Bisnis.com, JAKARTA -- Regulasi terkait Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan disebut perlu segera direvisi demi menghindari potensi defisit aset JKM BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah sudah memproyeksi rasio klaim JKM tembus 100% mulai 2026.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan beberapa faktor menurunnya ketahanan dana kelolaan JKM BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh ketentuan rekomposisi iuran JKM untuk membiayai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 0,1%. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dia menyebut momentum evaluasi program JKP tahun ini mungkin bisa diambil dengan melakukan revisi pada pasal pembiayaan iuran JKP yang semula melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM serta iuran Pemerintah, diubah menjadi skema baru misalnya menghilangkan rekomposisi iuran JKM.

"Momentum evaluasi program JKP tahun ini mungkin bisa diambil dengan melakukan revisi pada pasal pembiayaan iuran JKP yang semula melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM serta iuran pemerintah. Diubah menjadi skema baru misalnya menghilangkan rekomposisi iuran JKM," kata Sanusi kepada Bisnis, Jumat (6/9/2024).

"Untuk menyikapi hal ini, Kemenaker telah melakukan pendalaman dan simulasi perhitungan aktuaria baik untuk program JKM maupun program JKP sebagai dasar perubahan regulasi ke depan," sambungnya.

Faktor lainnya yang dipandang Kemenaker membenani kesehatan keuangan JKM adalah tingginya klaim JKM ketika terjadi pandemi Covid-19. Apalagi, dalam medio Agustus 2020 hingga Januari 2021 pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99%.

Faktor terakhir, adalah adanya kenaikan nilai manfaat program JKM menjadi Rp42 juta yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta. Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak.

Regulasi yang mengatur relaksasi keringanan iuran JKM tersebut adalah PP Nomor 82 Tahun 2019, yakni revisi pertama dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Sementara dalam revisi keduanya, yakni PP Nomor 49 tahun 2023, hanya mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebenarnya telah mendorong Kemnaker agar segera mengajukan revisi ketiga PP 44 Tahun 2015 demi menyelamatkan kesehatan keuangan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Namun nampaknya, hal tersebut belum menjadi prioritas utama Kemenaker.

"Sejauh ini rencana perubahan ketiga PP 44/2015 belum diinisiasi oleh Kemenaker, karena saat ini Kemenaker masih berproses merumuskan Permenaker turunan dari PP 49/2023 tentang Perubahan Kedua atas PP 44/2015," kata Sanusi.

Dia juga menjelaskan bahwa PP 49/2023 lahir salah satunya sebagai tindak lanjut lahirnya PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP. "Di mana untuk pembiayaan program JKP salah satunya melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM," tandasnya.

Jakarta: Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Menurut UU Nomor 40 tahun 2004, program BPJS Ketenagakerjaan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian kepada ahli waris dan supaya ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika peserta meninggal dunia.

Baca juga: Cara Menggabungkan Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online dengan Mudah

Syarat klaim JKM

Melansir laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut, di antaranya:

1. Berstatus sebagai pasangan (janda atau duda) atau anak dari peserta. Jika pasangan atau anak tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta.
2. Menyiapkan dokumen permohonan klaim yang terdiri dari: Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan (milik peserta), e-KTP peserta dan ahli waris, akta kematian, Kartu Keluarga, Surat Keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang, Buku Nikah (apabila ahli waris merupakan istri/suami sah peserta), Surat Referensi Kerja peserta, dan buku tabungan peserta dalam bentuk digital.

Tata cara klaim JKM

Permohonan klaim JKM bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang ada di kota tempat kamu tinggal. Di bawah ini adalah beberapa prosedur untuk bisa mengajukan klaim JKM menurut laman BPJS Ketenagakerjaan:

1. Scan QR Code yang terdapat di kantor cabang.
2. Aktifkan fitur GPS di ponsel dan pastikan titik kamu sudah sesuai dengan lokasi kantor cabang.
3. Pilih program JKM pada halaman utama Lapakasik.
4. Pilih hubungan kamu dan peserta, lalu klik Captcha.
5. Isi dengan lengkap data diri kamu selaku ahli waris.
6. Isi dengan lengkap data diri peserta.
7. Jika ada, isi dengan lengkap data anak peserta.
8. Upload semua dokumen persyaratan klaim, kemudian tunggu sampai notifikasi pengajuan telah berhasil muncul.
9. Tunjukkan notifikasi pengajuan telah berhasil kepada petugas untuk mendapat nomor antrean.
10. Melakukan verifikasi data melalui PC atau Tablet di pojok digital kantor cabang bersama petugas.
11. Apabila sudah selesai, petugas akan memberikan tanda terima pengajuan berkas klaim.
12. Mengisi survei kepuasan pelayanan melalui fitur e-survey.
13. Ahli waris menerima manfaat uang tunai di rekening milik peserta paling lambat tiga hari setelah pengajuan permohonan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Cara Mudah Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online

