JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah tengah mematangkan rencana produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur di Indonesia. Menurutnya hal ini membutuhkan kajian mendalam sehingga prosesnya tidak boleh terburu - buru.

"Lagi dimatengin," jelas Arifin ketika ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Ia juga belum dapat memastikan perihal kapan BBM baru ini akan diluncurkan. Apalagi produk ini dipastikan harus rendah sulfur, berbeda dengan kebanyakan BBM yang selama ini dijual di Indonesia.

"Yang sulfur tinggi, dimana? (Di solar?) Iya. Nanti kita lihat lagi dikaji," sambungnya Arifin.

Arifin juga belum bisa memastikan status produk BBM baru tersebut apakah akan disubsidi atau tidak. Namun, yang pasti Pertamina saat ini sudah mulai mengkaji bagaimana cara untuk memproduksi BBM baru tersebut.

"Itu ya memang harus produknya rendah sulfur. Ya pokoknya untuk dikaji bagaimana kita bisa menerapkan BBM rendah sulfur," tutupnya.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengakui bahwa perusahaan mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk meluncurkan produk bahan bakar minyak atau BBM jenis baru yang lebih rendah sulfur. Adapun sesuai pernyataan Kementerian ESDM, produk BBM yang diklaim ramah lingkungan itu akan mulai diujicobakan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"BBM rendah sulfur sedang dalam proses, memang ada arahan dari pemerintah terkait hal tersebut," jelas VP Corporate Communication Pertamina yaitu Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (14/7/2024).

Namun Fadjar enggan menjelaskan lebih detail racikan dari produk BBM tersebut. "Detailnya ditunggu saja," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Pertamina saat ini memang telah menjual produk BBM ramah lingkungan yaitu Pertamax Green. Produk ini merupakan campuran antara Pertamax yang memiliki Research Octane Number (RON 92) dengan kandungan etanol sebagai bahan bakar nabati sebanyak 5%.

Fadjar bilang, saat ini Pertamax Green 95 sudah tersedia pada sekitar 80-an SPBU, terus berkembang secara bertahap dari yang awalnya sekitar 15 SPBU. "Ini membuktikan produk tersebut diterima di masyarakat karena memang kadar oktan tinggi dan ramah lingkungan," imbuhnya.

Sementara itu terkait nasib Pertalite usai 17 Agustus mendatang, Fadjar bilang menekankan bahwa BBM Subsidi seperti Pertalite merupakan kewenangan pemerintah. "Sampai saat ini kami masih ditugaskan untuk menyediakannya," tukasnya.