JAKARTA, investor.id – Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun hingga 31 Oktober 2024. Penerimaan pajak terkontraksi 0,41% year on year (yoy) dibandingkan realisasi pada Oktober 2023 sebesar Rp 1.523,9 triliun.

Hingga Oktober 2024, realisasi mencakup 76,3% dari target penerimaan pajak 2024 senilai Rp 1.989,9 triliun.

“Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir (Agustus dan September 2024), alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun terbagi dalam empat kelompok. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%. Anggito berkilah bahwa kontraksi PPh non migas terjadi kalau dilihat secara kumulatif, tetapi tumbuh positif jika dilihat secara bulanan.

“Tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turnaround yang terjadi sejak bulan September. Di bulan Oktober saja, PPH non-migas itu month to month-nya adalah Rp 3,8 triliun. Ini menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan-bulan sebelum September dan Oktober,” terang dia.

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target APBN. Jika dilihat secara bruto terjadi pertumbuhan bruto 7,87%. Menurut Anggito, pertumbuhan PPN dan PPnBM selaras dengan terjaganya konsumsi dalam negeri baik dari domestik maupun impor.

Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan bruto 12,81%. Sedangkan keempat, realisasi PPh migas sebesar Rp 53,7 triliun atau 70,31% dari target APBN. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 8,97% dari periode yang sama tahun 2023.

“PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turnaround juga dalam dua bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita fungsikan di dalam APBN,” terang Anggito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen telah diperpanjang Pemerintah.

Menurut Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia Yunus Karim, perpanjangan ini nyatanya berdampak positif terhadap pasar properti.

Yunus mengungkapkan hal ini dalam Jakarta Property Market Review Quarter III 2024 di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Memang, kita lihat dari ketika mulai tahun 2021 (diterapkan PPN DTP) sudah cukup berdampak ya pada pasar. Jadi, ketika ini diperpanjang untuk tahun 2024 untuk sektor properti cukup terdampak positif," jelasnya.

Yunus membeberkan, sektor yang terdampak positif dari penerapan ini adalah apartemen yang hampir selesai dibangun.

Kendati demikian, rumah tapak merasakan dampak positif yang lebih besar dari adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan laporan Jakarta Property Market Review Quarter III 2024 yang diterbitkan JLL Indonesia, aktivitas penjualan kondominium di Jakarta pada Kuartal III ini sebagian besar berasal dari proyek-proyek yang baru diluncurkan.

Contohnya, Two Sudirman yang berlokasi di kawasan CBD dan satu menara baru dari LRT City Tebet.

Head of Advisory JLL Indonesia Vivin Harsanto menambahkan, para pembeli lebih tertarik dengan pembangunan yang memiliki akses transportasi yang baik, terutama di wilayah Bodetabek.

Insentif PPN DTP dari pemerintah semakin mendukung penjualan kondominium yang siap huni.

"Sehingga, pembeli dapat memanfaatkan persyaratan pembelian yang menguntungkan," pungkasnnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerimaan pajak konsumsi di tahun 2025 naik dibandingkan dengan target untuk tahun 2024.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mematok target pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) sebesar Rp 945,12 triliun. Target tersebut meningkat 15,37% jika dibandingkan outlook 2024 sebesar Rp 819,2 triliun.

Sebelumnya, DPR RI juga menegaskan bahwa target tersebut tersebut belum memasukkan asumsi kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengatakan, target tersebut akan cukup menantang di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu upaya ekstra untuk mencapai target tersebut," ujar Raden kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan adanya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, maka penerimaan PPN diproyeksikan pada tahun 2025 akan menurun menjadi Rp 860 triliun.

"Butuh usaha ekstra sekitar Rp 85 triliun," katanya.

Tidak hanya itu, pelemahan daya beli masyarakat juga akan sangat mempengaruhi penerimaan PPN secara keseluruhan, mengingat PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa.

Oleh karena itu, di tengah pelemahan daya beli masyarakat, Raden menyarankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengurangi insentif PPN.

Benar saja, mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, belanja perpajakan terbesar berasal dari PPN dan PPnBM. Pada tahun 2024, belanja perpajakan jenis pajak tersebut mencapai Rp 265,6 triliun.

Kemudian, pemerintah juga perlu mengenakan PPN di sektor keuangan. Pasalnya, selama ini sektor keuangan tidak dikenai atau dibebaskan dari PPN sejalan dengan terbitnya UU HPP.

