Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kehadiran presiden dan pemerintahan baru membawa harapan baru, tak terkecuali di pasar modal. Sejumlah praktisi investasi berharap pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka bisa membuat bursa saham semakin nge-gas.

Praktisi Pasar Modal Riska Afriani mengamati, sejauh ini pelaku pasar cenderung menyambut positif transisi pemerintahan Prabowo - Gibran. Tampak dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat cukup signifikan menjelang pelantikan yang digelar pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu.

Pada perdagangan di pekan tersebut, 14 Oktober - 18 Oktober 2024, IHSG melonjak 3,18%. Momentum ini sejalan dengan aliran dana dari investor asing (capital inflow) yang melakukan aksi beli bersih (net buy) senilai Rp 1,21 triliun di seluruh pasar.

Meski, transisi pemerintahan ini tampak hanya menjadi sentimen jangka pendek lantaran IHSG berbalik turun 0,84% sepanjang pekan lalu. Seiring posisi investor asing yang melakukan jual bersih (net sell) Rp 3,62 triliun.

"Saya melihat pemerintahan baru Prabowo-Gibran disambut baik oleh pelaku pasar, tercermin dari IHSG yang menguat menjelang pelantikan. Walaupun minggu lalu berada di zona merah, namun penurunan masih wajar karena adanya aksi profit taking," kata Riska kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Namun setelah itu, pelaku pasar cenderung wait & see menantikan kebijakan baru pemerintah dan pembuktian atas kinerja masing-masing kementerian. Riska menambahkan, pelaku pasar turut memperhatikan tambahan kementerian serta peningkatan anggaran gaji & tunjangan dari Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo - Gibran.

"Paling dekat kita bisa lihat dalam 100 hari kerja. Sehingga saat ini belum dapat disimpulkan bagaimana dampak pemerintahan baru terhadap bursa saham, karena masih wait and see," imbuh Riska.

Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi Agung Ramadoni menimpali, pasar menginginkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa terpakai secara produktif. Catatan Agung, pemerintah mesti waspada lantaran anggaran tahun depan akan lebih besar dengan struktur kementerian yang makin gemuk.

Seperti diketahui, struktur Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran terbilang gemoy. Dengan jumlah 48 menteri, 56 wakil menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh kementerian koordinator.

Agung kemudian menyoroti target pemerintah baru yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dia menilai target ini cukup menantang, apalagi di tengah tensi geopolitik yang memanas sehingga rentan menimbulkan ketidakpastian global. Di sisi lain, negara maju seperti China juga masih belum menunjukkan perbaikan ekonomi yang signifikan.

Riska menilai, target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun mendatang cukup ambisius, mengingat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebelumnya berada di level 6% - 6,5%.

"Namun dengan target yang tinggi, kemungkinan ini baik untuk market. Mengingat akan ada langkah-langkah besar yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan itu," kata Riska.

Selain faktor makro-ekonomi, Riska menyoroti aspek politik dan hukum. Menurut dia, pemerintahan Prabowo - Gibran punya pekerjaan rumah untuk meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Selain itu, program-program yang diusung dan akan dijalankan mesti teralisasi dengan tepat sasaran.

Dalam skenario optimistis, Riska pun memprediksi pasar saham akan terus tumbuh dengan posisi IHSG yang bisa menyentuh level 10.000 dalam periode pemerintahan Prabowo - Gibran lima tahun ke depan. Dengan catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus level 8% sesuai target.

Sedangkan sampai akhir tahun 2024, Riska melihat peluang IHSG mampu mencapai level 8.000. Praktisi Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto mengamini, jika sesuai ekspektasi, maka program Prabowo - Gibran bisa mendongkrak ekonomi Indonesia yang akan mengembuskan angin segar bagi bursa saham.

Namun, masih perlu waktu untuk menanti realisasi dari program-program tersebut. Salah satu yang akan dinantikan adalah wacana pemangkasan pajak. Jika semua program dan target tercapai serta bisa memperbaiki nilai tukar rupiah, William memprediksi IHSG bisa melaju ke level 8.600 - 9.000 dalam lima tahun ke depan.

Hanya saja, sampai tutup tahun ini William memasang target realistis di level 7.850 - 7.990. Sedangkan Agung menaksir IHSG akan mencapai 7.950 di akhir tahun 2024.

