Bisnis.com, JAKARTA - Akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry menimbulkan kekhawatiran bagi investor lokal dan internasional.

Ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi menyampaikan bahwa upaya meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan bahwa penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, dilakukan secara transparan dan berbasis bukti.

“Permasalahannya adalah ketika ASDP sudah mengikuti prinsip Good Corporate Governance [GCG], yang ketat, sesuai dengan standard dan transparan, masih dituduh koruptif, maka itu menjadi satu variabel ketidakkonsistenan dan juga ketidakjelasan dalam memaknai peraturan dan standarisasi. Hal Itu yang kemudian menjadi hantu bagi para investor untuk masuk Indonesia.”, katanya dalam sebuah diskusi, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Fithra menilai langkah JN untuk memperkuat valuasi ASDP saat IPO terbilang cukup strategis dan sepatutnya dilakukan. Menurutnya, ketika ASDP melakukan akuisisi JN telah melalui proses due diligence yang ketat dan pelibatan dari lembaga-lembaga internasional serta memperoleh persetujuan dari pemegang saham dan Menteri BUMN.

"Hal ini sesuai dengan paket transparansi dan governansi ketika ingin melantai di Bursa Efek Indonesia [BEI]. Proses tersebut sesuai dengan standar sehingga harus transparan. Bila tidak sesuai sudah pasti akan tertolak di BEI," jelas Fithra.

Diberitakan sebelumnya, PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry menjelaskan akuisisi perusahaan swasta PT Jembatan Nusantara termasuk aset kapal miliknya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry menjelaskan niat awal ASDP adalah membeli atau mengakuisisi perusahaan PT Jembatan Nusantara. Aksi korporasi tersebut tidak terlepas dari aset-aset di dalamnya, termasuk kapal yang dimiliki JN.

“Kita tidak pernah berniat membeli kapal bekas, yang kita niatkan dan yang ditawarkan pertama kali oleh penjual adalah menjual perusahaannya. Kalau kita membeli perusahaan, itu include di dalam pembelian itu adalah aset-asetnya dan liabilitas termasuk utang," kata Harry, Minggu (18/8/2024).

Harry menjelaskan JN juga pada saat itu memiliki utang perbankan dan tidak diubah dan masih tetap berjalan. ASDP saat itu melihat dan menilai dari sisi bisnis yaitu aset, potensi bisnis, market share, dan valuasi.

Harry mengklaim saat itu pihaknya melakukan kajian yang menjadi syarat yaitu internal rate of return (IRR). Selain itu, dalam proses akuisisinya, Harry menyebutkan didampingi oleh BPKP.

Dari proses tersebut, pihaknya telah mendapatkan nilai valuasi. Nilai inilah yang menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan JN.

Valuasi tersebut juga bukan merupakan hasil perhitungan sendiri melainkan dari penilai independen berdasarkan perhitungan dan observasinya.

Harry juga mengatakan nilai transaksi akuisisi yang sebesar Rp1,27 triliun tersebut berada di bawah nilai valuasi yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1,34 triliun.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada pelanggaran dalam memvaluasi PT JN oleh ASDP dengan perkiraan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,27 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry menjelaskan akuisisi perusahaan swasta PT Jembatan Nusantara termasuk aset kapal miliknya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry menjelaskan niat awal ASDP adalah membeli atau mengakuisisi perusahaan PT Jembatan Nusantara. Aksi korporasi tersebut tidak terlepas dari aset-aset di dalamnya, termasuk kapal yang dimiliki JN.

“Kita tidak pernah berniat membeli kapal bekas, yang kita niatkan dan yang ditawarkan pertama kali oleh penjual adalah menjual perusahaannya. Kalau kita membeli perusahaan, itu include di dalam pembelian itu adalah aset-asetnya dan liabilitas termasuk utang," kata Harry, Minggu (18/8/2024).

Harry menjelaskan JN juga pada saat itu memiliki utang perbankan dan tidak diubah dan masih tetap berjalan. ASDP saat itu melihat dan menilai dari sisi bisnis yaitu aset, potensi bisnis, market share, dan valuasi.

Harry mengklaim saat itu pihaknya melakukan kajian yang menjadi syarat yaitu internal rate of return (IRR). Selain itu, dalam proses akuisisinya, Harry menyebutkan didampingi oleh BPKP.

Dari proses tersebut, pihaknya telah mendapatkan nilai valuasi. Nilai inilah yang menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan JN.

Valuasi tersebut juga bukan merupakan hasil perhitungan sendiri melainkan dari penilai independen berdasarkan perhitungan dan observasinya.

