Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan sinyal bahwa pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sulit selesai pada periode ini (2019-2024).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya agar RUU energi bersih itu dapat segera rampung, meskipun masa sidang tinggal sebentar lagi.

“Ya kita akan coba, kita akan usahakan. Tetapi kalau tidak, kita realistis saja. Karena tanggal 21 September ini, teman-teman DPR juga sudah mulai mengikuti kegiatan Lemhanas,” kata Eddy, Rabu (11/9/2024).

Meski demikian, jika RUU ini tak bisa rampung pada periode sekarang, Eddy menegaskan bahwa penyelesaian RUU ini akan dikebut pada awal periode DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Tak hanya untuk RUU EBET, Eddy menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) nantinya juga bakal dikebut pada periode awal kepemimpinan DPR selanjutnya.

“Pasti kejar awal periode. Jadi nanti ada dua legislasi, Undang-undang EBET kita ketok, insyaallah di periode ke depan ditambah lagi juga undang revisi Undang-undang Migas,” ujarnya.

Adapun, Eddy menuturkan saat ini masih ada satu pembahasan penting yang belum disepakati dalam RUU EBET. Pembahasan tersebut mengenai skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau power wheeling sewa untuk pengembangan EBET.

Skema tersebut masih terus dibahas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengetahui bagaimana skema sewa jaringan listrik nantinya.

“Jangan sampai nanti ada salah paham bahwa ini merupakan bagian dari liberalisasi, liberalisasi dari kelistrikan,” ucap Eddy.

Adapun, RUU EBET nantinya akan mengatur kekhususan dan pengaturan power wheeling melalui sewa jaringan untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBET. Namun, substansi terkait power wheeling dalam RUU EBET belum disepakati di parlemen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memastikan penerapan skema power wheeling tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Skema power wheeling yang diusulkan dalam RUU EBET mengatur beberapa batasan terkait pemanfaatan jaringan transmisi.

Eninya mencontohkan, nantinya pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (pembangkit IUPTLU) EBET dilarang untuk menyalurkan listriknya secara langsung ke konsumen, baik itu di dalam wilayah usaha (wilus) PLN maupun di luar wilayah usaha lain.

“Jadi untuk yang penjualan yang bebas ke bapak ibu rumah tangga, kita belum ke arah sana," kata Eniya saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2024).

Eniya menyebut bahwa skema PBJT atau power wheeling ini bakal diterapkan dengan tetap menjaga dan memperhatikan aspek kapasitas jaringan, keandalan sistem, kualitas pelayanan, aspek ekonomi, keuangan negara, dan kebutuhan pasokan tenaga listrik.

Dalam penerapan power wheeling ini, PLN sebagai pemegang wilus ketenagalistrikan terbesar di Indonesia diprioritaskan sebagai BUMN yang melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk dapat melakukan PBJT.

Selain itu, dalam skema ini, harga sewa jaringan ditetapkan oleh pemerintah melalui persetujuan menteri sehingga harga dipastikan tidak akan melambung atau tetap kompetitif.

"Liberalisasi di sini ini nggak ada, semua masih diatur oleh pemerintah, nanti harganya pun, harga transmisi itu diatur oleh pemerintah," ucap Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerapan skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau power wheeling tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.

Adapun, skema baru power wheeling diusulkan masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Beleid ini nantinya akan mengatur kekhususan dan pengaturan power wheeling melalui sewa jaringan untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (EBET). Namun, substansi terkait power wheeling dalam RUU EBET belum disepakati di parlemen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan, skema power wheeling yang diusulkan dalam RUU EBET mengatur beberapa batasan terkait pemanfaatan jaringan transmisi.

Eninya mencontohkan, nantinya pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (pembangkit IUPTLU) EBET dilarang untuk menyalurkan listriknya secara langsung ke konsumen, baik itu di dalam wilayah usaha (wilus) PLN maupun di luar wilayah usaha lain.

“Jadi untuk yang penjualan yang bebas ke bapak ibu rumah tangga, kita belum ke arah sana," kata Eniya saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2024).

Namun, dalam skema power wheeling RUU EBET nantinya akan memungkinkan pembangkit IUPTLU yang berada di wilus PLN dapat menyalurkan listrik ke kawasan industri melalui wilus di luar milik PLN dengan menyewa jaringan PLN.

Selain itu, pemegang izin usaha pembangkit tenaga listrik surya (IUPTLS) dan konsumen PLN yang memiliki sendiri pembangkit EBET dapat menyalurkan listrik ke beban perusahaan tertentu dengan menyewa jaringan PLN.

"Jadi selama masih di wilus PLN dan ada sumber EBET, kita boleh melakukan pemakaian transmisi listrik bersama PLN dan bisa disuplai ke konsumen PLN di wilus usaha tertentu," ujarnya.

