Kalau kita lihat di komposisi dari pengeluaran atau agregat demand dan dari sisi produksi, untuk konsumsi rumah tangga 4,91 persen ini masih comparable dengan situasi kuartal II 2024...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, daya beli masyarakat yang cukup solid dan kinerja ekspor yang stabil menjadi fondasi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen (yoy). Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia jika dilihat dari sisi pengeluaran atau permintaan agregat dan produksi tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.

“Kalau kita lihat di komposisi dari pengeluaran atau agregat demand dan dari sisi produksi, untuk konsumsi rumah tangga 4,91 persen ini masih comparable dengan situasi kuartal II 2024. Sedangkan kalau kita lihat investment, pembentukan modal domestik brutonya PMTB, ini tumbuhnya sebetulnya lebih baik dan lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu 5,15 persen,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,9 persen didorong oleh aktivitas nonprimer seperti hotel, transportasi, dan komunikasi. Hal ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih resiliens.

Pemerintah sendiri mencatatkan kontribusi yang cukup signifikan melalui belanja pemerintah yang tumbuh sebesar 4,62 persen. Sri Mulyani menilai, belanja pemerintah pusat yang meningkat sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu turut mendorong perekonomian pada kuartal III tahun ini.

Kemudian, sektor ekspor juga menunjukkan performa yang lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya dengan pertumbuhan 9,09 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan dari beberapa negara mitra dagang utama seperti China, yang juga mencatatkan pertumbuhan ekspor yang cukup signifikan.

Meskipun demikian, Menkeu memberikan catatan untuk tetap waspada terharap peningkatan impor yang menembus double digit mencapai 11,47 persen pada periode yang sama, yang berpotensi memberi tekanan pada neraca perdagangan.

“Kita juga mewaspadai impor kita tumbuhnya double digit di 11,47 persen. Ini mungkin yang perlu karena kalau ekspor minus impor dalam hal ini importnya adalah 20 persen terhadap GDP kita tapi itu faktor negatif. Tentu kita perlu untuk menjaga terutama nanti untuk trade account kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu memaparkan dari sisi produksi, sektor manufaktur mengalami perbaikan dengan pertumbuhan 4,72 persen pada kuartal III 2024, lebih kuat dibandingkan dua kuartal sebelumnya yang masing-masing sebesar 4,89 persen dan 4,64 persen.

Industri logam dasar menjadi kontributor utama pertumbuhan manufaktur yakni sebesar 12,4 persen, diikuti dengan industri elektronik 7,3 persen, dan industri makanan dan minuman (mamin) sebesar 5,8 persen.

Sementara, sektor manufaktur padat karya juga menjadi salah satu motor pertumbuhan yang penting, terutama di tengah tantangan perekonomian global yang semakin intens.

Sri Mulyani mengatakan, sektor manufaktur padat karya dan sektor perdagangan akan terus menjadi perhatian pemerintah, mengingat pentingnya kedua sektor tersebut dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung daya saing Indonesia di pasar global.

Secara keseluruhan, ia menilai bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat melambat di angka 4,95 persen, namun kinerja fundamental tetap kuat.

Pemerintah akan terus menjaga agar kebijakan fiskal mendukung stabilitas perekonomian, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti persaingan dagang antarnegara dan tekanan pada neraca perdagangan.

"Ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, dalam hal ini bagi Presiden Prabowo yang telah menyampaikan kepada para menteri untuk terus berkoordinasi di dalam melihat perkembangan dari sektor manufaktur maupun dari sisi perkembangan trade antar negara ini," imbuh Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memberikan pandangan terhadap kinerja industri yang melambat di sepanjang 2024.

"Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal seperti, adanya Pilkada serentak yang akan dilakukan Desember 2024, lalu pelantikan Presiden juga baru Oktober kemarin dilakukan sehingga para pebisnis masih menunggu paling tidak saat pelantikan Januari 2025 baru mulai ekspansi, Hal ini yang membuat jadi faktor perlambatan industri," jelas Budiharjo Iduansjah kepada Kontan, Kamis (7/11).