Harry juga mengatakan nilai transaksi akuisisi yang sebesar Rp1,27 triliun tersebut berada di bawah nilai valuasi yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1,34 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Susi Meyrista Tarigan dalam perkara dugaan korupsi pada kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh perseroan pada 2019-2022.

Susi hadir memenuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (9/8/2024), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Lembaga antirasuah mendalami keterangannya ihwal akuisisi PT Jembatan Nusantara yang kini diduga merugikan keuangan negara.

"Saksi hadir. Didalami terkait pengetahuan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris atas proses KSU dan akuisisi PT JN [Jembatan Nusantar, red]," terang Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Susi bukan satu-satunya petinggi ASDP yang sudah dipanggil KPK sebelumnya. Sementara itu, petinggi dari Jembatan Nusantara juga sudah diperiksa KPK, seperti mantan Direktur Utama Jembatan Nusantara Youlman Jamal serta Direktur Jembatan Nusantara Rudy Susanto.

Keduanya, ungkap KPK, didalami terkait dengan kronologis terjadinya proses KSU dan Akuisisi Jembatan Nusantara oleh ASDP pada 2019-2022.

Tidak hanya itu, penyidik KPK juga di antaranya telah memeriksa pihak di luar ASDP dan Jembatan Nusantara. Salah satunya yakni Penilai Publik pada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, Ocky Rinaldy.

"Didalami terkait dengan Penilaian (Valuasi) PT Jembatan Nusantara," ujar Tessa pada keterangan terpisah sebelumnya.

Sebelumnya, KPK memperkirakan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp1,27 triliun. Nilai itu masih perkiraan sementara lantaran pihak penegak hukum dan auditor negara masih menghitung total kerugian negaranya.

Namun, nilai Rp1,27 triliun itu sudah menyamai biaya yang dikeluarkan oleh ASDP untuk mengakuisisi Jembatan Nusantara. Berdasarkan catatan Bisnis, nilai akuisisi perusahaan itu sekitar Rp1,27 triliun dan prosesnya rampung sekitar 2022 lalu.

Usai akuisisi, Jembatan Nusantara menjadi anak perusahaan ASDP dan secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapal long distance ferry.

Berkat akuisisi tersebut, ASDP bisa menambah kepemilikan unit kapal penyeberangannya menjadi total 219 unit kapal. Pihak perseroan pun sudah buka suara perihal penyidikan yang dilakukan KPK.

Adapun Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Oleh sebab itu, BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Shelvy lalu menuturkan bahwa ASDP memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau god corporate governance (GCG) dan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

Dia juga memastikan penyidikan yang berlangsung di KPK tidak memengaruhi operasional ASDP.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa perseroan memastikan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi akuisisi perusahaan PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencapai Rp1,27 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara itu masih berupa perkiraan. Artinya, jumlahnya masih bisa berubah ke depannya.

"Perkiraan sementara Rp1,27 triliun. Masih bisa berubah," katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (7/8/2024).

Nilai kerugian keuangan negara yang diperkirakan oleh KPK itu sama dengan nilai atau biaya yang dikeluarkan oleh ASDP untuk mengakuisisi Jembatan Nusantara.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai akuisisi perusahaan itu sekitar Rp1,27 triliun dan prosesnya rampung sekitar 2022 lalu.

Usai akuisisi, Jembatan Nusantara menjadi anak perusahaan ASDP dan secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapal longdistance ferry.

Berkat akuisisi tersebut, ASDP bisa menambah kepemilikan unit kapal penyeberangannya menjadi total 219 unit kapal. Pihak perseroan pun sudah buka suara perihal penyidikan yang dilakukan KPK.

Adapun sejak naik ke penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi pada kasus tersebut. Misalnya, pada pekan lalu KPK telah memeriksa dua orang seperti mantan Direktur Utama Jembatan Nusantara Youlman Jamal serta Direktu Jembatan Nusantara Rudy Susanto.

Keduanya, ungkap KPK, didalami terkait dengan kronologis terjadinya proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan Akuisisi Jembatan Nusantara oleh ASDP pada 2019-2022.

Tidak hanya itu, penyidik KPK juga di antaranya telah memeriksa pihak di luar ASDP dan Jembatan Nusantara. Salah satunya yakni Penilai Publik pada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, Ocky Rinaldy.

"Didalami terkait dengan Penilaian (Valuasi) PT Jembatan Nusantara," ujar Tessa pada keterangan terpisah sebelumnya.