Eniya menyebut bahwa skema PBJT atau power wheeling ini bakal diterapkan dengan tetap menjaga dan memperhatikan aspek kapasitas jaringan, keandalan sistem, kualitas pelayanan, aspek ekonomi, keuangan negara, dan kebutuhan pasokan tenaga listrik.

Dalam penerapan power wheeling ini, PLN sebagai pemegang wilus ketenagalistrikan terbesar di Indonesia diprioritaskan sebagai BUMN yang melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk dapat melakukan PBJT.

Selain itu, dalam skema ini, harga sewa jaringan ditetapkan oleh pemerintah melalui persetujuan menteri sehingga harga dipastikan tidak akan melambung atau tetap kompetitif.

"Liberalisasi di sini ini nggak ada, semua masih diatur oleh pemerintah, nanti harganya pun, harga transmisi itu diatur oleh pemerintah," ucap Eniya.

Adapun, Eniya menyampaikan bahwa saat ini pembahasan mengenai RUU EBET ini masih tertunda di DPR. Jika RUU ini tak bisa disahkan pada periode Presiden Joko Widodo (Jokowi), dia berharap nantinya ada percepatan agar RUU ini rampung pada periode awal pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kalau tidak di tahun ini, bisa di tahun depan, tapi tahun depan bisa dipercepat juga, karena Pak Menteri [ESDM] ingin segera selesai,” harap Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilaimasuknya kembali skemapower wheelingdalamRancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) akan mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan bahwa skemapower wheelingatau pemanfaatan bersama jaringan listrik, bukan hal baru karena sudah diatur sebelumnya dalam UU Ketenagalistrikan, tetapi tidak dijalankan.

Dirinya mengatakan,power wheelingmerupakan keniscayaan dengan struktur pasar kelistrikan Indonesia saat ini, yaituregulated vertical integratedatau dioperasikan oleh perusahaan tunggal dan di bawah pengawasan pemerintah.

“Dalam hal ini, PLN sebagai pemegang wilayah usaha terintegrasi mendapatkan hak membangun dan mengoperasikan sistem transmisi, sementara pelaku usaha lain tidak mendapatkan hak tersebut. Oleh karena itu, jaringan listrik seharusnya dapat diakses oleh pihak lain untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke pengguna, yang pada gilirannya memberikan pendapatan bagi PLN melalui biaya sewa jaringan,” kata Fabby dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Fabby menilai bahwa penerapan skemapower wheelinguntuk energi terbarukan juga merupakan langkah efisien untuk mengurangi biaya pengembangan infrastruktur transmisi dan distribusi.

Selain itu, skema ini bakal menekan biaya keandalan(reliability cost)dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada dibandingkan membangun jaringan baru.

“Dengan ini, dapat membuka akses pengembang dan konsumen ke sumber-sumber energi yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan karena pengembangan energi terbarukan sangat tergantung pada PLN yang membeli dan menyalurkan listrik sesuai kenaikan permintaan,” ujarnya

Lebih lanjut, Fabby menuturkan bahwa pengaturanrenewable power wheelingharus dilakukan secara ketat sehingga dapat menjaga keandalan dan keamanan pasokan listrik(security of supply)bagi konsumen dan tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem.

Pengaturan tersebut menyangkut perhitungan tarifwheeling(wheeling charge), yang harus memasukan komponen biayasystemlosses(kerugian sistem), biaya kehandalan,ancillary services(layanan tambahan) dan biayacontingency(cadangan), serta pengembangan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik.

“Untuk itu, pemerintah perlu menyusun panduan aturan yang jelas tentang metode perhitungan tarifwheelingsehingga tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem,” ucap Fabby.

Adapun, pemerintah kembali mengusulkan masuknya skema bisnis pemanfaatan bersama jaringan listrik ataupower wheeling ke dalam RUU EBET.

Ketentuanpower wheelingakan diatur dalam Pasal 29A RUU EBET. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memaparkan bahwa secara umum, rumusan ketentuan kerja sama jaringan (open access) mengatur mengenai keharusan pemegang wilayah usaha (wilus) untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan.

Mekanisme jika pemegang wilus tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, maka konsumen dapat diberikan pasokan listrik melaluipoint-to-point, kerja sama pemanfaatan (sewa) aset pembangkit atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan pemegang wilus lain.

"Mekanisme tersebut dilakukan melalui usaha transmisi dan/atau distribusi ataupower wheeling," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (20/11/2023).

Untuk pelaksanaanpower wheeling, kata Arifin, wajib dibuka akses (open access) penyaluran listrik dari sumber EBET dengan mengenakan biaya yang diatur oleh pemerintah.

"Dengan syarat tetap menjaga dan memperhatikan keandalan sistem, kualitas pelayanan pelanggan, dan keekonomian pemegang dari izin wilayah usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik," ucap Arifin.