Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan buka suara soal rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) yang diproyeksi akan tembus 100% mulai 2026.

Pemerintah memproyeksi rasio klaim program JKM pada 2026 mencapai 113,2%, kemudian memburuk menjadi 118,5% pada 2027, menjadi 122,2% pada 2028, dan menjadi 124,6% pada 2029.

"Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain jumlah pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan juga semakin meningkat. Kemudian peningkatan manfaat pada program Jaminan Kematian, seperti manfaat beasiswa pendidikan anak dari TK hingga perguruan tinggi," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Meski ada risiko beban klaim JKM lebih tinggi dari pendapatan iuran, Oni mengatakan meningkatnya rasio klaim JKM adalah sebagai wujud negara hadir memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja apapun profesinya.

Perlindungan tersebut, kata dia, tidak hanya menyasar pekerja penerima upah atau pekerja formal, tetapi juga kepada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal.

Adapun rasio klaim JKM tahun ini diproyeksikan masih aman, mencapai 91,4%, meskipun memiliki tren meningkat. Sementara itu, proyeksi aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKM pada 2024 sebesar Rp8,20 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif.

Meski aset neto DJS program JKM pada 2025 diperkirakan masih positif, apabila rasio klaim program JKM tidak bisa dikendalikan akan berpotensi mengalami defisit pada 2027.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2023 audited, aset neto DJS program JKM pada 2023 turun 0,29% year-on-year (yoy) menjadi Rp10,78 triliun dari Rp10,81 triliun pada 2022.

DJS program JKM mencatatkan defisit tahun berjalan sebesar Rp653,31 miliar sehingga saldo akhir DJS program JKM pada 2023 mencapai Rp10,12 triliun.

Pada 2023, pendapatan iuran program JKM mencapai Rp3,55 triliun sedangkan beban jaminan mencapai Rp3,21 triliun. Adapun total pendapatan tercatat Rp4,72 triliun dan total beban mencapai Rp5,38 triliun.

Dari sini, DJS program JKM mengalami defisit tahun berjalan Rp653,31 miliar, semakin memburuk dibanding defisit tahun berjalan 2022 yang mencapai Rp32,36 miliar.

"Terkait ketahanan dana program JKM, ada sejumlah opsi yang telah kami kaji dengan mempertimbangkan beberapa aspek," kata Oni.

Untuk menjaga ketahanan dana program JKM, BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan lintas lembaga. Oni mengatakan BPJS Ketenagakerjaan setiap triwulan rutin membuat laporan kepada Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Selain itu juga kami mendiskusikan hal yang sama kepada DPR dan DJSN pada setiap kesempatan termasuk berdiskusi kepada akademisi dan expert mengenai ketahanan dana tersebut," kata Oni.

Sementara itu, anggota Dewan Jaminan Nasional (DJSN) Indra Budi menjelaskan melesatnya rasio klaim JKM disebebkan karena beban klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tidak seimbang dengan pendapatan iuran.

Dalam PP 82 Tahun 2019 mengatur bahwa total manfaat program JKM mencapai Rp42 juta, yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta.

Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak. Manfaat beasiswa ini diberikan kepada peserta dengan masa iuran minimal tiga tahun dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Beleid tersebut merupakan revisi pertama dari PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam revisi pertama tersebut nilai manfaat JKM ditingkatkan, namun iurannya masih mengacu ketentuan lama, yakni iuran JKM bagi PBPU sebesar Rp6.800 per bulan, sedangkan Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Dengan faktor pemasukan dari sisi iuran yang kecil itu, masalah lainnya adalah longgarnya reguasi yang dimanfaatkan oknum-oknum untuk mendaftarkan pasien kritis menjadi peserta JKM.

"Bayangkan, orang baru bayar sebulan dua bulan terus meninggal. Berarti kan cuma bayar Rp6.800 atau paling lama tiga bulan lah, Rp6.800 kali tiga bulan, itu dia dapat Rp42 juta," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Sebagai solusi, DJSN mengusulkan dilakukan perubahan ketiga atas PP 44 Tahun 2015. Karena dalam perubahan kedua beleid tersebut, yakni di PP 49 Tahun 2023, hanya mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

Sementara itu, BPJS Watch menyoroti setidaknya ada tiga regulasi yang membenani ketahanan dana JKM. Pertama adalah PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beleid tersebut mengatur sumber pendanaan JKP diambil dari rekomposisi iuran JKM sebesar 0,10%.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan ketentuan tersebut harus direvisi dengan mengganti sumber pendapatan yang direkomposisi adalah dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Regulasi kedua adalah PP nomor 82 tahun 2019 tentang besaran manfaat JKM.

Regulasi ketiga adalah PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. Beleid tersebut memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99% dari periode Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Apabila kondisi tersebut tidak dilakukan pembenahan, Timboel memprediksi pada 2027 aset JKM BPJS Ketenagakerjaan bisa defisit.

"Ya memang 2027 diduga, diprediksi akan defisit. Rasio klaimnya di atas 100% lebih. Artinya memang ketahanan dana JKM terus menurun. Dan itu kalau secara ketentuan ya sebenarnya tidak baik. Karena ketahanan dana itu kan bisa memastikan klaim dibayar," kata Timboel.

KOMPAS.com - Jaminan kematian (JK) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bisa dicairkan oleh ahli waris peserta yang meninggal dunia. Cara klaim jaminan kematian akan dibahas di sini.

Dikutip dari laman resmi BPJamsostek, jaminan kematian atau JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, program jaminan kematian diselenggarakan untuk memberikan santuan kematian kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat peserta meninggal dunia.