Hotmati Proses Hukum

Mengenai penyidikan yang bergulir, Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Oleh sebab itu, BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Shelvy lalu menuturkan bahwa ASDP memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau god corporate governance (GCG) dan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

Terkait dengan proses hukum yang bergulir di KPK, ASDP meminta semua pihak untuk tidak berasumsi dan menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dengan adanya penyidikan. Shelvy meminta agar seluruh pihak menunggu selesainya proses penyidikan.

Adapun, perseroan juga memastikan penyidikan yang berlangsung di KPK tidak memengaruhi operasional ASDP.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa perseroan memastikan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi akuisisi perusahaan PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencapai Rp1,27 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara itu masih berupa perkiraan. Artinya, jumlahnya masih bisa berubah ke depannya.

"Perkiraan sementara Rp1,27 triliun. Masih bisa berubah," katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (7/8/2024).

Nilai kerugian keuangan negara yang diperkirakan oleh KPK itu sama dengan nilai atau biaya yang dikeluarkan oleh ASDP untuk mengakuisisi Jembatan Nusantara.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai akuisisi perusahaan itu sekitar Rp1,27 triliun dan prosesnya rampung sekitar 2022 lalu.

Usai akuisisi, Jembatan Nusantara menjadi anak perusahaan ASDP dan secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapal longdistance ferry.

Berkat akuisisi tersebut, ASDP bisa menambah kepemilikan unit kapal penyeberangannya menjadi total 219 unit kapal. Pihak perseroan pun sudah buka suara perihal penyidikan yang dilakukan KPK.

Adapun sejak naik ke penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi pada kasus tersebut. Misalnya, pada pekan lalu KPK telah memeriksa dua orang seperti mantan Direktur Utama Jembatan Nusantara Youlman Jamal serta Direktu Jembatan Nusantara Rudy Susanto.

Keduanya, ungkap KPK, didalami terkait dengan kronologis terjadinya proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan Akuisisi Jembatan Nusantara oleh ASDP pada 2019-2022.

Tidak hanya itu, penyidik KPK juga di antaranya telah memeriksa pihak di luar ASDP dan Jembatan Nusantara. Salah satunya yakni Penilai Publik pada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, Ocky Rinaldy.

"Didalami terkait dengan Penilaian (Valuasi) PT Jembatan Nusantara," ujar Tessa pada keterangan terpisah sebelumnya.

Hotmati Proses Hukum

Mengenai penyidikan yang bergulir, Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Oleh sebab itu, BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Shelvy lalu menuturkan bahwa ASDP memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau god corporate governance (GCG) dan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

Terkait dengan proses hukum yang bergulir di KPK, ASDP meminta semua pihak untuk tidak berasumsi dan menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dengan adanya penyidikan. Shelvy meminta agar seluruh pihak menunggu selesainya proses penyidikan.

Adapun, perseroan juga memastikan penyidikan yang berlangsung di KPK tidak memengaruhi operasional ASDP.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa perseroan memastikan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi akuisisi perusahaan PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencapai Rp1,27 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara itu masih berupa perkiraan. Artinya, jumlahnya masih bisa berubah ke depannya.

"Perkiraan sementara Rp1,27 triliun. Masih bisa berubah," katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (7/8/2024).

Nilai kerugian keuangan negara yang diperkirakan oleh KPK itu sama dengan nilai atau biaya yang dikeluarkan oleh ASDP untuk mengakuisisi Jembatan Nusantara.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai akuisisi perusahaan itu sekitar Rp1,27 triliun dan prosesnya rampung sekitar 2022 lalu.

Usai akuisisi, Jembatan Nusantara menjadi anak perusahaan ASDP dan secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapal longdistance ferry.

Berkat akuisisi tersebut, ASDP bisa menambah kepemilikan unit kapal penyeberangannya menjadi total 219 unit kapal. Pihak perseroan pun sudah buka suara perihal penyidikan yang dilakukan KPK.

Adapun sejak naik ke penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi pada kasus tersebut. Misalnya, pada pekan lalu KPK telah memeriksa dua orang seperti mantan Direktur Utama Jembatan Nusantara Youlman Jamal serta Direktu Jembatan Nusantara Rudy Susanto.

Keduanya, ungkap KPK, didalami terkait dengan kronologis terjadinya proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan Akuisisi Jembatan Nusantara oleh ASDP pada 2019-2022.

Tidak hanya itu, penyidik KPK juga di antaranya telah memeriksa pihak di luar ASDP dan Jembatan Nusantara. Salah satunya yakni Penilai Publik pada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, Ocky Rinaldy.

