Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang gemuk dinilai akan menyulitkan koordinasi antar lembaga dalam 100 hari pertama.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, jumlah 48 kementerian di era Prabowo menjadi yang terbanyak sejak orde baru dan reformasi. Dia bilang, sejauh ini jumlah menteri paling banyak berada di kabinet pembangunan V yakni sebanyak 44 orang.

“Kabinet yang gemuk akan menyulitkan dalam hal koordinasi antar lembaga dan kecepatan berlari di 100 hari pertama,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (21/10).

Huda juga menyoroti, penambahan jumlah kementerian koordinasi menjadi tujuh kementerian, tak efektif dan berisiko tumpang tindih dengan lainnya. Misalnya, Kemenko Bidang Perekonomian yang banyak bersinggungan dengan Kemenko Bidang Pangan.

“Saya melihat tidak akan bisa bekerja secara efektif jika masih ada tumpang tindih dan ego sektoral,” terangnya.

Selain itu, lanjut Huda, keberadaan tokoh lama di kabinet Prabowo bakal membuat kebijakan yang sama seperti di kabinet Joko Widodo (Jokowi). Huda mencontohkan, penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Menko Bidang Pangan yang ia sebut belum mampu membereskan persoalan pangan.

“Zulkifli Hasan waktu menjabat Menteri Perdagangan, masalah pangan masih menjadi soal. Begitu juga dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang sama-sama gagal meningkatkan ekonomi dan menjaga harga-harga komoditas,” terangnya.

Huda menambahkan, dengan komposisi menteri yang dengan beberapa pos yang sama, kebijakan yang akan diambil bakal sama.

“Dengan strategi yang sama, saya rasa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka 5%-an,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang bakal membantu dalam pemerintahannya pada periode 2024-2029.

Nama-nama menteri ini diumumkan Prabowo usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Minggu, (20/10).

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami bernama kabinet ini Kabinet Merah Putih,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10) malam.

Adapun susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, di antaranya:

1. Jenderal Polisi Purn Prof.Dr.Ir. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyrakatan
3. Dr. Ir. Airlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Prof. Dr. Pratikno - Menteri Koordinator Bidang Manusia Dan Kebudayaan
5. Agus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan
6. Dr. Muhaimin Iskandar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Zulkifli Hasan - Menteri Koordinator Bidang Pangan
8. Prasetyo Hadi - Menteri Sekretaris Negara
9. Jenderal Polisi Purn. M Tito Karnavian - Menteri Dalam Negeri
10. Sugiyono - Menteri Luar Negeri
11. Letnan Jenderal TNI Purn Syafri Syamsudin - Menteri Pertahanan
12. Prof. KH Nasarudin Umar - Menteri Agama
13. Supratman Andi Agtas - Menteri Hukum
14. Natalius Pigai - Menteri HAM
15. Drs. Agus Andrianto - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Dr. Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan
17. Prof. Abdul Mukti - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Prof. Dr. Satrio Sumantri Brodjonegoro - Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi
19. Fadli Zon - Menteri Kebudayaan
20. Budi Gunadi Sadikin - Menteri Kesehatan
21. Syaifullah Yusuf - Menteri Sosial
22. Prof. Yasierli - Menteri Ketenagakerjaan
23. Abdul Kadir Karding - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Agus Gumiwang Karta Sasmita - Menteri Perindustrian
25. Dr. Budi Santoso - Menteri Perdagangan
26. Dr. Bahlil Lahadalia - Menteri Energi dan Sumber daya Mineral
27. Dody Hanggodo - Menteri Pekerjaan Umum
28. Maruarar Sirait - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
29. Yandri Susanto - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. M Iftitah S. Surya Negara - Menteri Transmigrasi
31. Dody Purwagandi - Menteri Perhubungan
32. Mutia Hafid - Menteri Komunikasi dan Digital
33. Dr. Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertanian
34. Raja Juli Antoni - Menteri Kehutanan
35. Sakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan Perikanan
36. Yusron Wahid - Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN
37. Prof. Rahmat Pambudi - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
38. Rini Widyantini - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir - Menteri BUMN
40. Dr. Wihaji - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
41. Hanif Faisol Nurofiq - Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Rosan Perkasa Roeslani - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal
43. Budi Arie Setiadi - Menteri Koperasi
44. Maman Abdurrahman - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
45. Widyanti Putri - Menteri Pariwisata
46. Teguh Riski Harsya - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
47. Arifatul Khoiri Fauzi - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Abinandito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan Olahraga
49. Sanitya Burhanuddin - Jaksa Agung
50. Letnan Jenderal TNI Purn. Muhammad Erindra - Kepala Badan Intelijen Negara
51. Letnan Jenderal TNI Purn AM Putranto - Kepala Staf Kepresidenan
52. Hasan Nasbi - Kepala Kantor Komunikasi Presiden
53. Teddy Indrawijaya - Sekretaris Kabinet

