JAKARTA, investor.id – Korlantas Polri menyelenggarakan Gebyar Keselamatan 2024 yang bertujuan untuk menciptakan iklim berkendara yang aman dan berkeselamatan di Medan, Sumatera Utara.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Gebyar Keselamatan dilaksanakan berangkat dari keprihatinan atas fenomena kecelakaan lalu-lintas yang setiap tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2022, terdapat sekitar 152.000 lebih kecelakaan lalu-lintas dengan jumlah korban meninggal dunia sekitar 27.000 orang.

“Kita mencoba membuat program Gebyar Keselamatan untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia betapa pentingnya keselamatan lalu lintas,” kata Aan dalam keterangan rilisnya dikutip Selasa (6/8/2024).

Kakorlantas Polri menambahkan bahwa kecelakaan lalu lintas juga memiliki potensi menyebabkan kemiskinan baru, terutama jika korban adalah tulang punggung keluarga.

“Sebagian besar korban meninggal dunia adalah usia produktif. Jadi, kita harapkan keselamatan berlalu-lintas ini menjadi satu kebutuhan. Dengan Gebyar Keselamatan, kita edukasi dan sosialisasikan tertib berlalu lintas, karena kecelakaan selalu diawali oleh pelanggaran,” imbuhnya.

PT Jasa Raharja juga turut berpartisipasi dalam Gebyar Keselamatan 2024 di Medan, Sumatera Utara. Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya bersama untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu-lintas secara berkelanjutan.

“Jadi melalui kegiatan ini masyarakat akan diberikan sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu-lintas. Sehingga, nantinya diharapkan bisa ditularkan kepada keluarga masing-masing untuk berkendara yang berkeselamatan dan dapat mengurangi angka kecelakaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, mengatakan bahwa selain patuh terhadap aturan lalu-lintas, masyarakat juga diimbau untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebagai Tim Pembina Samsat Nasional terus mengoptimalkan kepatuhan masyarakat, salah satunya melalui realisasi penghapusan atau pemblokiran regiden kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak.

“Maka, saya berpesan kepada masyarakat agar segera membayar pajak untuk menghindari pemblokiran regiden kendaraan bermotor secara permanen,” imbuh Agus.

Gebyar Keselamatan akan dilaksanakan secara berkelanjutan di sejumlah daerah di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan masyarakat umum dan komunitas kendaraan bermotor, serta memberikan coaching clinic, peragaan safety riding, bazar kuliner, dan sejumlah kegiatan lainnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tim Pembina Samsat yang terdiri dari Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelayanan Registrasi dan Kesamsatan Tahun Anggaran 2024 di Medan, Sumatera Utara, pada Jumat (02/08/2024).

Acara ini dihadiri oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Pj. Gubernur Sumatera Utara Ahmad Fathoni, serta para peserta yang terdiri dari para Dilantas Polda, Kepala Cabang Jasa Raharja, dan Bapenda Provinsi.

Pelaksanaan rapat ini merupakan upaya bersama untuk melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan di semester 1 tahun 2024. Rapat Evaluasi ini menghasilkan 6 Komitmen Pembina Samsat Tingkat Nasional sebagai wujud komitmen dalan peningkatan pelayanan kesamsatan.

Komitmen ini ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Pih. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja yang akan dilaksanakan oleh seluruh Pembina Samsat Tingkat Provinsi.

Dalam agenda tersebut, juga dilakukan penandatanganan Keputusan Bersama Pembina Samsat tentang Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Keputusan Bersama ini merupakan lanjutan atas Kick off Implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang telah dilakukan di Palembang pada 22 Februari 2024.

Keputusan Bersama ini mengatur tentang ketentuan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, lain:

Pertama, kendaraan bermotor yang telah dilaksanakan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tidak dapat diregistrasikan kembali.

Kedua, persyaratan, mekanisme, prosedur, format surat permohonan, surat pernyataan, dan surat keterangan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri sebagai dasar implementasi.

Ketiga, Pemerintahan Daerah dan Jasa Raharja untuk segera menyiapkan keputusan atau peraturan dalam mendukung implementasi penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar permintaan pemilik kendaraan bermotor.

