KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) terkait penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau pertalite.

Seperti diketahui, penyaluran solar dan pertalite harus sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pada beleid itu, disebutkan bahwa BPH Migas bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemda dalam mengawasi penyaluran JBT dan JBKP. Langkah ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk membuat penyaluran BBM bisa tepat volume dan tepat sasaran.

Terbaru, BPH Migas menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Penyerahan dokumen perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati kepada Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sultra Mustakim di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Selanjutnya, Pj Gubernur Sultra juga akan ikut membubuhkan tanda tangannya pada dokumen tersebut.

Erika menjelaskan, setelah proses penandatanganan PKS, kedua pihak membahas soal program penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP.

Dok.BPH Migas Suasana penyerahan dokumen PKS oleh BPH Migas kepada Pemprov Sultra.

"PKS ini diharapkan dapat memberikan tiga dukungan. Pertama, dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi XStar sesuai dengan peraturan perundang-undangan," sebutnya lewat siaran pers, Selasa (8/10/2024).

Kedua, jelasnya, dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan.

Ketiga, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.

Ia pun berharap kerja sama dengan Pemprov Sultra bisa berjalan lancar dan segera diimplementasikan, agar hasilnya bisa sesuai harapan semua pihak.

"Penandatanganan PKS dengan Pemprov Sultra ini menjadi yang ke-10. Sebelumnya, kami sudah teken PKS dengan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri), Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Barat Data, Jambi, Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), dan Sulawesi Utara (Sulut)," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra Hidayat Agung Wibowo berharap, Pemprov Sultra dan BPH Migas dapat berkolaborasi mewujudkan implementasi PKS tersebut.

Sebab, menurutnya, PKS itu memberikan kesempatan bagi Pemprov Sultra untuk mengevaluasi pelaksanaan distribusi JBT dan JBKP di Sultra.

"Sehingga nantinya tujuan kerja sama dapat tercapai,” katanya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, dan Wahyudi Anas, Direktur BBM Sentot Harijady BTP, serta Pelaksana Harian Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sultra Abdul Rakil Naba.

KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) terkait penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau pertalite.

Seperti diketahui, penyaluran solar dan pertalite harus sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pada beleid itu, disebutkan bahwa BPH Migas bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemda dalam mengawasi penyaluran JBT dan JBKP. Langkah ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk membuat penyaluran BBM bisa tepat volume dan tepat sasaran.

Terbaru, BPH Migas menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Penyerahan dokumen perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati kepada Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sultra Mustakim di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Selanjutnya, Pj Gubernur Sultra juga akan ikut membubuhkan tanda tangannya pada dokumen tersebut.

Erika menjelaskan, setelah proses penandatanganan PKS, kedua pihak membahas soal program penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP.

Dok.BPH Migas Suasana penyerahan dokumen PKS oleh BPH Migas kepada Pemprov Sultra.

"PKS ini diharapkan dapat memberikan tiga dukungan. Pertama, dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi XStar sesuai dengan peraturan perundang-undangan," sebutnya lewat siaran pers, Selasa (8/10/2024).

Kedua, jelasnya, dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan.

Ketiga, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.

Ia pun berharap kerja sama dengan Pemprov Sultra bisa berjalan lancar dan segera diimplementasikan, agar hasilnya bisa sesuai harapan semua pihak.

"Penandatanganan PKS dengan Pemprov Sultra ini menjadi yang ke-10. Sebelumnya, kami sudah teken PKS dengan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri), Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Barat Data, Jambi, Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), dan Sulawesi Utara (Sulut)," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra Hidayat Agung Wibowo berharap, Pemprov Sultra dan BPH Migas dapat berkolaborasi mewujudkan implementasi PKS tersebut.

Sebab, menurutnya, PKS itu memberikan kesempatan bagi Pemprov Sultra untuk mengevaluasi pelaksanaan distribusi JBT dan JBKP di Sultra.