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang bakal membantu dalam pemerintahannya pada periode 2024-2029.

Nama-nama menteri ini diumumkan Prabowo usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Minggu, (20/10).

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10) malam.

Adapun susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, di antaranya:

1. Jenderal Polisi Purn Prof.Dr.Ir. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Dr. Ir. Airlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

4. Prof. Dr. Pratikno - Menteri Koordinator Bidang Manusia Dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan

6. Dr. Muhaimin Iskandar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan - Menteri Koordinator Bidang Pangan

8. Prasetyo Hadi - Menteri Sekretaris Negara

9. Jenderal Polisi Purn. M Tito Karnavian - Menteri Dalam Negeri

10. Sugiyono - Menteri Luar Negeri

11. Letnan Jenderal TNI Purn Syafri Syamsudin - Menteri Pertahanan

12. Prof. KH Nasarudin Umar - Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas - Menteri Hukum

14. Natalius Pigai - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)

15. Drs. Agus Andrianto - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Dr. Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan

17. Prof. Abdul Mukti - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Prof. Dr. Satrio Sumantri Brodjonegoro - Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon - Menteri Kebudayaan

20. Budi Gunadi Sadikin - Menteri Kesehatan

21. Syaifullah Yusuf - Menteri Sosial

22. Prof. Yasierli - Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

24. Agus Gumiwang Karta Sasmita - Menteri Perindustrian

25. Dr. Budi Santoso - Menteri Perdagangan

26. Dr. Bahlil Lahadalia - Menteri Energi dan Sumber daya Mineral

27. Dody Hanggodo - Menteri Pekerjaan Umum

28. Maruarar Sirait - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

29. Yandri Susanto - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

30. M Iftitah S. Surya Negara - Menteri Transmigrasi

31. Dody Purwagandi - Menteri Perhubungan

32. Mutia Hafid - Menteri Komunikasi dan Digital

33. Dr. Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertanian

34. Raja Juli Antoni - Menteri Kehutanan

35. Sakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan Perikanan

36. Yusron Wahid - Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN

37. Prof. Rahmat Pambudi - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

38. Rini Widyantini - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir - Menteri BUMN

40. Dr. Wihaji - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

41. Hanif Faisol Nurofiq - Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

42. Rosan Perkasa Roeslani - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal

43. Budi Arie Setiadi - Menteri Koperasi

44. Maman Abdurrahman - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

45. Widyanti Putri - Menteri Pariwisata

46. Teguh Riski Harsya - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Khoiri Fauzi - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Abinandito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan Olahraga

49. Sanitya Burhanuddin - Jaksa Agung

50. Letnan Jenderal TNI Purn. Muhammad Erindra - Kepala Badan Intelijen Negara

51. Letnan Jenderal TNI Purn AM Putranto - Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi - Kepala Kantor Komunikasi Presiden

53. Teddy Indrawijaya - Sekretaris Kabinet

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mengumumkan susunan kabinet pada Minggu (20/10) di Istana Negara. Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri pelantikan Presiden periode 2024-2029 di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).