Keempat, seluruh Pembina Samsat Tingkat Provinsi dapat melakukan sosialisasi dan glorifikasi secara masif diberbagai media dimulai bulan Agustus 2024.

Kelima, Keputusan Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional ini sebagai rujukan Pembina Samsat Tingkat Provinsi dalam implementasi penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Dengan ditandatanganinya Rekomendasi dan Keputusan Bersama Pembina Samsat ini, seluruh masyarakat diminta untuk segera melakukan proses regident ranmor, pembayaran PKB, dan pembayaran SWDKLLJ di Samsat sehingga.

Hal ini penting agar kinerja pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor semakin baik dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat, data kendaraan bermotor semakin valid dan akurat, pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, serta adanya peningkatan kapasitas keuangan Negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, menyampaikan keputusan bersama tersebut sangat penting mengingat tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan bermotor baru mencapai 47,41 persen, yang berakibat adanya potential loss.

"Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak karena hingga Juni 2024, santunan mengalami penurunan, baik dari jumlah korban maupun nominal santunan," ujarnya.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan juga mengatakan bahwa implementasi keputusan bersama Tim Pembina Samsat sangat strategis karena akan berdampak pada meningkanya kepatuhan masyarakat.

"Kalau tingkat kepatuhan masyarakat tinggi diharapkan dampak terhadap keselamatan berlalu lintas bisa sejalan," ujarnya.

Hal senada juga disampikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan. la menyampaikan bahwa pihaknya turut berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran PKB dan BBNKB, serta SWDKLLJ yang terintegrasi, cepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Sementara itu, Pj. Gubernur Sumatera Utara Ahmad Fathoni mengatakan bahwa pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor ini memberikan kontribusi mencapai 60 persen lebih PAD provinsi Sumut dan menjadi salah satu penyumbang anggaran di kabupaten/kota.

"Di Sumatera Utara kami akan terus berbenah. Sehingga, tujuan kita bersama untuk melakukan pembangunan, meningkatkan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat bisa kita capai bersama-sama," ungkapnya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Jakarta: Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mendorong kesadaran masyarakat terkait pentingnya keselamatan berkendara. Aan mengutip data kecelakaan lalu lintas pada 2022, dengan 152 ribu lebih angka kecelakaan lalu lintas dan 27 ribu korban meninggal.

“Kita mencoba membuat program Gebyar Keselamatan untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia betapa pentingnya keselamatan lalu lintas,” kata Kakorlantas Polri Aan Suhanan dikutip dari Media Indonesia, Senin, 5 Agustus 2024.

Hal tersebut diungkap Aan saat menginisiasi agenda Gebyar Keselamatan 2024 di Medan. Agenda tersebut digelar Polri dengan menggandeng Jasa Raharja dan pemerintah daerah, untuk menciptakan iklim berkendara yang aman.

Menurut Aan, penciptaan iklim berkendara yang aman dapat melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Sebab, kecelakaan lalu lintas memiliki dampak buruk bagi korban. Misalnya, ketika korban meninggal adalah tulang punggung keluarga.
“Sebagian besar korban meninggal dunia adalah usia produktif. Jadi, kita harapkan keselamatan berlalu lintas ini menjadi satu kebutuhan. Dengan Gebyar Keselamatan, kita edukasi dan sosialisasikan tertib berlalu lintas, karena kecelakaan selalu diawali oleh pelanggaran,” kata dia.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu upaya bersama. Khususnya, untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan.

“Jadi melalui kegiatan ini masyarakat akan diberikan sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas. Sehingga, nantinya diharapkan bisa ditularkan kepada keluarga masing-masing untuk berkendara yang berkeselamatan dan dapat mengurangi angka kecelakaan,” ujarnya.

Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, sepakat dengan hal itu. Selain patuh berlalu lintas, Agus mengimbau masyarakat patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

"Maka, saya berpesan kepada masyarakat agar segera membayar pajak untuk menghindari pemblokiran regiden kendaraan bermotor secara permanen,” kata Agus.

(ADN)