Lantas, bagaimana cara klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan?

Cara klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan

Klaim jaminan kematian (JKM) hanya bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Untuk mengklaim manfaat uang tunai jaminan kematian, ahli waris harus berstatus sebagai pasangan (janda/duda) atau anak dari peserta.

Ahli waris tersebut harus menyiapkan dokumen permohonan klaim jaminan pensiun sebagai berikut:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan milik peserta
• e-KTP peserta dan ahli waris
• Akta kematian
• Kartu Keluarga (KK)
• Surat keterangan ahli waris
• Buku nikah (istri/suami sah peserta)
• Surat referensi kerja
• Buku tabungan peserta dalam bentuk digital.

Dalam hal pasangan atau anak tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta.

Lebih lanjut, cara klaim jaminan kematian (JKM) sebagai berikut:

• Scan QR code (kode barcode) yang tersedia di kantor cabang BPJamsostek
• Aktifkan fitur GPS di ponsel dan pastikan titik lokasi sudah sesuai dengan lokasi kantor cabang
• Pilih program JKM pada halaman utama Lapakasik
• Pilih hubungan dengan peserta, lalu klik Captcha
• Isi dengan lengkap data diri ahli waris, data peserta, dan data anak peserta (jika ada)
• Unggah seluruh dokumen persyaratan, tunggu sampai notifikasi pengajuan telah berhasil muncul
• Tunjukkan notifikasi pengajuan telah berhasil kepada petugas untuk mendapat nomor antrean
• Lakukan verifikasi data melalui PC atau tablet di pojok digital kantor cabang bersama petugas.

Saat proses di atas selesai, petugas akan memberikan tanda terima pengajuan berkas klaim, dan Anda dapat mengisi survei kepuasan pelayanan melalui fitur e-survey.

Nantinya, ahli waris akan menerima manfaat uang tunai yang dicairkan ke rekening milik peserta paling lambat 3 hari setelah pengajuan permohonan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Lantas, berapa manfaat uang tunai yang akan diterima oleh ahli waris peserta jaminan kematian?

Nominal manfaat jaminan kematian BPJamsostek

Adapun total manfaat program ini yang diterima oleh ahli waris dari peserta sebesar Rp 42 juta dan beasiswa hingga Rp 174 juta, dengan rincian sebagai berikut:

• Santunan kematian Rp 20 juta
• Biaya pemakaman Rp 10 juta
• Santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus Rp 12 juta.

Untuk beasiswa pendidikan dengan limit maksimal Rp 174 juta diberikan untuk maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Manfaat beasiswa pendidikan akan dibayarkan secara berkala sesuai tingkat pendidikan anak hingga mencapai usia 23 tahun, menikah, atau bekerja.

Itulah ulasan mengenai cara klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang BPJamsostek.

KOMPAS.com -BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mempunyai sejumlah program salah satunya jaminan kematian (JK).

Dikutip dari laman resmi, jaminan kematian atau JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004, program BPJS Ketenagakerjaan ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan santuan kematian kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat peserta meninggal dunia.

Berapa besaran nominal jaminan kematian (JKM)?

Besaran nominal jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan

Total manfaat program ini yang diterima oleh ahli waris dari peserta sebesar Rp 42 juta dan beasiswa hingga Rp 174 juta.

Rincian nominal program jaminan kematian tersebut sebagai berikut:

• Santunan kematian Rp 20 juta
• Biaya pemakaman Rp 10 juta
• Santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus Rp 12 juta
• Beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp 174 juta untuk maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Manfaat beasiswa pendidikan akan dibayarkan secara berkala sesuai tingkat pendidikan anak hingga mencapai usia 23 tahun, menikah, atau bekerja.

Lantas, bagaimana cara dan syarat klaim jaminan kematian BPJamsostek?

Cara klaim jaminan kematian (JKM)

Untuk mengklaim manfaat uang tunai program JKM, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat berikut:

• Berstatus sebagai pasangan (janda/duda) atau anak dari peserta
• Menyiapkan dokumen permohonan klaim meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan milik peserta, e-KTP peserta dan ahli waris, akta kematian, KK, surat keterangan ahli waris, buku nikah (istri/suami sah peserta), surat referensi kerja, dan buku tabungan peserta dalam bentuk digital.

Dalam hal pasangan atau anak tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta.

Perlu dicatat, klaim jaminan kematian (JKM) hanya bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Cara klaim jaminan kematian (JKM) sebagai berikut:

• Scan QR code (kode barcode) yang terdapat di kantor cabang
• Aktifkan fitur GPS di ponsel dan pastikan titik lokasi sudah sesuai dengan lokasi kantor cabang
• Pilih program JKM pada halaman utama Lapakasik
• Pilih hubungan dengan peserta, lalu klik Captcha
• Isi dengan lengkap data diri ahli waris, peserta, dan anak peserta (jika ada)
• Unggah dokumen persyaratan klaim, tunggu sampai notifikasi pengajuan telah berhasil muncul
• Tunjukkan notifikasi pengajuan telah berhasil kepada petugas untuk mendapat nomor antrean
• Lakukan verifikasi data melalui PC atau tablet di pojok digital kantor cabang bersama petugas.
• Saat proses tersebut sudah selesai, petugas akan memberikan tanda terima pengajuan berkas klaim dan isi survei kepuasan pelayanan melalui fitur e-survey.

Nantinya, ahli waris akan menerima manfaat uang tunai di rekening milik peserta paling lambat 3 hari setelah pengajuan permohonan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian ulasan mengenai apa itu jaminan kematian BPJamsostek serta cara dan syarat klaimnya.