“Saya dengar pak Prabowo Subianto setelah pelantikan ini juga akan mengumumkan susunan kabinet secara resmi,” ujar Pria yang akrab disapa AHY tersebut.

AHY mengatakan, pengumuman kabinet Prabowo itu diharapkan menjadi tim yang kuat. Hal ini sejalan dengan pembentukan kabinet Prabowo yang gemuk. Ketua Umum Partai Demokrat juga termasuk salah satu calon anggota kabinet Prabowo - Gibran yang turut dipanggil awal pekan ini.

“Mudah-mudahan bisa menjadi super tim yang solid dan efektif menjalankan tugas-tugasnya,” tuturnya.

AHY mengungkapkan, pihaknya dan Prabowo berharap susunan kabinet tersebut berisi putra-putri terbaik Indonesia termasuk dari kalangan profesional. Selain itu, kata dia, tak luput juga tokoh-tokoh dengan rekam jejak yang baik, profesi lainnya dan sebagainya.

“Jadi tidak semua dari kalangan politisi tapi juga dari kalangan profesional, dunia usaha, TNI, Polri, Diplomat dan semua yang dianggap bisa jadi bagian dari tim yang efektif ke depan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga bakal menghadiri pelantikan Presiden terpilih hari ini. Dia bilang, ayahandanya tersebut meniatkan untuk memberi dukungan secara langsung kepada Prabowo sebagai sahabatnya.

“Beliau memang berniat untuk memberikan dukungan penuh kepada sahabatnya pak Prabowo Subianto, yang dari waktu ke waktu berdiskusi, berdialog sebagai sesama tokoh dan negarawan,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jumlah Kementerian di Pemerintahan Prabowo Subianto digadang-gadang bakal gemuk. Apalagi sebelumnya, lebih dari 100 tokoh yang disebut-sebut akan mengisi bangku menteri dan wakil menteri dipanggil ke kediaman Prabowo.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, gemuknya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo merupakan dampak dari kemenangan elektoralnya pada kontestan pemilu.

“Pengen-nya semua diajak jadi dicoba sebanyak mungkin tokoh-tokoh diajak masuk dalam bagian kabinetnya,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (18/10).

Memang pemerintahan Prabowo diketahui bakal memecah beberapa kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi dan sebagainya.

Hendri menuturkan, terdapat beberapa kementerian yang perlu dipecah dan ada pula yang tidak butuh dipecah. Hal ini demi mengentaskan berbagai persoalan yang terjadi pada pos kementerian tersebut.

“Beberapa kementerian sih saya setuju dipecah seperti Kemendikbud Ristek, karena Nadiem (Mendikbud) juga kacau balau, dia nggak sanggup mengorkestasi kementerian yang besar tersebut jadi pendidikan juga carut marut,” tuturnya.

Meski demikian, Hendri menambahkan bahwa masyarakat perlu memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Prabowo untuk menjalankan pemerintahannya.

“Kita harus percaya kasih kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahan dan kabinetnya. Mudah-mudahan saja bisa selesai ya (segala persoalan),” tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio mengatakan, gemuknya jumlah Kementerian di Pemerintahan Prabowo tidak bisa menjadi jaminan mampu menyelesaikan sejumlah persoalan di Tanah Air.

“Nggak jaminan, karena yang dipilih ada yang kekerabatan, ada yang pertemanan, ada politik, banyak,” ujar Agus kepada Kontan.

Agus mengungkapkan, sebetulnya banyaknya jumlah menteri maupun wakil menteri tidak menjadi masalah, hanya saja ini akan menimbulkan pemborosan anggaran negara. Namun, kata dia, adanya wacana jumlah wakil menteri lebih dari satu orang ini bergantung dengan kementeriannya.