"Namun target IHSG untuk pemerintahan baru (lima tahun ke depan), saya masih berhati-hati," tandas Agung.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang gemuk dinilai akan menyulitkan koordinasi antar lembaga dalam 100 hari pertama.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, jumlah 48 kementerian di era Prabowo menjadi yang terbanyak sejak orde baru dan reformasi. Dia bilang, sejauh ini jumlah menteri paling banyak berada di kabinet pembangunan V yakni sebanyak 44 orang.

“Kabinet yang gemuk akan menyulitkan dalam hal koordinasi antar lembaga dan kecepatan berlari di 100 hari pertama,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (21/10).

Huda juga menyoroti, penambahan jumlah kementerian koordinasi menjadi tujuh kementerian, tak efektif dan berisiko tumpang tindih dengan lainnya. Misalnya, Kemenko Bidang Perekonomian yang banyak bersinggungan dengan Kemenko Bidang Pangan.

“Saya melihat tidak akan bisa bekerja secara efektif jika masih ada tumpang tindih dan ego sektoral,” terangnya.

Selain itu, lanjut Huda, keberadaan tokoh lama di kabinet Prabowo bakal membuat kebijakan yang sama seperti di kabinet Joko Widodo (Jokowi). Huda mencontohkan, penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Menko Bidang Pangan yang ia sebut belum mampu membereskan persoalan pangan.

“Zulkifli Hasan waktu menjabat Menteri Perdagangan, masalah pangan masih menjadi soal. Begitu juga dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang sama-sama gagal meningkatkan ekonomi dan menjaga harga-harga komoditas,” terangnya.

Huda menambahkan, dengan komposisi menteri yang dengan beberapa pos yang sama, kebijakan yang akan diambil bakal sama.

“Dengan strategi yang sama, saya rasa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka 5%-an,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang bakal membantu dalam pemerintahannya pada periode 2024-2029.

Nama-nama menteri ini diumumkan Prabowo usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Minggu, (20/10).

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami bernama kabinet ini Kabinet Merah Putih,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10) malam.

Adapun susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, di antaranya:

1. Jenderal Polisi Purn Prof.Dr.Ir. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyrakatan
3. Dr. Ir. Airlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Prof. Dr. Pratikno - Menteri Koordinator Bidang Manusia Dan Kebudayaan
5. Agus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan
6. Dr. Muhaimin Iskandar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Zulkifli Hasan - Menteri Koordinator Bidang Pangan
8. Prasetyo Hadi - Menteri Sekretaris Negara
9. Jenderal Polisi Purn. M Tito Karnavian - Menteri Dalam Negeri
10. Sugiyono - Menteri Luar Negeri
11. Letnan Jenderal TNI Purn Syafri Syamsudin - Menteri Pertahanan
12. Prof. KH Nasarudin Umar - Menteri Agama
13. Supratman Andi Agtas - Menteri Hukum
14. Natalius Pigai - Menteri HAM
15. Drs. Agus Andrianto - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Dr. Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan
17. Prof. Abdul Mukti - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Prof. Dr. Satrio Sumantri Brodjonegoro - Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi
19. Fadli Zon - Menteri Kebudayaan
20. Budi Gunadi Sadikin - Menteri Kesehatan
21. Syaifullah Yusuf - Menteri Sosial
22. Prof. Yasierli - Menteri Ketenagakerjaan
23. Abdul Kadir Karding - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Agus Gumiwang Karta Sasmita - Menteri Perindustrian
25. Dr. Budi Santoso - Menteri Perdagangan
26. Dr. Bahlil Lahadalia - Menteri Energi dan Sumber daya Mineral
27. Dody Hanggodo - Menteri Pekerjaan Umum
28. Maruarar Sirait - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
29. Yandri Susanto - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. M Iftitah S. Surya Negara - Menteri Transmigrasi
31. Dody Purwagandi - Menteri Perhubungan
32. Mutia Hafid - Menteri Komunikasi dan Digital
33. Dr. Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertanian
34. Raja Juli Antoni - Menteri Kehutanan
35. Sakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan Perikanan
36. Yusron Wahid - Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN
37. Prof. Rahmat Pambudi - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
38. Rini Widyantini - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir - Menteri BUMN
40. Dr. Wihaji - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
41. Hanif Faisol Nurofiq - Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Rosan Perkasa Roeslani - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal
43. Budi Arie Setiadi - Menteri Koperasi
44. Maman Abdurrahman - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
45. Widyanti Putri - Menteri Pariwisata
46. Teguh Riski Harsya - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
47. Arifatul Khoiri Fauzi - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Abinandito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan Olahraga
49. Sanitya Burhanuddin - Jaksa Agung
50. Letnan Jenderal TNI Purn. Muhammad Erindra - Kepala Badan Intelijen Negara
51. Letnan Jenderal TNI Purn AM Putranto - Kepala Staf Kepresidenan
52. Hasan Nasbi - Kepala Kantor Komunikasi Presiden
53. Teddy Indrawijaya - Sekretaris Kabinet

