Bisnis.com, JAKARTA — PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) menjelaskan bagaimana tantangan dan siasat industri lembaga penjaminan dalam mengejar target penetrasi 3,5% pada 2028 nanti. Selain itu, pemerintah juga menargetkan portofolio penjaminan untuk segmen unit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebesar 90%.

Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata menjelaskan saat ini terdapat 54,55 juta usaha mikro, 602.000 usaha kecil dan 44.000 usaha menengah di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 30,5% UMKM yang telah menerima kredit, dan sisanya sebanyak 69,5% UMKM belum menerima kredit dari lembaga pembiayaan khususnya perbankan.

"Melihat data tersebut tentunya peluang penjaminan sangat besar. Terlebih pemerintah pun sangat concern karena sudah diamanahkan dalam Undang-Undang 1/2016, di mana keberadaaan penjaminan untuk mendorong kemandirian dunia usaha khususnya UMKM dan meningkatkan akses bagi UMKM kepada sumber pembiayaan," kata Agus kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Meski peluang terbuka lebar, Agus menjelaskan perlu strategi untuk mengejarnya. Misalnya adalah dengan meningkatkan peran teknologi digital.

"Di sisi lain juga harus ada peningkatan SDM dalam mengelola risiko yang hati-hati sehingga rasio klaim bisa ditekan," kata Agus.

Secara kinerja, per Agustus 2024 ini tercatat pendapatan imbal hasil jasa penjaminan (IJP) bruto industri penjaminan sebesar Rp7,71 triliun atau tumbuh 13,56% (year on year/YoY) dibanding Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,69% (month to month/MtM) dibanding Rp6,78 triliun.

"Kapasitas akseptasi perusahaan penjaminan sangat dipengaruhi gearing ratio yang perhitungannya berdasarkan besarnya ekuitas perusahaan. Semakin besar ekuitas perusahaan maka semakin besar juga kemampuan akseptasinya yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan IJP," kata Agus.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan IJP ini menurutnya juga dipengaruhi kemampuan dukungan reasuransi atau regaransi. Semakin luas dan besar dukungan reasuransi maka kemungkinan meningkatkan bisnis juga sangat besar.

Dalam mengejar target tinggi penetrasi penjaminan ini, pemerintah memetakan faktor tantangan yang menghamabat pertumbuhan industri penjaminan. Salah satunya adalah persaingan pasar dengan industri asuransi yang memiliki lini bisnis asuransi kredit.

Secara historis data 2020—2023, pendapatan IJP tidak mampu mengejar gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan surety bond sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun. Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60 triliun. Dan pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibanding Rp6,99 triliun.

"Persaingan di dalam suatu industri keuangan hal yang lumrah. Namun demikian karena pangsa pasar yang sangat besar maka tingkat persaingan bisa diatasi bersama. Yang perlu dilakukan ke depannya adalah adanya kesepahaman bersama terkait tarif yang cukup [sufficient tariff] sehingga IJP/ premi yang didapat bisa menutup klaim-klaim yang akan terjadi di masa mendatang," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tengah merancang sedikitnya 14 aturan terbaru untuk sektor jasa keuangan. Sejumlah aturan yang dimaksud ditujukan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyusunan aturan terbaru menjadi kebijakan OJK dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan (SJK) serta infrastruktur pasar. Berikut 14 rancangan aturan terbaru yang tengah disiapkan OJK:

1. RPOJK Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan

RPOJK ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur kewajiban bagi profesi penunjang yang bergerak di sektor jasa keuangan untuk terdaftar di OJK. RPOJK ini merupakan pengaturan terintegrasi yang menjadi landasan hukum untuk sektor jasa keuangan menggunakan profesi penunjang yang terdaftar di OJK, sehingga terdapat standardisasi pendaftaran, monitoring, termasuk exit policy profesi penunjang.