“Tinggal nunggu kementeriannya saja, kalau kementeriannya sibuk ya nggak papa punya dua (wamen), tapi itu akan pemborosan juga untuk anggaran negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menambahkan, gemuknya jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo tidak bisa dibandingkan dengan kabinet-kabinet di negara lain. Pasalnya, Indonesia memilki struktur dan latar belakang yang berbeda.

“Gemuknya Kementerian ini tergantung kebutuhan, kita gak bisa bandingkan dengan negara lain, tingkat kesejahteraannya berbeda, latar belakang pemerintahan berbeda korupsi tidak seperti di sini,” terangnya.

Reporter: Dimas Andi, Leni Wandira, Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah Presiden terpilih Prabowo Subiyanto untuk menambah jumlah kementerian dan lembaga mendapat sorotan dari kalangan pebisnis. Ada kekhawatiran postur kabinet pemerintahan yang gemuk akan menimbulkan persoalan bagi dunia usaha pada masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran bakal memiliki 46 kementerian seiring adanya penambahan dan perubahan nomenklatur beberapa kementerian terdahulu.

Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pemecahan juga terjadi pada KLHK, Kemenparekraf, Kemenkop UKM, dan lain-lain. Prabowo juga membentuk kementerian baru yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengaku, banyaknya kementerian dan pejabat tinggi negara bisa memicu birokrasi yang tidak efisien serta rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi, selama ini masalah birokrasi di Indonesia cukup kompleks, mulai dari tumpang tindih kebijakan hingga inkonsistensi antar kementerian dan lembaga.

"Pembenahan reformasi birokrasi sangat penting agar proses perizinan usaha menjadi lebih transparan, sederhana, dan efisien dalam hal biaya dan kepatuhan," ujar dia, Kamis (17/10).

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana menambahkan, kabinet yang besar cenderung memunculkan tumpang tindih kebijakan dan produk hukum yang tidak jelas. Kabinet gemuk juga berpotensi membuat belanja administrasi membengkak.

Walau begitu, Apindo tidak sepenuhnya pesimistis. Selama Prabowo bisa menjelaskan key performance index (KPI), kewenangan, dan fungsi masing-masing kementerian dengan baik, maka risiko timbulnya masalah terkait birokrasi di pemerintahan seharusnya bisa diminimalisasi.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) juga khawatir penambahan jumlah kementerian akan memberikan tantangan baru dalam proses perizinan, termasuk di industri petrokimia.

Saat ini saja, sistem Online Single Submission (OSS) yang jadi kendaraan utama dalam proses perizinan belum terkoneksi optimal dengan kementerian/lembaga terkait investasi, industri, dan perdagangan. "BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) belum bisa menyelesaikan masalah ini," kata Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono, Kamis (17/10).

Inaplas pun berharap penambahan kementerian/lembaga tidak berdampak negatif terhadap iklim investasi di dalam negeri.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai, pemisahan kementerian yang sebelumnya terintegrasi akan menciptakan kevakuman. Sebab, kementerian yang baru perlu waktu untuk beradaptasi dan mengatur koordinasi dengan institusi lainnya. Proses penyesuaian ini akan mempengaruhi efisiensi bisnis.

"Proses perizinan yang sudah berjalan juga dapat mengalami penundaan, karena struktur baru perlu waktu untuk konsolidasi," imbuh Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani, Kamis (17/10).

Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur juga menganggap, banyaknya kementerian dan lembaga di era Prabowo-Gibran berisiko memperpanjang alur perizinan bagi para pengusaha. Terlebih lagi, saat ini pemerintah belum optimal mengangkat kinerja industri mebel.

"Jika terjadi tumpang tindih tugas atau kebijakan yang inkonsisten antar kementerian, hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri mebel," terang dia, Kamis (17/10).

Sementara menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga sudah menjadi masalah klasik berbagai era pemerintahan, sehingga pelaku usaha dirugikan. Alhasil, masalah ini sebenarnya bukan berkaitan dengan banyak atau sedikitnya jumlah kementerian/lembaga.

