itu menurutnya sebagai wujud tanggungjawab generasi muda ikut berperan aktif dalam pembangunan Perkoperasian Indonesia sebagai usaha perwujudan visi Indonesia Emas 2045.

"Rancangan PP ini kami sajikan lengkap beserta Naskah Akademik (NA) yang meliputi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan," terang Frans yang juga Ketua Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI).

Menanggapi penyerahan draft Rancangan PP tersebut, Budi Arie menyambut baik karena inisiatif ini akan menjadi solusi percepatan tantangan peningkatan peran koperasi sambil terus mendorong agar UU Perkoperasian yang baru dapat segera ditetapkan.

"Inisiatif Rancangan PP ini sangat baik untuk segera ditindaklanjuti, sehingga apabila Peraturan Pemerintah tersebut nanti berlaku dapat langsung menjadi solusi peningkatan peran koperasi dan sekaligus menjadi katalisator dan pendorong ditetapkan UU Perkoperasian yang baru," jelas Budi Arie.

Budi Arie menginginkan koperasi itu murni, yang tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum, yang didalamnya pengambil segala keputusan tertingggi adalah berada di Rapat Anggota, namun kalau koperasi dalam naungan OJK maka itu tidaklah cocok, apapun itu ceritanya, Koperasi harus dibawah naungan Kementerian Koperasi dan bukan di OJK.

"Saya pun telah banyak mendengar aspirasi dari teman-teman gerakan koperasi tentang otoritas pengawas khusus bagi koperasi, lembaga penjaminan simpanan koperasi dan lain-lain. Hal ini pun akan menjadi prioritas kami di Kemenkop," tambah Budi Arie.

"Kita akan dorong segera berlakunya UU Perkoperasian yang baru atau kalau tidak ya Rancangan PP ini akan menjadi solusi," pungkas Budi Arie.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) menjelaskan bagaimana tantangan dan siasat industri lembaga penjaminan dalam mengejar target penetrasi 3,5% pada 2028 nanti. Selain itu, pemerintah juga menargetkan portofolio penjaminan untuk segmen unit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebesar 90%.

Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata menjelaskan saat ini terdapat 54,55 juta usaha mikro, 602.000 usaha kecil dan 44.000 usaha menengah di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 30,5% UMKM yang telah menerima kredit, dan sisanya sebanyak 69,5% UMKM belum menerima kredit dari lembaga pembiayaan khususnya perbankan.

"Melihat data tersebut tentunya peluang penjaminan sangat besar. Terlebih pemerintah pun sangat concern karena sudah diamanahkan dalam Undang-Undang 1/2016, di mana keberadaaan penjaminan untuk mendorong kemandirian dunia usaha khususnya UMKM dan meningkatkan akses bagi UMKM kepada sumber pembiayaan," kata Agus kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Meski peluang terbuka lebar, Agus menjelaskan perlu strategi untuk mengejarnya. Misalnya adalah dengan meningkatkan peran teknologi digital.

"Di sisi lain juga harus ada peningkatan SDM dalam mengelola risiko yang hati-hati sehingga rasio klaim bisa ditekan," kata Agus.

Secara kinerja, per Agustus 2024 ini tercatat pendapatan imbal hasil jasa penjaminan (IJP) bruto industri penjaminan sebesar Rp7,71 triliun atau tumbuh 13,56% (year on year/YoY) dibanding Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,69% (month to month/MtM) dibanding Rp6,78 triliun.

"Kapasitas akseptasi perusahaan penjaminan sangat dipengaruhi gearing ratio yang perhitungannya berdasarkan besarnya ekuitas perusahaan. Semakin besar ekuitas perusahaan maka semakin besar juga kemampuan akseptasinya yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan IJP," kata Agus.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan IJP ini menurutnya juga dipengaruhi kemampuan dukungan reasuransi atau regaransi. Semakin luas dan besar dukungan reasuransi maka kemungkinan meningkatkan bisnis juga sangat besar.

Dalam mengejar target tinggi penetrasi penjaminan ini, pemerintah memetakan faktor tantangan yang menghamabat pertumbuhan industri penjaminan. Salah satunya adalah persaingan pasar dengan industri asuransi yang memiliki lini bisnis asuransi kredit.

Secara historis data 2020—2023, pendapatan IJP tidak mampu mengejar gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan surety bond sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun. Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60 triliun. Dan pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibanding Rp6,99 triliun.

"Persaingan di dalam suatu industri keuangan hal yang lumrah. Namun demikian karena pangsa pasar yang sangat besar maka tingkat persaingan bisa diatasi bersama. Yang perlu dilakukan ke depannya adalah adanya kesepahaman bersama terkait tarif yang cukup [sufficient tariff] sehingga IJP/ premi yang didapat bisa menutup klaim-klaim yang akan terjadi di masa mendatang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti persaingan pasar asuransi umum di lini usaha asuransi kredit dan surety bond menjadi tantangan bagi pertumbuhan industri lembaga penjaminan.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menjelaskan asuransi kredit adalah pertanggungan asuransi atas objek pertanggungan atau atas jiwa debitur. Sementara itu, surety bond sebenarnya menjadi produk dari industri penjaminan.