OJK berharap, ke depan monitoring dan proses pendaftaran profesi penunjang semakin efektif dengan adanya penguatan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga atau otoritas Pembina dan Pengawas profesi penunjang.

2. RSEOJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

RSEOJK ini yang merupakan amandemen SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020. RSEOJK tersebut sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah dan adanya kebutuhan penyempurnaan mekanisme penilaian tata kelola BPR sejalan dengan implementasi penilaian Tingkat Kesehatan BPR berdasarkan risiko sesuai POJK Nomor 3/POJK.03/2022.

OJK menyebut, penyempurnaan RSEOJK ini bertujuan untuk memberikan petunjuk penilaian penerapan tata kelola yang komprehensif antara lain melalui penambahan faktor penilaian terkait aspek pemegang saham sejalan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024.

3. Dua SEOJK Terkait Pelaporan dan Digitalisasi BPR

Sehubungan rencana pemberlakuan POJK tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR/S (POJK APOLO TKK BPR BPRS) pada 1 Desember 2024 dalam rangka penyederhanaan dan digitalisasi proses pelaporan bagi BPR/BPRS, sedang disusun RSEOJK APOLO Transparansi Kondisi Keuangan (TKK) BPR-BPRS yang merupakan penyempurnaan atas:

SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat;

SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

SEOJK dimaksud akan menjadi pedoman teknis yang mencakup format, tata cara, mekanisme dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian pelaporan serta petunjuk terkait transparansi kondisi keuangan bagi BPR.

4. RPOJK Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi

RPOJK ini disiapkan dalam rangka pengembangan ekosistem pengaturan yang mendukung pengawasan berdasarkan risiko dan penilaian tingkat kesehatan pada Manajer Investasi (MI).

Implementasi dari peraturan ini diharapkan OJK dapat memberikan pedoman bagi Manajer Investasi dalam menerapkan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan kompleksitas usaha, profil risiko, aktivitas transaksi dan investasi Manajer Investasi.

5. RPOJK Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi

RPOJK Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dirancang dalam rangka mendorong peningkatan pengelolaan reksa dana dan pengelolaan Manajer Investasi dengan penyediaan informasi terhadap investor dan masyarakat secara transparan oleh pihak ketiga.

6. RPOJK Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin Penyusunan

Aturan ini disiapkan dalam rangka penguatan kelembagaan lembaga penjaminan melalui penguatan permodalan dan perluasan ruang lingkup operasional lembaga penjaminan untuk mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

Adapun perubahan substantif dalam RPOJK ini mencakup peningkatan jumlah modal disetor untuk mendirikan Lembaga Penjamin. Selain itu, terdapat ketentuan yang mewajibkan pembentukan unit usaha penjaminan bagi perusahaan asuransi yang telah menjalankan usaha penjaminan.

Lembaga Pembiayaan hingga Fintech Lending

7. RPOJK Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

RPOJK ini disusun dalam rangka perbaikan proses bisnis penjaminan melalui perluasan lingkup wilayah penjaminan, harmonisasi dengan ketentuan mengenai produk asuransi kredit, penguatan atas hak subrogasi, peningkatan ekuitas penjaminan, kapasitas penjaminan, serta pengenaan sanksi administratif.

Terkait peningkatan ekuitas pada Perusahaan Penjaminan existing, dilakukan dalam 2 tahap, yaitu di tahun 2026 sebesar 75% dari ketentuan baru dan pada tahun 2028 sebesar 100% dari ketentuan baru.

Pada akhir 31 Desember 2028, Perusahaan Penjaminan diwajibkan memiliki ekuitas sebesar Rp 50 miliar (lingkup kota), Rp 100 miliar (lingkup provinsi), Rp 250 miliar (lingkup nasional), dan Rp 500 miliar (penjamin ulang), sehingga diharapkan kapasitas penjaminan meningkat. Selain itu, ketentuan batasan gearing ratio untuk usaha produktif dihapuskan.