"Didalami terkait dengan Penilaian (Valuasi) PT Jembatan Nusantara," ujar Tessa pada keterangan terpisah sebelumnya.

Hotmati Proses Hukum

Mengenai penyidikan yang bergulir, Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Oleh sebab itu, BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Shelvy lalu menuturkan bahwa ASDP memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau god corporate governance (GCG) dan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

Terkait dengan proses hukum yang bergulir di KPK, ASDP meminta semua pihak untuk tidak berasumsi dan menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dengan adanya penyidikan. Shelvy meminta agar seluruh pihak menunggu selesainya proses penyidikan.

Adapun, perseroan juga memastikan penyidikan yang berlangsung di KPK tidak memengaruhi operasional ASDP.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa perseroan memastikan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Ferry Persero tahun 2019 sampai 2022. Nilai proyek terkait kasus ini mencapai Rp 1,3 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, KPK masih melakukan penghitungan untuk memperoleh angka final kerugian negara dalam kasus ini.

“Yang pasti (ada) kerugian negara. Apakah ada suap di situ masih didalami,” ungkap Tessa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dijelaskan Tessa, terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDPFerry Persero tahun 2019 sampai 2022.

Dalam rangka proses penyidikan, KPK sudah menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap sejumlah pihak yang diduga punya kaitan dengan kasus tersebut. Para pihak yang dicegah ada yang dari internal ASDP.

“Pada tanggal 11 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 887 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu satu orang dari swasta dengan inisial A, sementara tiga lainnya merupakan pihak internal ASDP yaitu HMAC, MYH, dan IP,” tutur Tessa.

Larangan bepergian diberlakukan agar para pihak tersebut tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan tim penyidik KPK. Larangan tersebut berlaku untuk enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan. Larangan bepergian ke luar negeri berlaku untuk 6 bulan ke depan,” ujar Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kasus dugaan korupsi yang sudah naik ke tahap penyidikan itu terkait dengan proses akuisisi perusahaan penyeberangan swasta, PT Jembatan Nusantara yang dilakukan beberapa tahun lalu.

"Bahwa terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), tahun 2019 sampai dengan 2022," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Penyidik lembaga antikorupsi telah memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Pada hari ini, Kamis (18/7/2024), penyidik telah memanggil dua orang saksi yaitu Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP April 2019-Juni 2020 Christine Hutabarat dan Wakil Kepala Lembaga Management FEB Universitas Indonesia 2009-2020 Willem A. Makaliwe.

Sehari sebelumnya, KPK memanggilVP Perencanaan Korporasi ASDP 2021–2022 Alwi Yusuf dan Direktur SDM ASDP April 2017-Desember 2019 Wing Antariksa.

Bisnis pernah memberitakan proses akuisisi yang dilakukan oleh BUMN penyeberangan terhadap perusahaan swasta itu.

Proses Akuisisi Saham

Aksi akuisisi terhadap Jembatan Nusantara oleh ASDP telah diselesaikan pada 22 Februari 2022. Saat ini perusahaan tersebut sudah beralih menjadi anak usaha milik perseroan.

Selain itu, dari sisi manajemen, sudah ditunjuk jajaran direksi untuk mengelola anak usaha tersebut.Usai diakuisisi ASDP, Jembatan Nusantara bakal secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapallong distanceferry.

Pihak ASDP saat itu menyebut telah meninjau kondisi kapal yang dibeli dari Jembatan Nusantara sebelum memutuskan aksi akuisisi. Secara umum, lanjutnya, kondisi seluruh kapal masih layak untuk beroperasi.

“Tidak ada perbaikan besar atau revitalisasi besar yang dibutuhkan,” kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin.

Akuisisi Jembatan Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan ferry swasta di Indonesia membuat ASDP memiliki lebih banyak unit kapal, yakni 219 unit kapal.

Proses akuisisi yang dilakukan oleh ASDP terhadap PT Jembatan Nusantara telah melalui proses yang panjang, diawali dengan kerja sama usaha selama dua tahun.

Proses ini, kata Shelvy , termasukdue dilligenceyang melibatkan lembaga dalam negeri, internasional, serta parastakeholderdemi memastikan semua proses telah sesuai dengan prinsipgood corporate governance.

Langkah ASDP mengakuisisi perusahaan ferry swasta dinilai sebagai inisiatif strategis sebagai bagian dari rencana jangka panjang perusahaan 2020-2024.

Rencana jangka panjang yang dimaksud yakni pengembangan jasa manajemen dan operator kapal ferry yang akseleratif, khususnya dalam penambahan armada serta mendorong pertumbuhan perusahaan yang agresif dalam rangka menuju IPO.

