JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, yang namanya ikut terseret dalam kasus judi online pada pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat yang melibatkan 11 pegawai Komdigi. Mereka memanfaatkan kewenangan untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap tidak terlibat dalam skandal kasus judi online itu.

"Tak ada kaitan aktivitas mereka lindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya," kata DPP relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Fokus berantas judi Online

Sejak menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, sebelum kementeriannya berubah menjadi Komdigi, Budi Arie dihadapkan pada tantangan besar terkait judi online.

Budi Arie menemukan bahwa pemberantasan judi digital membutuhkan sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.

"Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran," kata Handoko.

Awal kenal dengan AK

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non-pegawai.

Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.

AK menjadi salah satu pegawai Komdigi yang ditangkap terkait kasus melindungi situs-situs judi online. Kini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kala itu, keahlian AK yang disebut mampu menangani takedown hingga 100.000 situs per hari menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkannya masuk dalam tim pemberantasan judi online.

Namun, rekrutmen ini justru menjadi titik awal masalah. AK kemudian ditemukan terlibat sebagai operator dari sindikat judi online di kantor satelit kawasan Bekasi sebagai pusat kegiatan.

"Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK," kata Handoko.

Korban pengkhianatan

Budi Arie dianggap justru korban pengkhianatan anak buahnya yang menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan melindungi situs judi.

"Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi online tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi online," kata Handoko.

Budi Arie dianggap konsisten memberantas judi online dan tidak pernah memberi arahan, baik lisan maupun tertulis, untuk melindungi situs judi.

"Budi Arie sama sekali tidak terkait dengan aktivitas "haram" yang dilakukan AK. Bahkan selama 15 bulan menjadi Menkominfo, tidak ada satu situs judi pun yang dilindungi atas perintahnya," kata Handoko.

"Tidak ada perintah, baik lisan atau tertulis, dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi situs judi online. Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana," tambahnya.

Sementara itu, Budi Arie menjelaskan terkait menerima AK di Komdigi. Menurutnya, AK saat itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam dunia informasi teknologi.

"Saya putuskan untuk menerima AK karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama," kata Budi Arie.

Ia sebelumnya juga menegaskan, tidak terlibat dan siap mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra meminta kepolisian untuk turut memeriksa Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait judi online (Judol).

Hal tersebut diperlukan menyusul adanya 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang sebelumnya bernama Kemenkominfo, ditangkap kepolisian karena terlibat bisnis Judol dan berkomplot dengan bandar.

“Oleh karena itu, kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

“Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima di Kementerian. Ini kan suatu pertanyaan besar. Ya kan? Sehingga masyarakat itu bertanya-tanya kenapa, gitu lho,” sambungnya.

Tandra berpandangan, pemeriksaan Budi Arie sebagai Eks Menkominfo dianggap perlu, karena seluruh pegawai pada umumnya bekerja sesuai arahan pimpinannya.

Dengan begitu, Budi Arie sebagai atasan dari para pegawai memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi aktivitas pegawainya ketika bekerja.

“Jadi begini lho, puncak tanggung jawab itu kan ada di pundak menteri, kan? Betul enggak? Menteri lah yang harus bertanggung jawab. Jangan menyalahkan anak yang ecek-ecek itu, gitu loh. Ya kan?” ungkap Tandra.

“Apalagi kalau kita melihat kan masyarakat jadi bertanya-tanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Minimal dia kan lalai untuk memimpin ini, Departemen itu. Ya kan?” kata Tandra.

Tandra pun menekankan bahwa hukum di Indonesia memiliki prinsip equality before the law atau kesamaan di mata hukum. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa Budi Arie, walaupun memiliki jabatan tertentu.

“Maka demi tegaknya hukum, demi equality before the law, kami mendesak agar menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya. Harus diperiksa, gitu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka dalam kasus judi online, di mana 12 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam mengungkapkan, pihaknya siap memantau penanganan kasus beking judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meski ia dan anggota Kompolnas lainnya baru dilantik.