8. RPOJK Lembaga Pembiayaan

RPOJK Lembaga Pembiayaan disusun sebagai bentuk pengembangan dan penguatan Perusahaan Pembiayaan (PP), Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur diantaranya memperkuat kerangka pengaturan terutama untuk beberapa hal yang sebelumnya belum diatur, yaitu mengenai pemanfaatan teknologi di PP baik mencakup pembiayaan digital, sistem pengamanan dan perlindungan data pribadi, serta peran asosiasi. Selain itu, juga diperjelas mengenai ketentuan unit usaha syariah.

9. RPOJK Fintech P2P Lending

RPOJK Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal sebagai Fintech P2P Lending antara lain akan mengatur mengenai tingkat kesehatan, penguatan manajemen risiko dan tata kelola, ketentuan unit usaha syariah, serta penguatan ketentuan tentang kewajiban credit scoring.

10. RPOJK Pergadaian

RPOJK Pergadaian disusun sebagai bentuk pengembangan dan penguatan Pergadaian yang antara lain akan mengatur kewajiban memiliki pemegang saham pengendali, peningkatan permodalan, memiliki penaksir bersertifikat, penilaian kualitas piutang pinjaman dan batas maksimum pemberian pinjaman, serta penerapan manajemen risiko secara efektif.

11. Dua RPOJK terkait Pemeringkatan Kredit dan Penyelenggara Aggregasi

POJK Pemeringkat Kredit Alternatif/PKA dan RPOJK Penyelenggara Aggregasi Jasa Keuangan/PAJK disusun OJK sebagai tindak lanjut atas hasil regulatory sandbox yang menetapkan model bisnis tersebut untuk diatur dan diawasi oleh OJK.

12. RPOJK Aset Kripto

RPOJK Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto disiapkan sekaligus dengan RSEOJK tentang Mekanisme pengawasan dan Pelaporan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Aturan ini dirancang OJK dalam rangka mempersiapkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Bappebti ke OJK.

13. RSEOJK Laporan Literasi Keuangan

RSEOJK Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (RSEOJK LRR LIK) yang merupakan ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

RSEOJK LRR LIK merupakan pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam penyusunan laporan serta tata cara penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan termasuk format dan pedoman atas laporan dimaksud.

14. RPOJK Penerbitan Daftar Efek Syariah

Di sisi lain, OJK juga mengaku sedang memfinalisasi penerbitan RPOJK Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam rangka pengembangan ekosistem pasar modal syariah melalui penguatan pengaturan pemenuhan prinsip syariah khususnya melalui seleksi saham syariah.

Implementasi dari peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal dan pedoman bagi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dalam penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang menjadi acuan portofolio investasi bagi Manajer Investasi maupun pihak selain Manajer Investasi berdasarkan tujuan penerbitannya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, aset perusahaan penjaminan mencatatkan pertumbuhan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan pada 19 September 2024, OJK mencatat, nilai aset perusahaan penjaminan mencapai Rp 47,57 triliun per Juli 2024.

"Nilai itu tumbuh 6,57%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 44,64 triliun," tulis OJK, dikutip Minggu (22/9).

Di sisi lain, OJK juga mencatat, nilai imbal jasa penjaminan pada Juli 2024 sebesar Rp 5,09 triliun.

Realisasi tersebut meningkat 12,68% jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 4,52 triliun.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan OJK telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028 pada 27 Agustus 2024.

Dia bilang Peta Jalan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kinerja industri penjaminan, daya saing industri penjaminan, serta menjadi panduan strategis bagi seluruh stakeholder industri penjaminan di Indonesia.

Ogi mengatakan Peta Jalan itu mempunyai visi untuk mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Adapun Peta Jalan industri penjaminan memiliki tiga target makro. Pertama, terciptanya pemurnian usaha penjaminan.

Kedua, 90% portofolio perusahaan penjaminan diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi.