"Banyak atau sedikitnya kementerian/lembaga tidak jadi masalah selama pucuk pimpinannya punya ketegasan dan tidak konflik kepentingan dalam membuat kebijakan," pungkas dia pada Kamis (17/10).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Aspermigas) berharap perizinan di sektor minyak dan gas bumi (migas) tetap bisa satu pintu untuk memudahkan pengusaha mengurus perizinan migas.

"Kami belum tahu seperti apa ke depannya, tapi kita harapkan adalah satu pintu ya. Jadi satu pintu apa pun dan siapa pun yang mengurus," kata Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal kepada Kontan, Kamis (17/10).

Menurut Moshe, dari kacamata pengusaha sebagai kontraktor migas seharusnya perizinan migas diajukan atau diurus oleh pemilik wilayah dalam hal ini adalah pemerintah, bisa SKK Migas maupun Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, lanjutnya, kontraktor adalah investor yang seharusnya izin dan lahannya sudah disediakan untuk kontraktor bekerja.

"Nah sebelum si kontraktor masuk untuk bekerja, izin dan lahannya harus sudah disediakan. Oleh siapa? Oleh pemilik. Pemilik aset, pemilik sumber daya atau pemilik proyek, which is adalah pemerintah," tandasnya.

Untuk diketahui, Badan Legislasi DPR RI sudah menyetujui agar RUU Kementerian Negara untuk dibawa ke rapat paripurna yang selanjutnya bakal disahkan sebagai undang-undang. Dalam RUU tersebut, perubahan-perubahan muatan dalam pasal sudah diputuskan dalam rapat panitia kerja (panja).

Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya terdapat penyisipan pasal yakni Pasal 6A soal pembentukan kementerian tersendiri, kemudian disisipkan juga Pasal 9A soal presiden yang dapat mengubah unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Budi Arie Setiadi disebut akan menjadi Menteri Koperasi pada pemerintahan Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Dirinya menyebut bahwa Budi telah berkomunikasi dengannya terkait program di Kemenkop UKM.

"Saya sudah di telpon sama Pak Budi Arie," jelas Teten pada media, di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10).

Sementara itu, posisi untuk Menteri UKM akan diampu oleh Maman Abdurrahman.

Diketahui, Kemenkop UKM memang direncanakan akan dipisah menjadi dua institusi yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM pada pemerintahan periode 2024-2029 mendatang.

Teten mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan kedua menteri yang akan menggantikan dirinya. Sebagai Menkop UKM yang akan mengakhiri jabatannya sebentar lagi, Teten mengaku tengah berupaya membantu keberlanjutan program di instansi yang ia pimpin.

"Nanti akan saya sampaikan memori jabatan di Kemenkop UKM itu apa aja problem dan yang menjadi tantangan ke depan dan lain sebagainya," jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, Budi Arie Setiadi saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Budi Arie termasuk salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turut dipanggil Prabowo terkait persiapan susunan kabinet ke depan.

Sementara, Maman Abdurrahman merupakan politikus dari Partai Golkar. Diketahui, partai pohon beringin ini memang menjadi salah satu partai pendukung untuk kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

Prabowo sendiri secara total telah berbincang dengan 108 tokoh dalam upaya menjaring orang yang akan mengisi kabinet pemerintahannya nanti. Pos-pos kementerian itu rencananya ada yang akan diisi oleh lebih dari satu wakil menteri. Itu sebabnya calon wakil menteri yang diundang ke Kertanegara cukup banyak.

Kabinet bentukan Prabowo sebelumnya santer disebut-sebut akan memiliki total 46 Kementerian. Sebanyak lima sampai enam di antaranya adalah Kementerian Koordinator.