Lebih lanjut Budiharjo juga memberikan pandangan terhadap kinerja beberapa perusahaan yang terlilit kerugian dan juga PHK di sepanjang tahun 2024.

Berawal dari kinerja emiten e-commerce PT Bukalapak.com Tbk (BUKA). Asal tahu saja, BUKA masih menanggung rugi bersih mencapai Rp 597,34 miliar per kuartal III 2024 kendati angka ini telah menyusut 23,04% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah memberikan pendapat bahwa apa yang dihadapi oleh Bukalapak merupakan bentuk dari persaingan bisnis.

"Kalau untuk Bukalapak, itu akibat dari persaingan sesama e-commerce. Bukalapak seperti masih mencari konsep sedangkan lainnya, seperti Shopee dan TikTok Shop bertahan sebab sudah ada bentuknya. Akann lebih baik jika BUKA dapat berpartner dengan Pemerintah atau pihak luar namun harus ada lokal juga,"

Sementara itu, pada kinerja PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang hak waralaba Kentucky Fried Chicken (KFC), Budiharjo menilai KFC terpukul dengan penjual ayam krispi lokal saat adanya boikot.

KFC tercatat membukukan kerugian periode berjalan atau kerugian bersih senilai Rp 558,75 miliar per kuartal III 2024. Kerugian ini meningkat 266,58% dibandingkan rugi periode sama tahun lalu senilai Rp 152,42 miliar. Dari sisi pendapatan KFC, juga menyusut 22% menjadi Rp 3,6 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp 4,62 triliun.

Sementara apa yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau yang dikenal sebagai Sritex, Budihardjo enggan berkomentar banyak. Dia menilai Sritex masih sangat kuat dalam bisnis pengadaan seragam. Dia menilai, selain adanya impor, Sritex memiliki masalah dalam manajemen dan perbaikan mesin.

"Saya tidak mau berkomentar banyak mengenai Sritex, tapi mungkin Sritex harus membuat produk yang ditujukan untuk anak muda, seperti Uniqlo, misalnya. Jadi ada brand dan toko sendiri dan bisa ekspor. Jadi tidak hanya produksi seragam dan baju tentara," urainya.

Budiharjo menilai fenomena kinerja industri yang menurun ini pasti akan berimbas pada aksi mengurangi investasi dan biaya. Hipindo berpendapat iklim bisnis dapat diperbaiki misalnya dengan tidak banyak membuat peraturan, membuat ekosistem rantai pasok, dan memperkuat basis perdagangan Indonesia.

"Tak hanya itu, sektor konsumsi dalam negeri juga harus diperkuat. Jadi ekspor oke dijalankan, tapi di dalam negeri harus jadi tuan rumah, harus ada program bangga buatan dalam negeri, belanja buatan indonesia. Lalu buat pabrik di indonesia, mengajak orang luar investasi dengan membuka pabrik dengan tujuan pasar dalam negeri, baru diekspor," paparnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah di 2025.

"Tahun 2025 kita sedang mengusulkan, tapi kan kita bicara ekonomi makro juga," kata Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto usai melakukan rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (6/11/2024).

Iwan melanjutkan, pihaknya juga mengusulkan pemberian insentif PPN DTP termasuk untuk pembelian rumah inden, sehingga tidak hanya diberikan kepada rumah-rumah yang ready stok saja.

"Kalau untuk rumah inden itu harus dibicarakan bersama, bukan hanya di kami saja, tapi di Kementerian Keuangan juga. Karena itu kan berpengaruh terhadap penerimaan negara nantinya," kata Iwan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN-DTP merupakan komponen yang dibutuhkan kelas menengah, lantaran konsumsi masyarakat tengah melemah saat ini.

"PPN-DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Dan kelas masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, yang kedua beli mobilitas untuk bekerja," ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun pada 2024, PPN DTP sektor properti terus dilanjutkan dari 50 persen menjadi 100 persen hingga akhir Desember 2024. Insentif ini akan dialokasikan untuk kelas menengah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kami sudah usulkan itu diperpanjang, berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," kata Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyoroti penyebab turunnya daya beli kelas menengah saat ini. Perkara itu dibahas Kepala Negara dan anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Perhatian Kepala Negara disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut, pemerintah tengah mendiskusikan beberapa usulan program yang fokus pada peningkatan konsumsi kelas menengah.

?Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah. Dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan,? ujar Airlangga

Tak hanya merosotnya daya beli, jumlah kelas menengah secara nasional juga anjlok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 48,27 juta pada 2023 menjadi hanya 47,85 juta di tahun ini.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan lantaran keberadaan kelas menengah merupakan penopang utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena dengan bertumbuhnya kelas menengah berpotensi mendorong peningkatan konsumsi, pada gilirannya pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, jika berkurang, maka juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Beberapa analis menilai tertekannya kelas menengah disebabkan oleh sejumlah kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya, kenaikan PPN 11 persen menuju 12 persen dalam beberapa bulan ke depan.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan konsumsi rumah tangga melambat, pertumbuhannya pada triwulan ketiga 2024 sebesar 4,91 persen secara tahunan atauyear on year(yoy). Pelaksana tugas Kepala Badan BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pertumbuhan paling lambat terjadi di sektor pakaian dan alas kaki.

Pada triwulan sebelumnya, konsumsi tumbuh sedikit lebih tinggi yakni 4,93 persen. “Kalau kita lihat komponen yang masuk di dalam konsumsi rumah tangga ada banyak, tapi yang relatif melambat di kuartal tiga antara lain pakaian, alas kaki dan jasa perawatan,” kata Amalia dalam pemaparan rilis Pertumbuhan Ekonomi pada Selasa, 5 November 2024.

Selain itu perlambatan konsumsi juga terjadi pada sektor perumahan dan kelengkapan rumah tangga serta kesehatan dan pendidikan. Amalia berujar, meski melambat, tapi relatif terjaga jika dibanding periode sebelumnya karena nilai atau nominal konsumsi tetap lebih tinggi. Jika dibanding kuartal kedua 2024, nilai justru menurun karena ada efek musiman, bertepatan dengan Idul Fitri dan Idul Adha.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pada triwulan tiga, PDB Indonesia tumbuh 4,95 persen yoy, melambat dibanding kuartal kedua 5,05 persen yoy.

Hasil analisis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) juga menyatakan hal serupa. Dalam publikasi “Seri Analisis Makro Ekonomi” yang diterima Senin, 4 November 2024 dipaparkan konsumsi rumah tangga terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Konsumsi menyumbang sekitar 53 persen dari total aktivitas ekonomi pada triwulan 2 2024.

Serupa dengan data BPS, LPEM FEB UI memaparkan laju pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk barang tahan lama mengalami perlambatan. Khususnya untuk belanja untuk peralatan rumah tangga serta komponen pakaian, alas kaki, dan perawatan terus turun selama dua kuartal awal 2024. “Tren ini kemungkinan mengindikasikan pelemahan daya beli rumah tangga secara umum,” tulis analis LPEM FEB UI.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto disebut bakal mengubah skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Soemantri Brodjonegoro, memaparkan tujuannya adalah untuk menjaga daya beli.

Bambang Brodjonegoro mengatakan saat harga BBM naik, pasti akan terjadi inflasi karena memengaruhi daya beli. Di saat itulah perlu BLT menutupi. “Jadi BLT itu diberikan sebagai upaya untuk menjaga agar daya beli tidak terganggu oleh kenaikan harga,” ujarnya ditemui seusai konfrensi pers Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat pada Senin, 4 November 2024.

Menteri Keuangan era 2014-2016 itu menerangkan, selama ini subsidi BBM diberikan berbasis harga. Jadi hanya membedakan antara berapa biaya produksi dengan harga jual. Ketika harga jualnya di bawah biaya produksi, maka pemerintah harus subsidi. Namun permasalahan terbesar yang akhirnya harus dihadapi adalah banyak yang salah sasaran.

Akibatnya, negara mengeluarkan anggaran subsidi yang begitu besar karena hanya melihat selisih harga, yang kemudian terpakai oleh pihak yang tidak tepat. “Karena itu, solusi paling ideal daripada kita memberikan subsidi dalam bentuk harga, lebih baik kan diberikan (langsung) kepada yang membutuhkan,” kata Bambang Brodjonegoro.