"Artinya, sampai sekarang sektor keuangan tidak pernah bayar PPN. Padahal dari sisi kemampuan, sektor keuangan memiliki keuangan bayar," imbuh Raden.

Selain itu, Otoritas Pajak juga perlu memperbaiki aplikasi e-faktur sehingga arus barang dari produsen sampai pengecer memungut PPN.

"Tidak ada lagi pembuatan faktur pajak dengan NPWP kosong. NPWP kosong membuat kantor pajak kesulitan melakukan pengawasan," terang Raden.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar mengatakan bahwa target pajak konsumsi pada 2025 akan berat untuk dicapai oleh pemerintah.

"Tapi memang target APBN 2025 yang terlalu optimis yang menurut saya membuat target penerimaan PPN/PPnBM tahun depan sulit untuk tercapai tanpa adanya kebijakan," imbuh Fajry.

Menurutnya, opsi kebijakan PPN memiliki risiko yang cukup besar, baik itu kenaikan tarif PPN, pengurangan fasilitas, penurunan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) PPN.

"Tapi memang kalau pengurangan fasilitas/insentif PPN dan penutunan ambang batas PKP ada isu keadilan yang bisa dibawa oleh pemerintah. Seperti fasilitas PPN atas sembako, pendidikan, kesehatan dan transportasi selama ini lebih dinikmati kelas atas," katanya.

Fajry menyarankan, pemerintah bisa mengambil langkah kebijakan namun perlu meyakinkan publik bahwa uang pajak yang dipungut akan digunakan secara tepat.

"Pemerintah perlu membuktikan kalau uang yang mereka ambil dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat untuk hal yang lebih tepat," imbuh Fajry.

Untuk diketahui, realisasi PPN dan PPnBM hingga Agustus 2024 baru mencapai Rp 470,81 triliun atau 58,03% dari target.

Hanya saja, realisasi tersebut kontraksi 1,42% YoY dan lebih baik dari periode Juli 2024 yang kontraksi 3,71% YoY. Perbaikan kinerja PPN dan PPnBM ditopang oleh peningkatan PPN impor dan pemulihan PPN Dalam Negeri.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto berencana menghapus pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat sebagai presiden.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut pajak yang akan dihapus itu terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% sementara waktu," kata Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Hashim menegaskan, mulanya ia mendapatkan usulan ini dari Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu dan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang agar industri properti lebih bergairah.

Adik Prabowo ini juga bilang, wacana ini sudah dibahas beberapa kali guna mengurangi beban pengembang.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini, negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainnya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerima setoran pajak senilai Rp 28,91 triliun dari sektor ekonomi digital hingga 30 September 2024. Sektor ekonomi digital yang dimaksud beberapa diantaranya yaitu kripto dan fintech.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menerangkan, setoran pajak itu terdiri dari pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 23,04 triliun, pajak fintech p2p lending Rp 2,57 triliun, pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp 2,38 triliun, dan pajak kripto Rp 914,2 miliar.

PPN PMSE khusus pada tahun 2024 yang diterima negara tercatat sebesar Rp 6,14 triliun. Sementara, serapan lainnya berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023.

Dia menerangkan, jumlah PMSE yang telah menyetor pajak yaitu 168 pelaku usaha dari 178 pelaku usaha yang telah ditunjuk pemerintah. Adapun total pelaku usaha bertambah dua per September 2024 karena penunjukan pemungut PPN PMSE baru, yaitu Optimise Media (sea) Pte Ltd dan DFENG LIMITED.

Selanjutnya, untuk pajak kripto, pengumpulan pajak pada 2024 tercatat sebesar Rp 446,92 miliar, sisanya berasal dari penerimaan pada 2022 sebesar Rp 246,35 miliar dan penerimaan pada 2023 sebesar Rp 220,83 miliar. Penerimaan pajak kripto terdiri dari Rp 428,4 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 485,8 miliar penerimaan PPN dalam negeri (DN) atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Untuk pajak fintech p2p lending, realisasi penerimaan tahun 2024 sampai September mencapai Rp 1,02 triliun. Angka itu lebih tinggi dari catatan 2022 sebesar Rp 446,39 miliar, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang senilai Rp 1,11 triliun.

Pajak fintech p2p lending terdiri dari PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp 776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp428 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,37 triliun.

Kemudian setoran pajak SIPP tercatat Rp 863,6 miliar dalam periode Januari hingga September 2024. Sebelumnya, penerimaan pajak SIPP pada 2022 sebesar Rp 402,38 miliar dan Rp 1,12 triliun pada 2023. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 162,2 miliar dan PPN sebesar Rp2,22 triliun.