Tonton:IHSG Hari Ini Kembali Menghijau, Kamis 17 Oktober 2024

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kalangan ekonom melihat kabinet gemuk yang tengah disusun presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi membebani keuangan negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seperti yang diketahui, Prabowo telah memanggil sekitar 49 calon menteri dan kepala badan serta 43 calon wakil menteri dan kepala badan untuk mengisi kabinet pemerintahannya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman mengatakan bertambahnya kementerian/lembaga yang ada pada kabinet pemerintahan Prabowo akan menambah keuangan negara mengingat kebutuhan anggaran yang juga akan besar, mulai dari belanja pegawai hingga belanja-belanja untuk mendukung setiap rencana program di setiap K/L.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," ujar Rizal dalam acaea Webinar, Rabu (16/10).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 K/L yang ditambahkan dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," katanya.

Apalagi, kata Rizal, APBN 2025 didesain belum memperhitungkan penambahan K/L dalam menetapkan belanja pegawai maupun belanja rutin lainnya.

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini," ujarnya.

Tidak hanya itu, dirinya menganggap bahwa kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai juga bisa memperbesar peluang terjadinya penyelewengan APBN, termasuk korupsi.

"Jadi nampaknya kabinet yang gemuk ini juga saya kira akan punya tantangan tersendiri bagi pak Prabowo apalagi di 100 hari pertama, bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah," imbuh Rizal.

Sementara itu, Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan bahwa kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo masih akan terjebak dalam rezim utang. Ini terlihat dari menteri-menteri di bidang ekonomi yang masih sama pada saat pemerintahan Jokowi, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saya yakin betul saat ini mungkin hanya Sri Mulyani yang dipercaya pasar di Bank Internasional atau para pemberi utang untuk memberikan utang kepada Indonesia," kata Hendri.

"Jadi karena menurut saya pak Prabowo mungkin dengan komposisi kabinet seperti yang kemarin kita lihat maka akan meneruskan cara-cara rezim utangnya Pak Jokowi," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa APBN 2025 telah mengantisipasi terhadap program-program yang bakal dijalankan pemerintahan Prabowo, termasuk dari sisi line up kabinet.

"Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan, untuk nomenklaturnya, maupun dari sisi pembagian tugasnya supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif," kata Sri Mulyani.

Seperti yang diketahui, belanja K/L mengalami penyesuaian dari yang semula di RAPBN 2025 sebesar Rp 976,8 triliun menjadi Rp 1.160,1 triliun di APBN 2025.

Sedangkan belanja non K/L turun dari Rp 1.716,4 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis.

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih, Prabowo Subianto memanggil 58 tokoh yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil menteri dan kepala badan di kabinet pemerintahan mendatang.

Dari puluhan tokoh yang dipanggil pada Selasa (15/10/2024) kemarin, beberapa di antaranya berasal dari kalangan artis hingga atlet.

Giring Ganesha

Pantauan Kompas.com di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, penyanyi sekaligus mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, menjadi figur publik pertama yang tiba di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Usai pertemuan, Giring yang mengenakan batik lengan panjang coklat itu, mengaku mendapat tantangan dari Prabowo untuk menyelesaikan persoalan kebudayaan di masa depan. Namun untuk kepastian posisinya, ia menegaskan bahwa itu akan disampaikan Prabowo kemudian.

"Seputar apa yang kemarin sudah dibicarakan dengan Bang Fadli Zon," ujar anggota Dewan Pembina PSI itu.

PSI sendiri sejak awal memang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, sebelumnya telah dipanggil pada Senin (14/10/2024), bersamaan dengan pemanggilan 49 calon menteri kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka lainnya.

Kepada awak media, Fadli mengungkapkan bahwa ia memiliki ketertarikan (passion) di bidang warisan kebudayaan. Atas dasar itulah, Fadli mengaku diberi pesan Prabowo untuk memaksimalkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia.

“Kita ini harus reinventing Indonesian identity. Gitunya itu saya kira. Bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia karena kita ini kan bangsa yang megadiversity,” kata Fadli.

“Dan sebenarnya kita ini bisa menjadi ibu kota budaya dunia. Jadi kita saya kira punya kekayaan, budaya itu adalah national treasure kita,” ujar dia.