Bambang Brodjonegoro berpendapat ini juga menjadi solusi cepat mengurangi kemiskinan. Subsidi seharusnya lebih baik ditargetkan pada kelompok yang menerima bantuan, dari yang paling bawah sampai menuju kelas menengah atau aspiring middle class, dan kelas menengah ke atas sudah seharusnya berdiri sendiri.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun. “Kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran,” kata Bahlil seperti dikutip dari Antara.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Prabowo telah meminta Bahlil agar membentuk tim untuk mengkaji dan menemukan solusi terkait penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran itu. Tim tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya adalah memberikan subsidi tersebut melalui bantuan tunai.

Dalam pembahasan soal subsidi di kantornya hari ini, Bahlil mengatakan rencana tersebut juga masih dikaji oleh internal kementerian. Belum ada keputusan final yang bisa ia berikan terkait dengan wacana tersebut. Namun, Bahlil memastikan bahwa BLT memang menjadi opsi yang juga ikut dikaji dan merupakan opsi yang terdepan untuk direalisasikan. Pilihan ini akan diputuskan nanti. "Dan opsinya saya pikir, opsinya lebih mengkerucut ke sana (BLT),” ujar Bahlil.

Vedro Imanuel berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan melambat pada kuartal III 2024, salah satunya didorong oleh penurunan kinerja sektor manufaktur dan retail.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 berpotensi akan lebih rendah dari kuartal II tahun ini. Tetapi menurutnya pertumbuhan ekonomi tetap berkisar di level 5%.

"Kuartal II 2024 kita tumbuh 5,05% year on year, sementara sepanjang kuartal III (Juli, Agustus, September) Indonesia mengalami deflasi yang merupakan indikasi penurunan daya beli," jelas Wijayanto kepada Kontan, Jumat (1/11).

Wijayanto mengatakan perlambatan ekonomi di kuartal III, salah satunya disebabkan oleh penurunan gelontoran berbagai program sosial, setelah dimaksimalkan di awal tahun 2024. Faktor lain adalah penurunan kinerja sektor manufaktur dan retail, terlihat dari meningkatnya jumlah PHK.

Sementara, Di kuartal IV berbagai program sosial akan kembali hadir, termasuk Makan Bergizi Gratis. Ini akan menjadi stimulus bagi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pemerintah baru sudah dilantik, mulai muncul kepastian terkait susunan kabinet dan arah kebijakan ekonomi.

"Oktober 2024 kita mulai mengalami inflasi yang kemungkinan besar akan berlanjut di November dan Desember, ini merupakan indikasi kuat perbaikan daya beli, pertumbuhan kuartal IV pun akan sedikit lebih baik dari kuartal III," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indnesia (AAJI) optimistis kinerja industri hingga akhir 2024 akan menunjukkan pertumbuhan positif. Per kuartal III/2024 atau September 2024, premi asuransi jiwa tercatat tumbuh 2,73% (year on year/YoY) menjadi Rp135,64 triliun.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG AAJI Fauzi Arfan mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan pasca pendemi covid-19 turut mendorong permintaan produk asuransi jiwa. Selain itu, menurutnya transformasi digital juga turut memberikan dampak positif karena memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui platform digital.

"Dengan faktor-faktor tersebut, industri asuransi jiwa diperkirakan dapat mencapai kinerja yang positif hingga akhir tahun 2024. Namun, perusahaan perlu tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin timbul, seperti potensi pelemahan daya beli masyarakat atau ketidakpastian ekonomi global yang bisa mempengaruhi permintaan," kata Fauzi kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, untuk menjaga industri asuransi jiwa dapat mencetak pertumbuhan laba tanpa menghilangkan perannya memberikan perlindungan, Fauzi mengatakan perusahaan asuransi jiwa menerapkan berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara beban klaim dan pendapatan.

Salah satunya, kata dia, adalah melalui inovasi produk di mana perusahaan anggota AAJI terus mengembangkan produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti asuransi jiwa yang juga memberikan manfaat kesehatan.