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang bakal membantu dalam pemerintahannya pada periode 2024-2029.

Nama-nama menteri ini diumumkan Prabowo usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Minggu, (20/10).

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10) malam.

Adapun susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, di antaranya:

1. Jenderal Polisi Purn Prof.Dr.Ir. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Dr. Ir. Airlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

4. Prof. Dr. Pratikno - Menteri Koordinator Bidang Manusia Dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan

6. Dr. Muhaimin Iskandar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan - Menteri Koordinator Bidang Pangan

8. Prasetyo Hadi - Menteri Sekretaris Negara

9. Jenderal Polisi Purn. M Tito Karnavian - Menteri Dalam Negeri

10. Sugiyono - Menteri Luar Negeri

11. Letnan Jenderal TNI Purn Syafri Syamsudin - Menteri Pertahanan

12. Prof. KH Nasarudin Umar - Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas - Menteri Hukum

14. Natalius Pigai - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)

15. Drs. Agus Andrianto - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Dr. Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan

17. Prof. Abdul Mukti - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Prof. Dr. Satrio Sumantri Brodjonegoro - Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon - Menteri Kebudayaan

20. Budi Gunadi Sadikin - Menteri Kesehatan

21. Syaifullah Yusuf - Menteri Sosial

22. Prof. Yasierli - Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

24. Agus Gumiwang Karta Sasmita - Menteri Perindustrian

25. Dr. Budi Santoso - Menteri Perdagangan

26. Dr. Bahlil Lahadalia - Menteri Energi dan Sumber daya Mineral

27. Dody Hanggodo - Menteri Pekerjaan Umum

28. Maruarar Sirait - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

29. Yandri Susanto - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

30. M Iftitah S. Surya Negara - Menteri Transmigrasi

31. Dody Purwagandi - Menteri Perhubungan

32. Mutia Hafid - Menteri Komunikasi dan Digital

33. Dr. Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertanian

34. Raja Juli Antoni - Menteri Kehutanan

35. Sakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan Perikanan

36. Yusron Wahid - Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN

37. Prof. Rahmat Pambudi - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

38. Rini Widyantini - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir - Menteri BUMN

40. Dr. Wihaji - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

41. Hanif Faisol Nurofiq - Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

42. Rosan Perkasa Roeslani - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal

43. Budi Arie Setiadi - Menteri Koperasi

44. Maman Abdurrahman - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

45. Widyanti Putri - Menteri Pariwisata

46. Teguh Riski Harsya - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Khoiri Fauzi - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Abinandito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan Olahraga

49. Sanitya Burhanuddin - Jaksa Agung

50. Letnan Jenderal TNI Purn. Muhammad Erindra - Kepala Badan Intelijen Negara

51. Letnan Jenderal TNI Purn AM Putranto - Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi - Kepala Kantor Komunikasi Presiden

53. Teddy Indrawijaya - Sekretaris Kabinet

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jumlah Kementerian di Pemerintahan Prabowo Subianto digadang-gadang bakal gemuk. Apalagi sebelumnya, lebih dari 100 tokoh yang disebut-sebut akan mengisi bangku menteri dan wakil menteri dipanggil ke kediaman Prabowo.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, gemuknya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo merupakan dampak dari kemenangan elektoralnya pada kontestan pemilu.

“Pengen-nya semua diajak jadi dicoba sebanyak mungkin tokoh-tokoh diajak masuk dalam bagian kabinetnya,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (18/10).

Memang pemerintahan Prabowo diketahui bakal memecah beberapa kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi dan sebagainya.

