Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2024 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk provinsi Jawa Barat telah mencapai 27.921 rumah tangga. Angka itu melebihi target awal sebesar 25.900 rumah tangga.

Koordinator Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Didit Waskito mengatakan secara nasional program ini menyasar 150.000 rumah tangga tidak mampu di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan contact center 136," ujar Didit dikutip dari situs Gatrik Kementerian ESDM, Selasa (5/11/2024).

Program BPBL dilaksanakan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di perdesaan dan perkotaan yang sudah terdapat jaringan listrik PLN di depan rumah, namun belum mampu menyambung listrik karena ketidakmampuan bayar biaya pasang baru listrik.

Didit menuturkan selain meningkatkan akses listrik kepada masyarakat, program BPBL juga menerapkan kaidah keselamatan ketenagalistrikan. Badan usaha yang melakukan penyambungan listrik di rumah warga telah terakreditasi dan tenaga teknik yang melakukan pembangunan dan pemasangan telah tersertifikasi.

"Melalui program ini, kami berharap susut jaringan dari sambungan ilegal melalui penarikan kabel ke tetangga dapat berkurang," terang Didit.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon nyampaikan apresiasinya terhadap program BPBL di Tasikmalaya. Ia menjelaskan Program ini merupakan salah satu usaha Pemerintah dan DPR untuk menjalankan peran negara di tengah masyarakat agar dapat menikmati akses listrik.

"Sambungan pasang baru ini diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai kWh tersendiri," jelasnya.

Dony berharap Kementerian ESDM melalui Ditjen Ketenagalistrikan terus melanjutkan program BPBL dengan mempertimbangkan manfaatnya yang begitu besar bagi masyarakat, khususnya di Kota Tasikmalaya.

Kemudian, Staf Ahli Direksi Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Nimrod Gordon Sitorus menyampaikan pihaknya berkontribusi sebagai bentuk dukungan atas rencana Pemerintah dalam meningkat taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses listrik kepada masyarakat. Menurutnya program BPBL merupakansalah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik PLN ke seluruh Nusantara.

"PLN berkolaborasi dengan mitra melangkah bersama melaksanakan tugas mulia yang diberikan oleh Kementerian ESDM," ujar Gordon.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Tasikmalaya, Dian Dana Wiarsa menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pogram BPBL di Kota Tasikmalaya yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga dengan Program ini masyarakat dapat terbantu dan mendapatkan listrik dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kelistrikan," ujar Dian.

Penerima manfaat BPBL di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Mastini (40 tahun) menyampaikan rasa syukurnya. Selama kurang lebih 16 tahun sejak mendirikan rumah bersama suaminya, ia belum memiliki listrik sendiri dan harus berbagi sambungan listrik dengan tetangganya. Melalui bantuan listrik yang kini sudah mandiri, ia dapat gunakan untuk menyalakan mesin air, penerangan dan televisi.

"Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah memberikan bantuan ini, sangat bermanfaat bagi keluarga kami," ujar Mastini.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan sinyal bahwa pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sulit selesai pada periode ini (2019-2024).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya agar RUU energi bersih itu dapat segera rampung, meskipun masa sidang tinggal sebentar lagi.

“Ya kita akan coba, kita akan usahakan. Tetapi kalau tidak, kita realistis saja. Karena tanggal 21 September ini, teman-teman DPR juga sudah mulai mengikuti kegiatan Lemhanas,” kata Eddy, Rabu (11/9/2024).

Meski demikian, jika RUU ini tak bisa rampung pada periode sekarang, Eddy menegaskan bahwa penyelesaian RUU ini akan dikebut pada awal periode DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Tak hanya untuk RUU EBET, Eddy menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) nantinya juga bakal dikebut pada periode awal kepemimpinan DPR selanjutnya.

“Pasti kejar awal periode. Jadi nanti ada dua legislasi, Undang-undang EBET kita ketok, insyaallah di periode ke depan ditambah lagi juga undang revisi Undang-undang Migas,” ujarnya.