Batas waktu klaim

Setelah pengajuan klaim diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris dapat menerima manfaat uang tunai dalam rekening peserta paling lambat dalam waktu tiga hari. Proses ini memberikan kepastian keluarga yang ditinggalkan dapat segera mengakses perlindungan finansial yang diberikan oleh program Jaminan Kematian.
Itulah beberapa penjelasan tentang Jaminan Kenatian yang sekaligus program milik BPJS Ketenagakerjaan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (Syarief Muhammad Syafiq)

(AHL)

KOMPAS.com - Apa itu Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)? Jaminan kematian atau JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004, program Jaminan Kematian diselenggarakan untuk memberikan santuan kematian kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat peserta meninggal dunia.

Lantas, berapa nilai manfaat jaminan kematian (JKM)?

Nilai manfaat jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan

Total manfaat yang diterima oleh ahli waris dari peserta yaitu sebesar Rp 42 juta dan beasiswa hingga Rp 174 juta, dengan rincian sebagai berikut:

• Santunan kematian Rp 20 juta
• Biaya pemakaman Rp 10 juta
• Santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus Rp 12 juta.

Untuk beasiswa pendidikan diberikan dengan nilai manfaat maksimum Rp 174 juta bagi maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Manfaat beasiswa pendidikan akan dibayarkan secara berkala sesuai tingkat pendidikan anak hingga mencapai usia 23 tahun, menikah, atau bekerja.

Lebih lanjut, bagaimana cara klaim jaminan kematian BPJamsostek dan syaratnya?

Cara klaim jaminan kematian (JKM) BPJamsostek

Sebelum mengklaim manfaat uang tunai program BPJamsostek ini, ahli waris harus berstatus sebagai pasangan (janda/duda) atau anak dari peserta.

Nantinya, ada beberapa dokumen permohonan klaim yang harus dipenuhi seperti kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan milik peserta, e-KTP peserta dan ahli waris, akta kematian, KK, surat keterangan ahli waris, buku nikah (istri/suami sah peserta), surat referensi kerja, dan buku tabungan peserta dalam bentuk digital.

Dalam hal pasangan atau anak tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta.

Klaim program jaminan kematian (JKM) hanya bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Cara klaim JKM BPJamsostek sebagai berikut :

• Scan QR code (kode barcode) yang terdapat di kantor cabang
• Aktifkan fitur GPS di ponsel dan pastikan titik lokasi sudah sesuai dengan lokasi kantor cabang
• Pilih program JKM pada halaman utama Lapakasik
• Pilih hubungan dengan peserta, lalu klik Captcha
• Isi dengan lengkap data diri ahli waris, peserta, dan anak peserta (jika ada)
• Unggah dokumen persyaratan klaim, tunggu sampai notifikasi pengajuan telah berhasil muncul
• Tunjukkan notifikasi pengajuan telah berhasil kepada petugas untuk mendapat nomor antrean
• Lakukan verifikasi data melalui PC atau tablet di pojok digital kantor cabang bersama petugas.

Saat proses tersebut sudah selesai, petugas akan memberikan tanda terima pengajuan berkas klaim dan isi survei kepuasan pelayanan melalui fitur e-survey.

Manfaat uang tunai akan dicairkan di rekening milik peserta paling lambat 3 hari setelah pengajuan permohonan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Itulah rangkuman mengenai pengertian jaminan kematian (JKM) BPJamsostek, manfaat, syarat, dan cara klaimnya.

KOMPAS.com - Jaminan kematian (JK) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bisa dicairkan oleh ahli waris peserta yang meninggal dunia. Cara klaim jaminan kematian akan dibahas di sini.

Dikutip dari laman resmi BPJamsostek, jaminan kematian atau JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, program jaminan kematian diselenggarakan untuk memberikan santuan kematian kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat peserta meninggal dunia.

Lantas, bagaimana cara klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan?

Cara klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan

Klaim jaminan kematian (JKM) hanya bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Untuk mengklaim manfaat uang tunai jaminan kematian, ahli waris harus berstatus sebagai pasangan (janda/duda) atau anak dari peserta.

Ahli waris tersebut harus menyiapkan dokumen permohonan klaim jaminan pensiun sebagai berikut:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan milik peserta
• e-KTP peserta dan ahli waris
• Akta kematian
• Kartu Keluarga (KK)
• Surat keterangan ahli waris
• Buku nikah (istri/suami sah peserta)
• Surat referensi kerja
• Buku tabungan peserta dalam bentuk digital.

Dalam hal pasangan atau anak tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta.