“Pemerintah akan terus menunjuk PMSE baru guna menjaga keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital. Pemerintah juga akan terus menggali potensi penerimaan pajak dari ketiga jenis usaha ekonomi digital lainnya,” ungkap Dwi seperti dikutip dari Antara, pada Senin (7/10/2024).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) ramai-ramai menolak pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen-12 persen atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) atau apartemen.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/9/2024).

"Kasarannya kalau saya bilang, saya tinggal di rumah sendiri, kenapa harus bayar PPN? Tapi, kan itu bukan buat saya saja. Dengan punya penghuni-penghuni satu apartemen kan sama, masa dia di unitnya sendiri, bayar pajak sendiri, di rumahnya dia itu harus bayar pajak juga. Nah, inilah yang perlu kita sikapi," tegas Adjit.

Untuk itu, P3RSI tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah dengan menarik PPN atas rusun maupun apartemen.

Adjit mengungkapkan, fenomena outstanding (penunggakan) pembayaran IPL atas rusun maupun apartemen saja banyak atau jumlahnya mencapai 5 persen hingga 6 persen.

"Misalnya dalam 1.000 unit, yang bayarnya enggak sampai 100 persen. Kalau kita tagih mereka lagi dengan PPN, waduh lalu siapa yang mau bayar PPN kalau mereka enggak bayar, taruhlah 5 persen enggak bayar, siapa yang mau tanggung?," tambahnya lagi.

Bahkan, Adjit akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena merasa imbauannya tersebut tak direspon.

Untuk diketahui, IPL adalah suatu kegiatan atau jasa di bidang pelayanan sosial mengenai pengelolaan lingkungan bagian bersama yang dilakukan pada suatu kawasan rumah susun yang dilakukan oleh Perkumpulan Penghuni.

Sehingga, kegiatan tersebut sama dengan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan di dalam unit. Untuk di dalam unit dapat dilakukan secara internal oleh pemilik unit.

Sedang untuk bagian bersama perlu dikelola secara bersama dalam bentuk Perhimpunan Penghuni.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penghuni Ramai-ramai Tolak PPN 12 Persen atas IPL Rusun dan Apartemen", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/09/24/200000521/penghuni-ramai-ramai-tolak-ppn-12-persen-atas-ipl-rusun-dan-apartemen

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025. Rencana ini bisa memukul masyarakat di tengah tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih berlanjut.

"Pemerintah wajib untuk tidak menambah beban masyarakat terlebih dahulu dengan menghentikan rencana kenaikan PPN tahun depan," kata Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda kepada Kontan.co.id, Jum'at (27/9).

Nailul menekankan kenaikan PPN tentu akan menggerus daya beli masyarakat yang terdampak PHK. Kemudian, semakin rendah daya beli maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga turut tersendat.

"Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga akan melambat," ujarnya.

Selain menunda kenaikan tarif PPN, kata Nailul, yang tak kalah penting adalah meningkatkan investasi dalam negeri untuk menekan angka pengangguran melalui penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Belakangan PHK marak di beberapa sektor di dalam negeri. Sejak awal tahun hingga 26 September 2024, tercatat sudah 52.933 pekerja yang menjadi korban PHK.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, di bulan September saja, kasus PHK sudah bertambah sebanyak 6.753 orang. Jika digabungkan sejak awal tahun, jumlahnya mencapai 52.993 pekerja.

"Total PHK per 26 September 2024 mencapai 52.993 tenaga kerja, meningkat (dibanding periode yang sama tahun lalu),” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan, Jumat (26/9).

Adapun, kasus PHK terbanyak terjadi di Jawa Tengah dengan total 14.767 kasus, disusul Banten 9.114 kasus dan DKI Jakarta 7.469 kasus.

Sementara, bedasarkan sektornya, kasus PHK terbanyak berasal dari sektor pengolahan yang mencapai 24.013 kasus. Kemudian, disusul sektor jasa yang sebanyak 12.853 kasus dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 3.997 kasus.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 masih menjadi perdebatan.

Beberapa ekonom menilai bahwa kenaikan ini seharusnya tidak perlu dilakukan jika pemerintah serius mengejar pajak dari kalangan orang kaya di Indonesia.

Maria Lauranti, Koordinator Nasional Oxfam di Indonesia, menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN.