Ketiga, proporsi outstanding penjaminan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat menjadi 3,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perusahaan penjaminan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 20,6% per tahun menjadi senilai Rp46,4 triliun.

Sementara itu, kinerja perusahaan penjaminan melalui pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) meningkat 31,5% per tahun menjadi Rp7,9 triliun. Di sisi lain, klaim perusahaan penjaminan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp6,6 triliun pada tahun 2023.

Mengutip Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028, dari total Rp46,4 triliun, aset perusahaan penjaminan didominasi oleh perusahaan penjaminan konvensional senilai Rp40,88 triliun (88%), sementara perusahaan penjaminan syariah sebesar Rp5,53 triliun (12%).

“Hal tersebut juga didukung dengan masih terbatasnya jumlah pelaku perusahaan penjaminan syariah sebanyak sembilan perusahaan,” tulis OJK dalam peta jalan tersebut dikutip pada Rabu (4/9/2024)

Sejalan dengan aset, kinerja pendapatan IJP perusahaan penjaminan mayoritas berasal pendapatan IJP perusahaan penjaminan konvensional sebesar Rp7,11 triliun (90%), sementara pendapatan Imbal Jasa Kafalah (IJK) perusahaan penjaminan syariah sebesar Rp0,83 triliun (10%).

Berkaitan dengan kesehatan keuangan perusahaan penjaminan yang salah satunya diukur dengan gearing ratio, rata-rata gearing ratio total perusahaan penjaminan per Desember 2023 sebesar 24 kali, yang terdiri dari gearing ratio untuk kegiatan produktif sebesar 18 kali dan gearing ratio untuk kegiatan nonproduktif sebesar 6 kali.

Adapun, gearing ratio merupakan perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas lembaga penjamin pada waktu tertentu.

Gearing ratio menggambarkan kapasitas penjaminan lembaga penjamin. Lembaga penjamin wajib menjaga gearing ratio untuk penjaminan bagi usaha produktif paling tinggi sebesar 20 kali dan wajib menjaga total gearing ratio paling tinggi sebesar 40 kali.

Dari sisi jumlah pemain, terdapat 22 perusahaan penjaminan yang terdiri dari tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/anak usaha BUMN, 18 Jamkrida, dan satu perusahaan penjaminan swasta hingga Desember 2023.

Sementara dari sisi lingkup wilayah operasional, terdapat lima perusahaan dengan lingkup wilayah operasional nasional dan 17 perusahaan dengan lingkup wilayah operasional provinsi. Selanjutnya, terdapat 20 perusahaan penjaminan konvensional, dua perusahaan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah secara full, dan tujuh perusahaan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri penjaminan Indonesia mengalami penurunan outstanding penjaminan menjadi Rp415,57 triliun per Juni 2024. Angka tersebut turun tipis 0,06% month to month (mtm) dari Rp418,34 triliun pada Mei 2024.

Kendati demikian, nilainya mengalami pertumbuhan 16,38% secara tahunan (YoY) dibandingkan Juni 2023 sebesar Rp357,06 triliun. Sementara itu, beban klaim juga turut meningkat 22,11% menjadi Rp4,36 triliun per Juni 2024 dari Rp3,57 triliun per Mei 2024.

Apabila dibandingkan dengan Juni 2023 beban klaim sebesar Rp2,88 triliun melonjak 51,26%. Hal tersebut mengindikasikan terjadi peningkatan klaim penjaminan sedangkan aset yang dijaminkan mengalami penurunan.

Melihat fenomena tersebut, Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata mengungkap industri penjaminan di Indonesia sangat tergantung kepada kondisi perbankan nasional.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL), termasuk kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membengkak pada paruh pertama 2024. Per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%, mendekati ambang batas 5%.

“Secara umum tentunya kondisi ini mempengaruhi terhadap meningkatnya klaim penjaminan akibat meningkatnya kredit macet di perbankan,” kata Agus saat dihubungi Bisnis pada Selasa (20/8/2024).

