Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta perlu berhati-hati dalam melakukan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025.

Pasalnya, akan ada banyak sektor yang ikut terdampak dari kebijakan tersebut, salah satunya sektor properti.

Sejalan dengan kenaikan tarif PPN umum 12%, maka tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) juga bakal naik menjadi 2,4% mulai tahun 2025.

Hal ini dikarenakan tarif PPN untuk KMS dihitung berdasarkan besaran tertentu yang merupakan hasil dari perkalian 20% dengan tarif PPN umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

Nah, tarif PPN KMS yang berlaku saat ini adalah sebesar 2,2% yang merupakan hasil dari 20% dikali tarif PPN umum sebesar 11%.

Dengan begitu, ketika tarif PPN umum benar-benar akan naik menjadi 12% mulai 2025, maka tarif PPN KMS juga akan ikut meningkat menjadi 2,4%.

Namun pengenaan PPN KMS ini tidak ditujukan untuk semua bangunan. Adapun kriterianya adalah luas bangunan minimal 200 meter persegi. Artinya, jika bangunan tidak mencapai luas tersebut, maka tidak akan dikenakan PPN atas KMS sebesar 2,4%.

Perlu diingat, PPN KMS sendiri bukanlah merupakan pajak baru. Pajak ini sudah dikenakan sejak tahun 1994. Kemudian, pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPN KMS berdasarkan UU HPP.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramida Wijayanto Samirin menilai bahwa kebijakan tersebut, termasuk tarif PPN 12% akan berpotensi mempengaruhi harga rumah dan daya beli masyarakat.

Hal ini dikarenakan sektor perumahan merupakan sektor yang memiliki multiplier effek tinggi, seperti mempekerjakan banyak tenaga kerja dan juga menyerap produk dengan local content tinggi. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan penyesuaian tarif.

"Menaikkan pajak di sektor ini hendaklah berhati-hati, apalagi saat ini ekonomi kita sedang mulai menunjukkan tanda-tanda krisis, ditandai dengan empat bulan deflasi berturut-turut," ujar Wija kepada Kontan.co.id, Senin (16/9).

Dirinya tidak ingin, sektor perumahan atau properti yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi terganggu akibat kebijakan dari pemerintah tersebut.

"Jangan sampai sektor yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi ini ikut terganggu," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan kenaikan tarif PPN KMS tidak akan terlalu berdampak terhadap masyarakat.

Mengingat, yang terkena dampak kenaikan tersebut adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang akan membangun di atas luas lahan 200 meter persegi.

"Artinya, secara ekonomi, golongan tersebut cukup mampu. Apalagi KMS ini adalah kegiatan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," kata Ariawan.

Kendati begitu, Ariawan tetap menyerukan agar pemerintah menunda kenaikan tarif PPN 12% pada tahun depan. Bukan karena implikasinya terhadap KMS, namun lebih dari dampak ekonomi yang akan terjadi.

"Kenaikan tarif PPN akan membuat upah nominal semakin turun. Di sisi lain, pendapatan riil juga turun, lalu terhambatnya kinerja ekspor serta impor," katanya.

Sementara data yang ada saat ini, dengan tarif PPN yang belum naik saja, pengusaha sudah kelimpungan. Belum lagi, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dimana-mana, pengangguran yang meningkat serta kemampuan daya beli masyarakat kian menurun.

Ariawan menyebut, selama paruh pertama 2024 saja, sudah ada 32.064 pekerja yang mengalami PHK atau melonjak 21,45% dari periode yang sama tahun lalu.

"Gejala-gejala ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan PPN," pungkasnya.

Jakarta: Di era kemajuan teknologi yang pesat ini, jual beli rumah semakin dipermudah berkat hadirnya media sosial dan aplikasi properti yang andal. Dengan memanfaatkan platform-platform tersebut, kamu dapat menemukan hunian impian atau menjual properti dengan lebih efektif dan efisien.

Manfaat menggunakan aplikasi jual beli rumah

Memanfaatkan aplikasi jual beli rumah menawarkan sejumlah manfaat yang tidak bisa diremehkan. Dengan aplikasi ini memungkinkan kamu mencari rumah berdasarkan berbagai kriteria dan mempersempit pencarian sesuai dengan preferensi kamu.

Selain itu, pengguna dapat memperoleh informasi lengkap tentang properti yang mereka incar, termasuk spesifikasi bangunan, fasilitas, dan lokasi. Beberapa aplikasi menyediakan fitur notifikasi sehingga kamu dapat menerima pembaruan terbaru tentang properti yang sesuai dengan minat.

Baca juga: Cara Jual Beli Rumah Cash Tanpa Notaris

Tak hanya itu, dengan mengakses daftar properti secara online, kamu dapat menghemat waktu dan tenaga yang biasanya dihabiskan untuk mengunjungi rumah secara fisik. Aplikasi jual beli rumah memudahkan komunikasi dengan agen penjual, sehingga kamu dapat mengajukan pertanyaan dan mengatur jadwal kunjungan dengan cepat dan mudah.