Adapun, Eddy menuturkan saat ini masih ada satu pembahasan penting yang belum disepakati dalam RUU EBET. Pembahasan tersebut mengenai skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau power wheeling sewa untuk pengembangan EBET.

Skema tersebut masih terus dibahas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengetahui bagaimana skema sewa jaringan listrik nantinya.

“Jangan sampai nanti ada salah paham bahwa ini merupakan bagian dari liberalisasi, liberalisasi dari kelistrikan,” ucap Eddy.

Adapun, RUU EBET nantinya akan mengatur kekhususan dan pengaturan power wheeling melalui sewa jaringan untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBET. Namun, substansi terkait power wheeling dalam RUU EBET belum disepakati di parlemen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memastikan penerapan skema power wheeling tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Skema power wheeling yang diusulkan dalam RUU EBET mengatur beberapa batasan terkait pemanfaatan jaringan transmisi.

Eninya mencontohkan, nantinya pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (pembangkit IUPTLU) EBET dilarang untuk menyalurkan listriknya secara langsung ke konsumen, baik itu di dalam wilayah usaha (wilus) PLN maupun di luar wilayah usaha lain.

“Jadi untuk yang penjualan yang bebas ke bapak ibu rumah tangga, kita belum ke arah sana," kata Eniya saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2024).

Eniya menyebut bahwa skema PBJT atau power wheeling ini bakal diterapkan dengan tetap menjaga dan memperhatikan aspek kapasitas jaringan, keandalan sistem, kualitas pelayanan, aspek ekonomi, keuangan negara, dan kebutuhan pasokan tenaga listrik.

Dalam penerapan power wheeling ini, PLN sebagai pemegang wilus ketenagalistrikan terbesar di Indonesia diprioritaskan sebagai BUMN yang melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk dapat melakukan PBJT.

Selain itu, dalam skema ini, harga sewa jaringan ditetapkan oleh pemerintah melalui persetujuan menteri sehingga harga dipastikan tidak akan melambung atau tetap kompetitif.

"Liberalisasi di sini ini nggak ada, semua masih diatur oleh pemerintah, nanti harganya pun, harga transmisi itu diatur oleh pemerintah," ucap Eniya.

Pasokan listrik di Indonesia timur akan mengalami defisit. Kabar tersebut diungkap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi.

"Dan tadi malam, kami baru saja rapat dengan DPR di Bali. Dan tadi malam Dirjen Ketenagalistrikan kita menyampaikan bahwa listrik di wilayah Indonesia Timur defisit dan tidak ada lagi kelebihan pasokan di wilayah Jawa Bali," katanya dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024, di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Menurutnya, hal itu bisa menjadi peluang. Dia mengatakan, Indonesia harus memiliki sistem yang saling terhubung antar pulau.

"Jadi ini peluang besar, kita harus mempunyai sistem yang saling terhubung, jaringan yang saling terhubung, antara Sumatera dan Jawa dan juga ke pulau-pulau lainnya," katanya.

Namun begitu, untuk membuat jaringan itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dia mengatakan, setidaknya membutuhkan investasi hingga US$ 30 miliar atau sekitar Rp 462 triliun (kurs Rp 15.400). Sementara, untuk pengembangan energi terbarukan lainnya membutuhkan investasi US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.232 triliun.

"Semua sistem jaringan listrik ini, backbone dan fishbone, kita memerlukan US$ 30 miliar dan kemudian pemanfaatan energi terbarukan lainnya yang satu ini, itu membutuhkan US$ 80 miliar," katanya.

Dia bilang, investasi ini tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah sendiri. Dia menuturkan, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Jadi kita memerlukan investasi yang besar. Dan ini, menurut saya, tidak bisa disediakan oleh pemerintah saja, tapi kita perlu kolaborasi dengan pihak internasional," katanya.