"Sehingga nantinya tujuan kerja sama dapat tercapai,” katanya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, dan Wahyudi Anas, Direktur BBM Sentot Harijady BTP, serta Pelaksana Harian Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sultra Abdul Rakil Naba.

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat kerja sama mengenai penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite).

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, pihaknya perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya.

“Pemda mengetahui masyarakat yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemprov Sumut di Manado, Sulawesi Utara, Senin (23/4/2024).

"Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran,” ungkapnya dalam siaran pers.

Adapun PKS dengan Pemprov Sulut merupakan kerja sama kesembilan BPH Migas dengan pemprov yang telah diteken.

Sebelumnya, BPH Migas telah menandatangani PKS dengan Pemprov Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

"Ini merupakan PKS kesembilan yang ditandatangani BPH Migas dengan pemprov. Penandatanganan PKS ini diharapkan membuat pendistribusian BBM lebih tepat sasaran dan tepat volume," jelas Erika.

Untuk diketahui, Pasal 21 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan, dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemda.

PKS itu juga merupakan tindak lanjut PKS antara BPH Migas dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 3.Pj/KS.01/BPH/2022 dan 119/12000/Bangda pada 31 Oktober 2022.

Peraturan itu mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

DOK. Humas BPH Migas Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPH Migas dan Pemprov Sulut mengenai penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) agar tepat sasaran dan tepat volume di Manado, Sulawesi Utara, Senin (23/4/2024).

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyambut gembira penandatanganan PKS tersebut dan menegaskan komitmen untuk menjalankannya dengan baik.

"Harapan kami ke depannya, apa yang sudah disepakati ini bisa dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat Sulut tidak lagi merasa kesulitan mendapatkan BBM," tuturnya.

Adapun PKS memiliki lima ruang lingkup. Pertama, pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna. Kedua, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP.

Ketiga, pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

Keempat, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas surat rekomendasi yang diterbitkan kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP.

Kelima, pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

Penandatanganan PKS itu dihadiri Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Iwan Prasetya Adhi, serta Wakil Gubernur Sulut Steven Kandaouw.

Selain itu, hadir juga Ketua Sementara DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut Yudhiawan, dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Candra Wijaya.

Penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mulai berlaku sejak awal 2022 membawa angin segar bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Meskipun memiliki sejumlah tantangan, dalam jangka panjang instrumen ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan peningkatan kualitas layanan perhotelan.

PBJT diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan berlaku mulai 5 Januari 2022. Pajak ini sendiri dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyampaikan jenis pajak ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PBJT Perhotelan merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi jasa perhotelan.

"Jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya. Serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/8).

Ia memaparkan, kategori yang masuk dalam PBJT Jasa Perhotelan di antaranya hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/guest house/bungalo/resor/cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, serta glamping.

Di sisi lain, terkait dengan pengenaan pajak hotel untuk rumah kos, sejak disahkannya Perda 1 Tahun 2024 masuk dalam objek PBJT Perhotelan, yaitu objek berupa tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.

Hotel merupakan bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap, dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Biasanya akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minuman.

Sementara tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Begitu juga dengan rumah kos, sebagai jenis tempat tinggal yang umumnya disewakan kepada individu atau kelompok untuk tinggal sementara atau jangka waktu tertentu. Biasanya, rumah kos menyediakan kamar atau unit hunian dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur, lemari, kamar mandi, dan dapur bersama.

Saat ini, terdapat rumah kos yang menawarkan fasilitas tambahan yang lebih mewah seperti gimnasium. Di samping itu, beberapa rumah kos premium juga menawarkan fasilitas lain, seperti kolam renang, ruang serbaguna untuk pertemuan atau acara, spa, bahkan layanan pramutamu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuninya.

Rumah kos juga dapat dianggap sebagai tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel karena menyediakan akomodasi sementara dengan fasilitas yang serupa dengan hotel.