Lebih lanjut, cara klaim jaminan kematian (JKM) sebagai berikut:

• Scan QR code (kode barcode) yang tersedia di kantor cabang BPJamsostek
• Aktifkan fitur GPS di ponsel dan pastikan titik lokasi sudah sesuai dengan lokasi kantor cabang
• Pilih program JKM pada halaman utama Lapakasik
• Pilih hubungan dengan peserta, lalu klik Captcha
• Isi dengan lengkap data diri ahli waris, data peserta, dan data anak peserta (jika ada)
• Unggah seluruh dokumen persyaratan, tunggu sampai notifikasi pengajuan telah berhasil muncul
• Tunjukkan notifikasi pengajuan telah berhasil kepada petugas untuk mendapat nomor antrean
• Lakukan verifikasi data melalui PC atau tablet di pojok digital kantor cabang bersama petugas.

Saat proses di atas selesai, petugas akan memberikan tanda terima pengajuan berkas klaim, dan Anda dapat mengisi survei kepuasan pelayanan melalui fitur e-survey.

Nantinya, ahli waris akan menerima manfaat uang tunai yang dicairkan ke rekening milik peserta paling lambat 3 hari setelah pengajuan permohonan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Lantas, berapa manfaat uang tunai yang akan diterima oleh ahli waris peserta jaminan kematian?

Nominal manfaat jaminan kematian BPJamsostek

Adapun total manfaat program ini yang diterima oleh ahli waris dari peserta sebesar Rp 42 juta dan beasiswa hingga Rp 174 juta, dengan rincian sebagai berikut:

• Santunan kematian Rp 20 juta
• Biaya pemakaman Rp 10 juta
• Santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus Rp 12 juta.

Untuk beasiswa pendidikan dengan limit maksimal Rp 174 juta diberikan untuk maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Manfaat beasiswa pendidikan akan dibayarkan secara berkala sesuai tingkat pendidikan anak hingga mencapai usia 23 tahun, menikah, atau bekerja.

Itulah ulasan mengenai cara klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang BPJamsostek.

KOMPAS.com -BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mempunyai sejumlah program salah satunya jaminan kematian (JK).

Dikutip dari laman resmi, jaminan kematian atau JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004, program BPJS Ketenagakerjaan ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan santuan kematian kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat peserta meninggal dunia.

Berapa besaran nominal jaminan kematian (JKM)?

Besaran nominal jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan

Total manfaat program ini yang diterima oleh ahli waris dari peserta sebesar Rp 42 juta dan beasiswa hingga Rp 174 juta.

Rincian nominal program jaminan kematian tersebut sebagai berikut:

• Santunan kematian Rp 20 juta
• Biaya pemakaman Rp 10 juta
• Santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus Rp 12 juta
• Beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp 174 juta untuk maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Manfaat beasiswa pendidikan akan dibayarkan secara berkala sesuai tingkat pendidikan anak hingga mencapai usia 23 tahun, menikah, atau bekerja.

Lantas, bagaimana cara dan syarat klaim jaminan kematian BPJamsostek?

Cara klaim jaminan kematian (JKM)

Untuk mengklaim manfaat uang tunai program JKM, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat berikut:

• Berstatus sebagai pasangan (janda/duda) atau anak dari peserta
• Menyiapkan dokumen permohonan klaim meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan milik peserta, e-KTP peserta dan ahli waris, akta kematian, KK, surat keterangan ahli waris, buku nikah (istri/suami sah peserta), surat referensi kerja, dan buku tabungan peserta dalam bentuk digital.

Dalam hal pasangan atau anak tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta.

Perlu dicatat, klaim jaminan kematian (JKM) hanya bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Cara klaim jaminan kematian (JKM) sebagai berikut:

• Scan QR code (kode barcode) yang terdapat di kantor cabang
• Aktifkan fitur GPS di ponsel dan pastikan titik lokasi sudah sesuai dengan lokasi kantor cabang
• Pilih program JKM pada halaman utama Lapakasik
• Pilih hubungan dengan peserta, lalu klik Captcha
• Isi dengan lengkap data diri ahli waris, peserta, dan anak peserta (jika ada)
• Unggah dokumen persyaratan klaim, tunggu sampai notifikasi pengajuan telah berhasil muncul
• Tunjukkan notifikasi pengajuan telah berhasil kepada petugas untuk mendapat nomor antrean
• Lakukan verifikasi data melalui PC atau tablet di pojok digital kantor cabang bersama petugas.
• Saat proses tersebut sudah selesai, petugas akan memberikan tanda terima pengajuan berkas klaim dan isi survei kepuasan pelayanan melalui fitur e-survey.

Nantinya, ahli waris akan menerima manfaat uang tunai di rekening milik peserta paling lambat 3 hari setelah pengajuan permohonan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian ulasan mengenai apa itu jaminan kematian BPJamsostek serta cara dan syarat klaimnya.