Untuk mengelola risiko dari meningkatnya klaim, khususnya klaim asuransi kesehatan, Fauzi mengatakan perusahaan juga akan menerapkan manajemen klaim yang lebih efisien, termasuk memperketat proses penilaian risiko saat menerima polis baru sehingga risiko klaim yang tinggi dapat lebih terkendali.

"Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat menjaga keseimbangan beban klaim dan menjaga kestabilan pertumbuhan laba di tengah dinamika pasar," kata Fauzi.

AAJI mencatat hingga semester I/2024 lalu jumlah total tertanggung asuransi jiwa meningkat sebesar 25,18 juta orang atau tumbuh 28,4% (YoY) menjadi 113,68 juta orang.

Pada periode tersebut, industri asuransi jiwa mencatatkan total pendapatan premi sebesar Rp88,49 triliun, naik 2,6% yoy. Sementara itu, klaim yang dibayarkan oleh industri hingga semester 1/2024 mencapai Rp77,67 triliun, turun 2,2% (YoY). Klaim tersebut diberikan kepada sekitar 9,82 juta penerima manfaat.

"Ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dalam perencanaan keuangan," pungkasnya.

JAKARTA,investor.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan Pemerintah perlu bekerja sama dengan DPR-RI Komisi VII untuk mendalami bersama akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Hal itu disampaikan menanggapi kemelut industri tekstil Indonesia, khususnya PT Sritex. Dia menjelaskan, sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

Sebab,  mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang  saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

"Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada," kata Bambang Haryo, dalam keterangannya, Minggu (3/11/2024).

Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor.

Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen  dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

"Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran," ujarnya.

Dia mencermati hingga 2014 lalu, gerai di mall seperti Mangga Dua dan ITC Jakarta masih banyak yang eksis. Demikian juga di Pasar Senen, Pasar Minggu Pagi di Jalan Pahlawan Surabaya yang menjual barang bekas dari luar negeri pun,  masih diminati pembeli. Namun. tidak dengan kondisi sekarang.

Jadi, lanjutnya, industri sandang Indonesia yang mengalami penurunan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang turun akibat banyaknya kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

"Sehingga walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini," ungkapnya lagi.

Bambang menjelaskan semua industri sandang dalam negeri masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina. Di sisi lainnya, ada keinginan untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024, padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina.

Dia mengharapkan pelaku industri tekstil dapat mendkan kebutuhan bahan baku impor dan lebih meningkatkan  inovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri.

"Sehingga apabila pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia. Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus," kata Bambang Haryo.

Jika ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka pemerintah perlu menyusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun, baik pangan, energi, air hingga kesehatan.

Jika memang pemerintah fokus menurunkan semua biaya kebutuhan pokok, masyarakat akan memiliki dana guna membeli sandang dan menabung sehingga, industri tekstil bisa kembali bertumbuh dan meningkat pesat seperti yang diharapkan.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - PMI Manufaktur Indonesia kembali di zona merah pada Oktober 2024 di level 49,2. Kondisi ini sekaligus menandai bahwa PMI Manufaktur Indonesia terkontraksi selama empat bulan beruntun sejak Juli 2024.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M Rachbini menuturkan, kondisi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti permintaan melemah, ongkos produksi tinggi, sehingga produsen cenderung menahan pembelian bahan baku dan melanjutkan produksi.

"PMI Manufaktur yang menurun empat bulan belakang ini menunjukkan kontraksi industri manufaktur. karena permintaan melemah, ongkos produksi tinggi, perusahaan menahan pembelian input bahan baku," ujar Eisha kepada MNC Portal, Sabtu (2/11/2024).

"Di level kontraksi menunjukkan penurunan pembelian input bahan baku. karena melihat ketidakpastian global, di mana permintaan melemah," katanya.

Eisha menilai, penurunan daya beli masyarakat yang terjadi saat ini mengindikasikan jumlah PHK meningkat. Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya tidak memiliki penghasilan untuk melakukan belanja.

"Penyebab daya beli menurun, terindikasi dari beberapa indikator, seperti angka PHK yang beberapa bulan ini signifikan, juga penurunan jumlah kelas menengah," ujar Eisha.

Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari-September 2024, sebanyak 52.933 pekerja yang mengalami PHK di seluruh Indonesia. Bahkan kontribusi paling besar dari jumlah tenaga kerja yang di PHK itu berasal dari sektor manufaktur sebanyak 24.013 orang.

"Sehingga kasus PHK yang terjadi ini memengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan terhadap barang dan jasa," kata Eisha.

Menurutnya, kondisi ini ke depan akan memicu terjadinya inflasi tahunan yang lebih besar dari yang telah dilaporkan per Oktober 1,71 persen (yoy). Sebab para produsen kemungkinan akan mengerek sedikit demi sedikit harga jual produk untuk menutup ongkos produksi sebelumnya.

"Sehingga dengan permintaan yang lemah, produsen mengurangi produksi, dan perlahan menaikkan harga seiring dengan berkurangnya penjualan, agar dapat untuk menutupi biaya," tutur Eisha.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait masih terkontraksinya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Oktober 2024 di level 49,2.

Airlangga menyebutkan sektor manufaktur masih bertengger di bawah angka 50—yang menunjukkan kontraksi atau penurunan aktivitas—akibat kondisi daya beli masyarakat yang mempengaruhi permintaan.

“Kami melihat dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen,” ujarnya kepada media massa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (1/11/2024).

Pasalnya, permintaan yang turun dari masyarakat membuat stok barang meningkat dan produksi barang baru menjadi turun.

Dirinya berharap kondisi daya beli masyarakat ini dapat segera pulih sehingga permintaan naik dan pabrik ataupun industri dapat terus melakukan produksi.

Airlangga menuturkan pemerintah terus mencapi potensi baik dari pasar domestik maupun pasar ekspor agar barang-barang tersebut dapat terserap.

“Kalau konsumsinya recover kita juga berharap industrinya juga bisa akan terdorong,” tuturnya.

Pernyataan Airlangga tersebut sejalan dengan informasi S&P Global terbaru bahwa operasional manufaktur Indonesia masih mengalami penurunan dari sisi produksi, permintaan baru, dan ketenagakerjaan.

Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan hal tersebut dikarenakan aktivitas pasar yang belum bergairah karena ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak.

Kondisi pasar yang lesu membuat penumpukan pekerjaan baru turun karena perusahaan mampu menyelesaikan pekerjaan, sedangkan stok barang jadi meningkat.

Sementara dari data inflasi yang kerap dikaitkan dengan daya beli masyarakat, mulai mencatatkan terjadi inflasi setelah liam bulan mengalami deflasi bulanan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya inflasi sebesar 1,71% secara tahunan atau year on year (YoY) dan sebesar 0,08% secara bulanan atau month to month (MtM).

Di mana secara bulanan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.

Sementara penyumbang utama inflasi Oktober 2024 secara tahunan adalah kelompok kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,67%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kopi bubuk, minyak goreng, dan bawang merah.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa indeks manufaktur Indonesia yang masih terjebak di zona merah disebabkan karena pelemahan daya beli.

Seperti yang diketahui, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih lemah ke level 49,2 atau berada pada level kontraksi pada Oktober 2024.

Angka ini tidak berubah jika dibandingkan September 2024 yang juga berada di 49,2. Dengan begitu, PMI Manufaktur Indonesia masih terjebak di zona merah atau mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut.

"Tentu kita akan melihat kalau bagi kita di Indonesia kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen juga. Nah tentu kita berharap ini bisa recover," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Jumat (1/11).

Meski terjadi pelemahan, Airlangga berharap konsumsi bisa meningkat sehingga industri manufaktur juga bisa bangkit. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memonitor perkembangan baik dari pasar domestik maupun permintaan dari pasar ekspor.

"Kalau konsumsinya recover kita juga berharap industrinya juga bisa akan terdorong," katanya.

Di sisi lain, Airlangga menekankan bahwa beberapa negara-negara di kawasan ASEAN memang sedang mengalami kontraksi industri manufaktur.

"Hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam," imbuh Airlangga.