"Namun kemudian dibolehkan dijual oleh perusahaan asuransi umum setelah ada keputusan MK [Mahkamah Konstitusi]. Karena surety bond sudah lama dijual oleh perusahaan asuransi," kata Abitani kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Sebagai informasi, sejak terbitnya Undang-Undang Penjaminan, perusahaan asuransi umum dianggap tidak lagi dapat memasarkan produk penjaminan atau suretyship. Namun, berdasarkan putusan MK tahun 2020, lini usaha suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memperkenankan suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi. Landasan hukum asuransi umum bisa memasarkan lini usaha penjaminan/suretyship juga diperkuat dengan UU P2SK jo. POJK Nomor 20 tahun 2023.

"Persaingan akan menjadi baik apabila kompetensi, kapasitas dan pelayanan sebagai alat persaingannya. Perusahaan penjaminan atau perusahaan akan memiliki prospek yang sama besar," kata Abitani.

Kondisi yang tumpang tindih antara pasar industri penjaminan dan asuransi umum ini dinilai OJK sebagai salah satu tantangan pertumbuhan industri penjaminan di Indonesia. Tertahannya laju pertumbuhan industri penjaminan bisa dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB Indonesia.

OJK mencatat, meski skema penjaminan kredit sudah dikenalkan pemerintah sejak 1970, nyatanya peranan skema penjaminan kredit masih belum optimal jika dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB pada 2023 yang hanya sebesar 2,6%. Sementara negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia memiliki rasio yang lebih tinggi, yaitu sebesar 3,8% dan 51,1% pada 2022.

Sementara bila dibandingkan nilai premi asuransi kredit dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), OJK menjatat nilai premi asuransi kredit dan surety bondpada 2023 mencapai Rp30,76 triliun, sedangkan IJP perusahaan penjaminan hanya sebesar Rp7,92 triliun. Dengan kata lain, premi asuransi kredit 3,88 kali lebih besar dibanding IJP perusahaan penjaminan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan keberadaan Central Counterparty (CCP) yang merupakan lembaga penjaminan atas transaksi pelaku pasar, dalam hal ini perbankan, dapat memitigasi risiko gagal bayar atau default bank.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan CCP berlaku atas transaksi derivatif. Saat ini, transaksi derivatif nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berlaku di Indonesia adalah Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Bukan hanya itu, CCP juga akan melakukan penjaminan transaksi terkait repurchase agreement/repo.

“DNDF karena terkait dolar terhadap rupiah. Tentu ini buat bank-bank yang melakukan transaksi, sangat butuh ada suatu lembaga yang bisa menjamin transaksi mereka,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama Bank Indonesia, Kamis (12/9/2024).

Destry menjelaskan, saat ini transaksi yang terjadi dilakukan secara bilateral, dari bank A langsung ke bank B.

Nantinya, CCP akan melakukan penjaminan atas penyelesaian transaksi pelaku pasar (anggota), menerapkan pengelolaan jaminan yang aman untuk melindungi kepentingan anggota dan dirinya.

Selain itu, CCP melakukan kliring dan penyelesaian transaksi dengan perhitungan bersih untuk seluruh pelaku pasar anggota CCP (multilateral netting).

Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan efisiensi dengan menurunkan kebutuhan likuiditas anggotanya sehingga mendorong peningkatan transaksi di pasar.

“Saat ini, market kita masih segmentasi, satu bank dengan bank lain belum tentu mau melakukan transaksi karena ada counterparty risk, ini yang akan ditangani di CCP, termasuk untuk Repo,” jelas Destry.

Destry menganalogikan, misalnya dirinya melakukan transaksi dengan A dan pada waktu bersamaan juga melakukan transaksi dengan B, C, dan D. Saat ini, transaksi yang dilakukan tidak terlihat bahwa Destry telah melakukan transaksi dengan banyak pihak dan kemudian membuat dirinya gagal bayar.

“Dengan adanya CCP, langsung ketahuan, misal saya mau transksi ke Bu Puteri [Anggota Komisi XI] itu langsung ada info sudah penuh, nggak bsia karena udah transaki ke sana dan kesini. Ini memitigasi risiko, jadi default risk akan sangat sangat jarang terjadi,” tutur Destry.

Pihaknya pun telah melakukan benchmarking atau penolokukuran dengan CCP di sejumlah negara, seperti Jepang dan Inggris.

“Negara-negara lain yang kita lakukan benchmark mengatakan, ketika berpptensi terjadi default, infrastruktur ini akan memberikan warning,” ujarnya.

Adapun, CCP merupakan lembaga yang menjalankan fungsi kliring dan novasi bagi transaksi anggotanya.

CCP menempatkan dirinya diantara para pihak yang melakukan transaksi dalam rangka mitigasi risiko kredit lawan transaksinya (counterparty risk), risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap naik turunnya harga di pasar.

Ke depan, pengembangan CCP akan bermanfaat untuk mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valas guna mendukung transmisi kebijakan moneter dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui penurunan segmentasi pasar dan peningkatan efisiensi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga penjaminan telah berkembang pesat sejak kehadirannya di Indonesia pada 2008.

Kendati begitu, sederet tantangan masih mengadang optimalisasi peran salah satu lembaga jasa keuangan ini dalam membantu akses UMKM meraih permodalan melalui fasilitas kredit.