ASDP berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi segmen penyeberangan dengan menambah jumlah armada sebanyak 19 unit kapal selama kurun waktu lima tahun selama 2020-2024, untuk lintasan komersial reguler, eksekutif, LDF dan lintasan internasional.

Sebagai informasi, PT Jembatan Nusantara merupakan perusahaan kapal ferry swasta yang memiliki jumlah kapal sebanyak 53 unit dan mengoperasikan enam lintasan Long Distance Ferry (LDF). Akuisisi oleh ASDP akan menambah portofolio kekuatan armada serta lintasan yang dioperasikan perusahaan pelat merah tersebut.

"Peningkatan armada dan lintasan dari JN, maka akan meningkatkan optimalisasi trip pelayaran dan lintasan komersial lain, dan pada akhirnya dapat mendongkrak pendapatan ASDP," tulis Shelvy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kasus dugaan korupsi yang sudah naik ke tahap penyidikan itu terkait dengan proses akuisisi perusahaan penyeberangan swasta, PT Jembatan Nusantara yang dilakukan beberapa tahun lalu.

"Bahwa terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), tahun 2019 sampai dengan 2022," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Penyidik lembaga antikorupsi telah memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Pada hari ini, Kamis (18/7/2024), penyidik telah memanggil dua orang saksi yaitu Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP April 2019-Juni 2020 Christine Hutabarat dan Wakil Kepala Lembaga Management FEB Universitas Indonesia 2009-2020 Willem A. Makaliwe.

Sehari sebelumnya, KPK memanggilVP Perencanaan Korporasi ASDP 2021–2022 Alwi Yusuf dan Direktur SDM ASDP April 2017-Desember 2019 Wing Antariksa.

Bisnis pernah memberitakan proses akuisisi yang dilakukan oleh BUMN penyeberangan terhadap perusahaan swasta itu.

Proses Akuisisi Saham

Aksi akuisisi terhadap Jembatan Nusantara oleh ASDP telah diselesaikan pada 22 Februari 2022. Saat ini perusahaan tersebut sudah beralih menjadi anak usaha milik perseroan.

Selain itu, dari sisi manajemen, sudah ditunjuk jajaran direksi untuk mengelola anak usaha tersebut.Usai diakuisisi ASDP, Jembatan Nusantara bakal secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapallong distanceferry.

Pihak ASDP saat itu menyebut telah meninjau kondisi kapal yang dibeli dari Jembatan Nusantara sebelum memutuskan aksi akuisisi. Secara umum, lanjutnya, kondisi seluruh kapal masih layak untuk beroperasi.

“Tidak ada perbaikan besar atau revitalisasi besar yang dibutuhkan,” kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin.

Akuisisi Jembatan Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan ferry swasta di Indonesia membuat ASDP memiliki lebih banyak unit kapal, yakni 219 unit kapal.

Proses akuisisi yang dilakukan oleh ASDP terhadap PT Jembatan Nusantara telah melalui proses yang panjang, diawali dengan kerja sama usaha selama dua tahun.

Proses ini, kata Shelvy , termasukdue dilligenceyang melibatkan lembaga dalam negeri, internasional, serta parastakeholderdemi memastikan semua proses telah sesuai dengan prinsipgood corporate governance.

Langkah ASDP mengakuisisi perusahaan ferry swasta dinilai sebagai inisiatif strategis sebagai bagian dari rencana jangka panjang perusahaan 2020-2024.

Rencana jangka panjang yang dimaksud yakni pengembangan jasa manajemen dan operator kapal ferry yang akseleratif, khususnya dalam penambahan armada serta mendorong pertumbuhan perusahaan yang agresif dalam rangka menuju IPO.

ASDP berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi segmen penyeberangan dengan menambah jumlah armada sebanyak 19 unit kapal selama kurun waktu lima tahun selama 2020-2024, untuk lintasan komersial reguler, eksekutif, LDF dan lintasan internasional.

Sebagai informasi, PT Jembatan Nusantara merupakan perusahaan kapal ferry swasta yang memiliki jumlah kapal sebanyak 53 unit dan mengoperasikan enam lintasan Long Distance Ferry (LDF). Akuisisi oleh ASDP akan menambah portofolio kekuatan armada serta lintasan yang dioperasikan perusahaan pelat merah tersebut.

"Peningkatan armada dan lintasan dari JN, maka akan meningkatkan optimalisasi trip pelayaran dan lintasan komersial lain, dan pada akhirnya dapat mendongkrak pendapatan ASDP," tulis Shelvy.