Hendri menuturkan, terdapat beberapa kementerian yang perlu dipecah dan ada pula yang tidak butuh dipecah. Hal ini demi mengentaskan berbagai persoalan yang terjadi pada pos kementerian tersebut.

“Beberapa kementerian sih saya setuju dipecah seperti Kemendikbud Ristek, karena Nadiem (Mendikbud) juga kacau balau, dia nggak sanggup mengorkestasi kementerian yang besar tersebut jadi pendidikan juga carut marut,” tuturnya.

Meski demikian, Hendri menambahkan bahwa masyarakat perlu memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Prabowo untuk menjalankan pemerintahannya.

“Kita harus percaya kasih kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahan dan kabinetnya. Mudah-mudahan saja bisa selesai ya (segala persoalan),” tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio mengatakan, gemuknya jumlah Kementerian di Pemerintahan Prabowo tidak bisa menjadi jaminan mampu menyelesaikan sejumlah persoalan di Tanah Air.

“Nggak jaminan, karena yang dipilih ada yang kekerabatan, ada yang pertemanan, ada politik, banyak,” ujar Agus kepada Kontan.

Agus mengungkapkan, sebetulnya banyaknya jumlah menteri maupun wakil menteri tidak menjadi masalah, hanya saja ini akan menimbulkan pemborosan anggaran negara. Namun, kata dia, adanya wacana jumlah wakil menteri lebih dari satu orang ini bergantung dengan kementeriannya.

“Tinggal nunggu kementeriannya saja, kalau kementeriannya sibuk ya nggak papa punya dua (wamen), tapi itu akan pemborosan juga untuk anggaran negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menambahkan, gemuknya jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo tidak bisa dibandingkan dengan kabinet-kabinet di negara lain. Pasalnya, Indonesia memilki struktur dan latar belakang yang berbeda.

“Gemuknya Kementerian ini tergantung kebutuhan, kita gak bisa bandingkan dengan negara lain, tingkat kesejahteraannya berbeda, latar belakang pemerintahan berbeda korupsi tidak seperti di sini,” terangnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto sudah mulai melakukan perencanaan dan penyusunan kabinet pemerintahannya pada periode jabatan 2024-2029.

Diketahui, Prabowo sudah memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024) dan Selasa (15/10/2024).

Tokoh dari unsur partai politik, akademisi, artis, organisasi masyarakat (ormas), pengusaha, hingga atlet dipanggil untuk mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo juga menggelar pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (16/10/2024) dan Kamis (17/10/2024).

Pembekalan ini berisi berbagai materi, seperti geopolitik, kesuksesan sebuah negara, gross domestic product (GDP), artificial intelligence (AI), komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan antikorupsi.

Setidaknya, telah dibocorkan ada 46 nama kementerian dalam susunan kabinet Prabowo Subianto.

Kapan kabinet Prabowo diumumkan?

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Prabowo akan mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Pengumuman tersebut dilakukan langsung setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden pada hari yang sama.

“Rencananya begitu,” ucap dia dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/10/2024).

Terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Sugiono mengungkapkan, jajaran kabinet Prabowo akan dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024.

Nantinya, menurut Sugiono, Prabowo akan melantik menteri dan wakil menteri kabinetnya pada waktu berbeda meski di hari yang sama.

"Rencananya pagi itu menteri, kemudian sore atau siang itu wakil menteri dan kepala badan," ujarnya dilansir dari Kompas.com, Kamis (17/10/2024).

Bocoran 46 nama kementerian kabinet Prabowo

Sejumlah kementerian masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dipecah menjadi beberapa kementerian pada kabinet Prabowo. Pemecahan kementerian tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta fungsinya, serta mengimplementasikan janji kampanye Prabowo-Gibran.

Hingga kini, setidaknya ada 46 kementerian pada kabinet Prabowo. Meski begitu, hal tersebut masih bersifat sementara dan bisa berubah.

Dikutip dari Antara, Sabtu (12/10/2024), berikut bocoran daftar kementerian pada kabinet Prabowo:

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.

Tonton:Rupiah Masih Berpeluang Menguat, Simak Proyeksinya hingga Akhir Tahun

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapan Kabinet Prabowo Diumumkan? Ini Jadwal Pengumuman dan Pelantikannya"