"Kompolnas di zaman kami ini kan masih dua hari, kami monitoring itu. Dinamika penanganan kasusnya kami monitoring," kata Choirul di Jakarta, Kamis (7/11/2024), dilansir dari Antara.

Choirul berujar, Kompolnas mendukung penuh pengungkapan kasus judi online ini. Ia berharap penegakan hukum terkait kasus ini dilakukan secara profesional.

"Siapa pun yang terlibat, siapa pun yang terbukti, siapa pun yang punya dugaan kuat, berhubungan dengan judi online harus diperiksa dengan profesional," kata Choirul.

Lebih lanjut, Choirul meminta Polda Metro Jaya bertindak profesional untuk mengungkap kasus ini karena telah menjadi perhatian banyak pihak.

"Tidak hanya ditunggu oleh Pak Kapolri, tapi juga oleh masyarakat. Karena itu, tindakan profesional harus juga disertai oleh tindakan yang transparan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.

“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menyita uang senilai Rp 73 miliar dari 15 tersangka kasus situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Uang tunai Rp 73.723.488.957 dengan rincian Rp 35.792.110.000, 2.955.779 Dolar Singapura senilai Rp 35.043.272.457, dan 183.500 Dolar AS senilai Rp 2.888.106.500,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2024).

Selain uang tunai, polisi juga menyita 34 unit ponsel, 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor, dan 11 buah jam tangan mewah.

“Lalu empat unit tablet, empat unit bangunan, dua unit senjata api, satu unit motor, dan 215,5 gram logam mulia,” ujar Ade Ary.

Selain itu, Ade Ary berujar, penyidik tengah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka serta mendata rekening situs judol untuk dilakukan pemblokiran.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Komdigi yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat yang lainnya adalah warga sipil.

Terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Polisi telah menggeledah kantor satelit yang digunakan para pegawai Komdigi itu pada Jumat (1/11/2024). Polisi juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cara bandar situs judi online (judol) dalam menyetorkan uang kepada pelaku yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terungkap.

Dalam dugaan penyalahgunaan wewenang ini, uang setoran yang diberikan oleh bandar untuk melindungi situs judi online di Indonesia itu melalui dua cara.

Tunai dan dua money changer

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan bahwa uang setoran dari bandar judi diberikan kepada pegawai Komdigi dengan cara tunai serta melalui money changer.

"Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada pegawai Komdigi dalam bentuk cash atau tunai, dan juga melalui money changer," kata Ade Ary, Rabu (7/11/2024).

Uang setoran dari bandar judi diberikan kepada para pelaku setiap dua minggu sekali, dengan tujuan agar situs-situs judi tetap beroperasi tanpa terblokir.

Polisi pun telah menggeledah dua money changer yang diduga terlibat dalam transaksi ilegal. Namun, polisi tak menyebutkan kedua lokasi money changer itu.

Hingga kini, polisi masih mendalami terkait peran kedua money changer dalam memfasilitasi aliran uang untuk menjaga situs judi tetap bebas dari pemblokiran.

"Kami telah menggeledah dua money changer terkait kasus ini. Penyidik terus melakukan pendalaman secara intensif," tambah Ade Ary.

Dua minggu sekali

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan, setiap dua minggu sekali, bandar judi online melakukan setoran kepada oknum pegawai Komdigi.

“(Usai penyaringan) website yang telah menyetorkan uang, yang mana uang tersebut disetor dua minggu sekali,” ujar Wira.

Penyetoran uang tersebut bertujuan untuk memastikan situs judi para bandar tidak masuk dalam daftar blokir yang bisa dilakukan oleh pegawai Komdigi, AK, AJ, dan A.

Situs yang telah membayar setoran akan dihapus dari daftar pemblokiran yang dikeluarkan oleh pihak Komdigi.