Meskipun skala dan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh rumah kos berbeda dari hotel, secara garis besar keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menyediakan tempat menginap bagi individu atau kelompok yang membutuhkan.

Maka dari itu, rumah kos dapat dimasukkan ke dalam kategori tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, meskipun dengan skala fasilitas yang berbeda.

"Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU HKPD No.1 Tahun 2022 dan Pasal 47 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2024, penyediaan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel termasuk salah satu jenis jasa perhotelan yang menjadi objek PBJT," sebut Morris.

Berdasarkan aturan terkait penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh wajib pajak termasuk penyediaan akomodasi, yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.

Maka yang menjadi wajib pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir. Bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan. Morris menyebutkan tarif PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10 persen, sesuai yang tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

"Bagi para pelaku usaha hotel, memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi dalam keberlanjutan dan stabilitas usaha mereka," ucap dia.

Melalui pemahaman yang komprehensif tentang PBJT Jasa Hotel, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing. Hingga pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, baik pengusaha, konsumen, maupun pemerintah.

Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan adalah bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Dengan membayar pajak tepat waktu dan jumlah yang benar, pelaku usaha turut berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Berikut berbagai cara mudah untuk membayar Retribusi Daerah DKI Jakarta yang dapat digunakan oleh Wajib Retribusi:

Melaui ATM:

Melalui Teller:

Melalui Aplikasi:

Melalui Qris:

KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus gencar menyosialisasikan pentingnya Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi negara. Terbaru, upaya tersebut dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (26/7/2024).

Surat Rekomendasi bertujuan untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi dilakukan dengan tepat sasaran dan volume, serta mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses kebutuhan tersebut.

Surat Rekomendasi sendiri telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan, pihaknya telah menerbitkan peraturan terkait Surat Rekomendasi. Di dalam peraturan tersebut, berisi tentang opsi pembuatan melalui sistem digitalisasi.

“Sistem ini memberikan kemudahan kepada masing-masing instansi penerbit Surat Rekomendasi untuk memantau pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi kepada konsumen,” ujar Halim dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/7/2024).

Di Kalbar sendiri, lanjut Hakim, data konsumen yang diajukan oleh instansi penerbit di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) akan tersimpan dan terintegrasi dengan BPH Migas dan Badan Usaha Penugasan.

"Semangat kami adalah memastikan sistem digitalisasi berjalan lancar, masyarakat terlayani dengan baik, dan mendapatkan informasi terkini terkait pengaturan dan pengawasan subsidi BBM," ujar Halim dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/7/2024).

Selain itu, Halim juga berharap, program Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan Pemprov Kalbar bisa dipercepat. Pasalnya, PKS mencakup pengendalian dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi.

"Kami akan segera menindaklanjuti kolaborasi tersebut demi menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), stabilitas ekonomi, dan ekonomi daerah, untuk mendukung perekonomian nasional," ucapnya.

Dok. BPH Migas Pengawasan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dan kompensasi di Pontianak.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Ignasius IK menyatakan dukungannya terhadap upaya integrasi data untuk penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran.

"Kami mengapresiasi sosialisasi penerbitan surat rekomendasi ini, sekaligus mengingatkan kembali pentingnya kemajuan pelaporan data yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota di Kalbar," ujar Ignasius.

Ia juga berkomitmen untuk mempercepat penandatanganan PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar.

"Harapan kami, momen ini dimanfaatkan dengan baik oleh semua peserta yang hadir sehingga terbangun pemahaman yang sama terkait penerbitan surat rekomendasi kepada konsumen," kata Ignasius.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Retail Kalimantan Barat Aris Irmi dan perwakilan pemda di Provinsi Kalbar.

Pada hari yang sama, Halim melakukan pengawasan terhadap pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dan kompensasi di Pontianak. Ia mengingatkan penyalur untuk menjaga dan meningkatkan fasilitas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Fasilitas seperti dispenser, tangki timbun, dan kamera CCTV harus diperhatikan dengan baik," ucapnya.