KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat kerja sama mengenai penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite).

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, pihaknya perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya.

“Pemda mengetahui masyarakat yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemprov Sumut di Manado, Sulawesi Utara, Senin (23/4/2024).

"Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran,” ungkapnya dalam siaran pers.

Adapun PKS dengan Pemprov Sulut merupakan kerja sama kesembilan BPH Migas dengan pemprov yang telah diteken.

Sebelumnya, BPH Migas telah menandatangani PKS dengan Pemprov Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

"Ini merupakan PKS kesembilan yang ditandatangani BPH Migas dengan pemprov. Penandatanganan PKS ini diharapkan membuat pendistribusian BBM lebih tepat sasaran dan tepat volume," jelas Erika.

Untuk diketahui, Pasal 21 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan, dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemda.

PKS itu juga merupakan tindak lanjut PKS antara BPH Migas dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 3.Pj/KS.01/BPH/2022 dan 119/12000/Bangda pada 31 Oktober 2022.

Peraturan itu mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

DOK. Humas BPH Migas Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPH Migas dan Pemprov Sulut mengenai penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) agar tepat sasaran dan tepat volume di Manado, Sulawesi Utara, Senin (23/4/2024).

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyambut gembira penandatanganan PKS tersebut dan menegaskan komitmen untuk menjalankannya dengan baik.

"Harapan kami ke depannya, apa yang sudah disepakati ini bisa dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat Sulut tidak lagi merasa kesulitan mendapatkan BBM," tuturnya.

Adapun PKS memiliki lima ruang lingkup. Pertama, pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna. Kedua, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP.

Ketiga, pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

Keempat, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas surat rekomendasi yang diterbitkan kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP.

Kelima, pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

Penandatanganan PKS itu dihadiri Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Iwan Prasetya Adhi, serta Wakil Gubernur Sulut Steven Kandaouw.

Selain itu, hadir juga Ketua Sementara DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut Yudhiawan, dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Candra Wijaya.

KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus gencar menyosialisasikan pentingnya Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi negara. Terbaru, upaya tersebut dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (26/7/2024).

Surat Rekomendasi bertujuan untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi dilakukan dengan tepat sasaran dan volume, serta mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses kebutuhan tersebut.

Surat Rekomendasi sendiri telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan, pihaknya telah menerbitkan peraturan terkait Surat Rekomendasi. Di dalam peraturan tersebut, berisi tentang opsi pembuatan melalui sistem digitalisasi.

“Sistem ini memberikan kemudahan kepada masing-masing instansi penerbit Surat Rekomendasi untuk memantau pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi kepada konsumen,” ujar Halim dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/7/2024).

Di Kalbar sendiri, lanjut Hakim, data konsumen yang diajukan oleh instansi penerbit di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) akan tersimpan dan terintegrasi dengan BPH Migas dan Badan Usaha Penugasan.

"Semangat kami adalah memastikan sistem digitalisasi berjalan lancar, masyarakat terlayani dengan baik, dan mendapatkan informasi terkini terkait pengaturan dan pengawasan subsidi BBM," ujar Halim dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/7/2024).

Selain itu, Halim juga berharap, program Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan Pemprov Kalbar bisa dipercepat. Pasalnya, PKS mencakup pengendalian dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi.

"Kami akan segera menindaklanjuti kolaborasi tersebut demi menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), stabilitas ekonomi, dan ekonomi daerah, untuk mendukung perekonomian nasional," ucapnya.

Dok. BPH Migas Pengawasan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dan kompensasi di Pontianak.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Ignasius IK menyatakan dukungannya terhadap upaya integrasi data untuk penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran.

"Kami mengapresiasi sosialisasi penerbitan surat rekomendasi ini, sekaligus mengingatkan kembali pentingnya kemajuan pelaporan data yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota di Kalbar," ujar Ignasius.

Ia juga berkomitmen untuk mempercepat penandatanganan PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar.

"Harapan kami, momen ini dimanfaatkan dengan baik oleh semua peserta yang hadir sehingga terbangun pemahaman yang sama terkait penerbitan surat rekomendasi kepada konsumen," kata Ignasius.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Retail Kalimantan Barat Aris Irmi dan perwakilan pemda di Provinsi Kalbar.

Pada hari yang sama, Halim melakukan pengawasan terhadap pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dan kompensasi di Pontianak. Ia mengingatkan penyalur untuk menjaga dan meningkatkan fasilitas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Fasilitas seperti dispenser, tangki timbun, dan kamera CCTV harus diperhatikan dengan baik," ucapnya.