Ia menjelaskan bahwa dengan fokus pada pengenaan pajak terhadap orang-orang kaya, potensi penerimaan pajak dapat mencapai antara Rp 54 triliun hingga Rp 100 triliun dalam satu kali pengenaan pajak.

Maria menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan penerimaan dari PPN dan pajak penghasilan (PPH), tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan dari pajak kekayaan.

Ia menyatakan, "Orang-orang kaya, seperti para pemegang saham, tidak perlu bekerja dari jam 8 pagi untuk membayar PPN dan PPH, tetapi kekayaan mereka terus mengalir, ini yang harus dikejar."

Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, turut menekankan bahwa pajak untuk kalangan kaya di Indonesia masih belum sesuai. Ia menyatakan bahwa meskipun ada rencana untuk menaikkan PPN, seharusnya pemerintah lebih serius dalam mengejar pajak dari orang-orang kaya.

"Di negara barat, pajak bisa mencapai 40%, namun manfaatnya dikembalikan kepada wajib pajak. Di Indonesia, kita belum bisa mencapai hal itu," ujarnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah berencana menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 masih menjadi polemik. Ekonom mencermati seharusnya PPN ini bisa saja tidak dinaikkan jika pemerintah serius mengejar pajak orang-orang kaya.

National Coordinator Oxfam di Indonesia, Maria Lauranti, mengatakan pemerintah bisa mempertimbangkan kembali terkait kenaikan PPN pada tahun 2025.

Menurutnya jika pemerintah fokus untuk mengejar pajak orang-orang kaya yang ada di Indonesia, maka bisa saja PPN ini tidak perlu dinaikkan.

"Seandainya orang-orang kaya di Indonesia ini dipajaki semua, potensinya penerimaan pajaknya akan mencapai Rp 54 triliun hingga Rp 100 triliun dalam satu kali pengenaan pajak," jelas Maria dala diskusi publik, Kamis (19/9).

Maria mengungkapkan pemerintah sebenarnya bisa tidak hanya mengandalkan penerimaan dari PPN dan PPH. Pemerintah dapat lebih menggenjot dari pajak kekayaan.

"Karena orang-orang kaya seperti para pemegang saham dan lainnya itu tidak perlu mereka bekerja dari jam 8 pagi untuk membayar PPN dan PPH, tetapi kekayaan mereka terus mengalir begitu saja, ini yang harus dikejar" ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengungkapkan pajak untuk orang-orang kaya di Indonesia ini sebenarnya memang belum sesuai.

Jika pemerintah berencana menaikan PPN menjadi 12% sebenarnya masih bisa dipertimbangkan dengan lebih serius mengejar orang-orang kaya di Indonesia.

"Di negara barat memang pajak itu mencapai 40% tapi manfaatnya itu dikembalikan wajib pajak, tapi bagaimana di Indonesia ini kan belum bisa seperti itu," ujarnya.

Sebagai informasi, mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Agusto da Conceicao (45) duduk bersandar di kursi deretan kedua persis di belakang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kedua tangannya memegang erat selembar sertifikat rumah dan tanah yang dibungkus kertas transparan.

Dia mengikuti acara penyerahan sertifikat hasil program Redistribusi Tanah kepada masyarakat eks pejuang Timor Timur (Timtim) di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (14/9/2024).

Agusto adalah satu dari ribuan warga eks-pejuang Timtim yang mendapatkan bantuan rumah dan tanah dari pemerintah pusat.

Ini menjadi artikel terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Seperti apa kisahnya?

Selengkapnya baca di siniEks Pejuang Timtim Menanti 25 Tahun untuk Dapat Rumah Layak Huni

Kota Batam di Kepulauan Riau sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Anda bisa melihat pilihannya di sini Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Batam: Pilihan Ekonomis

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen pada tahun 2025.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Lewat aturan tersebut, pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen pada 2022.

Isi dari UU tersebut bisa dicek di sini Tahun 2025, Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4 Persen

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta perlu berhati-hati dalam melakukan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025.

Pasalnya, akan ada banyak sektor yang ikut terdampak dari kebijakan tersebut, salah satunya sektor properti.

Sejalan dengan kenaikan tarif PPN umum 12%, maka tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) juga bakal naik menjadi 2,4% mulai tahun 2025.

Hal ini dikarenakan tarif PPN untuk KMS dihitung berdasarkan besaran tertentu yang merupakan hasil dari perkalian 20% dengan tarif PPN umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

Nah, tarif PPN KMS yang berlaku saat ini adalah sebesar 2,2% yang merupakan hasil dari 20% dikali tarif PPN umum sebesar 11%.