“Kemudian list (daftar) website (judol) yang sudah dibersihkan (yang membayar sudah tidak masuk daftar), AK akan kirimkan kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran,” kata Wira.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Jessi Carina, Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi (Projo), Handoko mengatakan, Budi Arie Setiadi turut aktif menghapus situs-situs judi online selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hal ini disampaikan menanggapi tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam praktik melindungi situs judi online yang dilakukan oleh belasan pegawai Kementerian Kominfo (kini Komidgi).

Handoko memaparkan, selama 15 bulan menjabat Menkominfo, Budi Arie telah melakukan take down terhadap 3,8 juta situs judol.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-take down," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menuturkan bahwa take down tersebut merupakan salah satu langkah Budi Arie dalam komitmen memberantas judi online.

Tak hanya itu, Budi Arie disebut melakukan sejumlah langkah lainnya untuk memberantas judi online.

Semisal, mendorong seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Kominfo untuk tidak terlibat judi online.

"Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," ujar Handoko.

Selain itu, Budi Arie juga disebut telah menutup 7.000 rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol.

Sebagai Menkominfo, lanjut Handoko, Budi Arie juga menerbitkan kebijakan membatasi transfer pulsa maksimal 1 juta per hari.

"Ya kan kecuali agen pulsa ya, karena ternyata ini juga terkait dengan judi online," imbuhnya.

Yang tidak kalah penting, ucap Handoko, Budi Arie berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus menggalakkan pemberantasan judi online.

Kemudian Budi Arie juga disebut mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas lembaga dan kementerian yang bernama Satgas Pemberantasan Judi Online.

"Maka kemudian kalau hari ini kami mengadakan jumpa pers ini untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi tentang situasi yang berkembang di mana dikabarkan seolah-olah kemudian Budi Arie Setiadi ini menjadi bagian dari situ (judi online)," tutur Handoko.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun berjanji membina warga Jakarta yang kecanduan judi "online" (judol) jika dirinya jadi gubernur.

Menurutnya, masyarakat yang kecanduan judol merupakan korban dari buruknya kondisi ekonomi.

"Bukan dibina saja, mereka harus diproteksi. Mereka korban, kenapa? Korban daripada kehidupan ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja," kata Dharma di Kampung Kramat, Cililitan, Kramat Jati, Kamis (7/11/2024).

Dharma menyebut, biasanya, bandar judi online sengaja memenangkan pemain judol baru. Tujuannya, supaya pemain baru itu ketagihan.

Setelah bermain berulang kali, bandar akan "menjebak" pemain sehingga mengalami kerugian terus menerus.

"Di situlah permainan alam bawah sadar, di mana algoritmanya akan memenangkan orang di awal untuk mancing dia masuk lebih dalam," ungkapnya.

Dharma menilai, pemberantasan judi online seharusnya bukan hanya menyasar permukaan saja, tetapi hingga ke akarnya.

"Kita jangan cuma memberantas seperti pemadam kebakaran. Tetapi putuskan mata rantai di akar masalahnya," urainya.

Seperti diketahui, ada tiga calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkompetisi pada Pilkada Jakarta 2024.

Ketiganya yakni, pasangan nomor urut 1 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil-Suswono. Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sementara, nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.

Adapun masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai pada 25 September 2024. Kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024.

Sementara, hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko, membela Ketua Umumnya, Budi Arie, atas tudingan terlibat dalam melindungi situs judi online (judol).

Menurut dia, eks Menteri Komunikasi dan Informatika itu justru selama ini adalah sosok pelopor pemberantasan judol.

Ia memastikan Budi Arie tak mengetahui apalagi terlibat dengan belasan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena membekingi situs judol.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menjelaskan bahwa Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi online, setelah dirinya dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo.

Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus situs-situs judol di Indonesia.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-takedown," ujar Handoko.

"Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," tambahnya.

Dok. Kompas.com Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat menjadi narasumber pada acara Obrolan Newsroom Kompas.com di Menara Kompas dan disiarkan langsung di kanal Youtube Kompas.com, Senin (7/10/2024). Kata Budi Arie soal puluhan pegawai Komdigi ditangkap akibat lindungi situs judi online.

Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi online hingga ke rekening-rekening pelakunya.

Bahkan, tambah Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.

"Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di financial technology, fintech, untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia," katanya.

"Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi online," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif. Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, bandar situs judi online (judol) menyetorkan uang kepada pelaku yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) itu secara tunai.

Penyetoran uang dalam kurun waktu dua minggu sekali itu agar situs judol masing-masing bandar tetap beroperasi di Indonesia dan memangsa pecandu untuk meraup keuntungan secara instan.

“Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar, itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, dan juga melalui money changer,” ujar Ade Ary saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (7/11/2024).

Kendati demikian, belum diketahui apakah antara bandar situs judol dan pelaku ini bertemu langsung atau tidak di tempat penukaran uang tersebut.

Polisi baru menggeledahnya baru-baru ini, tetapi belum diketahui di mana lokasi money changer tersebut.

“Terhadap money changer ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di dua money changer. Kemudian saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif,” kata Ade Ary.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komdigi yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat lainnya adalah warga sipil.

Ada dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online (judol).

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.

Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” imbuh dia.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.

“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendalami dugaan unsur kesengajaan yang membuat tersangka judi online (judol) AK bisa bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lain dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan kejahatan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary, Rabu (6/11/2024).

Polisi menemukan fakta bahwa terdapat aturan baru, sehingga tersangka AK bisa bekerja di Kementerian Komdigi meski yang bersangkutan tidak lulus seleksi pada akhir Januari 2023.

“Setelah pendalaman, ternyata terdapat SOP baru yang memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Komdigi,” ungkap Ade Ary.

Saat ditanya apakah pejabat atau Direktur Jenderal (Dirjen) mengetahui aturan baru tersebut sehingga AK bisa bekerja di Kementerian Komdigi, Ade Ary belum bisa mengungkapkannya.

Saat ini, polisi juga tengah menyelidiki kapan aturan baru itu diterbitkan oleh Kemenkomdigi yang dulu bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan, sebanyak 3 dari 15 tersangka mengendalikan kantor satelit yang "membina" ribuan situs judi online. Mereka adalah AK, AJ, dan A.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pada akhir 2023, AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kemenkominfo.

Kendati demikian, saat itu AK dinyatakan tidak lulus seleksi.

“Namun, faktanya, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judol,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

“Artinya bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran website judi online,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Komdigi yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024).

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tersangka kasus judi online (judol) yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Ada tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO berinisial A. Penyidik juga mengidentifikasi tersangka DPO lain dengan inisial M,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).

Meski telah menetapkan A dan M sebagai tersangka, polisi belum mengungkapkan latar belakang keduanya.

“Terhadap DPO A dan M, maka penyidik Subdit Jatanras masih terus melakukan pengejaran secara intensif,” ujar Ade Ary.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat yang lainnya adalah warga sipil.

Ade Ary menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online (judol).

Namun, para pelaku justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024).

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengungkap peran AK salah satu pengendali praktik judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan AK ini merupakan calon pegawai Kominfo yang sekarang Komdigi pada 2023. Hanya saja, AK dinyatakan gagal dalam seleksi tersebut.

"AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital dan hasilnya dinyatakan tidak lulus," ujar Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Meski tak lulus, kata Wira, AK tetap dipekerjakan dan bahkan diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judi online.

"Artinya bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran website perjudian online," tambahnya.

Oleh karena itu, Wira menekankan, bahwa pihaknya saat ini akan mendalami secara intensif tersangka AK atas perannya yang diberikan kewenangan untuk memblokir web judi online.

"Kamu masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa tersangka AK yang tidak lulus seleksi namun tetap dapat bekerja di kementerian komunikasi dan digital, khususnya, bekerja sebagai tim pemblokiran website judi online," pungkasnya.

Sebagai informasi, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka ini merupakan oknum pegawai Komdigi.