Aplikasi jual beli rumah

Berikut ini adalah beberapa situs dan aplikasi jual beli rumah terbaik di Indonesia yang dapat kamu pertimbangkan.

1. Rumah 123.com

Situs ini menyediakan daftar properti yang komprehensif di berbagai wilayah Indonesia. Pengguna dapat mencari rumah berdasarkan lokasi, harga, jumlah kamar, dan fasilitas lainnya.

2. 99.co Indonesia

Portal properti di tanah air dengan jaringan yang luas di seluruh Indonesia. 99.co Indonesia menawarkan berbagai pilihan properti, mulai dari rumah, apartemen, hingga tanah. Platform ini juga menyediakan informasi terperinci mengenai properti yang diincar dan memudahkan pengguna untuk menghubungi agen penjual.

3. Lamudi

Aplikasi jual beli rumah yang menyediakan fitur notifikasi untuk daftar pencarian properti. Pengguna dapat menerima pembaruan harian tentang rumah atau properti yang sesuai dengan kriteria pencarian mereka. Lamudi juga memudahkan komunikasi dengan agen penjual melalui berbagai pilihan akses media.

4. Mitula Homes

Aplikasi jual beli rumah yang didukung oleh 15 bahasa. Mitula Homes menawarkan pengalaman pengguna yang ramah dan intuitif, memudahkan pengguna untuk menemukan dan menjual properti di seluruh Indonesia.

Tips jual beli rumah yang sukses

Selain memanfaatkan aplikasi jual beli rumah, ada beberapa tips yang dapat Anda ikuti untuk memastikan pengalaman jual beli rumah yang sukses.

1. Tentukan Kebutuhan

Sebelum memulai pencarian rumah, tentukan kebutuhan Anda dengan jelas, termasuk jumlah kamar, lokasi, dan kisaran harga.

2. Cari agen berpengalaman

Bekerja sama dengan agen penjual yang berpengalaman untuk memandu Anda melalui proses jual beli rumah. Agen yang baik akan memberikan saran yang berharga dan membantu Anda menegosiasikan harga terbaik.

3. Tinjau dokumen dengan hati-hati

Baca dan pahami semua dokumen hukum yang terlibat dalam jual beli rumah, termasuk perjanjian jual beli dan akta tanah.

4. Lakukan inspeksi rumah

Sebelum menandatangani kontrak, lakukan inspeksi rumah secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi masalah atau perbaikan yang diperlukan.

5. Siapkan keuangan

Pastikan Anda memiliki keuangan yang cukup untuk menutup biaya pembelian rumah, termasuk uang muka, biaya penutupan, dan pajak properti.

Dengan mengikuti tips-tips tersebut dan memanfaatkan aplikasi jual beli rumah yang tersedia, Anda dapat mempermudah proses jual beli rumah dan menemukan hunian impian Anda.

(KIE)

Jakarta: Membeli properti merupakan keputusan finansial penting yang perlu dipersiapkan dengan matang. Salah satu aspek penting dalam proses jual beli properti adalah memahami berbagai biaya yang harus dikeluarkan.

Di Indonesia, ada beberapa jenis biaya yang harus ditanggung oleh pembeli atau penjual, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Di bawah ini akan dijelaskan biaya-biaya yang harus dikeluarkan saat melakukan transaksi jual-beli properti.

Daftar biaya yang ditanggung penjual

Biaya yang harus dikeluarkan dalam transaksi jual-beli properti. Foto: Freepik

Dalam transaksi jual beli rumah, terdapat berbagai biaya yang harus ditanggung oleh penjual. Biaya-biaya ini bervariasi tergantung pada lokasi, jenis transaksi, serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Berikut adalah daftar biaya yang umumnya diperlukan.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan atau PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP, Taxmates.
?

Baca juga: Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Rumah

Pajak yang dikenakan atas penghasilan dari penjualan properti. Penjual wajib membayar PPh ini sebelum akta jual beli (AJB) ditandatangani. Tarifnya 2,5% dari harga jual (untuk wajib pajak pribadi).

2. Biaya notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Biaya ini termasuk juga ongkos jasa untuk saksi yang hadir menyaksikan transaksi properti. Biaya ini dibebankan untuk pembuatan akta jual beli dan pengurusan dokumen lainnya yang berhubungan dengan proses penjualan. Tarifnya bervariasi, biasanya sekitar 0,5 hingga 1 persen dari harga jual.

3. Komisi agen properti

Jika penjual menggunakan jasa agen properti, maka komisi harus dibayarkan kepada agen yang berhasil menjual rumah tersebut. Biaya atau komisi agen properti biasanyan sekitar 2 hingga 5 persen dari harga jual.