Dengan begitu, ketika tarif PPN umum benar-benar akan naik menjadi 12% mulai 2025, maka tarif PPN KMS juga akan ikut meningkat menjadi 2,4%.

Namun pengenaan PPN KMS ini tidak ditujukan untuk semua bangunan. Adapun kriterianya adalah luas bangunan minimal 200 meter persegi. Artinya, jika bangunan tidak mencapai luas tersebut, maka tidak akan dikenakan PPN atas KMS sebesar 2,4%.

Perlu diingat, PPN KMS sendiri bukanlah merupakan pajak baru. Pajak ini sudah dikenakan sejak tahun 1994. Kemudian, pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPN KMS berdasarkan UU HPP.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramida Wijayanto Samirin menilai bahwa kebijakan tersebut, termasuk tarif PPN 12% akan berpotensi mempengaruhi harga rumah dan daya beli masyarakat.

Hal ini dikarenakan sektor perumahan merupakan sektor yang memiliki multiplier effek tinggi, seperti mempekerjakan banyak tenaga kerja dan juga menyerap produk dengan local content tinggi. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan penyesuaian tarif.

"Menaikkan pajak di sektor ini hendaklah berhati-hati, apalagi saat ini ekonomi kita sedang mulai menunjukkan tanda-tanda krisis, ditandai dengan empat bulan deflasi berturut-turut," ujar Wija kepada Kontan.co.id, Senin (16/9).

Dirinya tidak ingin, sektor perumahan atau properti yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi terganggu akibat kebijakan dari pemerintah tersebut.

"Jangan sampai sektor yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi ini ikut terganggu," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan kenaikan tarif PPN KMS tidak akan terlalu berdampak terhadap masyarakat.

Mengingat, yang terkena dampak kenaikan tersebut adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang akan membangun di atas luas lahan 200 meter persegi.

"Artinya, secara ekonomi, golongan tersebut cukup mampu. Apalagi KMS ini adalah kegiatan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," kata Ariawan.

Kendati begitu, Ariawan tetap menyerukan agar pemerintah menunda kenaikan tarif PPN 12% pada tahun depan. Bukan karena implikasinya terhadap KMS, namun lebih dari dampak ekonomi yang akan terjadi.

"Kenaikan tarif PPN akan membuat upah nominal semakin turun. Di sisi lain, pendapatan riil juga turun, lalu terhambatnya kinerja ekspor serta impor," katanya.

Sementara data yang ada saat ini, dengan tarif PPN yang belum naik saja, pengusaha sudah kelimpungan. Belum lagi, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dimana-mana, pengangguran yang meningkat serta kemampuan daya beli masyarakat kian menurun.

Ariawan menyebut, selama paruh pertama 2024 saja, sudah ada 32.064 pekerja yang mengalami PHK atau melonjak 21,45% dari periode yang sama tahun lalu.

"Gejala-gejala ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan PPN," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Akhir-akhir ini media sosial tengah ramai memperbincangkan mengenai kegiatan membangun rumah sendiri yang terkena pajak pertambahan nilai (PPN).

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan sebenarnya PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) bukan merupakan pajak baru lantaran sudah ada sejak tahun 1995, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

"Jadi bukan pajak baru. Umurnya sudah 30 tahun," ujar Prastowo dalam unggahan di akun X pribadinya @prastow, dikutip Senin (19/76).

Ia menyebut, pengenaan pajak tersebut bertujuan untuk menciptakan keadialan. Pasalnya, pemerintah ingin agar tidak hanya pembangunan rumah oleh kontraktor saja yang dikenai PPN, namun juga kegiatan pembangunan rumah secara sendiri.

"Kalau membangun rumah dengan kontrakror terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," katanya.

Namu, Prastowo menegaskan, tidak semua kegiatan membangun sendiri akan terkena PPN. Hal ini dikarenakan hanya luas bangunan 200 meter per segi atau lebih yang hanya dikenai PPN. Di bawah luas tersebut tidak akan dikenai PPN.

Adapun untuk tarif PPN KMS yang berlaku saat ini adalah sebesar 2,2% yang merupakan hasil dari 20% dikali tarif PPN umum sebesar 11%.

Dengan begitu, ketika tarif PPN umum benar-benar akan naik menjadi 12% mulai 2025, maka tarif PPN KMS juga akan ikut meningkat menjadi 2,4%.

"Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4%," kata Prastowo.