Taufik Hidayat

Mantan atlet bulutangkis Indonesia, Taufik Hidayat menjadi publik figur kedua yang tiba ke rumah Prabowo pada pukul 15.10 WIB.

Tak ada pernyataan apapun yang dilemparkan Taufik saat tiba di Kertanegara, selain melemparkan gestur pukulan "smash" dalam badminton kepada awak media.

Usai pertemuan, Taufik enggan mengungkap apakah ia ditawari posisi menteri atau wakil menteri. Ia hanya mengatakan bahwa Prabowo berpesan agar prestasi olahraga nasional ditingkatkan.

"Ya ditingkatkan lagi prestasi olahraga," kata Taufik soal pekerjaan rumah yang dititipkan Prabowo.

"Diskusi saja, saya siap membantu beliau di tempat di mana pun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri," ucap Taufik.

Sebagai informasi, Agum Gumelar menjadi satu di antara sejumlah mantan perwira tinggi TNI yang turut mendukung Prabowo di Pilpres 2024 lalu. Hal itu dikonfirmasi Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi kepada Kompas.com pada 22 September 2023 lalu.

Saat itu, Viva Yoga mengatakan, Agum telah masuk ke dalam barisan pendukung Prabowo bersama mantan Panglima ABRI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto serta Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun untuk sektor olahraga, Prabowo telah memanggil Menteri Pemudan dan Olahraga, Dito Ariotedjo, sehari sebelumnya untuk membahas persoalan yang sama.

Raffi Ahmad

Beberapa saat setelahnya, giliran artis peran Raffi Ahmad yang muncul bersama sejumlah tokoh lain.

Raffi pun mengaku sudah diminta Prabowo Subianto untuk bekerja sama dalam pemerintahan mendatang.

Dia mengaku bakal membantu presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengelola bidang seni dan pekerja kreatif.

“Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreaif dan juga pekerja seni kurang lebih itu,” kata Raffi, seusai bertemu Prabowo.

Diketahui pada Pilpres 2024 lalu, Raffi dan istrinya, Nagita Slavina, juga berada di dalam barisan artis pendukung Prabowo-Gibran.

Nama Raffi sempat mendapat sorotan publik setelah mendapatkan gelar honoris causa dalam bidang Event Management dan Global Digital Development dari Universal Institute for Professional Management (UIPM), pada awak bulan ini.

Tak berselang lama setelahnya, pendiri RANS Entertainment ini didapuk menjadi Wakil Ketua Umum bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029, pimpinan Anindya Bakrie.

Gus Miftah

Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau yang lebih dikenal dengan Gus Miftah, juga turut menjadi rombongan yang tiba bersama dengan Raffi Ahmad ke kediaman Prabowo.

Gus Miftah mengaku tidak diminta Prabowo untuk menjadi wakil menteri maupun pimpinan lembaga. Hanya, ia mendapatkan tugas untuk mengurus persoalan toleransi.

"Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi toleransi dan semacamnya," ujar .

"Yang jelas ada amanah presiden yang saya diperintahkan untuk lebih fokus pada masalah toleransi dan moderasi," imbuhnya.

Gus Miftah sebelumnya pernah terang-terangan mendukung Prabowo di Pilpres 2024 lalu. Bahkan pada tahun lalu, ia mengaku, diminta Prabowo untuk menggalang dukungan dari para kyai, alim ulama, habib hingga para gus.

Yovie Widianto

Artis terakhir yang terpantau masuk ke rumah Prabowo kemarin adalah musikus Yovie Widyanto. Ia enggan mengungkapkan apakah dirinya akan ditunjuk menjadi wakil menteri.

Namun, pentolan grup musik Kahitna ini mengatakan dirinya diminta mengurus soal pemberdayaan ekonomi kreatif.

"Pemberdayaan ekonomi kreatif," kata Yovie sepperti dikutip dari KompasTV.