Agus mengatakan untuk mengantisipasi hal tersebut menurutnya perusahaan penjaminan harus mampu membuka diri untuk mengembangkan pasar di luar penjaminan kredit perbankan yang masih menjadi ranah penjaminan.

Beberapa potensi pasarnya adalah penjaminan atas surat utang, penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond), penjaminan bank garansi (kontra bank garansi), penjaminan surat kredit, berdokumen dalam negeri, penjaminan letter of credit, penjaminan kepabeanan, dan penjaminan cukai yang sampai saat ini masih sangat minim bahkan belum tersentuh oleh perusahaan penjaminan.

Tidak hanya sampai disitu, Agus mengatakan perusahaan penjaminan juga harus mampu meningkatkan kemampuannya dalam melakukan manajemen risiko yang prudent sehingga mampu mengelola risiko dengan baik serta upaya bagaimana melakukan mitigasi risiko nya diantaranya melalui skema co-garansi atau re-garansi.

Pihaknya pun optimistis prospek industri penjaminan masih terbuka luas, di samping masih banyaknya produk-produk penjaminan yang belum dikembangkan, juga karena besarnya jumlah UMKM di Indonesia.

“Saat ini lebih dari 65 juta unit/individu UMKM, tetapi baru sedikit saja yang mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Disinilah peran penjaminan harus hadir sebagaimana amanah UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Aribowo mengungkap penurunan outstanding penjaminan dapat dipengaruhi oleh peningkatan beban klaim yang signifikan.

Namun demikian, lanjut dia, di Jamkrindo peningkatan klaim tidak serta merta menurunkan aset yang dijaminkan

“Karena volume penjaminan baru yang dicapai tiap bulan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan klaim yang terjadi,” kata Aribowo saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa (20/8/2024).

Di sisi lain, Aribowo menyebut ada beberapa strategi yang disiapkan dalam menyikapi fenomena kenaikan klaim antara lain management cash flow perusahaan, melakukan renegosiasi TC penjaminan, serta selektif dalam memilih mitra penerima jaminan.“Diperkirakan peningkatan klaim masih akan terjadi hingga akhir tahun 2024,” katanya.

Jakarta: PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Mou) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang tentang jasa surety bond. MoU tersebut merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas hubungan berkesinambungan dengan Pemkab Pinrang.

“Melalui nota kesepahaman ini, kami berharap ke depan kerja sama yang dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang akan semakin produktif,” ujar Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 11 Juli 2024.

Jamkrindo fokus mendorong peningkatan porsi penjaminan kredit nonprogram atau nonpenugasan pemerintah agar aspek keberlanjutan perusahaan dapat terjaga. Penandatanganan MoU dengan Pemkab Pinrang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan porsi penjaminan kredit nonprogram.
“Perusahaan menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan porsi penjaminan kredit non program, antara lain mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi dan perluasan pasar, meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI, hingga meningkatkan pengembangan kompetensi dan produktivitas SDM,” ujar Abdul Bari.

Baca juga: Daftar 16 Perusahaan BUMN yang Bakal Peroleh PMN Tahun Depan

Adapun lingkup produk yang dijamin ialah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Sebagai perusahaan penjaminan, Abdul Bari mengatakan, Jamkrindo saat ini fokus membuka kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah.

Kerja sama dengan Pemkab Pinrang diharapkan dapat menjadi pintu pembuka bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Adapun surety bond Jamkrindo memiliki berbagai keunggulan antara lain terdapat fitur scan barcode untuk pengecekan validitas dan keabsahan blangko jaminan.

“Semoga penandatangan nota kesepahaman ini dapat menjadi langkah awal untuk kita melakukan sinergi yang lebih besar lagi kedepannya. Dengan begitu pemilik proyek dapat melakukan pengecekan secara langsung,” ujarnya.

(END)