Daftar biaya yang ditanggung pembeli

Biaya yang harus dikeluarkan dalam transaksi jual-beli properti. Foto: Freepik
Biaya yang harus ditanggung oleh penjual juga bervariasi tergantung pada lokasi, jenis transaksi, serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Berikut adalah daftar biaya yang umumnya diperlukan.

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Ini adalah pajak yang dibayarkan oleh pembeli saat memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tarifnya 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga transaksi setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

2. Biaya Notaris atau PPAT

Biaya ini termasuk juga ongkos jasa untuk saksi yang hadir menyaksikan transaksi properti. Biaya ini digunakan untuk mengurus pembuatan akta jual beli serta sertifikasi balik Tarifnya sama seperti yang ditanggung penjual, biasanya sekitar 0,5 hingga 1 persen dari harga jual.

3. Biaya balik nama

Biaya ini dibayarkan untuk proses penggantian nama kepemilikan pada sertifikat tanah atau bangunan. Tarifnya bervariasi tergantung pada kebijakan notaris dan wilayah, biasanya berkisar antara 0,5 hingga 1 persen dari harga jual.

4. Biaya administrasi KPR (jika menggunakan KPR)

Biaya ini dikenakan oleh bank untuk pengurusan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tarif sekitar 1 persen dari nilai pinjaman.

5. Asuransi jiwa dan asuransi kebakaran (jika menggunakan KPR)

Asuransi ini diperlukan untuk melindungi bank dari risiko yang mungkin terjadi pada rumah selama masa kredit. Tarifnya bervariasi tergantung pada nilai pertanggungan.

Biaya-biaya di atas dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan kebijakan masing-masing pihak terkait. Sebagian biaya dapat dinegosiasikan antara penjual dan pembeli, terutama terkait komisi agen dan biaya notaris. (Tamara Sanny)

(KIE)

Jakarta: Saat melakukan transaksi jual beli properti, kamu memerlukan langkah hukum yang jelas dan tepat. Membeli properti bukan hal mudah dan murah, untuk itu kamu membutuhkan kepastian yang tertulis.

Surat perjanjian jual beli rumah sangat penting dalam transaksi jual beli properti karena memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak, mencegah terjadinya kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari, dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, surat perjanjian jual beli properti juga bisa melindungi kepentingan kedua belah pihak
dan menjadi dasar hukum jika terjadi perselisihan. Di bawah ini akan dijelaskan tentang surat perjanjian jual beli rumah serta contohnya.

Penjelasan surat perjanjian jual beli rumah

Surat perjanjian jual beli rumah merupakan dokumen hukum yang mengatur transaksi jual beli properti antara pihak penjual (Pihak Pertama) dan pihak pembeli (Pihak Kedua).

Baca juga: Contoh Surat Notaris Over Kredit Rumah

Dokumen ini dibuat sebagai bukti sah atas kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam surat perjanjian tersebut, biasanya tercantum beberapa hal penting, seperti:

1. Identitas dan alamat lengkap Pihak Pertama dan Pihak Kedua
2. Objek transaksi, yaitu tanah dan bangunan rumah yang diperjualbelikan
3. Harga jual dan cara pembayarannya
4. Jaminan dari Pihak Pertama bahwa tanah dan bangunan yang dijual merupakan miliknya dan tidak ada pihak lain yang memiliki hak atas properti tersebut
5. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
6. Sanksi yang akan dikenakan jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian

Baca juga: Cara Jual Beli Rumah Cash Tanpa Notaris

Contoh surat perjanjian jual beli rumah

Berikut ini adalah contoh sederhana surat perjanjian jual beli rumah:
"Pada hari ini, [tanggal], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama:

[Nama lengkap]
[Alamat lengkap]

Pihak Kedua:

[Nama lengkap]
[Alamat lengkap]

Dengan ini menyatakan telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli rumah yang berlokasi di [alamat rumah], dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1: Objek Transaksi

Pihak Pertama menjual dan Pihak Kedua membeli satu unit rumah yang terletak di [alamat rumah], dengan luas tanah [luas tanah] meter persegi dan luas bangunan [luas bangunan] meter persegi.

Pasal 2: Harga Jual

Harga jual rumah yang disepakati adalah sebesar [jumlah harga jual].

Pasal 3: Cara Pembayaran

Pembayaran harga jual dilakukan dengan cara [cara pembayaran].

Pasal 4: Jaminan

Pihak Pertama menjamin bahwa tanah dan bangunan rumah yang dijual adalah miliknya dan tidak ada pihak lain yang memiliki hak atas properti tersebut.

Pasal 5: Hak dan Kewajiban

Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan rumah kepada Pihak Kedua dalam keadaan baik dan sesuai dengan perjanjian. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar harga jual tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Pasal 6: Sanksi

Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian ini, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar [jumlah denda].

Pasal 7: Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Demikian surat perjanjian jual beli rumah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sadar dan tanpa paksaan, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

(KIE)